Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bukan Kemasan Polos, Ini Standardisasi Kemasan Rokok Indonesia

    Bukan Kemasan Polos, Ini Standardisasi Kemasan Rokok Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Standardisasi kemasan rokok di Indonesia ternyata bukanlah sebuah kemasan polos, melainkan memiliki aturan yang jelas dan konkrit. 

    Sampai saat ini, kebijakan standardisasi kemasan rokok di Indonesia masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Berbagai narasi pro dan kontra terkait kebijakan standardisasi membuat masyarakat bingung akan hal ini.

    “Kemasan rokok bukan hanya wadah, tetapi dijadikan sebagai alat promosi dari industri rokok,” ungkap Mohammad Ainul Maruf, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia dalam briefing media pada Kamis (20/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa kebijakan standardisasi kemasan rokok perlu dilakukan untuk menekan prestasi regresif Indonesia, sebagai negara dengan pasar dan perokok perbanyak ke-3 di didunia. Peringkat ini berdampak multidimensi sehingga diperlukan pengendalian standardisasi kemasan rokok. 

    Peraturan standardisasi bungkus rokok juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 pasal 435 tahun 2024, yang berisi bahwa setiap orang yang memproduksi dan mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain serta tulisan. 

    Standardisasi Kemasan Rokok di Indonesia

    – Pasal 4 ayat (1): Setiap produsen atau importir produk tembakau dan rokok elektronik wajib memenuhi standardisasi kemasan yang mencakup desain dan tulisan.

    – Pasal 4 ayat (2): Desain kemasan harus mencakup bentuk, ukuran, dan warna kemasan, serta mencantumkan peringatan kesehatan.

    – Pasal 4 ayat (3): Kemasan juga harus mencantumkan informasi kesehatan dan informasi publik yang sesuai.

    1. Ketentuan Kemasan:

    – Kemasan kotak persegi panjang (6 sisi permukaan, sudut tegas, tanpa lengkungan).

    – Kemasan silinder untuk kantung nikotin produk tembakau.

    – Warna kemasan produk tembakau: Pantone 448 C (untuk kemasan luar dan dalam).

    – Bahan kemasan: Kertas yang dapat terurai.

    – Penulisan merek dan varian: Menggunakan Bahasa Indonesia, font Arial 8 mm, warna hitam, di bagian depan dan belakang kemasan.

    – Identitas produsen: Menggunakan Bahasa Indonesia, font Arial 4 mm, warna hitam, di sisi kiri kemasan.

    – Dilarang menambahkan gambar atau tulisan selain yang diatur dalam peraturan ini.

    2. Pencantuman Peringatan Kesehatan:

    – Peringatan kesehatan harus dicantumkan pada permukaan kemasan.

    – Harus tercetak menjadi satu dengan kemasan dan bukan stiker, kecuali pada kemasan rokok elektronik berbentuk silinder yang bisa menggunakan stiker.

    – Peringatan kesehatan dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar depan dan belakang, atau pada permukaan bagian depan untuk kemasan rokok elektronik berbentuk silinder.

    Penerapan kebijakan standardisasi kemasan rokok ini dapat meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, menekan angka perokok baru, dan mendukungan untuk kebijakan kesehatan nasional. Kebijakan ini juga menjadi langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat sehingga kesadaran akan bahaya rokok semakin diperkuat. (Mianda Florentina)

  • Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit bakal melakukan penertiban 3,7 hektare juta lahan sawit bermasalah tahun ini.

    Nusron menjelaskan penertiban itu bakal dilakukan usai Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan [kepada Presiden] ada potensi kebun kelapa sawit yang tabrakan dengan hutan. Itu jumlahnya 3,7 juta hektare,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Selain adanya temuan tumpang tindih area kebun sawit dengan hutan, Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Selain itu, adapula praktik perkebunan sawit bodong yang tak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Nantinya, tambah Nusron, 3,7 juta hektare kebun sawit yang bermasalah itu bakal diambil alih statusnya menjadi milik negara. 

    “Pemetaan di lapangan [sedang berlangsung] di mana ada sawit yang masuk ke hutan, yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU itu kemudian diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Nusron.

    Adapun, saat ini Satgas Kelapa Sawit disebut telah menertibkan sebanyak 1,1 juta hektare perkebunan sawit bermasalah. Ditargetkan, seluruh kebun sawit bermasalah sebesar 3,7 juta hektare dapat dirampungkan tahun ini.

    “Ada di pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kaltim. Insyaallah [rampung tahun ini 3,7 juta hektare],” pungkasnya.

  • Sebut Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN sebagai Subversi Ekonomi, Nusron: Momentumnya Apa?

    Sebut Ajakan Tarik Uang dari Bank BUMN sebagai Subversi Ekonomi, Nusron: Momentumnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi ajakan untuk menguras uang dari bank pelat merah yang belakangan viral. 

    Nusron menjelaskan bahwa tindakan tersebut sudah masuk dalam praktik pemberontakan ekonomi atau subversi ekonomi yang dinilai tak berdasar.

    “Ini kategorinya, mohon maaf kata ya, kalau menurut saya ini kategorinya sudah subversi ekonomi itu. Bukan subversi politik lagi, tapi subversi ekonomi,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (22/2/2025).

    Nusron menegaskan, ajakan menarik uang dari bank BUMN itu dipandang tidak linear dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat yang saat ini tergolong stabil. 

    Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat untuk dapat lebih jeli menyikapi ajakan tersebut, alasannya untuk menghindari bankrun atau penarikan dana besar-besaran yang dikhawatirkan bakal berdampak pada ekonomi RI ke depan. 

    “Kalau tahun 98, momentum krisis banyak. Ini momentumnya apa? Tidak ada momentumnya. Fundamental makro bagus, inflasinya rendah, kita ini apalagi, cadangan devisa kuat, LPS kokoh, kok tiba-tiba ngomong [ajak tarik uang dari bank],” pungkasnya.

    Asal tahu saja, seruan untuk menarik dana dari bank-bank BUMN muncul di media sosial menjelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.  

    Pasalnya, embrio superholding BUMN itu dicanangkan bakal mengelola aset entitas usaha yang berada di bawahnya, tak terkecuali BUMN perbankan. 

    BPI Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, diperkirakan memiliki aset kelolaan hingga Rp14.715 triliun. 

    Kekhawatiran warganet muncul karena pengelolaan dana jumbo ini, termasuk jika dana simpanan nasabah akan dipakai Danantara.

  • Bahlil Ungkap Syarat Singapura Dapat Impor Listrik Bersih dari RI

    Bahlil Ungkap Syarat Singapura Dapat Impor Listrik Bersih dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat Indonesia ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.

    Dia mengatakan Singapura harus ikut memberikan keuntungan pasti bagi Indonesia. Oleh karena itu, Bahlil berharap Singapura bisa melakukan investasi di Tanah Air.

    Kementerian ESDM selama ini masih menahan rencana ekspor listrik berbasis EBT ke Negeri Singa hingga mendapat kepastian untung bagi RI. Apalagi, Singapura juga meminta carbon capture storage (CCS).

    “Dia [Singapura] harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi. Ya dia juga melakukan investasi bareng dong. Jangan energi baru terbarukan kita kirim, dia minta CCS, kemudian Indonesia, [dapat] opo?” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil pun menegaskan Indonesia tidak keberatan untuk mengekspor listrik ke Singapura. Namun, sekali lagi, dia mengingatkan kesepakatan ekspor itu harus menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    Oleh karena itu, Indonesia mensyaratkan ekspor listrik dapat dilakukan jika terjadi penciptaan industri hulu sampai hilir panel surya dan juga komponen pendukung lainnya seperti sistem penyimpanan energi baterai (SPEB) di dalam negeri.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan Asean, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” tutur Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengaku telah bertemu dengan salah satu Menteri di Singapura dan memberikan syarat agar listrik hijau dari Kepulauan Riau dapat dialirkan ke negara tersebut. 

    Terkait tenggat waktu ekspor listrik bersih dilakukan, Bahlil menyebut bahwa keputusan pemerintah akan tergantung pada proposal atau penawaran dari Singapura untuk Indonesia.  

    “Ya tergantung Bapak. Kalau Bapak sudah ada proposal untuk kasih apa Indonesia, kita akan cepat juga. Tapi jangan Bapak tanya terus tentang apa yang Bapak minta. Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” ucap Bahlil beberapa waktu lalu.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).   

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.    

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy.  

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.

  • Airbus Targetkan Kirim 820 Pesawat Komersial Tahun Ini

    Airbus Targetkan Kirim 820 Pesawat Komersial Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat Prancis Airbus memproyeksikan pengiriman pesawat komersial sebanyak 820 unit sepanjang 2025. 

    Manajemen Airbus menyebutkan perusahaan mengasumsikan tidak ada gangguan tambahan terhadap perdagangan global atau ekonomi dunia, lalu lintas udara, rantai pasokan, operasi internal, serta kemampuannya dalam mengirimkan produk dan layanan. 

    “Panduan ini tidak mencakup dampak dari potensi tarif baru terhadap bisnis perusahaan,” tulis manajemen dalam laporan tahunan 2024, dikutip Sabtu (22/2/2025). 

    Berdasarkan asumsi tersebut, Airbus menargetkan beberapa pencapaian yaitu pengiriman 820 pesawat komersial, EBIT disesuaikan sekitar 7 miliar euro, hingga arus kas bebas sebelum pembiayaan pelanggan sekitar 4,5 miliar euro. 

    Sementara itu sepanjang 2024, Airbus mencatat peningkatan pendapatan sebesar 6% pada 2024, mencapai 69,2 miliar euro dibandingkan 65,4 miliar euro pada tahun sebelumnya. 

    Sepanjang tahun lalu, perusahaan mengirimkan 766 pesawat komersial, naik dari 735 unit pada 2023. Pengiriman ini mencakup 75 unit A220, 602 unit A320 Family, 32 unit A330, dan 57 unit A350.  

    Divisi helikopter Airbus juga mencatat pertumbuhan pendapatan 8% menjadi 7,9 miliar euro, berkat peningkatan pengiriman menjadi 361 unit dari 346 unit tahun sebelumnya serta kinerja solid di berbagai program dan layanan. 

    Sementara itu, pendapatan Airbus Defence and Space naik 5% menjadi 12,1 miliar euro, didorong oleh bisnis Air Power. Airbus juga mengirimkan tujuh unit pesawat angkut militer A400M, termasuk satu unit pertama untuk Kazakhstan.

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Februari 2025 Mayoritas Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga batu bara acuan (HBA) pada Februari 2025 mayoritas melemah, kecuali untuk jenis kalori tinggi 6.322 kcal/kg GAR.

    HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Bulan Februari 2025.

    Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada Februari 2025 naik tipis menjadi US$124,24 per ton. Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$124,01 per ton

    Sementara itu, HBA dengan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$82,26 per ton, turun dibandingkan bulan lalu yang dipatok US$83,95 per ton.

    HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga turun ke level US$50,52 per ton. Melemah dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$52,75 per ton.

    Batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR juga kembali melemah ke level US$34,38 per ton. Harga acuan itu turun dari posisi bulan sebelumnya di angka US$34,70 per ton.

    HBA Februari 2025 juga digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara (HPB) bulan ini.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral bulan Februari 2025.

    HMA nikel dipatok US$15.276,11/dmt. Kemudian, aluminium US$2.531,97/dmt, tembaga US$8.895,14/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$1.927,97/dmt.

  • Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo

    4 jam yang lalu

  • Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah masih melakukan self-assessment alias penyesuaian standar sebagai proses aksesi Indonesia gabung OECD.

    Untuk diketahui, Airlangga melakukan pertemuan dengan OECD Expert yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Aksesi Indonesia menjadi Anggota OECD pada Jumat (21/2/2025).

    Airlangga menyampaikan penyesuaian tersebut masih berjalan, terlebih dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang Prabowo Subianto pimpin.

    “Jadi tadi kita sudah sampaikan beberapa sudah sesuai dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar, dan ada juga yang masih belum,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Terdapat empat K/L yang dinilai sudah sangat sesuai standar, yakni Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Airlangga menargetkan proses self-assessment ini akan berlangsung hingga Maret 2025 dan diserahkan kepada OECD pada Juni 2025.

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas menyampaikan sejauh ini tidak ada masalah maupun hambatan dalam proses aksesi, sekalipun Indonesia telah menjadi anggota BRICS.

    Dirinya menyebutkan bahwa proses aksesi ini ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dengan demikian, harapannya Indonesia akan menjadi anggota penuh OECD pada 2028.

    “So far so good enggak ada [masalah]. Dengan bergabung dengan BRICS juga enggak ada [masalah dalam proses aksesi OECD],” tuturnya usai menghadiri Rakortas tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, mulai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    Prabowo mengatakan Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang menjadi penting. 

    Hal ini diungkapkannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2/2025) di Dubai, secara virtual.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” katanya dalam forum itu.

  • Anggota DPR Berharap Program HGBT Bisa Diperluas

    Anggota DPR Berharap Program HGBT Bisa Diperluas

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI berharap pemerintah bisa memperluas program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk semua industri, bukan hanya 7 sektor industri seperti yang berlaku saat ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi perpanjangan program HGBT bagi 7 industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “Perlu dipahami dengan harga gas murah, akan membawa potensi pengembangan industri secara luas. Harga energi murah, produk akan murah, masyarakat akan memiliki daya beli, ujungnya akan bisa menggerakkan perekonomian, apalagi sektor industri pupuk, yang 75% biayanya dari gas,” ujar Bambang dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Dia menuturkan Indonesia merupakan negara penghasil gas bumi terbesar ke-14 dunia dan bahkan ditemukan sumur gas alam baru di Aceh yang jauh lebih besar dari kandungan gas yang ada di Arab Saudi.

    Menurutnya, harga gas bisa lebih murah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia yang sebesar US$6,8 per MMBtu dan Thailand yang harganya US$8,2 per MMBtu. Sementara di Indonesia industri yang tidak mendapatkan HGBT, harganya bisa mencapai US$12 per MMBtu.

    Dia menekankan, jika menginginkan produk hasil industri Indonesia bisa murah dan bersaing dengan negara negara tetangga tersebut, maka diharapkan Pemerintah harus bisa menyediakan harga gas yang murah untuk semua industri.

    “Adanya fasilitas LNG yang murah menjadi salah satu daya tarik untuk pelaku industri asing berkeinginan masuk ke Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Hanya saja, harga HGBT tidak lagi dipatok pada US$6 per MMBtu. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.