Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dicanangkan akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Belanja pemerintah dalam APBN pun diyakini bisa berkurang.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mencontohkan jika Danantara menginvestasikan dananya ke sektor pangan maka APBN bisa mengurangi alokasi untuk program tersebut.

    “Sehingga belanja APBN berpotensi berkurang yang pada muara akan berdampak pada berkurangnya defisit,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Bahkan, sambungnya, jika Danantara dapat mendukung program-program dengan dana yang lebih besar dari yang biasanya dialokasikan APBN maka pemerintah dapat mengelola pengeluaran lainnya dengan efisien.

    Oleh sebab itu, ada kemungkinan APBN mencapai surplus. Hanya saja, Yusuf menekankan defisit/surplus APBN juga tetap bergantung kepada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan Danantara.

    “Di sisi lain ada risiko yang perlu diperhatikan, yaitu jika Danantara tidak dapat mengelola dana dengan baik atau proyek-proyek yang didukung tidak memberikan hasil yang diharapkan maka pemerintah mungkin harus menanggung contigency risk pada APBN,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap ada sejumlah sektor yang akan menjadi fokus investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan investasi BPI Danantara akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari mulai pangan, perumahan, energi, dan sebagainya. Jadi, pasti align [sejalan] dengan program Asta Cita dan juga program transformasi BUMN ke depan,” jelas Tiko di sela Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Sementara itu, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp616,2 triliun dalam APBN 2025. Sebagai perbandingan, defisit APBN 2024 (unaudited) tercatat mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

  • Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan status harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, masuk dalam zona merah atau intervensi lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Bapanas merekam, harga Minyakita pada Minggu (23/2/2025) secara rata-rata nasional berada di level Rp17.650 per liter atau naik 12,42% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Merujuk Panel Harga Bapanas, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, harga Minyakita terendah terjadi di Kepulauan Riau yakni Rp16.592 per liter. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau masuk dalam zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Selain Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Papua Tengah. Di provinsi ini, harga Minyakita mencapai Rp19.684 per liter menempatkannya pada zona merah.

    Selain Papua Tengah, provinsi lain yang masuk ke zona merah yaitu Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

    Kemudian, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Banten, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

    Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah.  

    “Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

    Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

    Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

    Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

    Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

    Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

    Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

    Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • KAI: 1,12 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Ludes Terjual

    KAI: 1,12 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Ludes Terjual

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatatkan pemesanan tiket KA jarak jauh telah mencapai 1.122.559 tiket untuk masa angkutan Lebaran 1446 H, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. 

    VP Public Relation KAI Anne Purban menjelaskan hingga hari ini, angka pemesanan tiket untuk masa angkutan Lebaran 1446 H telah mencapai 1.122.5999 tiket. Perolehan tersebut sejalan dengan pembukaan pemesanan tiket kereta api Tambahan sebanyak 1.080 perjalanan pada 23 Februari 2025 jam 00:00 WIB.

    “Masa Angkutan Lebaran 1446H/Tahun 2025 telah ditetapkan selama 22 hari mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Selama 22 hari tersebut, KAI akan mengoperasionalkan 9.572 perjalanan kereta api, jumlah tersebut berasal dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA Tambahan,” kata Anne, Minggu (23/2/2025). 

    Anne menjelaskan KAI telah membuka pemesanan tiket KA tambahan lebaran mulai Minggu, 23 Februari 2025 pukul 00.00 WIB. Antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan tiket mudik. 

    Hal tersebut, kata Anne, terlihat dari angka penjualan sudah mencapai 1.122.559 tiket, dengan tanggal keberangkatan KA yang terbanyak dipesan adalah di tanggal  29 Maret 2025 (H-2) yang mencapai  pemesanan 85.973 tiket.

    Dari 1.080 KA tambahan yang akan dioperasikan selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2025, KAI menambah kapasitas sebanyak 538.280 tempat duduk, sehingga total kapasitas yang disediakan KAI selama masa Angkutan Lebaran 1446 H sebanyak 4.568.838 tempat duduk.

    KA tambahan tersebut tersedia untuk KA jarak jauh maupun KA lokal dengan kelas komersial, termasuk diantaranya KA Java Priority yang akan memberikan pengalaman perjalanan mewah dan nyaman. KA tersebut akan beroperasi dengan relasi Gambir – Yogyakarta PP. Masyarakat bisa memesan tiketnya melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id maupun mitra penjualan resmi lainnya.

    “Pada Angkutan Lebaran 2025, jumlah KA yang beroperasi sebanyak 9.572. Angka tersebut meningkat 8% dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mengoperasionalkan 8.836 perjalanan KA,” ungkapnya.

    Dengan meningkatnya perjalanan KA, otomatis juga meningkatkan kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari kapasitas 4.568.838 tempat duduk yang tersedia pada tahun 2025, meningkat 6% dibanding Angkutan Lebaran 2024 yang menyediakan kapasitas 4.296.530 tempat duduk.

    Untuk pemesanan tiket KA Jarak Jauh sudah dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk KA Lokal pemesanannya dimulai H-30, sedangkan beberapa KA lainnya ada yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan.

    Berikut adalah jadwal pemesanan tiket untuk masa angkutan Lebaran H-45 yang dapat dipesan mulai pukul 00.00 WIB: 

    – 24 Februari 2025 Keberangkatan Kamis, 10 April 2025 (H+9)

    – 25 Februari 2025 Keberangkatan Jumat, 11 April 2025 (H+10)

  • Ini Strategi ASDP Hadapi Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak dan Bakauheni

    Ini Strategi ASDP Hadapi Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak dan Bakauheni

    Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sejumlah program strategis di sejumlah pelabuhan seperti Merak dan Bakauheni, Lampung guna menghadapi masa Lebaran 2025. 

    Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan ASDP telah menyiapkan program strategis dalam menghadapi angkutan lebaran yakni kesiapan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan, optimalisasi operasional dan pelayanan melalui digitalisasi, serta manajemen arus kendaraan dan penumpang.

    “Salah satu peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang telah dilakukan adalah pengintegrasian lahan pelabuhan Indah Kiat yang terletak di sebelah dermaga 7 pelabuhan Merak sehingga dapat menambah kapasitas parkir kendaraan menjadi 7.326 unit kendaraan kecil dari yang sebelumnya hanya 5.526 unit,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Heru menjelaskan lebih lanjut, ASDP sebelumnya juga telah meresmikan Port Operation Control Center (POCC) sebagai pusat kendali pengaturan kegiatan operasional pelabuhan lintas stakeholder sehingga memudahkan pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan penyeberangan secara cepat dan tepat terutama dalam kondisi padat seperti angkutan lebaran dan nataru ataupun saat terjadi cuaca ekstrim.

    Sementara dari segi strategi manajemen arus kendaraan, ASDP bersama stakeholder terkait siap menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kelancaran lalu lintas saat momen puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi kendaraan lebih merata dan mengurangi potensi antrean panjang di dalam pelabuhan.

    “Kami telah menyepakati bahwa nanti akan kita atur pada H-5 lebaran agar pelayanan tetap optimal dan tidak ada kepadatan di satu titik tertentu. Dengan sistem yang lebih tertata, diharapkan pengguna jasa bisa merasakan perjalanan yang lebih nyaman dan lancar,” ungkap Heru.

    Heru memastikan ASDP selaku operator pelabuhan dan kapal akan terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa.

    Oleh karena itu, Heru mengajak seluruh pemangku kebijakan baik dari pemerintah, kepolisian, operator transportasi dan stakeholder lainnya agar memperkuat koordinasi dan soliditas dalam upaya mendukung kelancaran lalu lintas penyeberangan pada angkutan lebaran tahun ini. 

  • PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, seiring adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri elektronik.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ketiga menteri tersebut harus bekerja secara maksimal untuk menggenjot daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan hingga ratusan ribu buruh.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah menempati posisi yang sama sejak 2019 atau pada saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

    Sementara itu, posisi Menteri Ketenagakerjaan saat ini diemban oleh Yassierli sejak Oktober 2024 atau pada saat dimulainya pemerintahan Prabowo.

    Desakan itu disampaikan kalangan buruh usai PT Sanken Indonesia memastikan sekitar 400-an buruh akan di PHK pada Juni 2025. Penyebabnya, perusahaan tak lagi beroperasi di Indonesia dan kembali beroperasi di Jepang.

    Iqbal menyebut, perusahaan elektronik itu sudah lebih dulu mem-PHK 500 pekerja. Dengan demikian, kata dia, tutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 900 orang buruh kehilangan pekerjaan. 

    Kondisi ini lanjut dia, tentu akan menambah angka pengangguran di Tanah Air. Mengingat, sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK massal di 2024.

    Said juga mengingatkan, di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lainnya yaitu PT Yamaha Music Indonesia telah merumahkan 400 orang buruh di Cibitung, Bekasi dan 700 orang buruh di Jakarta. Dengan demikian, total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah dirumahkan mencapai 1.100 orang pada awal 2025.

    Dia mengungkap, PHK massal di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian di relokasi ke China.

    “Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” ujarnya. 

    Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah agar segera mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang 2024. 

    “Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” pungkasnya. 

  • Investor Borong SBN, Modal Asing Rp7,58 Triliun Masuk RI Pekan Ini

    Investor Borong SBN, Modal Asing Rp7,58 Triliun Masuk RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Rp7,58 triliun modal asing masuk ke pasar keuangan Tanah Air selama pekan ini atau 17—20 Februari 2025. Surat Berharga Negara alias SBN menjadi instrumen yang diborong investor asing.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa sebenarnya ada aliran modal asing keluar dari pasar saham. Kendati demikian, lebih banyak jumlah pembelian investor asing di pasar SBN dan sekuritas rupiah BI (SRBI).

    “Berdasarkan data transaksi 17—20 Februari 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp7,58 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp0,46 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp6,96 triliun di pasar SBN, dan Rp1,08 triliun di SRBI,” Ramdan dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—20 Februari 2025, tercatat aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp14,48 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp7,74 triliun di pasar saham, beli neto Rp18,99 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp3,23 triliun di SRBI.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 69,66 basis poin (bps) per 20 Februari, menurun dibandingkan 68,97 bps pada 14 Februari.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke 6,75% pada Jumat (21/2/2025), dari level 6,78% pada Kamis (20/2/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka sedikit menguat ke posisi Rp16.280 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (21/2/2025), dari posisi Rp16.325 per dolar AS pada penutupan Kamis (20/2/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

    Jika dibandingkan dengan pekan lalu maka perkembangan pasar keuangan Indonesia pekan ini jauh lebih baik. Pada periode 10—13 Januari 2025, BI mencatat modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia mencapai Rp9,61 triliun. 

    Saat itu, investor asing beli neto Rp2,42 triliun di pasar saham, jual neto Rp2,51 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp4,68 triliun SRBI.