Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkup pemerintahan yang mencapai hampir 10.000 pegawai. Hal ini dilakukan untuk merampingkan pemerintah federal yang dinilai terlalu gemuk.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), pekerja di departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan diberhentikan dari pekerjaan dengan menargetkan karyawan masa percobaan di tahun pertama.

    Asal tahu saja, pemecatan tersebut merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump agar mereka mengundurkan diri secara sukarela, menurut Gedung Putih. Adapun, jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.

    Trump menjelaskan bahwa efisiensi itu dilakukan lantaran pemerintah federal yang terlalu gemuk dan banyak uang yang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Apalagi, pemerintah AS memiliki utang sekitar US$36 triliun dan mengalami defisit anggaran US$1,8 triliun pada tahun lalu.

    Namun, anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan Trump melanggar kewenangan konstitusional legislatif atas pengeluaran federal, meskipun rekan-rekannya dari Partai Republik yang menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres sebagian besar mendukung langkah tersebut.

    Selain melakukan PHK, Trump telah mencoba untuk memangkas perlindungan pegawai negeri sipil (PNS) bagi pegawai karier, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, dan berupaya menutup beberapa badan pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) hampir seluruhnya.

    Sumber yang mengetahui PHK ini menyebut hampir setengah dari pekerja dalam masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dan yang lainnya di Institut Kesehatan Nasional dipaksa keluar.

    Dinas Kehutanan AS juga dikabarkan memecat sekitar 3.400 orang yang baru direkrut dan Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar 1.000 orang. Selain itu, Dinas Pendapatan Internal yang memungut pajak tengah bersiap untuk memecat ribuan pekerja pada pekan depan.

    Di sisi lain, pemotongan pengeluaran lainnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan vital berada dalam bahaya. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, program federal telah berhenti merekrut petugas pemadam kebakaran musiman dan menghentikan pembersihan bahaya kebakaran seperti kayu mati dari hutan, menurut organisasi yang terkena dampak pengurangan tersebut.

  • Ribuan Pegawai Pajak AS Terancam PHK Imbas Efisiensi Anggaran Trump

    Ribuan Pegawai Pajak AS Terancam PHK Imbas Efisiensi Anggaran Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Internal Revenue Service/IRS Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang bersiap-siap untuk memecat ribuan pekerja dalam beberapa hari mendatang. 

    Melansir dari Reuters, Sabtu (15/2/2025), dua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menekan sumber daya di badan pemungut pajak dalam negeri.

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai IRS, yang pertama kali dilaporkan oleh New York Times, terjadi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Presiden Donald Trump dan Elon Musk untuk merombak pemerintah federal, yang menurut mereka terlalu gemuk dan tidak efisien, serta sarat dengan pemborosan dan penipuan.

    Adapun, pihak IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Padahal, saat ini tengah masuk musim pengajuan pajak dan menjadi momen yang kritis.

    Para pejabat dari Kantor Manajemen Personalia, yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan semua lembaga pada Kamis (13/2/2025), untuk memberhentikan karyawan yang masih dalam masa percobaan, pekerja yang baru dalam posisi mereka dan yang tidak mendapat perlindungan kerja penuh.

    Tidak jelas berapa ribu karyawan IRS yang akan di-PHK. Padahal, selama masa pemerintahan di bawah Joe Biden, jumlah pekerja IRS bertambah hingga mencapai sekitar 100.000 orang, termasuk sekitar 16.000 pekerja dalam masa percobaan. Biden telah berusaha untuk meningkatkan operasi lembaga ini, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan-perusahaan dan para pembayar pajak yang kaya.

    Pemangkasan ini akan menyasar semua pegawai dalam masa percobaan yang tidak mengundurkan diri di bawah program pembelian yang sekarang sudah ditutup atau yang belum diidentifikasi sebagai pegawai yang diperlukan untuk melewati musim pajak, yang sedang berjalan menjelang tenggat waktu pelaporan pajak pada tanggal 15 April, kata salah satu orang yang mengetahui hal ini kepada Reuters.

    Sementara itu, IRS tetap sibuk selama berbulan-bulan setelah tenggat waktu, memproses pengembalian dan memberikan pengembalian dana kepada para pembayar pajak.

    Orang kedua yang mengetahui tentang PHK ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemangkasan itu akan dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana hal itu dapat menghambat operasi badan tersebut.

    “Mereka mencoba mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan tanpa analisis terhadap dampaknya terhadap operasional,” kata orang tersebut.

    Untuk diketahui, dalam pemerintahan kedua Donald Trump di AS, dirinya menunjuk miliarder Elon Musk sebagai kepala Depratemen Efisiensi Pemerintahan AS. Departemen baru tersebut berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efisien. 

  • Ada Danantara, Prabowo Tak Akan Ngemis Minta Investasi Luar Negeri

    Ada Danantara, Prabowo Tak Akan Ngemis Minta Investasi Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memulai sejumlah mega proyek tanpa meminta investasi dari luar negeri. Apalagi, pemerintan bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam beberapa hari ke depan. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    “Kita akan mulai tahun ini minimal 15 mega proyek yang miliar-miliar dolar, kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” tegas Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

    Kepala Negara menegaskan, negara akan mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yakni berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, dia memastikan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta investasi dari luar negeri.

    Namun, Prabowo tetap terbuka jika ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia.

    “Ada [investasi] yang datang dari luar saya bilang silahkan, Anda mau masuk ke Indonesia kami terbuka tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” ujarnya. 

    Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pada 24 Februari 2025 akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang diberi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Prabowo menuturkan bahwa Danantara memiliki arti kekuatan atau energi masa depan Indonesia.

    “24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, daya anagata nusantara,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, dia meminta Kepala Negara terdahulu termasuk organisasi keagamaan untuk bersama-sama mengawasi kehadiran Danantara.

  • Pemerintah Siapkan Uji Coba Biodiesel B50, Aturan Tengah Digodok

    Pemerintah Siapkan Uji Coba Biodiesel B50, Aturan Tengah Digodok

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan uji coba penerapan campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit sebesar 50% atau biodiesel B50 yang ditarget akan mulai wajib diterapkan tahun depan. 

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan teknis mandatory B50 setelah menerapkan kewajiban penggunaan B40. 

    “Nanti akan ada selain mandatory B40 sudah kita keluarkan, nanti kapan nih mandatory B50? Sekarang sedang diuji, dites, nanti mohon bantuan juga dari sektor transportasi untuk bersama-sama kita road test,” ujar Eniya dalam agenda Carbon Neutrality (CN) Mobility Event, dikutip Sabtu (15/2/2025)

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa mandatory B50 saat ini masih dalam perencanaan dan menampung berbagai masukkan sehingga belum terdapat kepastian skema penerapan maupun pemberian insentif bagi produsen. 

    Penerapannya juga tetap mempertimbangkan kesiapan dari kilang-kilang minyak Pertamina untuk penurunan sulfur sehingga dapat mengakselerasi standar emisi Euro 5.

    “Jadi mudah-mudahan dengan peraturan menteri yang sekarang sedang dibahas, nanti bisa dimasukkan sebagai mandatory, tapi ini baru usulan, belum ditetapkan oleh Pak Menteri, nanti akan dibuat bagaimana sih skemanya, tata kelolanya, ataupun ada insentifnya, atau bagaimana masalah cukai ya, sekarang kan pertanyaannya pasti ke situ, cukainya akan seperti apa,” jelasnya. 

    Sementara itu, Eniya menerangkan bahwa pemberlakuan B40 yang telah berlaku sejak 1 Januari 2025 telah berjalan dengan penyaluran 1,2 juta kiloliter ke sektor transportasi. 

    Adapun, pihaknya menargetkan penyaluran B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kiloliter. Penerapan B40 juga diharapkan dapat menurunkan sekitar 41 juta ton CO2. 

    “Kalau nanti emisi dari B40 atau biodiesel ini bisa diklaim menjadi satu nilai karbon, bisa diuangkan, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Pertamina mengakselerasi Euro 5,” pungkasnya. 

  • Prabowo Ungkap Efisiensi Anggaran Bakal Capai Rp750 Triliun, Ini Perinciannya

    Prabowo Ungkap Efisiensi Anggaran Bakal Capai Rp750 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. 

    Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” lanjutnya. 

    Dirinya menegaskan program MBG tersebut bertujuan agar anak-anak Indonesia tidak kelaparan. Sementara Prabowo menyindir anak-anak orang kaya yang merasakan makan enak, agar tidak menghina program tersebut. 

    “Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang sudah makan enak, tidak apa-apa, jatahmu kasih. Orang lain, jangan ngenyek [menghina]. Kalau gamau, gak usah,” tegasnya. 

    Adapun saat ini seluruh kementerian/lembaga (K/L) telah rampung menyampaikan hasil rekonstruksi efisiensi anggaran 2025 kepada DPR yang totalnya Rp306,69 triliun—sebagaimana arahan Prabowo. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati—yang turut hadir dalam HUT ke-17 Gerindra— mengklaim bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan efek berantai atau multiplier effect negatif bagi perekonomian.

    Menurut Sri Mulyani, efisiensi anggaran oleh pemerintah tidak menghasilkan pengurangan total belanja negara, melainkan pengalihan belanja untuk keperluan-keperluan lain. Prioritas belanja pemerintah di antaranya adalah untuk program makan bergizi gratis (MBG). 

    “Yang ada adalah di-refocusing sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing, kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik,” ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025).

  • Modal Asing Rp9,61 Triliun Kabur dari RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Modal Asing Rp9,61 Triliun Kabur dari RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia pada pekan kedua Februari 2025 senilai Rp9,61 triliun, meski rupiah terpantau mengalami penguatan. 

    Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat 109 poin atau 0,67% ke level Rp16.252 per dolar AS pada Jumat (14/2/2025). 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, data aliran modal yang menjadi indikator stabilitas nilai rupiah tersebut meninggalkan Tanah Air di semua pasar. 

    “Terdiri dari jual neto Rp2,42 triliun di pasar saham, Rp2,51 triliun di pasar surat berharga negara [SBN], dan Rp4,68 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia [SRBI],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (15/2/2025). 

    Secara kumulatif atau mengacu data setelmen sampai dengan 13 Februari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,59 triliun di pasar saham. 

    Berbeda dengan pasar saham, investor asing terpantau rajin melakukan aksi beli neto di pasar SBN dan di SRBI yang masing-masing senilai Rp10,11 triliun dan Rp4,60 triliun.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” ujar Denny. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 13 Februari 2025 sebesar 72,22 bps, turun dibandingkan dengan 7 Februari 2025 sebesar 74,22 bps.

    Sementara rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.280 per dolar AS pada Jumat pagi (14/2/2025) atau menguat dari penutupan pasar hari Kamis (!3/2/2025) pada level (bid) Rp16.350 per dolar AS.

    Penguatan rupiah tersebut beriringan dengan DXY atau indeks dolar terhadap enam mata uang negara utama, yakni euro, yen Jepang, poundsterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss, yang melemah ke level 107,31 pada akhir Kamis (13/2/2025). 

    Di sisi lain, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun turun ke level 6,82% pada Kamis, dan terus menurun ke 6,81% pada Jumat pagi. 

    Berbeda dengan surat utang yang pemerintah AS keluarkan alias US Treasury Note 10 tahun, yield justru naik ke level 4,529% pada Kamis (13/2/2025). 

    Sebelumnya dalam data historis Bank Indonesia, SRBI yang menjadi instrumen untuk menarik aliran modal masuk tercatat rutin outflow sepanjang 2025. 

    Direktur Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) BI Triwahyono menyampaikan bahwa outflow dari SRBI terjadi seiring dengan membaiknya aliran modal yang masuk melalui pasar SBN. 

    Bahkan, akibat outflow yang terjadi tersebut, Triwahyono menyampaikan outstanding SRBI perlahan mulai menurun. 

    “Outstanding SRBI sudah di bawah Rp900 triliun, sekarang [per 6 Februari 2025] Rp860 triliun, akhir tahun lalu kita sempat sampai Rp970 triliun, inflow terhadap pasar SBN sudah kembali membaik,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025). 

    Meski demikian, Triwahyono menegaskan bahwa bank sentral tetap membutuhkan aliran modal asing masuk yang besar utamanya dalam saham, SBN, dan SRBI untuk menstabilkan rupiah. 

  • KSP Intidana Resmi Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah

    KSP Intidana Resmi Keluar dari Daftar Koperasi Bermasalah

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana resmi keluar dari daftar delapan koperasi bermasalah, setelah sempat memiliki utang sekitar Rp930 miliar kepada para anggotanya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah bahwa KSP Intidana dapat menyelesaikan masalah gagal bayar kepada anggotanya.

    “Permasalahan semua sudah diselesaikan oleh pengurus, pengawas, dan juga seluruh anggota KSP Intidana didampingi oleh Satgas,” kata Menkop dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

    Dia menuturkan, proses pengembalian uang anggota KSP Intidana diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

    Sementara itu, Budi menyebut tujuh koperasi bermasalah lainnya tengah melakukan tahap penyelesaian. Kendati begitu, dia belum dapat memastikan kapan penyelesaian tersebut rampung.

    Dalam hal ini, Kemenkop memastikan agar koperasi bermasalah dapat segera menyelesaikan masalah gagal bayar kepada anggotanya.

    “Jangan terkatung-katung, kasihan rakyat yang dirugikan,” ujarnya.

    KSP Intidana tercatat memiliki utang kepada para anggotanya sebesar Rp930 miliar. Ketua Umum KSP Intidana Darius Limantara mengungkap, pihaknya telah melakukan pembayaran sebesar Rp240 miliar. Itu artinya, KSP Intidana masih memiliki utang sekitar Rp690 miliar yang harus dibayar ke anggotanya.

    “Masih ada sisa sekitar Rp690 miliar, yang akan kami selesaikan dengan revitalisasi asset based resolution [resolusi aset secara optimal] di utang sekitar Rp300 miliar dan memiliki aset sekitar Rp325 miliar,” ungkap Darius.

    Dia memastikan penyelesaian pembayaran kewajiban tersebut dilakukan melalui payung hukum yang diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan berdasarkan kesepakatan bersama para anggota.

    Tercatat, total anggota KSP Intidana mencapai 2.500 orang yang tersebar di Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

    Adapun, KSP Intidana telah membentuk kepengurusan, kepengawasan, Dewan Penasehat, bersama dengan stakeholder melalui RAT.

    “Kami berkomitmen memajukan KSP Intidana kembali berjaya lagi. Mengikuti regulasi petunjuk dari Kemenkop untuk masuk dalam era digitalisasi koperasi,” pungkasnya. 

  • Prabowo Tawarkan Proyek Hilirisasi Rp2.015 Triliun, Investor Minat?

    Prabowo Tawarkan Proyek Hilirisasi Rp2.015 Triliun, Investor Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot hilirisasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Sebanyak 35 proyek hilirisasi baru senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS) bakal ditawarkan kepada investor.

    Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bentukan Prabowo sudah mengidentifikasi dan menyiapkan puluhan proyek penghiliran tersebut.

    “Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di kantornya, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Yuliot, proyek hilirisasi itu terdiri atas hilirisasi di sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi di sektor pertanian, khususnya untuk produksi oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” ujar Yuliot.

    Perlu diketahui, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

    Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan nilai tambah dari hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Satgas juga merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri.

    Bahlil menyebut, hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong perbankan di Tanah Air untuk ikut memberikan pembiayaan untuk hilirisasi.

    Dengan begitu, pinjaman perusahaan lokal kepada bank luar negeri pun bisa berkurang. Sebab, kata Bahlil, jika pengusaha masih meminjam dana kepada perbankan luar, nilai tambah hilirisasi malah terbang ke luar negeri.

    “Bahwa itu nanti [negara lain] lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan berkurang,” ucap Bahlil.

    Prospek Investasi Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai langkah Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk menawarkan 35 proyek hilirisasi baru bakal dapat memikat investor.

    Dia berpendapat investasi senilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun yang ditawarkan satgas, turut mampu meningkatkan realisasi investasi RI.

    “Harapannya begitu,” kata Hendra kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dia pun menyebut, investasi pada sektor hilirisasi mineral berkontribusi besar dari total investasi hilirisasi secara keseluruhan.

    “Setahu saya dalam 3 tahun terakhir investasi di sektor hilirisasi khususnya dalam hal ini hilirisasi mineral terus-menerus mengalami peningkatan,” imbuh Hendra.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2024 tercatat mencapai Rp1.714,2 triliun. Angka itu tumbuh 20,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

    Dari keseluruhan realisasi investasi 2024, hampir seperempatnya merupakan investasi di bidang hilirisasi, yakni senilai Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi. 

    Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% yoy. Portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penawaran 35 proyek hilirisasi baru tersebut akan direspons baik oleh investor. Dia mengatakan, jika mengukur dari realisasi investasi, baik pada tahun lalu maupun pada 3 tahun terakhir, proyek hilirisasi merupakan salah satu penyangga.

    Menurut Yusuf, hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi sebelum 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses hilirisasi itu gencar dilakukan.

    “Jadi kalau berkaca dari sana saya kira prospek dari investasi yang berkaitan dengan proyek hilirisasi masih akan cukup relatif baik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Namun, kata dia, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara.

    Yusuf mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek seperti efisiensi anggaran, prospek ekonomi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) demi memikat para investor.

    “Ini aspek-aspek yang juga perlu diperhatikan pemerintah dalam menawarkan investasi atau proyek hilirisasi ke investor nantinya,” paparnya.

  • Harga Pangan Hari Ini 15 Februari: Cabai Rawit Merah Naik Tipis, Beras Turun

    Harga Pangan Hari Ini 15 Februari: Cabai Rawit Merah Naik Tipis, Beras Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga pada Sabtu (15/2/2025) pagi. Kendati begitu, masih ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit merah, ikan tongkol, dan ikan kembung.

    Merujuk data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (15/2/2025) pukul 08.27 WIB, harga cabai rawit merah dipatok sebesar Rp65.326 per kilogram (kg) atau naik 0,43% dibanding hari sebelumnya Rp65.040 per kg.

    Selanjutnya, harga ikan kembung pagi ini dibanderol sebesar Rp41.980 per kg. Nominal tersebut mengalami peningkatan 4,16% dibanding Jumat (14/2/2025) yang dipatok sebesar Rp40.233 per kg. Harga ikan tongkol pagi ini berada di level Rp33.634 per kilogram atau turun dari hari sebelumnya Rp33.251 per kg. 

    Sementara itu, mayoritas komoditas pangan pada pagi ini mengalami penurunan harga dibanding hari sebelumnya. Berbagai jenis beras seperti premium, medium, dan SPHP tercatat bergerak turun.

    Secara terperinci, harga beras premium turun dari sebelumnya Rp15.494 per kg menjadi Rp15.295 per kg. Beras medium menjadi Rp13.449 per kg dari semula Rp13.619 per kg dan beras SPHP turun menjadi Rp12.359 per kg dari sebelumnya Rp12.489 per kg.

    Kemudian, jagung di tingkat peternak turun menjadi Rp5.818 per kg dari sebelumnya Rp6.451 per kg dan kedelai biji kering impor turun ke level Rp10.402 per kg. Sebelumnya, harga kedelai biji kering impor dipatok Rp10.516 per kg.

    Berbagai jenis bawang turut mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat harga bawang merah pagi ini turun menjadi Rp33.943 per kg dari sebelumnya Rp35.401 per kg. Harga bawang putih bonggol menjadi Rp42.068 per kg dari sebelumnya Rp42.624 per kg.

    Harga cabai merah keriting pagi ini dilaporkan turun ke level Rp45.926 per kg dari sebelumnya Rp49.767 per kg dan cabai merah besar turun menjadi Rp45.535 per kg dari sebelumnya Rp50.451 per kg.

    Harga daging sapi murni juga dalam tren menurun sejak 13 Februari 2025. Hari ini, harga komoditas ini berada pada level Rp132.420 per kg. Produk unggas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing dipatok sebesar Rp35.205 per kg dan Rp28.751 per kg.

    Selanjutnya, gula konsumsi dibanderol sebesar Rp18.312 per kg atau turun dari hari sebelumnya Rp18.331 per kg. Harga garam halus beryodium dari semula Rp11.637 per kg kini turun menjadi Rp11.112 per kg.

    Kemudian, harga minyak goreng kemasan saat ini dipatok Rp20.065 per liter, minyak goreng curah Rp17.322 per liter, dan Minyakita Rp17.421 per liter.

    Bapanas melaporkan harga tepung terigu curah dibanderol sebesar Rp9.643 per kg dan tepung terigu kemasan Rp12.423 per kg. Ikan bandeng turun dari Rp33.790 per kg menjadi Rp32.333 per kg. 

  • Prospek 35 Proyek Hilirisasi Tawaran Satgas Bernilai US3,8 Miliar

    Prospek 35 Proyek Hilirisasi Tawaran Satgas Bernilai US$123,8 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar diramal akan merespons baik langkah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menawarkan 35 proyek hilirisasi baru.

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diketahui akan menawarkan 35 proyek baru ini bernilai US$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun (asumsi kurs Rp16.281 per dolar AS).

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika mengukur dari realisasi investasi baik di tahun lalu maupun di 3 tahun terakhir, proyek hilirisasi merupakan salah satu penyangga.

    Dari keseluruhan realisasi investasi 2024 yang mencapai Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya merupakan investasi di bidang hilirisasi, yakni senilai Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi. Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% (YoY).

    Menurut Yusuf, hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi sebelum 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses hilirisasi itu gencar dilakukan.

    “Jadi kalau berkaca dari sana saya kira prospek dari investasi yang berkaitan dengan proyek hilirisasi masih akan cukup relatif baik,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Namun, kata dia, karena berbicara investasi secara umum pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dilihat investor ketika ingin berinvestasi di suatu negara.

    Yusuf mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek seperti efisiensi anggaran, prospek ekonomi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) demi memikat para investor.

    “Ini aspek-aspek yang juga perlu diperhatikan pemerintah dalam menawarkan investasi atau proyek hilirisasi ke investor nantinya,” paparnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan 35 proyek hilirisasi yang akan ditawarkan kepada investor tengah disiapkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Jadi dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsultasikan dengan kementerian/lembaga,” jelasnya.

    Dia mengatakan proyek hilirisasi itu terdiri dari sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas). Sementara itu, di sektor pertanian disiapkan di sektor oleochemical.

    “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial,” paparnya.