Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Babak Baru Sengketa Lahan Jusuf Kalla vs Lippo, Anak Buah Prabowo Turun Tangan

    Babak Baru Sengketa Lahan Jusuf Kalla vs Lippo, Anak Buah Prabowo Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada kasus sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla. Terbaru, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan investigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

    “Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan,” kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

    Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut. 

    Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

    “Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu,” jelasnya.

    Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

    “Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai,” tutupnya.

    Menteri BPN Nusron Wahid

    Klaim

    Sebelumnya,  PT Gowa Makassar Tourism Development tbk (GMTD) menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla. Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

    Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami “izin prinsip” yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

    “Kami tidak memahami ‘izin prinsip’ dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan,” tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

    Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

    Selanjutnya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 138/II/1995 tanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991.

    Yang mana kedua surat tersebut mendasari izin untuk pembangunan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan berikut fasilitasnya, termasuk izin reklamasi, fasilitas olah raga air, darat dan pantai, pembangunan perhotelan, lapangan golf, country club, heliport, pusat-pusat kesenian, jalur-jalur transportasi ferry, marina, apartemen dan kondominium serta pusat-pusat komersial lainnya. 

    Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka. 

    Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025. 

    “Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah,” jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

    Jusuf Kalla Bantah GMTD

    Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

    Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenarnya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar. 

    “Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo,” kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

    Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gubernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998. 

    Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (kanan)

    Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukkan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata. 

     Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

    Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

    “Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici’, ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi,” ungkap Subhan.

    Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici’), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

    “Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum,” tegasnya.

  • Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan, dengan Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi dan Papua Tengah mengalami kontraksi terdalam.

    Dia memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.

    Dia merinci penyebab melemahnya ekonomi Papua Tengah karena ekspor dari PT Freeport tertahan lantaran adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksi menjadi tertahan.

    “Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.

    Selain melaporkan kondisi ekonomi, Tito juga menyampaikan perkembangan upaya percepatan pembangunan di Papua. 

    “Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya arahan Presiden Ke-8 RI itu untuk memperkuat mandat lembaga terkait pembangunan Papua.

    “Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.

  • Pertamina Siapkan Tambahan Impor dan Produski 1,4 Juta KL Pertalite untuk Nataru

    Pertamina Siapkan Tambahan Impor dan Produski 1,4 Juta KL Pertalite untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga bakal menambah impor dan produksi Pertalite hingga 1,4 juta kiloliter (KL) sebagai tambahan stok selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, impor dilakukan demi menjaga pasokan Pertalite pada level di atas 21 hari. Selain impor, pihaknya juga bakal meningkatkan produksi dari kilang.

    “Volume untuk penambahan Pertalite kurang lebih 1,4 juta kiloliter,” ucap Mars Ega di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia tak merinci berapa volume dari impor dan berapa dari produksi kilang.

    Di sisi lain, pihaknya juga bakal memperkuat sejumlah armada untuk proses distribusi BBM selama Nataru. Khusus logistik laut, subholding Pertamina International Shipping (PIS) memastikan seluruh armada kapal siap beroperasi selama Satgas Nataru.

    Ini termasuk penyiapan kapal cadangan (backup fleet) di luar tonase reguler untuk menjaga kelancaran distribusi energi di seluruh perairan Indonesia.

    Adapun PIS telah menyiapkan 332 unit kapal baik secara domestik maupun di perairan internasional. Sementara itu, tersedia 331 kapal yang dioperasikan oleh anak usaha PIS yakni PT Pertamina Trans Kontinental, untuk menunjang jasa kegiatan perkapalan serta jasa marine di pelabuhan.  

    Selain itu, Pertamina juga menyediakan 346 unit mobil tangki BBM yang standby di sekitar SPBU.

    “Selain itu kami juga menyiapkan lokasi-lokasi mobil tangki kantong. Mobil tangki kantong ini adalah mobil tangki yang kita standbykan di wilayah-wilayah tertentu agar dia nanti akan melakukan pengisian BBM ke SPBU itu lebih cepat, tidak perlu lagi masuk ke lokasi terminal kami,” jelas Mars Ega.

    Dia juga menyebut, akan ada 1.800 SPBU beroperasi 24 jam selama masa Nataru. SPBU tersebut pun tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

    Pertamina menegaskan bahwa periode Nataru selalu menjadi periode krusial bagi sektor energi, logistik, dan transportasi nasional. Oleh karena itu, pada periode ini, perusahaan pelat merah itu menekankan tiga fokus utama dalam pelaksanaan Satgas Nataru.

    Tiga fokus utama tersebut yaitu kesiapan infrastruktur dan personel, kecepatan penanganan gangguan di lapangan, serta kolaborasi antar unit dan instansi eksternal.

  • Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Leads Property Services Indonesia mencatat permintaan sewa pabrik dan gudang di Indonesia melonjak tajam sepanjang tahun ini, dengan 90% permintaan datang dari perusahaan-perusahaan China. 

    Head of Industrial Services Leads Property Esti Susanti menilai lonjakan ini menjadi angin segar bagi pelaku kawasan industri dan pergudangan, meskipun di sisi lain menyimpan potensi risiko jangka panjang akibat dinamika geopolitik global.

    Tingginya minat investor China terlihat merata di sejumlah sektor, mulai dari elektronik, komponen otomotif terutama kendaraan listrik, hingga fashion premium.

    “Sampai akhir tahun ini saja, 90% permintaan itu masih dari China. Sisanya sekitar 10% datang dari Eropa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Senin (24/11/2025).

    Alih-alih membeli tanah atau pabrik bekas, investor China umumnya memilih sewa bangunan siap pakai agar produksi dapat segera berjalan. Tingginya kebutuhan mendadak ini ikut mengerek permintaan gudang berukuran fleksibel, dari 2.000 meter hingga lebih dari 10.000 meter persegi.

    Data Leads Property mencatat hingga akhir tahun 2025, permintaan sewa gudang dan pabrik di Jawa mencapai 310.000 meter persegi. 

    Sementara itu, pasokan pergudangan dan pabrik sewa di Jakarta dan sekitarnya hingga akhir tahun ini mencapai total lebih dari 2,5 juta meter persegi.

    Tingkat hunian pasokan gudang dan pabrik sewa berkisar di antara 90%-92%.

    Lonjakan investor China ini tak hanya

    karena Indonesia sebagai pasar konsumsi besar, sehingga mendorong China untuk mendekat ke pasar/pelanggan utama.

    Selain itu juga pasar domestik negeri Tirai Bambu serta tekanan ekspor akibat perang dagang dengan AS dan negara maju lainnya.

    “Secara umum, kita memang diuntungkan perang dagang ini juga,” ujarnya.

    Melihat peluang yang besar, pengembang kawasan industri Indonesia, paparnya, tak tinggal diam. Banyak dari mereka kini aktif melakukan promosi langsung ke China, memetakan sektor-sektor yang belum punya basis produksi di Indonesia, lalu mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut dengan jemput bola.

    Menariknya, permintaan dari Eropa, meski kecil, datang dari sektor elektronik yang sebelumnya pernah memiliki basis produksi di Indonesia. Setelah tersingkir akibat kompetisi inovasi dengan China, sejumlah pemain Eropa kini kembali melirik Indonesia sebagai lokasi produksi.

    Namun demikian dibalik derasnya arus investasi, pelaku kawasan industri mengingatkan adanya karakteristik unik dari investor China, yakni kemampuan memindahkan pabrik secara cepat.

    Dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan investasi yang relatif kecil dibandingkan pabrik tradisional, mereka dapat berpindah lokasi hanya dengan kontrak sewa lima tahun.

    “Karena inovasi teknologi mereka tinggi, mereka bisa produksi di lahan 5.000 meter yang dulu butuh 10.000 meter. Mereka efisien dan sangat mudah pindah kalau ada lokasi yang lebih murah,” jelasnya.

    Hal ini membuat pengembang kawasan industri perlu mengantisipasi potensi investasi yang tidak menetap dalam jangka panjang.

    Senada, Managing Director Asia Tenggara JLL Michael Glancy memperkirakan sektor logistik dan industri tetap menjadi area dengan potensi pertumbuhan besar. 

    Tercatat pasokan gudang logistik modern di wilayah Jabodetabek telah meningkat tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat hunian mencapai 94% (dibandingkan 86% di kawasan APAC), serta permintaan baru yang diperkirakan mendekati 1 juta meter persegi dalam tiga tahun ke depan. 

    Berdasarkan data JLL, sekitar setengah dari total permintaan berasal dari perusahaan China. Tren permintaan pabrik juga bergeser dari fasilitas yang dibangun khusus menjadi solusi sewa siap pakai. 

    Menurutnya lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan asal China adalah tren signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk seluruh Asia Tenggara, dan mencerminkan evolusi strategi diversifikasi properti yang dilakukan oleh China. 

    Produsen berpengalaman dari China, tekannya, kini aktif mendiversifikasi rantai pasokan mereka, dan sektor industri serta logistik Indonesia yang kuat semakin memantapkan posisinya sebagai tujuan utama dalam jaringan manufaktur dan distribusi yang terus berkembang ini.   

  • Programmer Coretax Lulusan SMA, Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak

    Programmer Coretax Lulusan SMA, Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan sistem administrasi perpajakan Coretax yang disebut dikerjakan oleh programmer lulusan setingkat SMA. 

    Pada rapat dengan Dirjen Pajak Kemenkeu dan jajarannya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu terkait dengan masalah yang dihadapi Coretax. 

    Salah satunya terkait dengan pemrograman sistem administrasi perpajakan itu. Purbaya saat itu mengatakan bahwa programmer dari LG yang menggarap pemrograman Coretax merupakan lulusan SMA. 

    “Ini harus diklarifikasi dan harus dijelaskan. Kalau lulusan SMA di luar negeri, berarti kenapa kita harus pakai vendor asing. Kenapa kita butuh waktu empat tahun untuk menyiapkan?,” tanya Misbakhun kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tidak hanya soal programmer lulusan SMA, Misbakhun turut menyoroti pernyataan Purbaya bahwa Coretax masih memiliki banyak error. Padahal, sistem tersebut akan segera digunakan untuk penyampaian laporan SPT tahun depan. 

    Belum lagi, Purbaya juga menyebut pihaknya masih menunggu pihak LG selaku vendor untuk menyerahkan source code dari sistem Coretax. Hal itu belum bisa dilakukan saat ini karena masih ada sisa waktu kontrak yang belum selesai. 

    “Sistem keamanannya lemah, keamanan sibernya setelah beliau perbaiki. Jadi Menteri Keuangan Pak Purbaya menurunkan tim sendiri untuk memperbaiki sistem keamanan sibernya. Artinya apa? Bahwa tim yang lama itu tidak siap dengan keamanan sumbernya,” ujar politisi Partai Golkar itu. 

    Sebelumnya pada Jumat (24/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim sebagian besar masalah Coretax dari sisi pengguna sudah bisa diatasi. Namun, salah satu isu yang saat ini masih belum dituntaskan adalah perangkat lunak atau software buatan LG. 

    Adapun mengutip laman resmi Ditjen Pajak, LG CNS-Qualysoft Consortium menjadi pemenang pengadaan sistem informasi Coretax senilai Rp1,2 triliun (termasuk pajak). 

    LG CNS-Qualysoft Consortium yang beralamatkan di Jakarta ini menyediakan solusi Commercial Off The Shelf (COTS) untuk Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut. Pembenahan Coretax adalah salah satu aspek yang menjadi fokus Purbaya setelah resmi dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. 

    Setelah satu bulan upaya pembenahan, dia mengungkap turut mempekerjakan peretas atau hacker asal Indonesia untuk mengatasi IT Coretax. Purbaya menyebut, peretas yang dipekerjakan olehnya itu menemukan bahwa programmer yang ditugaskan LG untuk menyusun sistem perangkat lunak Coretax adalah lulusan SMA. 

    “Dia [peretas] bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya memang Indonesia sering dikibulin asing, begitu asing ‘wah’. Apalagi K-Pop, wah K-Pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-Pop, di film sama di nyanyi, programming [red] beda,” terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Sabtu (25/10/2025).

  • Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Wanti-wanti DPR Defisit APBN Bisa Tembus 4,4% Imbas Setoran Pajak Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar tajam ke 4,4% terhadap PDB akibat penerimaan pajak yang memburuk.

    Misbakhun mengaku sudah melakukan simulasi realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2025 dan pengaruhnya terhadap defisit fiskal. Dia masih memakai data acuan laporan semester I/2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada Juli lalu.

    Hasilnya, jika penerimaan perpajakan mencapai Rp2.241,82 pada akhir tahun atau setara 90% dari target (Rp2.490,91 triliun) maka defisit APBN 2025 akan mencapai 3,39% terhadap PDB.

    Sementara jika penerimaan perpajakan sebesar Rp2.241,82 triliun pada akhir tahun atau setara 85% dari target maka defisit bisa mencapai 3,92%. Lebih buruk lagi, jika penerimaan perpajakan Rp1.992,73 triliun pada akhir tahun atau hanya setara 80% dari target maka defisit melebar ke 4,44% dari PDB.

    “Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2% [per akhir Oktober 2025]. Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit,” ujar Misbakhun dalam rapat dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sebagai catatan, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. Artinya, jika defisit melebar ke 3,39% atau 3,92% atau bahkan 4,44% seperti simulasi Misbakhun maka pemerintah akan melanggar UU.

    Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi Partai Golkar itu meminta penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto terkait taktik hingga langkah konsolidasi untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak, baik upaya ekstra maupun rutin.

    “Saya menyadari Pak Bimo adalah salah satu generasi baru di Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan pemikiran-pemikiran segarnya itu bisa memberikan visi baru, arahan baru, dan kemimpinan yang baru, untuk membawa leadership-nya Pak Bimo itu menjadi inspirasi bagi semua anak buah Bapak,” katanya.

    Komisi XI DPR, sambung Misbakhun, siap memberikan dukungan penuh atas langkah-langkah Bimo memperbaiki penerimaan pajak.

    Sementara dalam perkembangan terbaru per akhir Oktober 2025, APBN membukukan defisit sebesar Rp479,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 2,02% terhadap PDB.

    Pemerintah sendiri mendesain defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Strategi DJP

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum.

    Dalam paparannya, Direktur cs9xfuwr Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

    Dari sisi jenisnya, Bimo merincikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp759,36 triliun hingga Oktober dan diproyeksikan mencapai Rp987,52 triliun pada akhir tahun. Sementara pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) mengumpulkan Rp556,61 triliun dan ditargetkan Rp895,91 triliun.

    Selain itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) mencatatkan realisasi Rp22,84 triliun, pajak lainnya Rp99,86 triliun, dan PPh Migas Rp20,35 triliun. DJP memperkirakan tiga pos terakhir tersebut masing-masing menutup tahun pada Rp30,08 triliun, Rp109,33 triliun, dan Rp54,08 triliun.

    Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

    “[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera],” lanjut Bimo.

    Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

  • Kinerja Setoran Pajak Loyo, Ini Dua Sektor Pemicunya

    Kinerja Setoran Pajak Loyo, Ini Dua Sektor Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari dua sektor usaha terbesar terus mengalami tekanan pada Januari–Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan empat sektor usaha penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan keuangan.

    Industri pengolahan dan aktivitas keuangan, mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara sektor perdagangan dan pertambangan mengalami tekanan.

    Perinciannya, penerimaan pajak sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dengan porsi 28% tumbuh 2,3% dari Rp490,9 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp502,3 triliun pada periode sama 2025.

    Pertumbuhan ini didorong subsektor minyak kelapa sawit akibat volume perdagangan dan harga CPO naik, logam dasar bukan besi terutama terkait sektor pengolahan.

    Kemudian, kendaraan bermotor roda empat yang ditopang dengan aktivitas investasi pembangunan pabrik-pabrik kendaraan bermotor berbasis baterai listrik, serta farmasi.

    “[Pertumbuhan industri pengolahan] konsisten selaras dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur [tumbuh 5,54% pada kuartal III/2025],” papar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Sementara sektor perdagangan yang menyumbang 23% terhadap penerimaan pajak justru terkontraksi 1,6%. Penerimaan turun dari Rp420,3 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp413,6 triliun tahun ini.

    Pelemahan terutama terjadi pada perdagangan mobil yang turun 4,4% secara tahunan per Oktober 2025, yang terlihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Tak hanya itu, perdagangan besar berbasis jasa juga turun.

    Sejalan, sektor pertambangan yang berkontribusi 11,4% dari total penerimaan pajak juga mencatat koreksi sebesar 0,7%, sejalan dengan penurunan harga komoditas global. Penerimaan turun dari Rp207,1 triliun pada Januari–Oktober 2024 menjadi Rp205,7 triliun tahun ini.

    Bimo menjelaskan bahwa kontraksi terbesar datang dari subsektor pertambangan migas yang melemah hingga 5%. Tak hanya itu, sambungnya, harga minyak bren turun 14,4% dan harga batubara juga turun sampai 20,7%.

    Terakhir untuk sektor aktivitas keuangan kembali menjadi motor pertumbuhan dengan kenaikan 5,1% menjadi Rp207,5 triliun. Kenaikan ini ditopang peningkatan jasa perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.

    Bimo memaparkan bahwa data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 11,18% secara tahunan pada September 2025.

    Secara keseluruhan, Bimo memaparkan bahwa realisasi penerimaan mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Adapun, outlook penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 

    Dia meyakini outlook itu masih bisa tercapai, didorong oleh penguatan pengawasan kepatuhan hingga optimalisasi penegakan hukum. Artinya, otoritas pajak harus kumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

    Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

    “[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direkturat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelasnya.

    Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang.

    “Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera],” lanjut Bimo.

    Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

  • PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    PTDI Siap Genjot Produksi N219, BRIN: Tunggu Pesanan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa pesawat N219 kini siap diproduksi dalam jumlah yang lebih besar.

    BRIN bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini menunggu langkah pemerintah untuk melakukan pemesanan terhadap pesawat hasil pengembangan bersama tersebut.

    “BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025). 

    Selain mempersiapkan peningkatan jumlah N219, BRIN bersama PT DI juga tengah mengembangkan pesawat amfibi. Pesawat ini dirancang untuk dapat lepas landas dan mendarat di air maupun daratan, sehingga memiliki fleksibilitas operasional di berbagai wilayah.

    “Kamis juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” kata Arif.

    Sekadar informasi, Pesawat N219 dikenal sebagai moda transportasi serbaguna yang dapat membantu membuka akses wilayah-wilayah terpencil dan mendukung konektivitas antardaerah. Perannya diyakini signifikan bagi ketahanan logistik dan pertumbuhan ekonomi di banyak wilayah Indonesia. 

    Dari spesifikasi, pesawat ini memiliki desain pintu yang lebih lebar, sehingga mempermudah proses evakuasi korban, terutama pada kondisi bencana karena bisa gunakan landasan pendek dan tidak harus beraspal.

    Tak hanya itu, lantaran dirancang untuk mendukung program jembatan udara, N219 menjadi salah satu solusi mobilitas utama bagi wilayah 3T yang masih kekurangan infrastruktur transportasi darat. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat masih besarnya kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia, termasuk pada rasio ketersediaan jalan.

    Integrasi jaringan udara melalui pesawat N219 dengan tol laut juga dinilai penting untuk menurunkan disparitas harga di wilayah Pegunungan Tengah Papua dan kawasan terpencil lainnya.

    Sebagai pesawat penumpang, N219 mampu mengangkut 19 orang dengan ruang kaki 30 inci—lebih luas dari rata-rata pesawat sejenis—sehingga meningkatkan kenyamanan perjalanan. Kecepatan jelajahnya mencapai 388,9 km/jam, dengan kabin setinggi 170 cm yang memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi penumpang.

    Untuk fungsi kargo, N219 mampu membawa beban hingga 2.000 kg, menjadikannya pilihan ideal untuk pengiriman logistik. Pesawat ini bahkan bisa mengangkut hasil perikanan dari Aceh ke pasar dalam waktu kurang dari satu jam—jauh lebih cepat dibandingkan pengiriman darat yang memakan waktu 10–21 jam.

    Dalam operasional harian, N219 mampu mengangkut 18–36 ton hasil perikanan per hari jika terbang 3–5 kali. N219 juga disebut memiliki keunggulan dibanding pesawat Kanada DHC-6 Twin Otter. Salah satu kelebihan utamanya adalah kebutuhan landasan yang jauh lebih pendek—sekitar 300 meter, sementara Twin Otter memerlukan hingga 600 meter.

  • Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Usia Tanaman Menua: Urgensi Peremajaan Kakao

    Bisnis.com, DENPASAR – Aksi peremajaan kakao tak bisa lagi dihindari. Produksi dalam negeri yang terus menyusut dalam sepuluh tahun terakhir memberikan sinyal awal perlunya upaya mengakselerasi hasil yang lebih optimal.

    Apalagi, angka importasi biji kakao juga terus meningkat yang mengindikasikan bahwa kebutuhan dalam negeri juga terus bertumbuh seiring aksi penghiliran kakao di berbagai daerah.

    Meskipun, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia Soetanto Abdoellah menyebut bahwa kakao Indonesia masih perkasa di tingkat Asia. Walau, imbuhnya, Indonesia kini turun peringkat dan menempati posisi ketujuh dunia sebagai produsen kakao terbesar.

    Jika dikomposisikan, produksi kakao Indonesia menyumbang 3% dari pasokan global. Porsi Indonesia tersebut kalah jauh dibandingkan Pantai Gading dan Ghana dengan komposisi masing-masing 43% dan 20%.

    “Kedua negara ini juga menjadi pemasok untuk kebutuhan biji kakao domestik [Indonesia],” katanya dalam forum Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional di Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025), sore.

    Selain Pantai Gading dan Ghana, peringkat Indonesia juga di bawah Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Brasil. Keempat negara ini memiliki porsi masing-masing 7%, 6%, 6%, dan 4%.

    Soetanto menjelaskan bahwa secara regional, para produsen kakao di kawasan Asia memang memiliki tren yang menurun, setelah mencapai level tertingginya pada 2006. Berbeda, produsen kakao di Afrika dan Amerika Latin terus menunjukkan tren yang positif dalam lima belas tahun terakhir.

    Tak ayal, Indonesia sebagai jawara produsen kakao di Asia juga turut mencatatkan tren produksi yang menurun. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi kakao nasional.

    “Areal dan produksi terus menurun. Tanaman dan petani mayoritas sudah tua, regenerasi dan mekanisasi lambat,” ujarnya.

    Kondisi ini juga diakui oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dewa Ayu Nyoman Budiasih. Dia mengungkapkan bahwa usia tanaman kakao di Bali mulai menua yang mengakibatkan produktivitas rendah.

    “Produktivitas rendah karena usia tanaman tua dan budi daya yang dilakukan belum maksimal untuk pemeliharaan tanaman. Selain itu, pekebun juga sudah tua. Pekebun milenial untuk kakao masih rendah, mereka kebanyakan di hortikultura,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

    Padahal, imbuhnya, Bali memiliki areal perkebunan Kakao mencapai 13.398,01 hektare (ha). Dari luasan itu, tanaman yang menghasilkan berada di area sekitar 10.566,87 ha. Sementara tanaman yang rusak dan butuh diremajakan mencapai 2.087,13 ha.

    Tak ayal, kondisi ini menempatkan Bali sebagai produsen kecil untuk kakao nasional yang selama ini didominasi oleh Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang produksinya lebih dari 100.000 ton. Amat kontras dengan produksi kakao Bali yang hanya 4.868,32 ton.

    Tanaman perkebunan kakao Bali sendiri sejatinya telah masuk sebagai salah satu komoditas unggulan Pulau Dewata. Bahkan, Dewa Ayu menyebut bahwa Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan masih menyimpan potensi untuk pengembangan kakao.

    “Dari kedua wilayah ini masih ada potensi 2.417,06 ha lahan yang dapat dioptimalkan,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Bali membutuhkan bibit untuk memprioritaskan aksi peremajaan kakao, termasuk untuk pengembangan potensi di kedua wilayah itu. Menurutnya, setiap satu hektare lahan membutuhkan seribu bibit pohon kakao.

    “Kebanyakan pekebun kakao di Bali, itu jarak tanamnya tiga kali tiga. Namun, ini hanya untuk perluasan. Kami juga membutuhkan bibit untuk peremajaan,” katanya.

    AKSI PEREMAJAAN

    Sementara itu, Kepala Divisi Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Adi Sucipto menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap aksi peremajaan kakao di berbagai daerah. Akan tetapi, untuk aksi awal, pihaknya hanya menargetkan sekitar 5.000 ha lantaran keterbasan ketersediaan bibit.

    “Yang kita hadapi sekarang ini, bukan hanya masalah bibit, tapi bagaimana legalitas lahan, kemudian kesediaan pekebun kakao untuk ikut program, karena sifatnya volunter, bukan mandatory,” jelasnya.

    Dia menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pengajuan terkait jumlah untuk peremajaan kakao tersebut. Angka 5.000 ha merupakan target awal nasional yang akan dilakukan.

    “Kemarin kesepakatan kita, kita akan fokus ke sentra-sentra kakao. Salah satunya Jawa Timur, kemudian Bali, dan Yogyakarta. Sulawesi sudah mengajukan, tetapi kita ingin ada kepastian bahwa lahannya mereka itu clean and clear,” katanya.

    Hanya saja, aksi  peremajaan kakao tak serta merta bakal mengungkit produksi kakao nasional. Hal ini, imbuhnya, lantaran proses panen sekitar tiga hingga empat tahun setelahnya.

    Oleh sebab itu, selain peremajaan kakao, pihaknya juga akan menggenjot intensifikasi lewat pembelian sarana dan prasarana serta pupuk. “Selama ini kan yang dihadapi oleh teman-teman itu harga pupuk yang komoditas ini termasuk non-subsidi, jadi lumayan tinggi.”

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.