Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Bsnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk terus memperkuat ekonomi di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang berisiko memengaruhi perekonomian pasar global.

    Pada awal bulan ini, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan instruksi tarif impor sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, serta 10% bagi barang-barang dari China, dari rata-rata tarif tertimbang sebelumnya yang hanya 0,3%. Kebijakan ini akan berlaku 4 Februari 2025.

    Ekonom KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, mengatakan bahwa kebijakan tarif impor AS telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan AS.

    Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan harga barang akibat tarif tambahan akan meningkatkan biaya impor ke AS, yang pada akhirnya membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan mendorong inflasi.

    “Meningkatnya inflasi di AS akan mempersempit ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Dampaknya, ekspektasi terhadap US Treasury Yield diperkirakan tetap tinggi. Di Indonesia, kondisi ini membatasi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga, meski pemangkasan lebih lanjut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Arfian juga menuturkan bahwa inflasi yang tinggi di AS berpotensi membuat The Fed tetap bersikap hawkish. Sebaliknya, inflasi yang rendah di Indonesia memberikan ruang bagi BI untuk mengurangi suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Namun, BI perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar, mengingat nilai tukar rupiah cenderung tertekan apabila The Fed mempertahankan suku bunga tinggi,” ucapnya.

    Sementara itu, PMI manufaktur Indonesia mengindikasikan pemulihan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan biaya produksi yang relatif rendah serta meningkatnya pesanan, Indonesia berpotensi meraih pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal I/2025.

    Arfian menilai bahwa dinamika kebijakan ekonomi di AS memberikan dampak signifikan terhadap pasar global, termasuk Indonesia. Namun, dengan inflasi domestik yang rendah dan peningkatan sektor manufaktur, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    “Pihak terkait di Indonesia, termasuk BI dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat memanfaatkan ruang moneter dan fiskal yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di 2025,” pungkasnya.

  • RI Butuh Regulasi Kuat untuk Jaga Keselamatan Pengguna Transportasi

    RI Butuh Regulasi Kuat untuk Jaga Keselamatan Pengguna Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA —  Pemerintah diminta untuk mengeluarkan aturan yang lebih tegas untuk mendukung keselamatan pengguna transportasi. 

    Ketua Forum Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Donny Saragih mengungkapkan bahwa masih ada ego sektoral antar instansi pemerintahan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi.

    “Kita sama-sama tahu, ada banyak ego sektoral yang berjalan dan harus dibenahi. Kalau kita bottom up, susah. Tapi kalau top down perintahnya, pasti jalan,” ujarnya dalam obrolan Broadcast di kanal Youtube Bisniscom dikutip Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, jika ego sektoral ini tidak dilihat oleh pemerintah sebagai sesuatu yang penting, maka keselamatan transportasi juga tidak bisa ditegakkan dengan baik. 

    Menurutnya pengawasan yang baik tidak membutuhkan biaya yang besar dari sisi pemerintah. Pasalnya, aspek keselamatan tentu akan dibebankan ke perusahaan logistik yang memiliki kendaraan niaga. 

    “Aturannya saja ditegakkan, kemudian pemerintah tinggal mengawasi aturannya, itu saja kok. Masalahnya kan sekarang pemerintah bisa dibilang terlalu sibuk ngurusin yang lain, sehingga untuk urusan logistik tidak bisa termonitor dengan baik,” tuturnya. 

    Dia melanjutkan, saat ini teknologi sudah sedemikian canggih untuk mencegah kecelakaan. Ada alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi jika pengemudi mengalami kantuk, dan laporan kondisi pengemudi itu akan terkirim ke pusat data pemerintah. 

    Dari situ, pihak pemerintah sebagai pengawas akan menghubungi sang pengemudi untuk mengingatkan agar bisa menepi atau mencari tempat untuk beristirahat. Dengan demikian risiko kecelakaan akibat supir mengalami kantuk dapat dihindari. 

    Alat lainnya yang disebut advanced driver assistance, yang bisa mengingatkan pengemudi jika terjadi kondisi tertentu misalkan terlalu dekat dengan kendaraan lain, atau keluar jalur. Berbagai alat ini, terang dia, bisa dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya peristiwa sebagaimana yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2. 

    “Itu salah satu sebenarnya pencegahan yang bisa didapatkan preventif untuk para pengemudi dan itu silakan dibebankan ke pengusaha. Tinggal dipatok, tinggal dibikin regulasinya, tinggal diketok,” terangnya. 

    Pada kesempatan itu, dia mengajak semua pihak, baik pengusaha logistik maupun pemerintah untuk berkomitmen mendukung terjadinya keselamatan transportasi. Dia menekankan, bentuk komitmen dari pemerintah itu dengan membuat regulasi sehingga semua angkutan barang maupun angkutan orang menggunakan alat perangkat penambah keselamatan.  

    “Kalaupun mau dibebankan pengusaha, memang itu kewajiban pengusaha kok untuk menjaga kendaraannya, untuk menjaga safety-nya, segala macam. Kalau memang ada beban, kan nanti bisa subsidi silang dengan insentif pajak misalnya, atau pengurangan apa dari pemerintah. Itu sebenarnya gampang diatur asal mau duduk sama-sama,” pungkas dia.

  • RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, BUMN Pangan tetap menyerap produksi gula petani lokal untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah (CPP), meski ada penugasan impor 200.000 ton raw sugar atau gula kristal merah (GKM).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyerapan produksi gula dalam negeri akan dilakukan salah satunya pada April dan Mei 2025, atau pada saat musim giling tebu berlangsung.

    “Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap,” kata Arief kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Lebih lanjut Arief menuturkan, harga gula saat ini dalam tren meningkat. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula konsumsi bertambah, dari sebelumnya 162 kabupaten/kota menjadi 166 kabupaten/kota.

    Berkaca dari hal tersebut, Arief menyebut bahwa stok cadangan pemerintah perlu dikeluarkan untuk menekan kenaikan harga. Dalam hal ini, pemerintah akan menyiapkan stok baru, tidak hanya dari penyerapan dalam negeri, tetapi juga pengadaan 200.000 ton raw sugar yang nantinya akan diolah menjadi gula konsumsi.

    “Jadi raw sugar yang dimaksud adalah raw sugar untuk konsumsi. Bukan rafinasi,” tegasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana impor gula 200.000 ton dalam bentuk raw sugar untuk meningkatkan stok CPP. Impor gula tersebut rencananya akan didatangkan pada tahun ini secara bertahap.

    Kendati begitu, rencana ini mendapat penolakan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri). Ketua Umum Aptri Soemitro Samadikun menyampaikan, stok gula nasional saat ini masih cukup sampai dengan musim panen giling tebu pada Maret-Juni 2025.  

    “Tidak tepat [impor 200.000 ton raw sugar] karena dari hitungannya, stok kita masih cukup sampai dengan masuk masa panen giling tebu,” kata Soemitro kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dia menuturkan, stok di pabrik gula hingga akhir Desember 2024, sebanyak 985.000 ton. Kemudian, per 31 Januari 2025, stok gula tercatat sebanyak 842.000 ton. Itu artinya dalam 1 bulan, sebanyak 143.000 ton gula yang keluar dari gudang pabrik gula.

    Selain itu, seiring beredarnya kabar bahwa pemerintah akan melakukan importasi gula, para pedagang lantas melepas stok yang dimilikinya ke pasar. 

    “Ini bukti bahwa kebutuhan setiap bulan itu tidak selalu 250.000 ton diambil dari gudangnya pabrik,” ujarnya.

    Di sisi lain, alasan pemerintah melakukan importasi gula sebagai buffer stock menimbulkan pertanyaan di kalangan petani. Menurutnya, alih-alih membeli gula dari luar negeri dengan harga mahal, pemerintah dapat membeli hasil panen petani lokal sebagai cadangan pemerintah. 

    Selain itu, rencana tersebut membuat kepercayaan petani tebu terhadap pemerintah menjadi luntur, mengingat tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan setop impor termasuk gula. 

    Dia khawatir sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten akan membuat semangat para petani tebu untuk menanam hilang, yang berujung pada menurunnya produksi gula. 

    “Kalau memang untuk buffer stock ngapain nggak beli gula petani yang satu setengah bulan lagi udah mulai giling? Beli aja gulanya petani atau gula dalam negeri dibeli sendiri,” pungkasnya. 

  • 100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    100 Kendaraan Travel Ilegal Diamankan Polda Metro Jaya Jelang Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan Polda Metro Jaya telah mengamankan 100 kendaraan terkait dengan bisnis travel yang diduga ilegal.

    Menurutnya, pengamanan ratusan kendaraan itu sebagai upaya pencegahan untuk memastikan keselamatan lalu lintas menjelang mudik Lebaran 2025.

    “Polda Metro Jaya sudah mengamankan kurang lebih hampir 100 kendaraan travel yang diduga gelap,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025).

    Dia menekankan bahwa ratusan kendaraan itu disita dari perusahaan travel yang tidak memiliki izin angkut penumpang serta asuransi. 

    “Jadi travel yang tidak ada izinnya mengangkut penumpang dan tidak dicover asuransi,” tambah Agus.

    Adapun, penindakan ini merupakan hasil evaluasi mudik lebaran tahun lalu. Kala itu, terdapat kecelakaan maut yang berkaitan dengan travel gelap di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Dalam peristiwa itu, total ada 11 korban meninggal dunia.

    “Maka dari itu jajaran Korlantas Polri dan jajaran melakukan upaya-upaya preemtif untuk bisa menyampaikan kepada seluruh pengusaha khususnya travel gelap agar tidak mencari penumpang pada saat lebaran,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan untuk mengurai kepadatan pemudik selama masa angkutan Lebaran 2025. Salah satunya adalah melalui pembatasan penggunaan sepeda motor.

    “[Akan dilakukan] pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor [UPPKB] menjadi rest area sementara,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (17/2/2025). 

    Diketahui, mudik menggunakan sepeda motor sudah menjadi ‘tradisi’ jelang Lebaran. Pemerintah pun tercatat telah melakukan beberapa upaya agar perjalanan mudik berjalan lancar dengan menyediakan angkutan gratis.

    Pada tahun lalu, pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor akan mendapatkan pengawalan dari kepolisian dari buffer zone menuju Pelabuhan Ciwandan, Cilegon Banten.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan alasan pihaknya memberikan pengawalan tersebut agar semua pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap merasa aman dan nyaman selama proses mudik ke kampung halaman.

    “Kita akan mengawal para pemudik yang menggunakan sepeda motor dari buffer zone yang sudah kita siapkan seperti di arteri itu ada di Cikupa, kemudian sampai ke Pelabuhan Ciwandan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

  • Perikanan Indonesia dan 3 Perusahaan Asing Teken Kerja Sama Senilai US Juta

    Perikanan Indonesia dan 3 Perusahaan Asing Teken Kerja Sama Senilai US$32 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perikanan Indonesia mengantongi nilai investasi hingga jutaan dolar dari perusahaan asing untuk menggenjot ketahanan pangan Indonesia, khususnya di sektor perikanan. Perusahaan-perusahaan itu berasal dari Inggris dan China.

    Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono menyampaikan, Perseroan menggandeng tiga perusahaan asing dan lokal guna menggenjot produksi dan kinerja di 2025. 

    Tiga perusahaan asing yang digandeng member ID Food ini yakni AST Oceanics asal Inggris, International Marine Development Investment asal China, serta PT Nusantara Resource Sinergi yang terafiliasi dengan Haitai Solar Group dari China.

    “Kami berkomitmen memperkuat bisnis perikanan dari hulu hingga hilir agar terwujud swasembada pangan serta mendukung program ketahanan pangan dan gizi nasional,” kata Sigit, Senin (17/2/2025).

    Dia menuturkan, kerja sama dengan AST Oceanics akan mendukung target Indonesia dalam memperkuat sektor perikanan, di antaranya dengan memperkuat armada kapal penangkap ikan, pembuatan kapal, dan penangkapan ikan berkelanjutan.

    Kerja sama pengembangan kapal tangkap ini dimulai dari desain rinci, pengadaan, konstruksi yang akan dibuat di galangan Indonesia, pengiriman, dan selanjutnya pengoperasian atas kapal yang dimaksud. 

    Untuk tahap pertama, Sigit menuturkan bahwa akan dibuat 2 buah prototype kapal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan total 20 kapal sesuai yang direncanakan.

    Biaya investasi diperkirakan sekitar US$2 juta untuk setiap kapalnya. Dukungan pembiayaan atas proyek ini akan diperoleh dari UK export credit facility.

    Selanjutnya, Perseroan juga menggandeng International Marine Development Investment Co., Ltd untuk mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur pelabuhan perikanan Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas ekspor perikanan.

    Adapun, nilai kerja sama dengan International Marine Development Investment Co., Ltd ini diperkirakan sebesar US$25 juta.

    “Kami akan bekerja sama untuk akses dan pemanfaatan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan perikanan di Muara Baru Jakarta, Sorong dan Belawan. Khusus Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) akan dikembangkan untuk properti komersial, perluasan pelabuhan, fasilitas destinasi pariwisata dan revitalisasi fasilitas dermaga,” tuturnya.

    Ketiga, PT Perikanan Indonesia dengan PT Nusantara Resource Sinergi (Haitai Solar Group) akan merumuskan kerja sama dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan. 

    Kerja sama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri perikanan di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh perusahaan.

    “Kerja sama akan berupa pembangunan infrastruktur energi melalui penyediaan listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri perikanan dengan nilai investasi US$5 juta,” ungkapnya.

    Dia menyebut, kerja sama lintas negara ini menjadi awal penguatan sektor perikanan dalam mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan.

    Hal ini juga dinilai selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana perikanan secara maksimal untuk mendukung proses bisnis perikanan dari hulu hingga hilir. 

  • RUU Haji dan Umrah: Asosiasi Travel Minta Umrah Mandiri Tak Dilegalkan

    RUU Haji dan Umrah: Asosiasi Travel Minta Umrah Mandiri Tak Dilegalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggara ibadah haji meminta Komisi VIII DPR RI untuk tidak mengakomodir umrah mandiri dalam draft revisi Undang-undang Haji dan Umrah. Sebab, ada sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR.

    Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman menyampaikan, pengelolaan atau pelaksanaan umrah tidak semudah yang dibayangkan. 

    “Kalau sekiranya konsep umrah mandiri ini diamini dan diakomodir dalam UU, maka perlu diperhitungkan risikonya,” ungkap Ihsan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2025). 

    Ihsan menyebut, travel haji dan umrah yang telah melaksanakan usaha puluhan tahun saja tidak luput dari masalah, apalagi calon jemaah yang melaksanakan umrah mandiri.

    Salah satunya, kata dia, masalah penginapan di Madinah yang sempat viral lantaran dibatalkan secara sepihak. Akibatnya, sejumlah travel ‘nombok’ demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah.

    “Nggak kebayang kalau misalkan umrah mandiri di fasilitasi atau diakomodir sehingga akan terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

    Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (Amphuri) Zaki Zakaria menambahkan risiko lain jika umrah mandiri diakomodir dalam draft tersebut. 

    Adapun, pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan aplikasi Nusuk yang memungkinkan calon jemaah terhubung langsung ke syarikah atau travel global.

    Zaki menuturkan, dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat, masih ada sejumlah travel yang ‘kecolongan’ melakukan penipuan, sehingga mengakibatkan ribuan calon jemaah batal melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. 

    Dia mencontohkan kasus tiga travel besar yang sempat terjadi di Indonesia. Misalnya, kata dia, travel inisial F dari Jakarta yang gagal memberangkatkan 55.000 calon jemaah dengan nilai mencapai Rp1, triliun.

    Kemudian, travel A dari Makassar yang gagal memberangkatkan 60.000 calon jemaah dengan total mencapai Rp1,2 trilun, serta travel S dari Bandung yang batal memberangkatkan 18.000 calon jemaah dengan nilai Rp200 miliar.

    “Ini dengan pengawasan, pembinaan, yang begitu ketat. Bagaimana kalau nanti masuk dibebaskan tanpa ada regulasi, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembinaan?” tanya Zaki. 

    Dampak lainnya, yakni pemerintah Indonesia tidak akan menerima pajak dari travel luar negeri, jika umrah mandiri dilegalkan. Mengingat, pemerintah belum memiliki aturan mengenai hal tersebut.

    Belum lagi, ancaman gulung tikar di kalangan travel umrah dan haji imbas masuknya travel asing melalui aplikasi Nusuk. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan adanya umrah mandiri dalam draft UU Haji dan Umrah.

    Sebagai informasi, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni biro travel yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama (Kemenag).

    Hal tersebut diatur dalam Undang Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tepatnya pasal 86 ayat (1) dan (2).

    Dalam perjalanan, sejumlah pihak mengharapkan agar regulasi mengenai umrah mandiri direvisi, seiring terbitnya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan pelaksanaan umrah menggunakan visa turis sehingga masyarakat dapat melaksanakan umrah mandiri.

  • Neraca Dagang RI Januari 2025: Surplus dari AS, Defisit dengan China

    Neraca Dagang RI Januari 2025: Surplus dari AS, Defisit dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA —

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Januari 2025 yang mencapai US$3,45 miliar, ditopang oleh perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai US$1,58 miliar.

    Secara umum, surplus neraca dagang Indonesia pada Januari 2025 tersebut terbentuk dari realisasi ekspor yang senilai US$21,45 miliar, sementara importasi barang senilai US$18 miliar.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa komoditas penyumbang surplus utamanya berasal dari Bahan Bakar Mineral (HS 27), Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15), serta Besi dan Baja (HS 72).

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar US$1,43 miliar. Penyumbang defisit adalah minyak mentah dan hasil minyak,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).

    Secara perinci, Amalia menjelaskan bahwa surplus Indonesia dengan AS utamanya berasal dari komoditas Mesin dan Perlengkapan Elektrik serta Bagiannya (HS 85) senilai US$286,2 juta.

    Kemudian, diikuti oleh komoditas Pakaian dan Aksesorisnya Rajutan (HS 61) dengan surplus senilai US$218,1 juta (bukan triliun), sementara surplus dari perdagangan Alas Kaki (HS 64) mencapai US$200 juta.

    Selain AS, perdagangan Indonesia dengan India juga mencatatkan surplus senilai US$0,77 miliar. Komoditas penyumbang surplus terbesar berasal dari Bahan Bakar Mineral (HS 27) senilai US$479,5 juta, Bahan Kimia Anorganik (HS 28) senilai US$98,5 juta, serta Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15) senilai US$76,8 juta.

    Negara lainnya yang menjadi penyumbang utama surplus adalah Filipina dengan nilai US$0,73 miliar.

    Surplus terbesar berasal dari Kendaraan dan Bagiannya (HS 87) senilai US$214,1 juta, Bahan Bakar Mineral (HS 27) senilai US$176,9 juta, serta Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15) senilai US$75,3 juta.

    Realisasi surplus yang tumbuh 1,21% secara month-to-month (MtM) dan 1,45% secara year-on-year (YoY) tersebut harus termoderasi dengan defisit oleh tiga negara.

    Pertama, defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai US$1,77 miliar yang disumbang oleh Mesin dan Peralatan Mekanis serta Bagiannya (HS 84) senilai US$1,42 miliar, Mesin dan Perlengkapan Elektrik serta Bagiannya (HS 85) senilai US$1,19 miliar, dan komoditas Plastik dan Barang dari Plastik (HS 39) senilai US$320,1 juta.

    Kedua, defisit perdagangan dengan Australia senilai US$185,2 juta yang berasal dari Serealia (HS 10) senilai US$80 juta, Logam Mulia dan Perhiasan/Permata (HS 71) senilai US$67,7 juta, serta Bahan Bakar Mineral (HS 27) sejumlah US$65,7 juta.

    Terakhir, perdagangan Indonesia tercatat mengalami defisit dengan Ekuador senilai US$133,6 juta akibat impor yang cukup besar terhadap komoditas Kakao dan Olahannya (HS 18), Tembakau dan Rokok (HS 24), serta Bijih Logam, Terak, dan Abu (HS 26).

  • Ekspor Besi Baja RI Merosot 10,41%, Pengiriman ke China hingga Vietnam Turun

    Ekspor Besi Baja RI Merosot 10,41%, Pengiriman ke China hingga Vietnam Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor besi dan baja (HS 72) mengalami penurunan dari segi volume dan nilai pada Januari 2025. Kendati demikian, besi dan baja masih masuk dalam tiga komoditas unggulan ekspor nonmigas nasional. 

    Dalam laporan terbarunya, nilai ekspor besi dan baja tercatat sebesar US$2,12 miliar atau memberikan kontribusi 10,41% terhadap nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$20,40 miliar. Secara bulanan dan tahunan, nilai ekspor tersebut turun masing-masing 10,41% month-to-month (mtm) dan 7,63% year-on-year (yoy).

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada Desember 2024, nilai ekspor besi dan baja mencapai US$2,37 miliar, sementara pada Januari 2024, nilai ekspornya mencapai US$2,30 miliar.

    “Untuk ekspor besi dan baja terjadi penurunan dari sisi volume dan harga,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/2/2025). 

    Hal ini tercerminkan dari volume ekspor besi dan baja ke lima negara tujuan utama yang mengalami penurunan secara bulanan, seperti China, India, Vietnam, dan Turki, sementara ekspor ke Taiwan masih mengalami peningkatan. 

    Adapun, volume ekspor besi dan baja ke China turun 4,01% mtm dengan volume mencapai 1,07 juta ton pada Januari 2025. Sementara itu, total volume ekspor ke China pada tahun 2024 sebanyak 10,94 juta ton dengan pasar ekspor mencapai 52,32%. 

    Tak hanya China, ekspor ke India juga anjlok 63,69% mtm dengan volume sebesar 50.100 ton. Selanjutnya, volume ekspor besi dan baja ke Vietnam turun 53,78% mtm menjadi 52.900 ton dan ke Turki turun 84,48% menjadi 8.900 ton pada Januari 2025. 

    Sementara itu, ekspor besi dan baja ke Taiwan masih mengalami peningkatan secara volume sebesar 41,91% menjadi 121.700 ton pada periode yang sama. Sepanjang tahun lalu, volume ekspor ke negara tersebut mencapai 1,45 juta ton. 

    Di sisi lain, BPS juga melaporkan perkembangan harga bijih besi di pasar internasional yang mengalami penurunan di kisaran US$100-US$120 per dmtu. Posisi harga saat ini masih melanjutkan penurunan sepanjang 2024 lalu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

  • Sah! Prabowo Teken PP 8/2025, Eksportir Wajib Simpan DHE di Dalam Negeri

    Sah! Prabowo Teken PP 8/2025, Eksportir Wajib Simpan DHE di Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi meneken peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 8/2025, yang mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. 

    Prabowo menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.

    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” ujarnya dalam pengumuman resmi yang dikutip, Senin (17/2/2025). 

    Selama ini, kata Prabowo, banyak devisa hasil ekspor, terutama dari sektor sumber daya alam, yang disimpan di bank-bank luar negeri. 

    Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.

    Menurut ketentuan baru ini, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. 

    Prabowo memperkirakan, dengan penerapan kebijakan ini, devisa hasil ekspor Indonesia pada 2025 akan meningkat sekitar US$80 miliar atau diperkirakan akan lebih dari US$100 miliar dalam 12 bulan penuh.

    Selain itu, peraturan ini memberi ruang bagi eksportir untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Eksportir diperbolehkan menggunakan DHE yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa tujuan, seperti:

    Poin-poin PP No 8/2025 tentang DHE 

    1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk operasional usaha.

    2. Pembayaran kewajiban pajak, penerimaan negara, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah.

    3. Pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    4. Pembayaran pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia di dalam negeri.

    5. Pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Pemerintah juga mengatur sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban ini.

    Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi nasional,” imbuhanya. 

  • Harga Minyakita-Gula Melonjak, Mentan Minta Pengusaha Patuhi HET

    Harga Minyakita-Gula Melonjak, Mentan Minta Pengusaha Patuhi HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah. 

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menambahkan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dan gula mengalami peningkatan.

    Pekan lalu, kata dia, sebanyak 162 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng. Jumlah tersebut bertambah menjadi 166 kabupaten/kota pekan ini.

    Kemudian kenaikan harga gula pasir yang sebelumnya terjadi di 131 kabupaten/kota, kini merangkak naik menjadi 148 kabupaten/kota. 

    “Kami meginstrusikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah, menelusuri apakah [kenaikannya disebabkan oleh] produksinya, distribusinya, dan melakukan operasi pasar,” ujarnya. 

    Menyitir laman Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (17/2/2025), rata-rata harga Minyakita secara nasional berada di level Rp17.617 per liter. Nominal itu melampaui HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Sebagai informasi, pemerintah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp18.310 per kg. 

    Adapun harga acuan penjualan (HAP) Indonesia non Timur ditetapkan sebesar Rp17.500 per kg, sedangkan Indonesia Timur dan 3TP sebesar Rp18.500 per kg.