Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    RI Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi ke Investor Senilai Rp2.015 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bakal menawarkan 35 proyek hilirisasi baru senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS).

    Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantornya, Jumat (14/2/2025). Dia mengatakan seluruh proyek itu tengah disiapkan.

    “Jadi dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” kata Yuliot.

    Dia mengatakan proyek hilirisasi itu terdiri dari sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Sementara itu, di sektor pertanian disiapkan di sektor oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ucap Yuliot.

    Sebagai informasi, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

    Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri.

    Bahlil menyebut, hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di Tanah Air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi.

    Dengan begitu, pinjaman perusahaan lokal kepada bank luar negeri pun bisa berkurang. Sebab, kata Bahlil, jika pengusaha masih meminjam dana kepada perbankan luar, nilai tambah hilirisasi malah terbang ke luar negeri.

    “Bahwa itu nanti [negara lain] lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan berkurang,” ucap Bahlil.

  • KCIC: Naming Rights Dua Stasiun Whoosh Jadi Rebutan Perusahaan

    KCIC: Naming Rights Dua Stasiun Whoosh Jadi Rebutan Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan disebut sedang mengincar hak penamaan (naming rights) dua Stasiun Whoosh yaitu Stasiun Halim dan Stasiun Padalarang.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dalam waktu dekat, hak penamaan Stasiun Halim dan Padalarang akan diresmikan. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dari sektor properti, retail dan transportasi.

    “Halim memang dalam waktu dekat sudah ada beberapa pihak yang berminat, sekarang masih proses pemilihan, kemungkinan semester II,” kata Eva kepada di Stasiun KCIC Halim, Jumat (14/2/2025).

    Eva melanjutkan bahwa perusahaan sektor properti, ritel dan transportasi membidik hak penamaan Stasiun Halim. Sementara itu, untuk Stasiun Padalarang saat ini sedang dalam tahap negosiasi dari sektor ritel dan properti.

    Eva menjelaskan jika rata-rata hak penamaan Stasiun Whoosh berlangsung selama 5 tahun. Meski demikian, dia tidak merincikan harga yang ditawarkan.

    Menurun Eva, bahwa naming rights stasiun di komersilkan dengan harga yang fleksibel serta melihat yang da melihat kerja sama-kerja sama atau benefit lain yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. 

    “Naming rights stasiun dikomersilkan dengan harga yang negotiable,” kata Eva.

  • Menhub: Akan Ada Jalan Tembus antara Stasiun BNI City dan Karet

    Menhub: Akan Ada Jalan Tembus antara Stasiun BNI City dan Karet

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan integrasi Stasiun Karet dan Stasiun BNI City tetap berjalan. Masyarakat akan tetap dapat keluar melalui Stasiun Karet. 

    Menhub Dudy menjelaskan nantinya Stasiun Karet dan BNI City akan tersambung. Penumpang akan tetap dapat keluar dari Stasiun karet karena akan ada jalan tembus dari Stasiun BNI City. 

    “Jadi stasiun karet itu menyambung. Jadi orang bisa tetap keluar dari situ, dari BNI ada jalan tembus ke Karet,” kata Dudy kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Pada perkembangan lain, integrasi Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City ditargetkan rampung pada April mendatang. Para penumpang disebut tetap dapat masuk melalui pintu akses Stasiun Karet dan menuju Stasiun BNI City melalui selasar.  

    Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan rencana pengintegrasian ini sudah lama direncanakan sejak 2020, tetapi pelaksanaannya memerlukan waktu. Asdo mengatakan Stasiun Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaik turunkan penumpang. 

    “Kondisi Karet sudah tidak memenuhi syarat untuk menaik turunkan penumpang. Oleh karena itu penumpang akan naik turun melalui BNI City yang lebih nyaman dan bagus dan peronnya lebih luas,” kata Asdo dalam konferensi pers, Kamis (30/1/2025). 

    Asdo menjelaskan Stasiun Karet tidak akan ditutup, penumpang tetap dapat mengakses KRL dari Stasiun Karet untuk menuju Stasiun BNI City.

    Saat ini pihaknya sedang membangun selasar yang ada di Stasiun Karet untuk dapat disambung dengan Stasiun BNI City.

  • Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran program-program beasiswa dari pemerintah pusat selama 2025.

    Sri Mulyani menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak kebijakan efisien anggaran Rp306,69 triliun yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk beasiswa KIP, sambungnya, tidak ada pengurangan anggaran pada tahun ini. Oleh sebab itu, dia mengklaim 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 bisa meneruskan program belajar seperti biasa.

    “Jumlah anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, bendahara negara menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

    “Juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” lanjutnya.

    Diberikan sebelumnya, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan para talenta terbaik instansinya yang telah mendaftar beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 untuk mendaftar LPDP. 

    Meski LPDP dan KIP tidak terdampak, namun Kementerian Keuangan membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025 karena adanya efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto mengungkapkan pemangkasan beasiswa terjadi karena hal tersebut bagian dari manajemen talenta, bukan bantuan sosial ataupun belanja pegawai yang tidak diperkenankan dihemat.  

    “Itu kan bagian dari manajemen talenta, sedang kita evalusi lagi. Jadi, kita dorong ya supaya lewat LPDP saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025). 

    Andin mengarahkan agar para calon penerima beasiswa untuk mendaftar beasiswa yang juga milik Kemenkeu, yakni LPDP. Mengingat saat ini dalam periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 akan berakhir pada 18 Februari 2025. 

    Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar para talenta Kemenkeu untuk mendaftar beasiswa lainnya, di luar yang pemerintah sediakan, seperti halnya beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA). 

    “Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” tutur Andin.

  • Mensesneg: Banyak Kementerian/Lembaga Salah Paham soal Efisiensi Anggaran

    Mensesneg: Banyak Kementerian/Lembaga Salah Paham soal Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo mengingatkan bahwa kebijakan efisien anggaran baru pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait niat presiden.

    “Banyak teman-teman kementerian/lembaga—bukan salah tafsir, tidak—tetapi memahami masih agak berbeda gitu, lho. Menurut saya, sih, wajar ya,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Meskipun demikian, sambung politisi Partai Gerindra ini, pihaknya sudah memberikan penjelasan agar tidak ada lagi salah paham antar kementerian/lembaga maupun di masyarakat.

    Lebih lanjut, dia mengklaim keputusan terkait pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tidak dilakukan secara sepihak. Misalnya perintah agar tidak ada kenaikan uang kuliah meski dana untuk perguruan tinggi juga kena efisiensi.

    “[Diputuskan] bareng-bareng semua,” ujar Prasetyo.

    Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

    Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

    Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

    “Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu, lho. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

    Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebur ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.

    “Statusnya blokir sementara,” kata Wihadi.

  • Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi akan tetap cair.

    Sri Mulyani menyatakan setidaknya ada 97.734 dosen yang masuk ke dalam empat kategori. Dia menyatakan pemerintah akan memastikan agar mereka semua tetap menerima tukin.

    Pertama, kategori dosen yang di perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, dosen dalam kategori ini telah dan terus mendapatkan tukin sesuai standar PTN-BH.

    Kedua, dosen di perguruan tinggi badan layanan umum (PTN-BLU) yang telah menerapkan sistem remunerasi. Menurutnya, dosen dalam kategori ini juga telah dan terus mendapatkan tukin.

    Ketiga, dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Keempat, dosen di PTN satuan kerja di lengkuas Kemendiktisiantek dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti (LLDikti).

    Sri Mulyani menjelaskan dosen kategori ketiga dan keempat menyatakan mereka akan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Menurutnya, selama ini mereka hanya menerima tunjangan profesi tanpa tukin.

    “Mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” tutup Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi, belakangan muncul kabar bahwa banyak dosen yang belum menerima tukin bertahun-tahun. Misalnya kalangan dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur yang tukinnya tak kunjung terealisasi sejak tahun 2020.

    Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman ini merasa hanya dituntut untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan dedikasi penuh tanpa ada timbal balik. 

    “Keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan Tukin dosen ASN tahun 2020-2024 dipandang menunjukkan sikap pemerintah yang menciderai hak asasi dosen,” tulisnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (12/2/2025).

    Dengan tegas, pihak koalisi menuntut pemerintah untuk memenuhi hak Tukin seluruh Dosen ASN tanpa diskriminasi status perguruan tinggi dan membayarkan Tukin sesuai kelas jabatan fungsional dosen.

    Kemudian, Kementerian Keuangan diminta mengakomodir Tukin untuk seluruh dosen ASN Kemendikbudristek tanpa terkecuali dan Kemendikbudristek agar segera membayarkan Tukin sejak tahun 2020.

  • Historia Bisnis: Steve Hanke, CBS dan Nirdaya Soeharto di Hadapan IMF 2 jam yang lalu

    Historia Bisnis: Steve Hanke, CBS dan Nirdaya Soeharto di Hadapan IMF 2 jam yang lalu

    Historia Bisnis: Steve Hanke, CBS dan Nirdaya Soeharto di Hadapan IMF

    2 jam yang lalu

  • Bandara Kuabang Kao Ditutup, Imbas Erupsi Gunung Ibu

    Bandara Kuabang Kao Ditutup, Imbas Erupsi Gunung Ibu

    Bisnis.com, JAKARTA — Operasional Bandar Udara Kuabang Kao (WAEK) ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Ibu di Halmahera, Maluku Utara, Jumat (14/2/2025). 

    Mengutip informasi Unit Pengelola Bandar Udara Kuabang Kao, penutupan operasional berdasarkan nomor NOTAM:C0187/25 NOTAMR C0183/25. 

    “Akibat abu vulkanik Gunung Ibu, Bandara Kuabang Kao tidak beroperasi mulai 14 Februari pukul 09.38 WIT hingga 15 Februari 2025 pukul 10.00 WIT,” tulis UPBU, dikutip Jumat (14/2/2025). 

    Adapun sebagai informasi, Bandara Kuabang Kao memiliki jadwal pesawat langsung menuju Manado tiga kali seminggu menggunakan maskapai Wings Air. 

    Jadwal penerbangan ada di Selasa, Kamis, Sabtu dengan rute Manado – Kao berangkat pukul 07.00 WITA dan tiba pukul 09.25 WIT. Sementara rute Kao – Manado berangkat pukul 09.55 WIT dan tiba pada 10.20 WITA. 

    Berdasarkan informasi PVMBG ESDM, terjadi erupsi Gunung ibu pada Jumat (14/2/2025) pukul 03.20 WIT dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 64 detik. 

    Pada hari sebelumnya, Kamis (13/2/2025) sebanyak 11 erupsi terjadi dengan tinggi dan tingkat amplitudo serta durasi yang beragam. 

    Padahal pada akhir Januari lalu, terdapat penurunan tingkat aktivitas Gunung Ibu dari Awas menjadi Siaga. Gunung Ibu merupakan gunung api tipe strato dan memiliki tinggi  puncak 1.340 m di atas permukaan laut dan pada koordinat 1° 29’ LU dan 127° 38′ BT. Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara

  • Wawancara Khusus Dubes Rusia untuk RI Sergei Tolchenov: Bersiap Kerja Sama Besar Selanjutnya 3 jam yang lalu

    Wawancara Khusus Dubes Rusia untuk RI Sergei Tolchenov: Bersiap Kerja Sama Besar Selanjutnya 3 jam yang lalu

    Wawancara Khusus Dubes Rusia untuk RI Sergei Tolchenov: Bersiap Kerja Sama Besar Selanjutnya

    3 jam yang lalu

  • Prabowo Umumkan BPI Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025

    Prabowo Umumkan BPI Danantara Diluncurkan 24 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang.

    Hal ini disampaikannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujarnya dalam forum itu.

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari US$900 miliar aset dalam pengelolaan (AUM),” katanya.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” pungkas Prabowo.