Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan anggaran melalui rekonstruksi sebesar Rp4,14 triliun dan menjadi Rp17,72 triliun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 maka pagu efektif terkini Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun.

    “Berdasarkan Surat Menteri Keuangan pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun, semula pagu anggaran sebesar Rp13,58 triliun dengan nilai penambahan sebesar Rp4,14 triliun,” kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Seluruh Mitra Kerja, Kamis (13/2/2025). 

    Dudy mengatakan dengan tambahan anggaran tersebut pihaknya memastikan layanan publik seperti public service obligation (PSO) maupun subsidi angkutan, mudik gratis dan pegawai tetap menjadi prioritas Kemenhub. 

    Lebih lanjut, Dudy mengklaim Kemenhub dan Pemerintah berkomitmen memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

    “Jadi dibandingkan dengan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi, PSO, Insyaallah mudik gratis bisa kami laksanakan dan begitu juga pegawai, Insyaallah tidak terganggu,” kata Dudy. 

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki pagu anggaran sebesar Rp17,72 triliun atau 56,34% dari pagu awal sebelum efisiensi sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.

  • Anggaran Kementan Dipangkas Prabowo 64,9%, Tersisa Rp19,9 Triliun

    Anggaran Kementan Dipangkas Prabowo 64,9%, Tersisa Rp19,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar 64,9% dari total pagu awal Rp29,3 triliun. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat dimanfaatkan Kementan hanya Rp19,9 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Kementan dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi sebesar Rp10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementan hanya Rp19,09 triliun,” ungkap Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025).

    Amran mengatakan, Kementan telah mengalokasikan pagu awal Rp29,3 triliun untuk program-program prioritas sebagai upaya mencapai swasembada pangan sesingkat-singkatnya.

    Namun, adanya efisiensi anggaran diakuinya dapat berdampak terhadap penyesuaian volume dan anggaran kegiatan, sehingga dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pencapaian swasembada pangan.

    “Sebagai contoh oplah 2025 500.000 menjadi 300.000, cetak sawah 250.000 jadi 100.000. Hal ini tentu mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” ujarnya.

    Menindaklanjuti kebijakan ini, Amran mengusulkan efisiensi pada masing-masing eselon. Secara terperinci, Amran memaparkan bahwa anggaran Sekretaris Jenderal yang semula Rp1,39 triliun diusulkan untuk dipangkas sebesar Rp159 miliar.

    Kemudian, Inspektorat Jenderal dipangkas sebesar Rp49 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp889 miliar, Ditjen Hortikultura Rp19 miliar, dan Ditjen Perkebunan Rp31 miliar.

    Lalu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diusulkan dipangkas sebesar Rp98 miliar, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp8,74 triliun, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Rp119 miliar, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp166 miliar. Dengan demikian, total anggaran yang diefisiensi sebesar Rp10,2 triliun.

    “Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya komisi IV berkenan utk menyetujui usulan efisien,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

    Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025.

    Bendahara Negara memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.

    Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari 2025.

  • PLN Blak-blakan Kendala Pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu ke PTBA

    PLN Blak-blakan Kendala Pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu ke PTBA

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) mengungkap rencana pengalihan aset atau spin off Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA) masih terkendala dari sisi regulasi dan perhitungan bisnis. 

    VP of Energy Transition and Climate Change PLN Anindita Satria Surya mengatakan, pihaknya masih menunggu payung hukum atas pengalihan aset milik PLN itu ke PTBA. 

    “Istilahnya penyerahan aset atau kita membalikkan aset dari PLN ke PTBA itu dasarnya apa, itu yang peraturan dari Kemenkeu perlu disesuaikan, perlu waktu,” kata Anindita saat ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (12/2/2025). 

    Dia menerangkan, untuk mengalihkan PLTU Pelabuhan Ratu sebagai aset PLN dan aset negara harus melalui mekanisme yang panjang dan penyesuaian beberapa aturan. 

    Adapun, PLTU Pelabuhan Ratu merupakan salah satu pembangkit berbasis batu bara yang didorong untuk dihentikan operasionalnya lebih cepat atau pensiun dini dengan skema akuisisi. Pengalihan PLTU berkapasitas 3×350 megawatt (MW) itu disebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pensiun dini. 

    Kendati demikian, Anindita menerangkan dari sisi bisnis PLN dan PTBA disebut belum menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. PLN menargetkan akuisisi tersebut dapat mempersingkat waktu operasional PLTU tersebut 

    “Tapi dari sisi bisnis ini belum bisa saling menguntungkan, dari PLN melihat itu belum klop terkait harga antara kita atau PTBA belum klop terkait harga makanya masih pending,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan bahwa pengalihan aset PLTU Pelabuhan Ratu membutuhkan perhitungan yang cermat, baik dari sisi keekonomian maupun regulasi.  

    “Kalau tidak salah prosesnya itu kan kita harus menghitung dari semuanya ya, dari sisi keekonomiannya, dari sisi regulasinya,” kata Arsal ditemui di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

    Dengan proses kajian yang masih berjalan, Arsal pun memperkirakan pengalihan aset PLTU Pelabuhan Ratu tidak akan rampung dalam waktu dekat.  

    “Nah, ini proses lah prosesnya, tapi dari kita sendiri kemungkinan besar masih panjang lah itu,” terangnya. 

  • Kantor Sri Mulyani Terapkan Cara Kerja Baru Usai Efisiensi Rp8,99 Triliun

    Kantor Sri Mulyani Terapkan Cara Kerja Baru Usai Efisiensi Rp8,99 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akan menerapkan cara kerja baru di kantornya dalam menghadapi efisiensi senilai Rp8,99 triliun terhadap anggaran 2025. 

    Sri Mulyani mengungkapkan perubahan cara kerja baru—yang sebetulnya tidak terlalu baru bagi Kemenkeu. Pihaknya akan semakin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja 

    “Budaya disiplin anggaran yang selama ini telah dilakukan, lebih diefisienkan,” paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Kamis (13/2/2025). 

    Setidaknya, terdapat 12 cara kerja baru di kantor bendara negara tersebut. Mulai dari digitalisasi dokumen dan budaya hemat energi seperti penggunaan perangkat listrik secara hemat dan pengurangan jumlah lift yang beroperasi. 

    Sri Mulyani juga menerapkan penggunaan e-perjadin khusus dalam negeri, pengembangan layanan bersama untuk satker dalam satu wilayah utamanya untuk kantor vertikal. Kemudian penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan BMN (termasuk penggunaan BBM untuk BMN prioritas). 

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai arahan Presiden adalah yang tugas negara saja,” lanjut bendahara negara tersebut. 

    Bukan hanya itu, Kemenkeu juga menerapkan budaya penataan ruang kerja kolaboratif, shifting kegiatan luring menjadi daring, dan optimalisasi perangkat TIK. 

    Sri Mulyani juga mendorong kolaborasi unit eselon satu, seperti melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya join sehingga bisa lebih efisien. Terakhir, Sri Mulyani menghilangkan kudapan alias snack untuk setiap kegiatan rapat. 

    Dia memaparkan bahwa instansinya melakukan penghematan dengan menerapkan prinsip efisiensi, yakni belanja gaji tidak dilakukan efisiensi. 

    Sementara belanja barang dan modal dilakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), seminar, kajian, acara, seremonial, peringatan, dan lainnya.

    Adapun penghematan utamanya dilakukan terhadap lima program, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen. 

    “Efisiensi Rp8,99 triliun dari lima program Kemenkeu. Dari total pagu Rp53,19 triliun kami melakukan efisiensi Rp8,99 triliun,” ujarnya.

    Terpantau efisiensi terbesar berasal dari program Dukungan Manajemen (Dukman) senilai Rp8,05 triliun dari total pagu senilai Rp50,46 triliun. Artinya, alokasi setelah efisiensi untuk program Dukman tersisa Rp42,41 triliun.

  • Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    Babak Baru Penghiliran Emas di Tangan ANTM dan Freeport Indonesia

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Bos Pupuk Indonesia Ungkap Rencana Ekspansi Pabrik NPK hingga Soda Ash

    Bos Pupuk Indonesia Ungkap Rencana Ekspansi Pabrik NPK hingga Soda Ash

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) berencana memperluas bisnis dengan membangun pabrik pupuk NPK dan pabrik soda ash guna mendukung kebutuhan bahan baku industri nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan tak hanya revitalisasi pabrik pupuk terbaru Pusri 3B, pihaknya juga membangun 2 pabrik pupuk NPK berbasis nitrat di Bontang, Kalimantan Timur dan Cikampek, Jawa Barat. 

    “Kita akan mulai pembangunan pabrik NPK baru, satu dengan kapasitas 600.000 ton di Pupuk Kujang. Nanti akan ada pabrik NPK berbasis nitrat pertama di Indonesia,” ujar Rahmad, Kamis (13/2/2025). 

    Pembangunan pabrik berbasis nitrat ini dinilai penting karena akan mendukung sektor hortikultura di Indonesia. Selama ini, Indonesia mengimpor sekitar 300.000-400.000 ton NPK dari China dan Eropa. 

    Adapun, pabrik pupuk NPK nitrat di Bontang akan dibangun oleh PT Pupuk Kaltim dengan kapasitas sebesar 100.000 metrik ton per tahun dan pabrik di Cikampek akan dibangun PT Pupuk Kujang dengan volume kapasitas yang sama.  

    Tahap kedua, pabrik pupuk NPK di Bontang akan dibangun pada tahun 2026 setelah pabrik pertama rampung. Dengan demikian, Pupuk Indonesia akan memproduksi 200.000 ton per tahun beberapa tahun mendatang.

    Di sisi lain, Pupuk Indonesia juga akan membangun pabrik soda ash, yang merupakan bahan baku penting untuk industri kaca.

    “Soda ash ini penting juga karena ini bahan baku untuk kaca, kita mau pemerintah kan mau membangun 3 juta rumah, pasti kacanya juga butuh banyak. Kalau pabrik kacanya, bahan bakunya semua impor, berarti konten impor 3 juta rumahnya terlalu tinggi,” tuturnya. 

    Pabrik soda ash ini juga memiliki keunggulan lingkungan karena salah satu bahan baku utama untuk produksi kaca adalah CO2.

    “CO2 ini akan kita capture kemudian menjadi bahan baku kaca,” imbuhnya. 

    Dengan ekspansi ini, Pupuk Indonesia berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan turut mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

  • Beasiswa Kemenkeu 2025 Terimbas Efisiensi, Calon Penerima Diarahkan ke LPDP

    Beasiswa Kemenkeu 2025 Terimbas Efisiensi, Calon Penerima Diarahkan ke LPDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan bakal mengalihkan para talenta terbaik instansinya yang telah mendaftar beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 untuk mendaftar LPDP. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025 karena adanya efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto mengungkapkan pemangkasan beasiswa terjadi karena hal tersebut bagian dari manajemen talenta, bukan bantuan sosial ataupun belanja pegawai yang tidak diperkenankan dihemat.  

    “Itu kan bagian dari manajemen talenta, sedang kita evalusi lagi. Jadi, kita dorong ya supaya lewat LPDP saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025). 

    Andin mengarahkan agar para calon penerima beasiswa untuk mendaftar beasiswa yang juga milik Kemenkeu, yakni LPDP. Mengingat saat ini dalam periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 akan berakhir pada 18 Februari 2025. 

    Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar para talenta Kemenkeu untuk mendaftar beasiswa lainnya, di luar yang pemerintah sediakan, seperti halnya beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA). 

    “Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” tutur Andin. 

    Adapun Andin mengungkapkan bahwa kepada pegawai Kemenkeu yang masih on going dalam beasiswa Ministerial Scholarship tersebut tidak akan terpengaruh. 

    Di sisi lain, beasiswa LPDP yang pemerintah buka dua kali dalam satu tahun juga tidak akan terganggu oleh efisiensi. Pasalnya, dana abadi pendidikan tersebut tidak termasuk dalam item yang dikategorikan untuk dipangkas. 

    Sebelumnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (BPPK Kemenkeu) dalam pengumuman nomor PENG-14/PP.2/2025 tentang Pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. 

    Pengumuman itu ditetapkan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial BPPK Kemenkeu Wahyu Kusuma Romadhoni pada Jumat (31/1/2025).

    Penawaran beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 itu baru seumur jagung. BPPK baru mengumumkan pembukaan penawaran beasiswa melalui Pengumuman PENG-1/PP.2/2025 bertanggal 9 Januari 2025. 

    Pengumuman itu dipublikasikan di situs BPPK Kemenkeu pada Jumat (10/1/2025). Pendaftaran online peserta melalui laman SEMANTIK BPPK Kemenkeu dibuka mulai 10 Januari 2025 hingga 9 Februari 2025. Namun, baru 21 hari pendaftaran dibuka, beasiswa itu telah dibatalkan.

    “Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kementerian Keuangan [Ministerial Scholarship] Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan. Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan,” dikutip dari Pengumuman PENG-14/PP.2/2025 pada Senin (3/2/2025).

  • Filipina Tiru RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bakal Rebutan Investor?

    Filipina Tiru RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bakal Rebutan Investor?

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai wacana larangan ekspor bijih nikel Filipina berpotensi menjadikan negara itu sebagai kompetitor bagi Indonesia. Ini khususnya dalam hal investasi hilirisasi.

    Menurutnya, saat Filipina melarang ekspor bijih nikel, negara itu bakal fokus pada hilirisasi sebagaimana dilakukan RI. Filipina, kata dia, akan mengembangkan industri smelter di dalam negeri.

    Apalagi, Filipina hanya memiliki dua pabrik pengolahan untuk logam bahan baku baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik.

    “Filipina bisa jadi akan menjadi pesaing utama Indonesia, secara potensi jelas lebih besar dan menarik Indonesia. Namun, jika Filipina mampu memberikan kemudahan dan nilai lebih, ini ancaman juga bagi Indonesia,” jelas Bisman kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).

    Oleh karena itu, Bisman mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memberikan daya tarik investasi. Menurutnya, ‘pemanis’ itu antara lain dengan memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan perizinan, masalah tanah, dan dalam hal tertentu dimungkinkan adanya insentif.

    Di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor bijih nikel dari Filipina. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada Rabu (12/2/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 10,18 juta ton dengan nilai US$445,09 juta pada 2024.

    Bisman berpendapat pelarangan ekspor bijih nikel Filipina tak akan berpengaruh besar untuk industri di Tanah Air. Menurutnya, produksi nikel Indonesia sangat besar, hanya karena beberapa masalah hambatan produksi maka smelter Indonesia perlu impor salah satunya dari Filipina.

    Dengan kata lain, dalam kondisi normal, RI sebenarnya tidak perlu impor nikel lantaran produksi dalam negeri mencukupi.

    “Jika Indonesia tetap perlu impor dan Filipina setop masih ada alternatif impor dari negara lain seperti Rusia, Australia dan lainnya, pengaruh hanya soal jarak Filipina paling dekat,” tutur Bisman.

    Sebelumnya, Filipina berencana meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) untuk melarang ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel. Larangan ekspor tersebut paling cepat akan berlaku pada Juni 2025.

    Filipina adalah produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dengan sebagian besar hasilnya dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah untuk diproses.

    Presiden Senat Filipina Francis Escudero mengakui wacana larangan ekspor bijih nikel itu meniru Indonesia. Menurutnya, Indonesia berhasil meningkatan nilai tambah di dalam negeri dengan kebijakan tersebut.

    Dia menyebut larangan ekspor bijih logam oleh Indonesia pada 2020 mendorong nilai ekspor nikelnya dari US$3 miliar menjadi US$30 miliar dalam 2 tahun. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan China membangun smelter di Indonesia.

    Menurut Escudero, Filipina dapat mengikuti jejak Indonesia, sebagai contoh negara kaya sumber daya yang mendorong nilai lebih dari mineralnya.

    “Jika ini dilakukan, saya yakin ini akan menjadi game changer bagi negara kita jika kita akhirnya memiliki pemrosesan di sini,” kata Escudero dikutip dari Bloomberg pada Senin (10/2/2025).

  • Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolam-kolam ikan berjajar di samping sebuah rumah di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Suara gemercik air sesekali terdengar. Air beriak, ikan-ikan di kolam berenang aktif.

    Syarif, pemilik kolam ikan, tengah menabur pakan untuk ikan di pagi hari saat cuaca sedang cerah pada Jumat (31/1/2025).

    Sebanyak dua ton ikan patin baru saja dipanen beberapa hari sebelumnya. Saking banyaknya, Syarif sampai mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk membantu memanen ikan. Butuh waktu seminggu untuk mengangkat dua ton ikan patin tersebut.

    “Pas panen patin, kita panggil tenaga kerja tambahan dari warga sekitar terutama tetangga. Karena ikannya besar-besar sehingga kita butuh bantuan tenaga tambahan dan waktu satu minggu untuk memanennya,” tutur Syarif.

    Tak hanya ikan patin, Syarif yang dibantu Karang Taruna Sukamoro juga membudidayakan ikan lele. Pada Januari lalu, ia berhasil memanen ikan lele sampai dengan 400 kilogram (kg).

    Kebetulan harga ikan patin dan lele saat ini sedang bagus sehingga Syarif dan kawan-kawan pun bisa meraup keuntungan yang cukup besar. “Pada bulan Januari-April gelombang laut sedang tinggi sehingga nelayan sulit untuk melaut. Dampak positifnya dirasakan oleh kami petani budidaya ikan, karena minat pembeli jadi sangat tinggi sehingga harga ikut melambung. Pembeli juga terkadang datang langsung ke lokasi kolam padahal ikan belum siap dipanen,” ujar Syarif.

    Budidaya ikan sebetulnya bidang usaha baru bagi Syarif. Awalnya, Syarif membuat usaha pembuatan batu bata. Tanah liat untuk bahan baku batu bata diambil dari tanah di sekitar rumahnya.

    Namun, usaha tersebut tidak berkelanjutan, meninggalkan lubang galian di sekitar rumahnya. Syarif kemudian memutar otak, mencari usaha lain yang dapat ia tekuni selanjutnya. Budidaya ikan patin dan lele menjadi pilihannya. Ia kemudian memanfaatkan lubang bekas galian menjadi kolam-kolam ternak ikan. “Peminat ikan sangat banyak, tidak ada putusnya. Hasilnya juga berkelanjutan,” ucapnya.

    Perbesar

    Syarif mengaku pernah beberapa kali gagal panen karena belum begitu memahami cara budidaya ikan yang baik dan benar saat memulai usahanya. Jaringan pemasarannya juga belum terbangun sehingga kadang dia terpaksa menjual ikan dengan harga di bawah pasaran.

    Tidak lantas putus asa, Syarif terus belajar dan terus bersemangat membangun usahanya. Pada 2024, Syarif menerima ajakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati untuk menjadi mitra binaan. Budidaya ikan yang dijalankan Syarif jadi kian berkembang.

    Melalui program LENTERA SUKAMORO (Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro) yang mengusung tema BANGGA BERSERI (Lubang Galian Berdaya, Sehat dan Lestari), PTBA tidak hanya memberikan bantuan tapi juga pendampingan kepada mitra binaannya. Bantuan yang diberikan mulai dari benih ikan, pakan, pembangunan kolam ikan dengan memanfaatkan limbah karet dari belt conveyor untuk dasar kolam dan dinding, serta bottom ash untuk paving lantai kolam.

    Seluruh proses ini didampingi oleh tim dari PTBA untuk memastikan mitra binaan paham dan mampu untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah, terutama poin ke-3 terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan.

    “Alhamdulillah kami bersyukur ketemu Bukit Asam, usaha kami jadi tambah besar lagi dan omzet meningkat. Dari satu kolam, sekarang bertambah menjadi beberapa kolam. Setelah jadi mitra binaan Bukit Asam, banyak yang mengikuti jejak kami. Kami sangat berterima kasih pada Bukit Asam,” Syarif menuturkan.

    Selain budidaya ikan, lahan tersebut kini juga dimanfaatkan untuk penanaman sayur dengan sistem akuaponik. Kotoran ikan digunakan sebagai pupuk. PTBA juga membantu memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap rumah Syarif untuk menghidupkan pompa air yang dapat menyiram tanaman secara otomatis.

    “Kemarin kami menanam kangkung dengan sistem akuaponik. Sekarang lagi persiapan menanam cabai. Sudah kami persiapkan benihnya,” ujar Syarif.

    Pada awalnya Syarif mengurus budidaya ikan hanya berdua dengan istrinya, kini ia bisa membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Misalnya saat panen ikan, Syarif bisa mempekerjakan warga sekitar. “Pendapatan yang mereka terima untuk membantu panen ikan selama 1-2 jam setara dengan penghasilan kerja kasar selama sehari di luar desa,” dia mengungkapkan.

    Syarif memiliki mimpi untuk membesarkan usaha budidaya ikannya sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. “Ke depan, saya ingin membuat sentra ikan menggunakan keramba apung,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.

    Babe menyampaikan bahwa     mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.

    Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.

    “Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.

    Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.

    “Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.