Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Peneliti CSIS: Struktur Danantara Memungkinkan Intervensi Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan melihat pemerintah akan sangat dengan mudah melakukan intervensi politik kepada pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Deni menjelaskan bahwa prasyarat utama sebuah perusahaan investasi yang mengelola dana jumbo seperti BPI Danantara bisa bekerja dengan baik adalah lepas dari kepentingan politik. Sayangnya, struktur BPI Danantara tidak mengimplikasikan demikian.

    Dia mencontohkan, Danantara bertanggungjawab langsung kepada presiden seperti yang tercantum dalam Pasal 3E draf UU BUMN hasil revisi tertanggal 4 Februari 2025.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Masalahnya, Dewan Pengawas berhak memberhentikan badan pelaksana (CEO, COO, dan CIO) BPI Danantara seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h revisi UU BUMN.

    “Jadi manajemen Danantara itu tetap di bawah pengaruh atau pengawasan dari Kementerian BUMN,” ujar Deni dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Lebih dari itu, sambungnya, revisi UU BUMN sudah mengatur business judgement rule sehingga kini BUMN bukan bagian dari rumpun penyelenggara negara, serta kerugian perusahaan pelat merah tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara.

    Kendati demikian, Deni menjelaskan bahwa Pasal Pasal 73A mengatur bahwa menteri keuangan tetap bisa melakukan penyelamatan BUMN. Artinya, besar kemungkinan pemerintah tetap menanggung resiko meski nantinya BUMN gagal bayar atau butuh modal.

    Oleh sebab itu, dia meyakini struktur organisasi BPI Danantara notabenenya hanya sekadar menambah layer birokrasi yang ada. Deni khawatir ke depan permasalahan-permasalahan BUMN klasik yang sarat akan intervensi politik sehingga mengesampingkan profesional tetap terjadi di Danantara.

    “Dan dengan perkembangan yang ada, dari misalnya pemilihan CEO, COO, atau CIO, patut diduga ini akan mengarah kepada kapitalisme birokrat, di mana kemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo telah menunjukkan para pimpinan BPI Danantara. Tak bisa dimungkiri, sosok-sosok yang dipilih Prabowo memang banyak berlatar belakang timsesnya dalam kontestasi Pilpres 2024.

    Struktur Organisasi BPI Danantara 2025:

    Pembina dan Penanggung Jawab:

    Presiden Prabowo Subianto

    Dewan Penasehat: sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

    Badan Pengawas

    Ketua Badan Pengawas: Erick Thohir

    Wakil Ketua Badan Pengawas: Muliaman D. Hadad

    Badan Pelaksana

    Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Roeslani

    Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria

    Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir

  • Kemenkeu Sederhanakan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Buku hingga Komestik

    Kemenkeu Sederhanakan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Buku hingga Komestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan/Kemenkeu mengatur ulang tarif bea masuk untuk barang kiriman dari luar negeri, khususnya untuk buku, tas, kosmetik, hingga produk tekstil. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang mulai berlaku per 5 Maret 2025. 

    Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Chotibul Umam menyampaikan pengubahan tarif ini merupakan simplifikasi pungutan fiskal impor barang kiriman untuk mendukung proses bisnis barang kiriman yang membutuhkan kecepatan layanan. 

    “Jadi terkait dengan barang kiriman ini nanti akan ada 4 tarif biaya masuk, yakni 0%, 7,5%, 15%, dan 25%,” ujarnya dalam Media Briefing, Selasa (25/2/2025). 

    Sebelumnya, Bea Cukai menerapkan tarif most favored nation (MFN) yang sangat bervariasi untuk setiap kode Harmonized System (HS) bagi komoditas tertentu dengan nilai lebih dari US$3 sampai dengan US$1.500 serta barang impor dengan nilai lebih dari US$1.500. 

    Misalnya, tarif bea masuk untuk kosmetik sebelumnya berkisar antara 10%—15%, kemudian tarif impor besi/baja mulai dari 0%—20%. 

    Kini, tarif untuk seluruh buku ilmu pengetahuan tetap 0%, tarif bea masuk untuk seluruh jenis jam tangan, kosmetik, besi/baja sebesar 15%. 

    Sementara tarif untuk seluruh jenis tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda yang sebelumnya bervariasi dari 5% hingga 40%, disederhanakan menjadi 25%. 

    “Kontribusi barang kiriman terhadap penerimaan itu hanya 0,3%, tetapi bikin ribet buat kami, jadi kami minta disederhanakan,” lanjut Chotib. 

    Dalam PMK yang berisi 23 halaman tersebut, pemerintah melakukan pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi. 

    Barang hasil perdagangan merupakan barang hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sementara barang kiriman pribadi merupakan barang kiriman dengan penerima barang selain badan usaha.

    Selain itu, perlunya harmonisasi dengan ketentuan lain seperti ketentuan larangan dan/atau pembatasan (lartas) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. 

    Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji yang waktu tunggunya sangat lama, perlunya memberikan apresiasi bagi WNI yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan/penghargaan internasional. 

    Dalam beleid ini pula, adanya perubahan untuk meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas, dan dengan melakukan simplifikasi ketentuan konsolidasi barang kiriman ekspor.

    1740479729_417bc5e0-639f-454f-929a-a677cd9d9081.Perbesar

  • Menhub Dudy Minta Pembangunan Akses Stasiun KCIC Karawang Dikebut

    Menhub Dudy Minta Pembangunan Akses Stasiun KCIC Karawang Dikebut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta agar pembangunan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang dapat dipercepat. 

    Permintaan tersebut disampaikan dalam kunjungan Menhub bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam peninjauan progres pembangunan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang, Selasa (25/2/2025). 

    Menhub berpesan agar pembangunan akses tersebut dapat dipercepat, terutama pada jembatan Sungai Cibeet yang menghubungkan kawasan Kabupaten Bekasi hingga kawasan Kabupaten Karawang. 

    “Rencananya akan ada 8 titik akses menuju ke Stasiun Kereta Cepat Karawang ini,” kata Menhub Dudy, dikutip dari media sosial Kemenhub151, Selasa (25/2/2025). 

    Pada perkembangan lain, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menargetkan akses menuju Stasiun Whoosh Karawang melalui Jalan Trans Heksa Karawang (THK) dapat rampung pada Juli 2025. 

    Dwiyana mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mempercepat proses pembangunan jalan akses menuju ke stasiun kereta cepat itu.

    Akses yang terus dipercepat pembangunannya adalah akses yang berasal dari Kota Deltamas, kawasan Trans Heksa Karawang (THK), dan exit tol kilometer (KM) 42 yang masih dalam tahap pengerjaan. 

    “Untuk THK, akses kita harapkan Juli tahun depan paling lambat kita bisa operasikan. Pokoknya secepat mungkin yang kita bisa lakukan,” kata Dwiyana usai meresmikan pengoperasian Stasiun Whoosh Karawang, Selasa (24/12/2024). 

    Adapun, saat ini penumpang yang ingin bepergian dengan kereta cepat dari Stasiun Whoosh Karawang dapat melewati Jl Badami, kemudian masuk ke Jl Pasar Jati, dan Jl Raya Pangkalan. 

    Sebagai alternatif, penumpang yang menggunakan kendaraan kecil dapat melalui Jl Trans Hexa Karawang kemudian masuk ke Jl Raya Pangkalan.  

    Selain itu, Stasiun Whoosh Karawang juga terkoneksi dengan jalan tol melalui Exit Tol Karawang Barat KM 47 Jakarta-Cikampek, kemudian masuk ke Jl Trans Heksa Karawang.

  • Konsesi Tambang Berau Coal Diciutkan, Bakal Dibagikan ke Ormas dkk?

    Konsesi Tambang Berau Coal Diciutkan, Bakal Dibagikan ke Ormas dkk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum memutuskan pemanfaatan dari hasil penciutan lahan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) PT Berau Coal.

    Belum ada keputusan pasti terkait potensi pemberian lahan tersebut ke UMKM, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan maupun koperasi. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan adanya penciutan lahan dalam perpanjangan PKP2B menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Berau Coal yang berlaku hingga 26 April 2035. Berau Coal merupakan PKP2B generasi pertama yang izinnya berakhir tahun ini. 

    “Benar ada penciutan, untuk sisa penciutan akan dievaluasi apakah dapat ditetapkan menjadi WIUPK [wilayah izin usaha pertambangan khusus] atau tidak,” kata Tri kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025). 

    Merujuk pada situs resmi Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IUPK Berau Coal diterbitkan dengan nomor perizinan 1/1/IUPK/PMA/2025 dan dengan kode WIUP 1300003032014075.  

    IUPK operasi produksi Berau Coal berlaku pada 31 Januari 2025 hingga 26 April 2035, dengan luas area konsesi 78.004 hektare (ha) yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Adapun, terbitnya IUPK ini merupakan perpanjangan dari hak konsesi Berau Coal yang dimulai pertama kali pada 26 April 1983.

    Berdasarkan situs resmi Berau Coal Energy, kala itu perusahaan memperoleh PKP2B dengan nomor surat 178.K/40.00/DJG/205.  Dalam perjanjian tersebut, luas area konsesi Berau Coal mencapai 108.009 hektar yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan memiliki opsi perpanjangan 2 x 10 tahun. Artinya, terdapat penciutan lahan 30.896 hektare dalam IUPK Berau terbaru. 

    Kendati demikian, Tri menegaskan pihaknya belum memberikan keputusan resmi atas potensi penawaran sisa lahan ke pihak manapun. Hal ini harus menunggu aturan teknis sebagai turunan dari revisi Undang-Undang Minerba untuk pemberian ke penerima manfaat prioritas, baik itu ormas, UMKM atau koperasi. 

    “Nanti ada kriteria melalui PP/Permen, sesuai perubahan ke-4 UU Minerba kan ada waktu 6 bulan untuk PP-nya,” ujarnya. 

    Namun, Tri mengakui bahwa penciutan lahan Berau Coal seluas 30.896 hektare akan menjadi lahan ketujuh eks PKP2B yang dikembalikan ke negara. 

    Sebelum disahkannya Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Kementerian ESDM sempat mengungkapkan enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan. 

    Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa revisi UU Minerba memberikan ruang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran izin usaha pertambangan (IUP).  

    Bahlil mengatakan, kini penawaran izin tambang ormas tak terbatas pada lahan bekas PKP2B.

    “Dengan undang-undang ini, maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B. Tetapi juga itu terbuka untuk di luar eks-PKP2B. Kalau kemarin di dalam PP, itu hanya terbatas pada eks-PKP2B,” ujar Bahlil usai Rapat Paripurna di DPR, Selasa (18/2/2025). 

    Bahlil menuturkan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) yang belum maksimal. 

  • Mengenal Model Produksi-Proteksi yang Dijalankan APRIL Group

    Mengenal Model Produksi-Proteksi yang Dijalankan APRIL Group

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan memiliki peran yang krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, yang dampaknya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, praktik bisnis berkelanjutan menjadi kunci bagi sektor swasta dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

    Di Indonesia, banyak perusahaan yang mengadopsi berbagai model bisnis untuk memastikan keberlanjutan produksi mereka. Di bidang pengelolaan sumber daya alam kehutanan, produsen kertas “PaperOne”, APRIL Group, menerapkan model produksi-proteksi dalam pengelolaan hutan untuk memastikan keberlanjutan sumber produksinya.

    Melalui pendekatan produksi-proteksi, hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola oleh APRIL menjadi benteng pelindung bagi area hutan alam yang dilindungi dan direstorasi. Dilansir dari lama resmi APRIL Group, model produksi-proteksi mengintegrasikan hutan tanaman industri dan area restorasi hutan alam.

    Pendekatan ini menjaga kelestarian hutan dari ancaman eksternal, sekaligus menghasilkan pendapatan yang dialokasikan kembali untuk kegiatan konservasi dan restorasi hutan. Dalam dekade terakhir, model ini terbukti efektif dalam restorasi lanskap hutan di Riau, dan dapat diterapkan secara lebih luas sebagai solusi konservasi di seluruh Indonesia.

    Pada COP29 di Baku, Azerbaijan, Sihol Aritonang, Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper, unit operasional APRIL Group, memaparkan bahwa produksi-proteksi merupakan bagian penting dari strategi perusahaan terhadap pencapaian Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink pada 2030. Seperti diketahui, pengelolaan hutan berkelanjutan dan kegiatan restorasi merupakan contributor utama untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

    “Pendekatan model produksi-proteksi efektif karena keberadaan hutan produksi melindungi hutan alam dari berbagai potensi ancaman,” kata Sihol.

    Cara kerjanya, APRIL Group mengembangkan konsep ‘Ring Plantations’ atau penanaman melingkar/cincin, dimana hutan tanaman akasia ditanam di sepanjang pinggiran konsesi, menciptakan zona penyangga (buffer) yang menjaga kelestarian hutan alam di bagian inti/tengah. Pendekatan model Ring Plantations ini meminimalisir kemungkinan terjadinya pembalakan liar dan perambahan manusia.

    Lingkaran ini menjadi kunci dalam model pengelolaan lanskap APRIL untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, serta berperan juga dalam pengelolaan air dan pencegahan kebakaran. Pengelolaan tinggi muka air tanah yang efektif meminimalkan penurunan permukaan gambut dan emisi karbon, sambil mempertahankan produktivitas tanaman. Manajemen aktif APRIL di HTI dan hutan restorasi juga memastikan kesiapan tanggap darurat kebakaran serta program pencegahan kebakaran yang menjaga masyarakat sekitar tetap aman.

    Komitmen 1-for-1

    Bagian penting dari pendekatan produksi-proteksi adalah komitmen APRIL untuk mengkonservasi dan merestorasi hutan alam dengan luas yang sama dengan hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola, atau yang disebut dengan 1-for-1 commitment.

    Menurut Laporan Keberlanjutan APRIL 2023, perusahaan telah mengkonservasi hutan alam seluas 362.136 hektare untuk mengimbangi area HTI seluas 454.021 hektare. Dengan rasio ini, APRIL telah mencapai 80 persen dari komitmen 1-for-1. Total area konservasi tersebut termasuk kawasan Restorasi Ekosistem Riau (RER), proyek restorasi hutan gambut di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang yang mencakup luas 150.693 hektare, setara dengan dua kali luas Singapura. RER kini menjadi rumah bagi 896 spesies flora dan fauna, termasuk spesies yang terancam punah menurut daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN).

    Perbesar

    Hutan Restorasi Ekosistem Riau (RER) di Semenanjung Kampar, Riau

    Komitmen ini merupakan bagian dari Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 yang diterapkan oleh APRIL sejak 2015. Kebijakan ini mencakup komitmen perusahaan untuk tidak melakukan deforestasi, pengelolaan lahan gambut yang terbaik, serta mendukung keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan hutan.

    Pada 2020, komitmen APRIL terhadap konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan semakin diperkuat dengan peluncuran komitmen satu dekade, yaitu APRIL2030. 

    Sebagai bagian dari komitmen ini, APRIL menjalankan inisiatif pendanaan unik yang dikenal dengan 1 dolar per ton. Inisiatif ini mengalokasikan 1 dolar AS untuk setiap ton serat yang dipanen guna mendukung program restorasi dan konservasi. Pada 2023 saja, APRIL berhasil mengumpulkan hampir 15 juta dolar AS untuk kegiatan tersebut, dan sejak peluncurannya pada 2020, total dana yang terkumpul mencapai sekitar 35 juta dolar AS.

    Inisiatif ini juga merupakan kelanjutan dari komitmen APRIL pada COP21 di Paris pada 2015, untuk menginvestasikan 100 juta dolar AS dalam upaya konservasi dan RER selama sepuluh tahun ke depan.

    Melalui semua inisiatif yang dijalankan, APRIL berharap dapat terus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

  • Pertamina (PIS) Perluas Rute Pelayaran ke 65 Negara, Pendapatan Non-captive Melesat

    Pertamina (PIS) Perluas Rute Pelayaran ke 65 Negara, Pendapatan Non-captive Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA — Entitas Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS) mencatatkan lonjakan pendapatan pasar non-captive atau non grup sejalan dengan layanan rute pelayaran hingga ke 65 negara. 

    Direktur Manajemen Risiko PIS Mohammad Resa mengklaim pihaknya berhasil memperluas rute pelayaran internasional hingga ke 65 negara. Hal ini berdampak positif terhadap kinerja PIS. 

    “Pada tahun 2024, pendapatan kami dari pasar non-captive meningkat hingga 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan kepercayaan pelanggan global terhadap PIS semakin kuat,” kata Resa dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/2/2025). 

    Pendapatan non-captive adalah pendapatan yang diperoleh dari pelanggan atau pasar yang tidak terikat secara eksklusif pada suatu perusahaan atau layanan tertentu. 

    Resa mengatakan jika PIS melakukan strategi ekspansi bisnis di pasar Internasional dengan membuka kantor cabang di Singapura, Dubai hingga London. 

    Selain itu, PIS telah menjalin kolaborasi dengan International Labor Organization (ILO) dan International Maritime Employers Council (IMEC) untuk menghadirkan program pelatihan manajerial berstandar internasional.

    Pada perkembangan lain, PIS sendiri berencana melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada akhir 2025. 

    Meski demikian, wacana melantai di Bursa tersebut masih menunggu arahan pemegang saham PIS. Rencana IPO disebut merupakan salah satu opsi PIS untuk memperoleh dana segar guna melakukan kegiatan operasional. 

    Sebelumnya, PT Pertamina International Shipping (PIS) memberi respons terkait dengan rencana perseroan untuk melantai di bursa atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir 2025.

    Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Baron mengatakan bahwa rencana perseroan melakukan IPO pada akhir 2025 masih menunggu arahan dari para pemegang saham.

    Dia mengatakan bahwa PIS saat ini belum bisa memberikan rincian lebih lanjut terkait rencana IPO, sebelum mendapatkan petunjuk yang lebih jelas dari para pemegang saham.

    “Jadi untuk saat ini kami belum bisa memberikan detail sebelum mendapatkan arahan yang lebih jelas dari pemegang saham,” katanya kepada awak media, saat acara Fortune Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Pemerintah Mau Terbitkan SBN Perumahan, Ekonom Wanti-Wanti Risiko Crowding Out

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia bahkan berkomitmen membeli SBN Perumahan itu di pasar sekunder.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) itu berpotensi menimbulkan efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil.

    “Pembelian SBN ini berisiko mendorong crowding out para investor bila tidak dilaksanakan secara hati-hati,” ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Di samping itu, dia berpendapat komitmen pembelian SBN Perumahan oleh BI di pasar sekunder itu bertujuan untuk untuk menjaga stabilitas risk premia obligasi domestik.

    Risk premia obligasi sendiri merujuk tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi di obligasi.

    “[Saat ini] ketidakpastian global masih tinggi akibat risiko perang dagang,” ingat Josua.

    Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng sederhana, Minyakita, yang saat ini melambung bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, saat ini rata-rata harga Minyakita berada di level Rp17.200 per liter. 

    Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah telah meminta produsen minyak goreng agar menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 (D1). Dengan dipangkasnya alur distribusi, harga Minyakita diharapkan dapat terkendali.

    “Kita mengantisipasi, kita sudah meminta BUMN Pangan, kita sudah meminta produsen untuk menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 mereka sehingga itu memotong jalur distribusi,” kata Iqbal kepada awak media di Kantor Kemendag, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, pemerintah juga mengadakan operasi pasar terhadap kebutuhan pokok termasuk Minyakita, agar dijual di bawah HET dan harga acuan.

    Badan Pangan Nasional melalui Panel Harga melaporkan status harga Minyakita masuk dalam zona merah atau intervensi, lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Senin (24/2/2025) pukul 20.41 WIB, harga Minyakita secara rata-rata nasional berada di level Rp17.649 per liter atau meningkat 12,41% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Provinsi itu yakni Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Jawa Barat, Sumatra Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Bali, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Banten.

    Kemudian, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. 

    Sementara itu, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%—5%.

    Provinsi yang masuk dalam zona kuning yaitu Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

  • Penerbangan Citilink di CGK Tak Lagi di Terminal 3 Mulai 15 Maret

    Penerbangan Citilink di CGK Tak Lagi di Terminal 3 Mulai 15 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Seluruh penerbangan Maskapai Grup Garuda, PT Citilink Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta akan pindah dari terminal 3 mulai 15 Maret 2025 mendatang. 

    Mengutip informasi resmi Citilink Indonesia, mulai 15 Maret 2025, seluruh penerbangan Citilink Indonesia dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) untuk domestik pindah ke terminal 1B dan internasional pindah ke terminal 2F. 

    Sebelumnya, penerbangan domestik dan internasional Citilink dari CGK dilayani di terminal 3. 

    Adapun di awal tahun Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports Faik Fahmi menyebutkan seluruh penerbangan maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC) akan dipindahkan ke terminal 1 CGK. 

    Beberapa maskapai kategori low cost carrier yaitu Citilink yang merupakan entitas Garuda Indonesia (GIAA), AirAsia Indonesia (CMPP), hingga Lion Air dan anak usahanya, Super Air Jet.

    Hal itu bertujuan untuk mengurai kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Faik menjelaskan bahwa saat ini Terminal 1 sedang dalam tahap revitalisasi dan akan disulap menjadi lebih cantik.

    “Nah, ini lagi kita revitalisasi dan beautifikasi, jadi nanti Terminal 1-nya akan beda dengan yang kemarin-kemarin. Ini lagi dibangun, [progresnya] sudah 30%, saya targetkan nanti di bulan Agustus 2025 sudah selesai,” katanya Faik Fahmi baru-baru ini. 

    Pihak InJourney Airports juga sedang dalam proses penataan ulang dan relokasi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya, maskapai full services akan di Terminal 3, sedangkan Terminal 2F akan dikhususkan untuk melayani penerbangan umrah dan haji.

  • 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Dubes Vietnam Bidik US Miliar Perdagangan dengan RI

    70 Tahun Hubungan Diplomatik, Dubes Vietnam Bidik US$18 Miliar Perdagangan dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam telah terjalin tujuh dekade lamanya atau telah mencapai 70 tahun, dan terus berkembang di semua bidang baik politik, ekonomi, investasi, serta perdagangan.

    Duta Besar Vietnam untuk Indonesia dan Timor Leste Ta Van Thong menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam telah menjadi mitra dagang untuk waktu yang cukup lama.

    Pada 2024, nilai perdagangan kedua negara telah mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp260,4 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per dolar AS) pada 2024. Sementara dalam tiga tahun ke depan, ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    “Kedua negara kita bertujuan untuk mencapai target perdagangan dua arah yang baru sebesar US$18 miliar pada 2028. Ini adalah target baru yang ditetapkan oleh para pemimpin kita,” ungkapnya dalam acara 70thAnniversary of Indonesia—Vietnam Diplomatic Relations di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (24/2/2025).

    Ta Van Thong optimistis dapat mencapai target tersebut—bahkan lebih cepat—karena dirinya melihat potensi besar untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.

    Dirinya meyakini masih banyak ruang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, seperti tekonologi tinggi, energi baru terbarukan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.

    Duta besar tersebut memamerkan bahwa Vietnam pun menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan ini, bahkan di dunia—sebagaimana Indonesia yang selalu memamerkan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

    Terlepas dari ketidakpastian global, ekonomi Vietnam terus mempertahankan momentum yang kuat, dan dengan pertumbuhan PDB lebih dari 7% tahun lalu. Tahun ini, Vietnam membidik pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Keistimewaan Vietnam lainnya, yakni negara tersebut telah memiliki perjanjian perdagangan bebas alias Free Trade Agreement (FTA) dengan 17 negara.

    Dalam lima tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia dan Vietnam terus mencatatkan surplus dengan bobot ekspor dan impor yang terus meningkat. Total perdagangan tercatat meningkat sekitar 12,4% (year on year/YoY) setiap tahunnya.

    Di mana pada 2020, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai US$4,9 miliar sementara impor senilai US$3,1 miliar. Pada 2024, angka tersebut meningkat dua kali lipat menjadi masing-masing US$8,6 miliar dan US$5,9 miliar.

    Produk yang rajin dikirim ke Vietnam, yakni batu bara, stainless steel, minyak dari kelapa sawit, tembaga, mobil, dan motor. Sementara Indonesia rajin mengimpor beras, kain, alas kaki, serta komponen mesin.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Cristiawan Nasir turut optimistis akan perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam.

    Dirinya meyakini target tersebut akan tercapai lebih cepat dari 2028, seiring dengan realisasi ekspor impor yang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.

    “Ada waktu tiga tahun lagi [menuju 2028]. Melihat trennya, saya yakin bahwa target itu bisa dicapai sebelum 2028,” ungkapnya.