Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • The Fed Wanti-Wanti Kebijakan Trump Bisa Hambat Penurunan Inflasi AS

    The Fed Wanti-Wanti Kebijakan Trump Bisa Hambat Penurunan Inflasi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat The Federal Reserve (The Fed) menyebut ketidakpastian dari dampak beragam kebijakan Presiden Donald Trump berisiko menghambat upaya penurunan inflasi yang diperlukan bank sentral untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut.

    Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan ekspektasi dasarnya adalah The Fed masih dapat melakukan penurunan suku bunga sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin pada akhir tahun ini. 

    “Namun ketidakpastian mengenai hal ini (kebijakan-kebijakan Trump) cukup signifikan. Ada banyak hal yang dapat terjadi yang dapat mempengaruhi kedua arah tersebut,” katanya dikutip dari Reuters, Jumat (21/2/2025).

    Bostic, yang bukan anggota komite penetapan suku bunga The Fed tahun ini, mengatakan perekonomian AS tidak sedang menghadapi ledakan inflasi baru. Dia juga mencatat bahwa tingkat pengangguran yang masih rendah sebesar 4% menunjukkan pasar tenaga kerja dalam keadaan sehat. 

    Namun, lanjutnya, ada antusiasme dan kekhawatiran luas di kalangan dunia usaha mengenai bagaimana pajak impor baru, peraturan imigrasi, dan perubahan peraturan akan mempengaruhi prospeknya.

    Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah melakukan serangkaian tindakan – atau ancaman terhadap tindakan tersebut – untuk mengenakan tarif terhadap barang-barang dari mitra dagang utama AS, termasuk China, Meksiko, dan Kanada.

    “Singkatnya, para pelaku usaha khawatir bahwa tarif dapat meningkatkan biaya. Banyak yang merasa yakin bahwa jika hal itu terjadi, maka mereka dapat menanggung biaya yang lebih tinggi dalam harga mereka,” kata Bostic.

    Adapun, upaya menurunkan inflasi menuju target The Fed sebesar 2% terbukti lebih sulit dibandingkan perkiraan banyak orang. Indeks harga konsumen tercatat meningkat 3% dari secara year on year (yoy) pada Januari lalu, laju tercepat sejak Juni 2024.

    Sementara itu, Presiden Fed St. Louis Alberto Musalem melihat perubahan kebijakan ke depan akan meningkatkan risiko bahwa inflasi akan terhenti di atas target bank sentral sebesar 2%, atau bergerak lebih tinggi. Hal ini akan mengharuskan bank sentral untuk menahan inflasi lebih lama. 

    Selain itu, dalam skenario terburuk jika pasar kerja juga melemah, mereka akan terpaksa memilih antara melawan inflasi dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi atau melindungi perekonomian dengan kebijakan yang lebih longgar.

    Musalem, yang berbicara kepada Economic Club of New York, tidak memberikan ekspektasi dasar mengenai jumlah penurunan suku bunga yang mungkin dilakukan pada tahun ini, meskipun dia mengatakan bahwa kebijakan suku bunga harus diturunkan setelah konvergensi inflasi ke target 2% The Fed sudah terjamin.

    “Pasar dan beberapa survei menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi jangka pendek telah meningkat selama tiga bulan terakhir,” kata Musalem.

    Dia menambahkan, jika inflasi terjebak pada tingkat di atas target saat ini atau ekspektasi meningkat, jalur kebijakan moneter yang lebih ketat dibandingkan dengan jalur kebijakan moneter dasar (baseline) mungkin merupakan pilihan yang tepat.

    Sementara itu, Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee, yang biasanya merupakan salah satu pengambil kebijakan bank sentral yang lebih dovish, mengatakan sebelum kebijakan baru-baru ini dan ketidakpastian geopolitik, inflasi secara keseluruhan terlihat cukup baik dan turun secara substansial dari puncaknya pada pertengahan 2022. 

    Tarif yang diberlakukan Trump pada masa jabatan pertamanya tidak memiliki dampak material terhadap inflasi, kata Goolsbee, sebagian karena tarif tersebut lebih sempit dan mencakup cukup pengecualian sehingga jaringan pasokan tidak terpengaruh.

    Namun jika melihat rencana kebijakan tarif Trump yang lebih luas dan lebih tinggi, hal ini tergantung pada berapa banyak negara yang akan menerapkan tarif tersebut dan seberapa besar tarif yang akan diterapkan.

    “Dan semakin besar dampaknya terhadap dampak Covid-19, maka Anda akan semakin merasa gugup mengenai hal tersebut,” ujarnya.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%-4,50% pada pertemuan kebijakan bulan lalu. 

    Bank sentral AS diperkirakan akan kembali menahan suku bunga pada pertemuan 18-19 Maret mendatang karena para pejabat menunggu kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan baru pemerintah mempengaruhi perekonomian. Pasar keuangan sekarang memperkirakan hanya satu kali penurunan suku bunga Fed tahun ini.

  • Kemenag: Isu Anggaran Jadi Bagian Penting dalam RUU Haji & Umrah

    Kemenag: Isu Anggaran Jadi Bagian Penting dalam RUU Haji & Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) meminta Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan dukungan anggaran biaya penyelenggara ibadah haji dalam revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Hal tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Kami mohon pimpinan dan anggota Komisi VIII agar kebijakan dukungan anggaran biaya penyelenggara ibadah haji menjadi salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan menjadi bagian penting dalam revisi UU,” kata Hilman, Kamis (20/2/2025).

    Usulan tersebut muncul lantaran pihaknya kerap menemui kendala dalam menyusun anggaran APBN dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

    Hilman menuturkan, penyusunan rencana anggaran APBN dirancang dan diusulkan satu tahun sebelum masuk pelaksanaan anggaran, sedangkan penyusunan dan pembahasan anggaran BPIH dilakukan pada tahun berjalan pelaksanaan ibadah haji.

    Dalam menyusun rencana anggaran APBN, pihaknya juga menemukan sejumlah kendala, di antaranya masalah terbatasnya anggaran biaya operasional layanan dasar pada satuan kerja (satker) berupa operasional perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan, dan lainnya.

    Hilman juga menyoroti soal biaya operasional penyelenggara ibadah haji yang rentan terkena penghematan anggaran karena anggaran perjalanan dinas dianggap lebih dominan.

    Padahal, kata dia, banyaknya perjalanan dinas pada anggaran DJPHU dimanfaatkan untuk penyediaan layanan jemaah haji di asrama haji, layanan di Arab Saudi, dan perjalanan dinas petugas haji.

    Kendala lainnya, yakni belum tersedianya program khusus untuk anggaran penyelenggaraan ibadah haji sehingga anggaran tidak mengalami peningkatan.

    Belum adanya pemisahan yang jelas terhadap komponen BPIH yang bersumber dari APBN, Bipih, nilai manfaat, efisiensi, dan sumber lain yang sah juga menjadi kendala bagi Kemenag dalam menyusun anggaran APBN dan BPIH.

    Selain itu, Hilman menilai pendanaan dari APBN seringkali tidak cukup fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan pendataan penyelenggaraan ibadah haji.

    Untuk itu, dia mengharapkan adanya klausul tambahan dalam revisi UU Haji dan Umrah yang memungkinkan penggunaan dana BPIH untuk mendukung operasional petugas haji dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.

  • Rencana RI Impor Daging Kerbau Belum Realisasi, Ternyata Ini Alasannya

    Rencana RI Impor Daging Kerbau Belum Realisasi, Ternyata Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut realisasi impor daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri masih dalam proses verifikasi data. Adapun, Kemendag telah merilis izin impor daging kerbau.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keputusan untuk membuka keran impor daging kerbau telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor). Namun, hingga saat ini realisasi impor daging kerbau masih menunggu hasil verifikasi data.

    “[Impor daging] kerbau kalau datanya sudah masuk, kita proses, kan kemarin baru diputuskan di rakor,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Budi mengaku pihaknya masih menunggu data impor daging kerbau. Meski begitu, dia memastikan proses realisasi impor daging kerbau tidak mengalami kendala.

    “Belum masuk ke kami datanya, mungkin lagi persiapan verifikasi, kan kemarin sudah beres, nggak ada masalah, sudah verifikasi [tetapi] belum selesai, sudah keluar semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan secara total, pemerintah akan mengimpor 100.000 ton daging kerbau.

    Nantinya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dan PT Berdikari masing-masing mendapatkan jatah kuota impor sebanyak 50.000 ton daging kerbau. Adapun, kini pemerintah tengah menunggu kedatangan ratusan ribu ton daging kerbau masuk ke Indonesia.

    Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk mengimpor daging kerbau dari Pakistan, seiring harga daging kerbau asal India yang terus merangkak naik.

    “Tadi saya diskusi ya, ada kemungkinan [impor kerbau] dibuka Pakistan, kalau harganya dari india itu naik terus. Harga di India US$4,8 per kilogram. Ini India [tetap] dibuka,” kata Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief mengungkap harga daging kerbau asal India hampir naik dua kali lipat, yang kini dibanderol US$4,8 per kilogram atau sekitar Rp78.384 per kilogram (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    “Kalau India sudah ngasihnya tinggi terus, nggak mau turun-turun, yang paling bener apa? Cari negara lain. Nah ini yang kita mau lakuin. Karena dulu harganya di India hanya US$2,6 per kilogram. Tapi kan keterlaluan sudah harganya lebih tinggi, apapun alasannya, harganya sudah lebih tinggi, ditambah dolarnya sekarang Rp16.300,” ungkapnya.

    Namun demikian, Arief mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek harga daging kerbau asal Pakistan. “Nanti harus dicek,” imbuhnya.

    Pasalnya, dalam skema pengadaan impor, kata Arief, pemerintah harus membuka semua negara agar terjadi peta persaingan bisnis. Terlebih, skema impor ini juga harus memiliki jaminan halal, bebas penyakit, dan perhitungan kadar lemak.

    Selain mengimpor daging kerbau, Arief menyampaikan bahwa pemerintah juga mengimpor 100.000 ton daging sapi dari Australia, Brasil, hingga New Zealand.

    Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi di sepanjang tahun ini.

    Terlebih, sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk menutup keran impor pangan pada 2025. Namun, pemerintah mengumumkan untuk mengimpor raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200.000 ton secara bertahap.

    “Tadinya nggak ada yang direncanakan impor [gula], orang kita nggak mau impor kok,” ujarnya.

    Arief menjelaskan alasan kembali dibukanya keran impor gula untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di BUMN Pangan.

    Untuk itu, dia memastikan pemerintah tidak mengimpor pangan lainnya di tahun ini, kecuali gula, daging kerbau, dan daging sapi. Sebab, produksi daging sapi dan daging kerbau tidak mencukupi stok di dalam negeri.

    “Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” pungkasnya.

  • Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini penyelenggaraan Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nasional pada tahun ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui seusai acara peluncuran Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun, Kemendag memasang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% menjadi US$294,45 miliar pada 2025.

    “Sebenarnya itu kan [TEI 2025] dalam rangka mendorong target 7,1%. Karena kan banyak buyer nanti yang akan datang,” kata Mendag saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Melalui penyelenggaraan TEI 2025, pemerintah menargetkan transaksi mampu mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp408,25 triliun (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    Terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan gelaran TEI 2025 akan mencatatkan transaksi yang tinggi di tengah perang dagang AS-China.

    Apalagi, kata dia, Presiden AS Donald Trump gencar melakukan perang dagang yang lebih menyasar ke Kanada, Meksiko, dan China. Untuk itu, dia berharap perang dagang ini tidak mengganggu perdagangan Indonesia.

    “Memang ada perang dagang AS-China, tapi prospek masih bagus untuk 2025 secara umum,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Eko juga menyinggung target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% pada 2025 yang diramal dapat tercapai.

    “Target pertumbuhan ekspor 7,1% menurut saya masih moderat, harapannya tercapai, memang tantangannya tidak mudah terutama untuk produk ekspor yang electronic based,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% di tahun ini akan sulit tercapai. Hal ini lantaran adanya dinamika global yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

    “[Target ekspor nasional 7,1%] berat sekali. Sulit terwujud, mengingat dinamika global berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan harga komoditas yang merupakan andalan ekspor kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Dalam catatan Bisnis, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor hingga empat tahun ke depan.

    Pada 2026, Kemendag membidik ekspor mampu tumbuh 7,09% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau senilai US$315,31 miliar, dengan target ekspor UMKM adalah US$22,04 miliar atau tumbuh 14,05%.

    Pada tahun berikutnya, Kemendag juga menargetkan nilai ekspor mampu mencapai US$340,2 miliar atau tumbuh 7,89% yoy, dengan ekspor UMKM yang ditargetkan sebesar US$25,24 miliar atau tumbuh 14,48%.

    Selanjutnya, Kemendag juga menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 8,77% yoy atau US$370,04 miliar pada 2028, dengan pertumbuhan ekspor UMKM ditargetkan sebesar 15,03% atau US$29,03 miliar.

    Kemudian pada 2029, pemerintah menargetkan ekspor Indonesia dapat tumbuh 9,64% yoy atau mencapai US$405,69 miliar, dengan target ekspor UMKM senilai US$35,29 miliar atau naik 21,57%.

  • BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan mekanisme penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dalam revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, proses penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dimulai dengan penetapan standar biaya masukan oleh BPKH.

    “Ini sebagai referensi dari perhitungan biaya penyelenggara ibadah haji,” kata Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Langkah selanjutnya, kata Fadlul, penyelenggara ibadah haji menyusun komponen berdasarkan kebutuhan operasional haji tahun berjalan. 

    Usulan itu selanjutnya diajukan kepada BPKH oleh penyelenggara ibadah haji untuk dilakukan penelahaan oleh badan yang mengelola keuangan haji.

    Pada tahap ini, Fadlul menyebut bahwa BPKH akan melakukan penilaian kelayakan usulan berdasarkan kemampuan keuangan haji. 

    Apabila setelah penelahaan BPKH menyetujui usulan tersebut, maka BPKH dan penyelenggara ibadah haji akan mengajukan usulan tersebut secara bersama-sama ke DPR untuk mendapat persetujuan final.

    Namun, jika usulan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan keuangan haji, BPKH dapat mengusulkan kembali atau memberikan masukan terhadap usulan tersebut.

    “Sehingga prosesnya dapat kembali ke tahap penyusunan oleh penyelenggara ibadah haji,” ujarnya. 

    Melalui mekanisme ini, Fadlul mengharapkan penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, penetapan biaya juga diharapkan dapat memerhatikan keberlanjutan keuangan haji demi kepentingan jemaah haji Indonesia. 

    Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Adapun Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU usul inisiatif DPR ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 dan merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR RI.

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib perdagangan Indonesia di tengah perang dagang AS vs China.

    Menko Airlangga mengeklaim bahwa hingga saat ini perang dagang AS—China belum mendisrupsi perdagangan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko. AS juga mengenakan tarif tambahan 10% untuk impor dari China dalam perang dagang.

    “Indonesia sekarang dengan Eropa maupun dengan Amerika kan tidak mendapatkan prevalensi tarif. Jadi kita tetap kena 10–20% karena kita belum ada FTA [perjanjian perdagangan bebas],” kata Airlangga seusai acara Launching Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, pemerintah optimistis dengan perdagangan ke depan seiring dengan adanya resiliensi. “Diharapkan kita optimis dengan perdagangan kita dan kita juga punya resiliensi,” ujarnya.

    Ke depan, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak dari perang dagang AS—China. “Tetapi dengan trade seperti sekarang, kita masih optimis dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, Indonesia harus melihat perdagangan ke seluruh dunia dengan menjalin kerja sama terhadap 83% di dunia.

    Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    “Kita sudah dengan Kanada sudah selesai dan tinggal legal drafting, mungkin itu harus didorong. Dengan Mercosur, dengan Eurasia, kemudian juga kita dorong dengan GCC, kemudian juga tentu yang paling dekat dengan Eropa,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah juga berharap dengan aksesi Indonesia kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) akan membuka pasar termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

    “Kemudian juga kita juga membuka kemarin kerjasama dengan negara global south, dengan negara selatan dalam fora seperti BRICS, dan juga aksesi OECD yang terus berlanjut,” pungkasnya.

  • Kementerian PKP Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi, Maruarar Buka Suara

    Kementerian PKP Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi, Maruarar Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara usai pihaknya banyak disorot lantaran hendak mengundang Dewa 19 di tengah momentum efisiensi anggaran.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menyebut pentas seni Kementerian PKP yang menghadirkan Dewa 19 diklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    “Tidak ada APBN tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar. Dia tidak dibayar, tanya saja biar dia yang jelaskan,” jelas Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    Ara menyebut Ahmad Dhani memang kerap melakukan konser tanpa menarik keuntungan. Dengan demikian Ara memastikan tak ada se-peserpun uang negara yang digunakan pada momen tersebut.

    “Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Gak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman viral disorot usai beredar kabar bakal mengadakan pentas seni mengundang musisi papan atas Dewa 19 di tengah efisiensi anggaran.

    Rencana tersebut diketahui usai beredar undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam agenda tersebut bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

    Adapun, undangan tersebut dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni. 

    “Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut dikutip Kamis (20/2/2025).

    Hal itu lantas memantik perhatian netizen usai belakangan heboh anggaran kementerian dilakukan pemangkasan sebagai bentuk pelaksanaan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

  • BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

    Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati. 

    Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan. 

    “Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

  • Respons Pelita Air Soal Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Respons Pelita Air Soal Wacana Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai Pelat Merah PT Pelita Air Service merespons terkait rencana pemerintah memberikan diskon tiket pesawat pada musim mudik Lebaran 2025. 

    Komersial Pelita Air Asa Perkasa mengatakan pihaknya bersama dengan asosiasi telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah untuk meminta fleksibilitas, terutama terkait dengan penghapusan PPN untuk kelas ekonomi. 

    “Dari asosiasi sebenarnya minta fleksibilitas lebih banyak, terutama untuk kemarin ada permintaan agar PPN-nya dihapus untuk yang kelas ekonomi. Karena kan yang dapat PPN-nya airline, yang lain tidak,” kata Asa kepada wartawan, Kamis (20/2/2025). 

    Selain itu, Pelita Air juga berharap agar informasi mengenai kebijakan ini dapat diumumkan lebih cepat, dengan target akhir bulan ini agar konsumen dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. 

    Pihak maskapai mengingatkan bahwa keterlambatan pengumuman seperti yang terjadi pada masa Natal dan Tahun Baru lalu, dapat mempengaruhi keputusan pembelian tiket para calon penumpang.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025.

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

    Pada perkembangan lain, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku sudah mulai membahas diskon tiket pesawat jelang Lebaran 2025 dengan berbagai pihak. 

    Saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Dudy mengonfirmasi bahwa sudah mulai membahas diskon tiket pesawat pada masa liburan dengan Kementerian BUMN hingga pihak maskapai pelat merah maupun swasta.

    “Kalau pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines, dengan pihak terkait yang lain,” kata Dudy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).