Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pertamina NRE Kuasai 79% Pangsa Pasar Karbon Indonesia

    Pertamina NRE Kuasai 79% Pangsa Pasar Karbon Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina New Renewable Energy (PNRE) disebut menguasai 79% pangsa pasar dalam transaksi perdagangan di bursa karbon. PNRE juga merupakan pemasok karbon pertama di IDXCarbon sejak pertama kali diluncurkan pada 26 September 2023. 

    Total transaksi karbon yang telah dilakukan PNRE hingga saat ini sebanyak 101 transaksi dari total keseluruhan transaksi d IDXCarbon sebanyak 155 pembelian. Volume penjualan PNRE mencapai 864.000 ton CO2e dari total 1,1 juta ton CO2e karbon kredit. 

    Corporate Secretary PT Pertamina Power Indonesia Dicky Septriadi mengatakan karbon kredit tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 & 6. 

    “Ini kita sudah sold volume-nya yang Lahendong unit 5 dan 6, kita available-nya tinggal sedikit ya, sisanya sekitar 380.000 ton CO2e,” kata Dicky dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (12/2/2025). 

    Pertamina NRE tengah melanjutkan rencana untuk memproduksi karbon kredit dalam jangka waktu pendek dan menengah melalui aset berbasis teknologi. Rencana tersebut bersumber dari potensi dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei yang memiliki kapasitas 2,4 MW dengan produksi karbon 50.000 ton CO2e per tahun.

    Dalam proyek ini, Pertamina NRE menjalin kemitraan strategis dengan PTPN III untuk komersialisasi kredit karbon dari PLTBg Sei Mangkei. PLTBg merupakan salah satu pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang dapat dihitung kredit karbonnya dari dua sisi, yaitu dari pembangkitan energi bersihnya serta dari tangkapan gas metana yang tak terlepas ke atmosfer.

    Selanjutnya, gas metana tersebut lalu diproses untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 2,4MW. Dari proyek ini, estimase karbon kredit yang dihasilkan dari sektor limbah sebanyak 120.000 ton CO2e dan 31.000 ton CO2e. 

    “PLTBg Sei Mangkei ini menariknya karena apa? Karena ini tuh kita memanfaatkan limbah cairan sawit [POME]. Jadi limbah cair sawit itu kalau dibuka ke udara itu tingkat bahayanya 40 kali daripada limbah yang reguler,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, untuk menggairahkan perdagangan karbon Indonesia pihaknya menilai perlu kebijakan khusus dari pemerintah. Hal ini tak lain untuk mendukung transisi energi dan target Net Zero Emission 2060.

    “Selama masih voluntary itu masih sulit, selama kita gak ada affirmative access dari regulator kita gak akan bisa jalan,” tuturnya. 

  • Inflasi AS Tak Terduga Naik Jadi 3% di Januari 2025

    Inflasi AS Tak Terduga Naik Jadi 3% di Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat (AS) naik menjadi 3% pada Januari 2025. Angka tersebut melampaui prediksi para ekonom yang memperkirakan inflasi AS akan tetap stabil di angka 2,9% seperti pada Desember 2024.

    Melansir Reuters, Rabu (12/2/2025), kenaikan inflasi tersebut memperkuat argumen Federal Reserve atau The Fed untuk tidak terburu-buru menurunkan suku bunga.

    Indeks harga konsumen naik sebesar 0,5% pada bulan Januari, sedangkan indeks inti naik sebesar 0,4%. Angka tersebut melampaui prediksi yaitu 0,3%. Hal itu membuat kenaikan harga konsumen utama sebesar 3,0% untuk tahun ini.

    “Intinya adalah apa pun alasan di balik kejutan kenaikan tersebut, Fed telah sangat jelas menyatakan tidak akan memangkas suku bunga hingga inflasi mendekati 2%,” kata Adam Button, kepala analis mata uang di ForexLive di Toronto.

    Angka dari Biro Statistik Tenaga Kerja membuat investor bertaruh bahwa Fed akan memangkas suku bunga hanya sekali tahun ini. Sebelum publikasi data tersebut, pasar berjangka telah memperkirakan pemangkasan pertama akan dilakukan pada  September, dengan peluang 40% untuk pemangkasan kedua pada akhir tahun.

    “Pasar tidak yakin bahwa kita akan melihat disinflasi di akhir tahun, dan data hari ini tentu saja tidak memberikan bukti akan hal itu,” kata Eric Winograd, kepala ekonom di AllianceBernstein.

    Dia juga menyoroti kekhawatiran bahwa jika inflasi tidak terus turun, maka Fed tidak akan memangkas suku bunga sama sekali.

    Diberitakan sebelumnya, survei Reuters memperkirakan inflasi inti AS naik 0,3% pada Januari. Sementara itu, pelaku usaha telah mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat kebijakan tarif.

    Pasar saat ini memperkirakan pemangkasan suku bunga AS tidak akan terjadi sebelum September, dengan total penurunan hanya sekitar 35 basis poin sepanjang tahun ini.

    “Jika angka inflasi lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi pemangkasan suku bunga bisa semakin mundur. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemangkasan baru terjadi tahun depan,” ujar Analis mata uang Westpac Imre Speizer.

    Di tengah kebijakan tarif yang diterapkan AS, dolar Kanada tetap stabil di C$1,4293 per dolar AS, meskipun seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif baja akan ditambah dengan rencana penerapan pajak 25% bagi Meksiko dan Kanada.

    Sementara itu, peso Meksiko dan mata uang pasar negara berkembang lainnya terus tertekan, mendekati level terendah dalam beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada mengecam keputusan Donald Trump untuk menerapkan tarif 25% pada impor baja dan aluminium. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah balasan.

  • Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih mengusahakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    “Kemenpar masih mengusahakan usulan tambahan sebesar Rp2,25 triliun sebagaimana pernah kami sampaikan ke komisi VII,” kata Widiyanti, Rabu (12/2/2025).

    Widiyanti mengatakan, usulan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan promosi dan penyelenggaraan event agar target yang diberikan tahun ini dapat tercapai.

    Tahun ini, kontribusi sektor pariwisata ke produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

    Adapun Kemenpar menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. 

    Widiyanti menyebut, pihaknya diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar dari total pagu 2025 Rp1,48 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran yang dapat digunakan Kemenpar tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

  • Bukan Mobil Listrik, Ini Cinderamata dari Erdogan untuk Prabowo

    Bukan Mobil Listrik, Ini Cinderamata dari Erdogan untuk Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Momen persahabatan antara Indonesia dan Turki makin terasa ketika Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saling bertukar cinderamata.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyerahkan cendera mata berupa senjata dan keris khas Indonesia kepada Erdogan di sela-sela rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Turki itu di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025). 

    Selain keris, Prabowo juga memberikan senjata berupa senapan serbu berkaliber 5,56 x 46 mm dengan tipe SS2-V4A2. Senapan serbu kebanggaan Indonesia ini merupakan buatan PT Pindad dengan akurasi tembakan yang jitu. 

    Adapun, keris yang diserahkan kepada Presiden Erdogan yakni Balinese gegodohan keris dengan gagang gerantim yang terbuat dari perak yang dibalut dengan emas dan permata rubi. 

    Dari Presiden Erdogan, Prabowo menerima guci berwarna putih dengan ornamen bunga berwarna merah muda. Di samping itu, sebuah hiasan kaligrafi berupa puisi yang berisikan doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hejaz, dan Syekh tanah Haram. 

    Puisi berisi doa dan rasa syukur ini diberikan karena telah menjamin keamanan dan kedamaian tanah suci serta kesejahteraan umat dengan pemerintahan yang adil.

    Hubungan keakraban ini menjadi momentum penguatan kerja sama Indonesia dan Turkiye yang terus berkembang. Momen ini juga mencerminkan semangat kemitraan dan persaudaraan yang kokoh antara kedua negara.

    Sekadar informasi, Erdogan melakukan kunjungan ke tiga negara Asia, termasuk Indonesia. Sebelum lawatan ke Indonesia, Erdogan mengunjungi Malaysia.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mendapat mobil listrik asli merek Turki, Togg, pemberian dari Erdogan sebagai simbol persahabatan kedua negara. Kendaraan listrik Turki yang diberikan untuk PM Malaysia itu adalah SUV Togg T10X berwarna putih.

  • Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Anggaran Kemenpar Dipangkas Rp603,8 Miliar, Sisa Rp884,9 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar untuk tahun anggaran 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang dimiliki Kemenpar yakni Rp884,9 miliar, dari sebelumnya Rp1,49 triliun.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, pagu anggaran Kemenpar tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun. Kendati begitu seiring adanya instruksi efisiensi, anggaran Kemenpar untuk tahun ini tersisa Rp884,9 miliar. 

    “Anggaran yang dapat digunakan Rp884,9 miliar,” kata Widiyanti dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    Awalnya, sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025, Kemenpar diarahkan untuk melakukan penghematan anggaran hingga Rp783,8 miliar.

    Namun, setelah melakukan rekonstruksi anggaran, Kemenpar diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Widiyanti menuturkan, sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

    Adapun, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

  • Impor Nikel RI Diproyeksi Naik, Produksi Bijih Filipina Bisa Terdongkrak 15%

    Impor Nikel RI Diproyeksi Naik, Produksi Bijih Filipina Bisa Terdongkrak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA – Produksi bijih nikel Filipina diperkirakan akan pulih tahun ini, terdorong oleh peningkatan permintaan dari Indonesia dan permintaan yang stabil dari pasar utama China.

    Melansir Bloomberg, Rabu (12/2/2025), Presiden Asosiasi Industri Nikel Filipina Dante Bravo mengatakan, industri melihat adanya kenaikan permintaan dari smelter Indonesia yang kekurangan pasokan bijih lantaran masalah perizinan pemerintah.

    Bravo menuturkan, produksi bijih nikel Filipina diperkirakan akan meningkat sebesar 10%-15% pada tahun ini, setelah mengalami penurunan pada 2024.

    Filipina adalah produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dengan sebagian besar hasilnya dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah untuk diproses. Namun, baru-baru ini, parlemen Filipina telah mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang ekspor mineral mentah guna mengembangkan industri hilir dalam negeri.

    Adapun, Filipina hanya memiliki dua pabrik pengolahan untuk logam bahan baku baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik itu.

    Larangan ekspor bijih nikel ini akan memaksa China untuk mencari bijih nikel dari pemasok lain, seperti Kaledonia Baru, Brasil, dan Australia.

    “Ketika pasar-pasar ini semakin kompetitif, kita bisa kehilangan pembeli yang berharga dan kehilangan peluang ekspor utama,” ujar Bravo.

    Sementara itu, meski sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia tercatat masih mengimpor sejumlah bijih nikel dari Filipina.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada Rabu (12/2/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 10,18 juta ton dengan nilai US$445,09 juta pada 2024.

  • Dubes Rusia: Keanggotan Indonesia Bakal Perkuat BRICS di Panggung Global

    Dubes Rusia: Keanggotan Indonesia Bakal Perkuat BRICS di Panggung Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok negara BRICS akan memperkuat posisi aliansi tersebut dalam dunia internasional sebagai perwakilan dari negara-negara berkembang.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan semakin memperkuat posisi kelompok ini sebagai suara sebenarnya dari Global South atau negara-negara berkembang.

    Apalagi, BRICS juga telah memiliki negara mitra (partner countries) yang berada di satu kawasan dengan Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

    “Partisipasi Indonesia dalam asosiasi kelompok negara ini sangat penting. Indonesia adalah negara dengan potensi yang besar, populasi yang besar, dan perekonomian yang besar,” kata Tolchenov dalam saat berkunjung ke Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta pada Rabu (12/2/2025).

    Dia melanjutkan, semua negara anggota BRICS memiliki suara yang penting untuk didengar dalam dunia internasional. Seluruh keputusan kelompok tersebut akan dikeluarkan setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat semua negara anggota.

    “BRICS adalah suara sebenarnya dari negara-negara Global South. Kami ingin suara kami didengar oleh seluruh dunia,” kata Tolchenov.

    Adapun, Tolchenov menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke kelompok negara ini telah dibicarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2023 lalu.

    Kemudian, pada akhir 2024 proses aksesi Indonesia berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Niat Indonesia ditunjukkan dengan partisipasinya pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Oktober 2024.

    “Dalam KTT itu, negara-negara BRICS mendiskusikan minat Indonesia untik bergabung dengan kelompok negara ini,” jelas Tolchenov.

    Kemudian, pada awal Januari 2025, Indonesia resmi menjadi negara anggota penuh BRICS.

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Selain itu, BRICS juga memiliki sejumlah negara mitra, yakni Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

    Adapun, Tolchenov menilai Indonesia dan Rusia memiliki potensi yang besar untuk bekerja sama pada beragam bidang. Menurutnya, Indonesia dan Rusia memiliki banyak keunggulan pada sejumlah aspek kerja sama untuk melengkapi kebutuhan kedua negara.

    “Kita dapat saling menambahkan sesuatu antara satu sama lain karena iklimnya berbeda. Kita membuat produk yang berbeda, misalnya produk di pertanian kita sendiri,” kata Tolchenov.

    Selain produk pertanian, dia mengatakan Rusia juga melirik peluang kerja sama dari ekspor alat-alat pertanian. Dia juga menyebut adanya potensi kerja sama pada ekspor logam seperti alumunium.

    Di sisi lain, dia menuturkan kerja sama kedua negara perlu dibarengi dengan penyederhanaan regulasi yang optimal. Menurutnya, penyederhanaan ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan jumlah barang yang dapat diekspor ke Indonesia.

  • Kemenperin Mau Rilis Aturan Baru, Industri Wajib Lapor Emisi & Perdagangan Karbon

    Kemenperin Mau Rilis Aturan Baru, Industri Wajib Lapor Emisi & Perdagangan Karbon

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana penerbitan surat edaran dan peraturan baru untuk pelaku usaha industri yang mewajibkan lapor emisi karbon gas rumah kaca dan polutan. Hal ini sebagai langkah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050 untuk industri.

    Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin, Sri Gadis Pari Bekti mengatakan pihaknya telah merancang berbagai roadmap dalam rangka mengurangi emisi karbon, sekaligus mendorong penciptaan industri hijau. 

    “Dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran untuk industri wajib laporan emisi, bukan hanya emisi GRK tapi juga polutan,” kata Sri dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

    Dalam hal ini, Sri juga menerangkan bahwa Kemenperin telah menggodok peta jalan atau roadmap untuk perdagangan karbon yang rampung tahun lalu.

    Peta jalan tersebut merujuk pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 

    Sebagai tindak lanjut, tahun ini Kemenperin akan mempersiapkan peta jalan khususnya terkait dengan penetapan batas emisi dan pemberian allowance untuk pelaku usaha.  

    “Dari sektor industri mungkin belum tentu semua pelaku siap karena kita industri menggunakan energi, tentu energi akan memicu emisi, harapannya kami di industri harus bisa dekarbonisasi,” tuturnya. 

    Untuk membantu penyusunan peta jalan batasan emisi industri, Kemenperin memerlukan database yang tepat. Terlebih, setiap sektor manufaktur dinilai menghasilkan emisi yang berbeda-beda. 

    “Setelah surat edaran, akan ada kewajiban atau aturan Kemenperin terkait pengurangan emisi sektor industri dan di dalamnya bagaimana perdagangan karbon di sektor industri. Ini akan ada skala prioritas, mana subsektor yang siap untuk didahulukan, ada fase-fasenya, prioritasnya,” terangnya. 

    Dalam hal ini, Kemenperin telah menyoroti 9 subsektor industri prioritas yang akan didorong untuk dekarbonisasi yaitu semen, amonia, besi dan baja, pulp & kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta alat transportasi. 

    Lebih lanjut, dalam catatannya juga terdapat opsi perdagangan emisi untuk industri dengan allowance berbasis intensitas emisi (allowance fee). Adapun skema yang diterapkan yakni pendekatan batas atas dengan intensitas emisi yang merujuk pada Standar Industri Hijau (SIH) dan inventory profile emisi sebagai dasar penentuan izin emisi. 

    “Kita akan komitmen perubahan iklim dan NZE dari sketor industri dengan 2 roadmap itu harus berbarengan artinya ketika nanti dekarbonisasi, upaya-upaya sektor industri juga perlu bantuan pemerintah dan industri juga bagaimana itu efisien,” pungkasnya. 

  • Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyebutkan anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun, masih sama seperti sebelum efisiensi anggaran. 

    Vice President of Public Relation KAI Anne Purba menjelaskan anggaran PSO untuk KAI masih sebesar Rp4,79 triliun untuk tahun anggaran 2025, termasuk untuk pengadaan PSO tiket kereta mudik Lebaran 2025. 

    “PSO sama sekali tidak dipotong, rute sudah ditentukan setelah dikaji dan lainnya sehingga rute tersebut dapat subsidi,” kata Anne di Kementerian Perhubungan, Rabu (12/2/2025). 

    Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, subsidi PSO yang dianggarkan Kemenhub untuk KAI yaitu sekitar Rp4,79 triliun yang digunakan untuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodebek. 

    Anne juga mengatakan kuota tiket mudik lebaran kereta ekonomi PSO juga tidak ada pengurangan. Meski demikian pihaknya tidak dapat merincincikan jumlah total tiket kereta yang disediakan untuk periode Lebaran 2025. 

    Saat ini, KAI hanya menjual tiket kereta reguler bukan kereta tambahan untuk mudik. Penambahan perjalanan masih dalam kajian KAI. 

    “Tidak ada pemotongan [kuota]. Tarif kita [harga tiket] merupakan subsidi PSO ditambah harga tiket yang dibebankan ke penumpang,” kata Anne. 

    Seperti yang diketahui, tiket kereta api api Lebaran sudah dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan. Layanan pemesanan dibuka pada pukul 00.00 WIB.

  • Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa dalam optimalisasi penerimaan 2025 dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap belanja perpajakan yang tahun ini direncanakan mencapai Rp445,5 triliun.

    Dikutip dari laman resmi Dirjen Pajak, belanja perpajakan adalah transfer yang diberikan kepada publik bukan melalui bantuan atau belanja langsung, namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku. Harapannya, keringanan pajak melalui insentif tersebut dapat mendorong produktivitas sektor terkait dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI untuk membahas kebijakan penerimaan perpajakan terhadap APBN, Rabu (12/2/2025), menilai target belanja perpajakan tersebut terlalu besar. 

    “Belanja perpajakan, mohon dirinci, Pak. Rp445,5 triliun itu apa tidak kebanyakan? Saya usul Rp300 triliun,” ujarnya.

    Awalil memandang belanja perpajakan sebagai salah satu aspek yang dapat disisir untuk memastikan nilainya serta kesesuaiannya dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Menurutnya, jika belanja perpajakan dapat dikurangi dengan tepat, terdapat potensi kenaikan penerimaan perpajakan.

    Meski demikian, Awalil masih menelisik lebih rinci potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengurangan belanja perpajakan.

    Ia menyampaikan bahwa penelisikan lebih cermat atas masing-masing item memungkinkan adanya pengurangan total, meskipun beberapa item berpotensi bertambah.

    Namun, ia mempertanyakan kepada pemerintah maupun DPR mengenai keberadaan kajian manfaat belanja perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi.

    “Adakah kajian tentang manfaat belanja perpajakan selama ini atau kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan?” tanyanya.

    Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, pemerintah paling banyak memberikan insentif pajak kepada sektor industri pengolahan senilai Rp91,7 triliun. Estimasi 2024 dan 2025 masing-masing diperkirakan senilai Rp107,7 triliun dan Rp122,3 triliun.

    Secara historis, belanja perpajakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat senilai Rp246,1 triliun. Kemudian, pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, meningkat menjadi Rp314,6 triliun.

    Pada 2022, belanja perpajakan semakin meningkat ke angka Rp341,1 triliun dan terealisasi sebesar Rp362,5 triliun pada 2023. Sementara itu, pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp399,9 triliun.

    Adapun, pemerintah membutuhkan penerimaan negara dalam APBN 2025 senilai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp2.189,3 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai senilai Rp301,6 triliun.

    Sementara itu, kebutuhan belanja pemerintah mencapai Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.