Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai, jumlah dan kualitas gabah/beras yang diserap dari petani lokal menjadi tantangan Perum Bulog dalam melakukan penugasan penyerapan 3 juta ton setara beras tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Bayu usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    “Ini sangat ditentukan oleh bagaimana jumlah maupun kualitas gabah yang akan diperoleh dari panen,” kata Bayu kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Bayu menuturkan, beras merupakan komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Perum Bulog perlu memastikan stok beras yang ada tidak dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitarnya. 

    Pasalnya, jika stok yang ada diserap oleh masyarakat, maka Perum Bulog tidak dapat melakukan penyerapan. Hal ini kemudian dapat memengaruhi jumlah beras yang harus diserap oleh Perum Bulog.

    “Jumlahnya ada di mana? Apakah bisa, tidak dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya? Karena kan beras itu adalah produk yang dikonsumsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia, jadi ya bisa saja berasnya sudah diserap oleh masyarakat, sehingga tidak bisa diserap oleh Bulog,” tuturnya.

    Selain itu, kualitas gabah/beras juga perlu menjadi perhatian. Bayu menuturkan, selain membeli beras dari petani, Perum Bulog juga menyimpan beras sebagai cadangan pemerintah.

    Mengingat stok tersebut disimpan dalam periode waktu tertentu, Bayu menyebut bahwa perlu spesifikasi kualitas yang sesuai, minimal gabahnya harus kering agar dapat disimpan.

    “Karena kalau gabahnya terlalu basah, nanti dia akan cepat rusak di dalam penyimpanannya,” ujarnya. 

    Sebagaimana diketahui, Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras tahun ini. 

    Sejumlah upaya dikerahkan untuk mendukung penugasan tersebut, mulai dari mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, menyesuaikan derajat sosoh dari semula minimal 100% menjadi 95%, hingga memberikan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. 

    Merespons penugasan ini, Bayu menyebut bahwa target tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Mengingat, Perum Bulog pernah menyerap lebih dari 3 juta ton dalam setahun.

    Kendati begitu, diakuinya, Perum Bulog juga pernah gagal mencapai target serapan yang diberikan, akibat sejumlah faktor. 

    “Bulog pernah punya pengalaman lebih banyak dari itu, tapi juga pernah mengalami masa-masa sulit sehingga targetnya tidak tercapai,” pungkasnya.

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengungkap nasib sejumlah proyek strategis nasional (PSN) jalan tol di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur.

    Pasalnya, saat ini JSMR sendiri tengah fokus melakukan penyelesaian pembangunan lima ruas tol yang termasuk dalam daftar PSN.

    “Oh nanti kita menyesuaikan [pembangunannya]. Ya misalnya kan itu kita tidak mengerti [detail dampaknya] mungkin di tanah ya, biasanya tadi kalau pembangunan itu kan yang dibiayai APBN adalah tadi pembebasan tanah,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, Subakti menyebut belum melakukan pembicaraan lanjutan secara mendetail mengenai nasib tol solicited yang tengah digarap JSMR tersebut dengan pemerintah.

    Akan tetapi, dirinya berkomitmen untuk tetap dapat menjalankan konstruksi pada lima ruas tol tersebut.

    “kita sesuaikan saja dengan kemampuan pemerintah membebaskan tanah itu. Jadi misalnya tanahnya siap [baru] kita bangun. Cuma belum sampai detail [dibahas kelanjutan nasib proyeknya],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, JSMR memang saat ini tengah fokus menyelesaikan konstruksi pada lima ruas jalan tol yang total panjangnya mencapai 449,3 kilometer (Km). 

    Secara terperinci, kelima ruas tol tersebut sepenuhnya berada di pulau Jawa. Di antaranya, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km.

    Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

    Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

  • Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Kemenhub Siapkan 67 Trayek Mudik Gratis via Kapal Laut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan program mudik gratis menggunakan kapal laut dengan menyediakan sekitar 67 ruas trayek pada mudik Lebaran 2025.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mudik Lebaran tahun ini.

    “Terkait program mudik gratis, kira-kira akan ada 67 trayek yang disediakan. Anggarannya cukup lumayan yang harus kami keluarkan, dan harapannya program ini langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hartanto dalam Rapat Koordinasi Gapasdap pada Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenhub terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar angkutan Lebaran 2025 berjalan lancar. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Selain itu, pihaknya juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah penumpang pada mudik Lebaran 2025 sebesar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    “Tahun ini, jumlah penumpang diprediksi meningkat sebesar 10%, dan kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, kami harus memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni untuk memastikan ketersediaan armada kapal hingga layanan di pelabuhan saat mudik Lebaran 2025.

    Kendati demikian, Hartanto belum membeberkan secara terperinci terkait berapa kuota penumpang yang disediakan maupun kota tujuan pada mudik gratis pada Lebaran tahun ini.

    Sebagai catatan, berdasarkan siaran pers Kemenhub pada mudik Lebaran 2024, total kuota yang disediakan pada program Mudik Gratis Kapal Laut tahun lalu sebanyak 4.800 sepeda motor dan 9.600 penumpang.

    Kemenhub menyediakan empat kali keberangkatan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Keberangkatan tersebut terbagi atas dua perjalanan di arus mudik dan dua perjalanan di arus balik dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Emas, Semarang dan sebaliknya.

    Keberangkatan arus mudik diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 13 dan 15 April 2024. Kuota masing-masing perjalanan adalah 1.200 motor dan 2.400 penumpang.

  • Pupuk Kaltim Teken Kontrak Baru Jual Beli Gas dengan Pertamina

    Pupuk Kaltim Teken Kontrak Baru Jual Beli Gas dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) resmi menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pertamina (Persero) untuk periode kontrak 2022-2028. Kesepakatan tersebut merupakan langkah untuk memperlancar pasokan gas penopang industri pupuk. 

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo menjelaskan bahwa pasokan gas adalah bahan baku penting dalam operasional pabrik Pupuk Kaltim untuk memastikan kelangsungan produksi yang mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. 

    “Oleh karena itu, penandatanganan PJBG, merupakan salah satu langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia” kata Budi melalui siaran pers, dikutip Rabu (19/2/2025).  

    Dia juga menerangkan bahwa penandatanganan PJBG ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia.

    Soesilo juga menambahkan bahwa kontrak PJBG sebelumnya antara Pupuk Kaltim dan Pertamina berakhir pada 2021, kecuali untuk pabrik PKT-4 yang masih berlaku hingga 2022. Untuk memenuhi syarat legal dalam pengaliran dan transaksi jual beli gas antara kedua perusahaan, maka perjanjian baru ini harus segera disepakati.

    Di samping itu, dia juga menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi strategis yang mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi dan industri. 

    Apalagi, keberlanjutan industri pupuk sangat bergantung pada sinergi antara sektor hulu dan hilir dalam rantai pasokan energi nasional, yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

    Lebih lanjut, Soesilo mengatakan bahwa Pupuk Kaltim bertekad untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam proses produksinya, guna mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan. 

    “Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menjalankan tugas sebagai produsen pupuk dalam negeri sebaik-baiknya,” pungkasnya.

  • Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil mengakui bahwa notabenenya izin ekspor konsentrat tembaga berakhir pada Desember 2024. Kendati demikian, terjadi insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur. 

    Alhasil, produksi Freeport terancam tidak jalan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan.

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan pabrik smelter Freeport akan kembali bisa beroperasi pada Juni 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan izin ekspor konsentrat itu berlaku sampai Juni saja karena pabrik smelter hanya bisa beroperasi maksimal 60%.

    Sebelumnya, target penerimaan dari pungutan bea keluar turun drastis pada tahun ini usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai M. Aflah Farobi menyebut selama ini bea keluar dari ekspor konsentrat tembaga sangat besar. Tercatat, penerimaan dari bea keluar mencapai Rp20,8 triliun sepanjang 2024.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari pungutan ekspor konsentrat tembaga sekitar Rp11 triliun. Sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar Rp9,6 triliun.

    Usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga, Bea Cukai akan kehilangan sumber penerimaan terbesar. Oleh sebab itu, Aflah menjelaskan target penerimaan dari bea keluar menurun cukup drastis pada 2025.

    “2025, pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp4,5 triliun. Nah, ini tentunya ya sumbernya hanya dari sawit,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Oleh sebab itu, jika pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga maka potensi penerimaan dari bea keluar akan lebih tinggi daripada yang sudah ditargetkan.

  • Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bulan ramadan 2025 akan segera tiba kurang dari 10 hari lagi, dan artinya Idulfitri juga akan tiba sebentar lagi.

    Karena tradisi mudik tahun ke tahun yang tidak pernah lepas dari orang Indonesia, sejak pertengahan Februari 2025 sudah dijual tiket mudik lebaran 2025.

    Bahkan, ada beberapa diskon tiket yang diberikan bagi Anda yang beruntung, karena tentunya jumlahnya terbatas.

    Berikut deretan tiket mudik lebaran 2025

    1. Damri

    Damri menawarkan tiket promo diskon hingga sebesar 10%.

    Promosi harga tiket sebesar 10% yang dapat ditukarkan melalui voucher di Damri Apps.

    Potongan 10% ini dapat ditukarkan untuk pemesanan layanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    Tiket sudah dapat dipesan mulai dari 14 Februari 2025. Damri mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk melakukan reservasi tiket secara daring agar tidak terjadi antrian panjang di loket yang dapat menghambat waktu keberangkatan. Selain itu perseroan mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri saat melakukan pemesanan. 

    2. Tiket pesawat

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025. 

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025). 

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih mengurus diskon tersebut yang serupa dengan stimulus pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang lalu dan akan berlaku untuk tiket semua maskapai. 

    3. Diskon tol

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan besaran diskon tarif tol untuk menyambut libur Ramadan dan Idulfitri 2025 telah mulai dibahas. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Menteri Dody mengaku belum ada keputusan soal besaran angka tarif diskon tersebut. Dody mengatakan kementeriannya sudah mulai membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hari ini. 

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan pak Menko [Infrastruktur, red] dan tiket pesawat, terkait diskonnya,” ujar Dody usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Subakti Syukur memberi sinyal bakal memberikan diskon tarif tol lebih dari 20% pada momentum Lebaran 2025.  Subakti menyebut, rencana pemberian diskon tarif tol lebih besar dari diskon reguler 20% itu dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga akan berikan diskon lebih dari yang reguler itu. Misalnya kalau yang reguler 20% ya akan kita lebihkan akan kita hitung,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, besaran diskon tersebut hanya bakal diberikan pada hari tertentu guna memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik atau arus balik saja.

  • Hadir di RI, Goldfinch Berkomitmen Kembangkan KEK dan Ekonomi Kreatif

    Hadir di RI, Goldfinch Berkomitmen Kembangkan KEK dan Ekonomi Kreatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Goldfinch, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan ekosistem hiburan dan media global, melakukan ekspansi dengan meluncurkan Goldfinch Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk terlibat membangun industri kreatif dalam negeri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Synco Group serta Goshen Group terlibat dalam ekspansi ini yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri hiburan dan industri kebudayaan di Indonesia, memperkuat jalur untuk memasuki pasar internasional dan membuka peluang baru dalam pendanaan dan produksi media secara global. Kemitraan penting ini disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia,  Teuku Riefky Harsya. 

    Dengan penekanan yang kuat pada penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi, Goldfinch Indonesia berkomitmen untuk merevolusi tatanan kreatif lokal sekaligus menjalin koneksi yang lebih dalam dengan produk-produk dan agensi-agensi global.

    Goldfinch Indonesia juga telah menjalin kemitraan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia (Ekraf) untuk mengimplementasikan proyek infrastruktur, pengembangan, dan pertumbuhan proyek-proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Menteri Ekonomi Kreatif Riefky mengatakan bahwa kedua berkomitmen untuk mendorong ekonomi kreatif yang dinamis di Indonesia. 

    “Kami memastikan bahwa aset budaya  dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Riefky dikutip Rabu (19/2/2025).

    Adapun beberapa hal yang akan dilakukan Goldfinch dan Kementerian Ekraf ke depan antara lain peningkatan kebijakan pajak untuk menarik investasi, perusahaan-perusahaan, dan kegiatan produksi yang dikelola melalui perangkat pendanaan Goldfinch.

    Kemudian, pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk proyek-proyek terkait kekayaan intelektual (IP) di seluruh film, televisi, periklanan, media digital, olahraga, game, Web3, AI, dan inovasi-inovasi digital lainnya.

    Sementara itu, COO Goldfinch Phil McKenzie mengatakan bahwa kerja sama ini penting untuk mendorong industri kreatif Indonesia.

    “Ini sangat penting ini, agar mereka dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global di industri kreatif,” kata Phil. 

    Goldfinch juga berharap dapat mendorong kewirausahaan kreatif dan mengembangkan ekosistem IP lokal yang kuat untuk mempertahankan nilai ekonomi di Indonesia melalui alternatif pendanaan yang terstruktur.

    “Menciptakan konten dan IP yang kompetitif serta rute perdagangan budaya dengan pasar global, dimulai dengan wilayah MENA & APAC melalui perjanjian produksi bersama dan kolaborasi industri,” kata Phil.

    Direktur Utama Goldfinch Indonesia dan Direktur Utama Synco Group & Meidya Rafael Utomo mengatakan dengan kerja sama ini, keduanya akan menciptakan ekosistem yang berkembang pesat yang tidak hanya mendukung bakat lokal tetapi juga menarik kemitraan internasional. 

    “Kolaborasi ini akan membuat produk-produk ekonomi kreatif Indonesia bersaing di tingkat internasional, dan dengan demikian akan menunjukkan aset budaya dan semangat inovatif kita yang kaya,” kata Rafael. 

    Didirikan pada tahun 2014, Goldfinch memberikan pengalaman dalam pendanaan media dan telah menjadi sumber daya penting dalam ruang pendanaan konten independen, dengan US$ 250 juta dan 300 kesepakatan yang ditutup selama satu dekade terakhir dengan IRR 11-13% di portofolio pinjaman institusionalnya.

  • Jasa Marga (JSMR) Siap Beri Diskon Tarif Tol 20% Lebih saat Lebaran

    Jasa Marga (JSMR) Siap Beri Diskon Tarif Tol 20% Lebih saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Subakti Syukur memberi sinyal bakal memberikan diskon tarif tol lebih dari 20% pada momentum Lebaran 2025. 

    Subakti menyebut, rencana pemberian diskon tarif tol lebih besar dari diskon reguler 20% itu dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga akan berikan diskon lebih dari yang reguler itu. Misalnya kalau yang reguler 20% ya akan kita lebihkan akan kita hitung,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, besaran diskon tersebut hanya bakal diberikan pada hari tertentu guna memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik atau arus balik saja.

    Subakti juga menyebut saat ini Jasa Marga telah melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) terkait penetapan diskon tarif tol Lebaran 2025.

    “Pokoknya [pemudik akan] diberi pelayanan lebih lah sesuai perintah Pak Presiden,” tegas Subakti.

    Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Roy Rizali Anwar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk merumuskan berapa besaran potongan tarif tol tersebut.

    Roy menjelaskan, besaran diskon tarif yang bakal ditetapkan sebagai stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran 2025 bakal lebih dari 10%.

    “Mudah-mudahan tidak kurang seperti yang Nataru kemarin, 10%. Mudah-mudahan tidak kurang dari itu, mungkin lebih dari itu,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/2/2025).

  • Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Menaker soal Progres Aturan THR Ojol: Masih Cari Solusi Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menutup rapat informasi soal progres negosiasi dengan perusahaan aplikasi, terkait dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para pengemudi ojek online (ojol). 

    Menaker Yassierli hanya memastikan bahwa formulasi pemberian THR untuk pengemudi atau driver ojol masih dirumuskan dan terus berjalan. 

    Dia menyebut perusahaan aplikasi atau aplikator seperti Gojek maupun Grab Indonesia sudah merespons soal tuntutan dari mitra pengemudi terkait dengan THR ojol.

    “Sudah ada  [respons dari aplikator], tapi kan kita coba mencari solusi yang terbaik ya,” kata Yassierli ke wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Selain dengan perusahaan aplikasi, Yassierli menyebut terus berkomunikasi juga dengan pejabat eselon I Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal THR untuk ojol. Namun, dia masih menutup rapat progres pembahasan yang bergulir. 

    “Belum bisa disampaikan [progres pembahasan],” ujarnya.

    Meski demikian, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut dalam waktu dekat akan meluncurkan Surat Edaran atau SE yang mengatur soal pemberian THR untuk ojol hingga kurir online. 

    Adapun, penetapan SE itu sebagai pedoman bagi pengusaha menyusun aturan THR kepada ojol, taksi online, dan kurir online. 

    “Dalam jangka pendek Insya Allah akan dikeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya,” kata Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Kendati begitu, Kemenaker masih menemui tantangan dalam menerbitkan SE tersebut. Sebab, baik Kemenaker maupun pengusaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah THR.

    Dalam hal ini, kata Indah, Kemenaker ingin menggunakan istilah THR, sedangkan pelaku usaha mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR). 

    “Kalau disebutnya THR, mereka [pengusaha] takutnya mengikat karena pekerja,” ujarnya. 

    Sebelumnya, para mitra pengemudi ojol berdemo di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025). Korlap Aksi dan Ketua Serkat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menjelaskan bahwa pihaknya bakal melakukan aksi damai menuntut agar para driver ojol bisa mendapat THR.

    “Yang pasti adalah tuntutan kami. Bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025).

  • Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Ketum Kadin Bicara Dampak Efisiensi Anggaran ke Dunia Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

    Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan, selama efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk investasi sumber daya manusia (SDM) ke depannya, dalam jangka menengah-panjang, kebijakan tersebut dapat berdampak positif terhadap negara.

    “Selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” kata Anin usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menuturkan, efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun dialokasikan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung ke masyarakat seperti makan bergizi gratis.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

    Menurut Anin, program ini tidak hanya memberikan investasi di SDM saja, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan.

    Kendati begitu, Anin tidak menampik bahwa dalam jangka pendek, kebijakan itu cukup berdampak terhadap dunia usaha. Hanya saja, dia tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai dampak jangka pendek imbas efisiensi anggaran pemerintah. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 meminta menteri/pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang di antaranya meliputi perjalanan dinas.

    Sementara, kepada Gubernur dan bupati/walikota, diinstruksikan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.

    “… mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%,” demikian bunyi poin 2 diktum keempat beleid itu.

    Seiring adanya Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.