Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sahid Targetkan Kelola 8 Hotel Baru pada 2025

    Sahid Targetkan Kelola 8 Hotel Baru pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Sahid Hotels & Resorts tahun ini menargetkan dapat mengelola delapan hotel baru di 2025. Hotel-hotel itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

    Hal tersebut diungkapkan Corp Dir. of Development & Marketing Sahid Hotels & Resorts Vivi Herlambang di sela-sela acara Sahid Destination Table Top 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    “Kita kelola, mudah-mudahan tahun ini kita bisa naikin sampai 8 hotel baru lah [yang dikelola Sahid],” kata Vivi kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025).

    Dalam waktu dekat, Vivi mengungkap, pihaknya akan mengoperasikan beberapa hotel baru yang akan dikelolanya, di antaranya Sahid Mahata Hotel di Genteng, Banyuwangi yang bakal dibuka antara April atau Mei 2025.

    Kemudian, Sahid Andalusia Resort di Tasikmalaya, Jawa Barat, dan beberapa hotel lainnya juga akan mulai dibuka pada akhir tahun ini.

    Selain itu, lanjut Vivi, Sahid Hotels & Resorts juga akan membuka hotel pertama di Kalimantan yaitu Sahid Bukit Bintang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    “Itu yang udah kelihatan. Ada banyak hal, banyak lagi yang kita juga akan buka dan kita manajemen company,” ungkapnya. 

    Sementara itu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, Sahid Hotels & Resorts tengah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari regulasi tersebut.

    Sahid Destination Table Top 2025 menjadi salah satu upaya yang dilakukan Sahid Hotels & Resorts untuk menarik lebih banyak pengunjung. 

    Sahid Destination Table Top merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Sahid Hotels & Resorts. Agenda ini menjadi sarana Sahid Hotels & Resorts untuk memperkenalkan lini bisnisnya sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung.

    Pada awal tahun ini, Sahid Destination Table Top digelar selama 2 hari yakni pada 25-26 Februari 2025 dengan mengundang tamu dari sektor pemerintahan, korporasi, travel agent, serta wedding/event organizer.

    “Kita mencari market lain, harus kreatif. Misalnya, dengan mengadakan acara ini [Sahid Destination Table Top] salah satunya,” ujarnya.

    Selain itu, Vivi juga mengungkap bahwa pihaknya juga akan memperkuat promosi melalui platform-platform digital dan mencari market-market yang selama ini mungkin belum secara intens dijamah seperti sekolah dan lainnya.

  • Pembangunan Jembatan Sungai Cibeet Capai 36%, Akses ke KCIC Karawang

    Pembangunan Jembatan Sungai Cibeet Capai 36%, Akses ke KCIC Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pembangunan jalan akses ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, khususnya di kawasan Sungai Cibeet yang saat ini mencapai progres 36%. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Sungai Cibeet yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Selasa (25/2/2025).

    “Pembangunan akses jalan dan jembatan melalui Sungai Cibeet ini akan mempermudah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mengakses kereta cepat melalui Stasiun Karawang. Saya harap dalam waktu dekat akses jalan ini sudah dapat terbangun,” ujar Menhub Dudy.

    Sejak diresmikan pada 24 Desember 2024, akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang terus dibangun. Dari delapan titik akses yang direncanakan, tiga di antaranya berada di kawasan Sungai Cibeet, meliputi jembatan Cibeet, jalan di sisi Kabupaten Bekasi, dan jalan di sisi Kabupaten Karawang.

    “Pembangunan konstruksi jembatan Sungai Cibeet telah mencapai 36%. Sementara itu, akses jalan kawasan sudah kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak swasta terkait,” jelas Menhub Dudy.

    Pengerjaan proyek di kawasan Sungai Cibeet dilakukan oleh PT Deltamas, mencakup pembangunan jembatan dan jalan sepanjang 3 km di sisi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

    Selain akses dari Sungai Cibeet, pembangunan akses lain menuju Stasiun Karawang juga terus berlangsung. Akses tersebut meliputi Trans Heksa Karawang (THK) sisi utara dan selatan, serta exit tol KM 42+000 yang digarap PT Jasamarga. Infrastruktur ini diharapkan mendukung Stasiun Karawang sebagai pemberhentian terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Saat ini, Kereta Cepat Whoosh memiliki empat stasiun pemberhentian, yakni Halim, Padalarang, Tegalluar, dan Karawang. Dari 62 perjalanan harian, sebanyak 31 perjalanan sudah berhenti di Stasiun Karawang.

    Selama dua bulan beroperasi (24 Desember 2024 – 23 Februari 2025), total volume penumpang di Stasiun Karawang mencapai 20.268 orang, atau rata-rata 327 penumpang per hari.

  • Unilever Global Copot CEO Hein Schumacher

    Unilever Global Copot CEO Hein Schumacher

    Bisnis.com, JAKARTA – Unilever Global mengejutkan pasar dengan mencopot CEO Hein Schumacher dan menunjuk chief financial officer Fernando Fernandez sebagai penggantinya.

    Melansir Reuters, Selasa (25/2/2025), keputusan pergantian pucuk pimpinan ini diambil dalam rapat dewan yang digelar Senin. Menurut sumber yang mengetahui perundingan tersebut, dewan menilai Fernandez, yang memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di Unilever, sebagai sosok terbaik untuk mengeksekusi strategi perusahaan.

    Langkah drastis ini langsung berdampak pada harga saham Unilever, yang anjlok hingga 3,4%. Padahal, sejak Schumacher menjabat, nilai saham telah melonjak lebih dari 9%.

    Meski tidak memberikan alasan spesifik, langkah ini muncul di tengah tekanan investor yang menginginkan perubahan signifikan setelah laporan keuangan tahunan Unilever tidak memenuhi ekspektasi.

    Selama beberapa tahun terakhir, industri barang konsumsi bergulat dengan tekanan besar, mulai dari gangguan rantai pasokan akibat pandemi, lonjakan harga bahan baku, hingga krisis energi yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina.

    Margin keuntungan semakin terhimpit, sementara konsumen beralih ke alternatif lebih murah, sehingga menekan volume penjualan.

    Kasus ini mengingatkan pada pencopotan CEO Nestlé Mark Schneider tahun lalu setelah pertumbuhan penjualan perusahaan melambat dalam beberapa kuartal berturut-turut.

    Schumacher sendiri sempat mendapat dukungan dari investor aktivis Nelson Peltz, yang membeli saham Unilever pada 2022 dan kini duduk di dewan direksi. Namun, dana investasi Peltz, Trian Fund, menolak memberikan komentar terkait keputusan ini.

    Analis RBC Capital James Edwardes Jones mengaku terkejut dengan berita pencopotan Schumacher, karena dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat dihormati dan kinerjanya selama 18 bulan terakhir cukup impresif.

    Schumacher sebelumnya dianggap sebagai pilihan tepat karena latar belakangnya sebagai pemimpin eksternal. Namun, muncul dugaan bahwa gaya kepemimpinannya tidak selaras dengan budaya internal perusahaan.

    “Kami merasa Unilever butuh sosok dari luar, tetapi tampaknya tidak semua pihak di perusahaan sepakat dengan pandangan ini,” ungkap Jones seperti dilansir Reuters.

    Selama masa jabatannya, Schumacher telah melakukan restrukturisasi strategis untuk membalikkan kinerja Unilever yang lesu. Salah satu langkah besarnya adalah pemisahan divisi es krim serta pemangkasan ribuan tenaga kerja demi efisiensi.

    Namun, Chairman Unilever Ian Meakins menegaskan bahwa Fernandez dipilih karena pendekatan kepemimpinannya yang tegas dan fokus pada hasil.

    “Masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai hasil terbaik di kelasnya,” ujarnya.

    Analis UBS Guillaume Delmas menilai Fernandez sebagai pilihan yang tepat untuk memimpin strategi pemulihan Unilever.

    “Dewan direksi tampaknya melihat eksekusi sebagai faktor kunci dalam fase strategi perusahaan saat ini, dan Fernandez adalah orang yang paling siap untuk tugas ini,” kata Delmas.

    Fernandez, yang telah berkarier di Unilever sejak 1988, memiliki rekam jejak panjang di berbagai posisi strategis, termasuk Presiden Unilever Amerika Latin, CEO Unilever Brasil, dan Presiden divisi Kecantikan & Kesehatan.

    Unilever menegaskan bahwa proyeksi bisnis untuk 2025 tetap tidak berubah, dan dewan direksi berkomitmen untuk mempercepat implementasi strategi pertumbuhan Schumacher.

    Schumacher akan resmi meninggalkan jabatannya pada Maret dan keluar dari Unilever pada 31 Mei. Perusahaan menyatakan bahwa kepergiannya dilakukan atas kesepakatan bersama.

    “Kami telah mencapai kemajuan nyata, dan saya bangga dengan apa yang telah kami raih dalam waktu singkat,” kata Schumacher dalam pernyataannya.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, Schumacher akan tetap menerima gaji tetap sebesar 1,85 juta euro (sekitar Rp32,1 miliar) hingga masa tugasnya berakhir, serta pembayaran tambahan yang belum diungkapkan untuk sisa periode pemberitahuannya.

    Sementara itu, posisi CFO sementara akan diisi oleh Srinivas Phatak, yang saat ini menjabat sebagai wakil CFO dan pengendali keuangan grup, hingga Unilever menemukan pengganti permanen.

  • Sahid Destination Table Top, Jurus Sahid Antisipasi Efek Efisiensi Anggaran Prabowo

    Sahid Destination Table Top, Jurus Sahid Antisipasi Efek Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sahid Hotels & Resorts tengah melakukan serangkaian upaya guna mengantisipasi dampak negatif efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, dengan menggelar Sahid Destination Table Top 2025.

    Corp Dir. of Development & Marketing Sahid Hotels & Resorts Vivi Herlambang menyampaikan, kondisi ini membuat pihaknya harus lebih kreatif untuk mencari market baru, mengingat pemerintah mengurangi perjalanan dinas serta pertemuan-pertemuan di hotel.

    “Kami mencari market lain, harus kreatif. Misalnya, dengan mengadakan acara ini [Sahid Destination Table Top] salah satunya,” kata Vivi kepada Bisnis, di sela-sela acara Sahid Destination Table Top 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Sahid Destination Table Top merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Sahid Hotels & Resorts. Agenda ini menjadi sarana Sahid Hotels & Resorts untuk memperkenalkan lini bisnisnya sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung.

    Pada awal tahun ini, Sahid Destination Table Top digelar selama 2 hari yakni pada 25-26 Februari 2025 dengan mengundang tamu dari sektor pemerintahan, korporasi, travel agent, serta wedding/event organizer.

    Selain itu, Vivi juga mengungkap bahwa pihaknya juga akan memperkuat promosi melalui platform-platform digital dan mencari market-market yang selama ini mungkin belum secara intens dijamah seperti sekolah dan lainnya.

    Sejauh ini, Vivi mengakui bahwa Sahid Hotels & Resorts belum merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Sejak sebulan Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, Vivi menyebut pihaknya masih menerima cukup banyak tamu, termasuk dari pemerintah.

    Kendati begitu, menurutnya, dampak dari efisiensi anggaran ini kemungkinan baru akan terasa pada bulan berikutnya.

    “Belum terasa, tamu-tamunya masih cukup banyak. Dari government juga masih ada yang menginap di kita,” ujarnya.

    Industri perhotelan nasional disebut berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025. 

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. 

    Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun. 

    “Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

  • Peneliti CSIS Ragu Danantara Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Peneliti CSIS Ragu Danantara Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono mengaku bingung dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa program unggulan seperti pembentukan BPI Danantara hingga makan bergizi gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

    Riandy menjelaskan ekonomi tumbuh apabila terjadi pertumbuhan empat komponen utama yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sambungnya, butuh dorongan yang besar di berbagai komponen tersebut.

    Oleh sebab itu, Riandy menjelaskan bahwa perlu ada stimulus baru. Dia melihat pemerintah menyiapkan stimulus itu dari program makan bergizi, 3 juta rumah, hingga pembentukan BPI Danantara.

    Masalahnya, berbagai program tersebut masih dibiayai oleh anggaran yang sudah ada. Caranya, dengan efisien anggaran dalam APBN sehingga terjadi relokasi uang dari pos satu ke pos lainnya.

    Artinya, komponen belanja pemerintah notabenenya tidak berubah namun cuma realokasi. Dengan demikian, tidak ada stimulus baru.

    “Kedua, belum tentu dengan alokasi yang baru ini, alokasinya lebih menciptakan multiplier [efek penggandaan] yang lebih tinggi,” jelas Riandy dalam media briefing Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Dia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisien anggaran Rp306 triliun untuk belanja perjalanan dinas, infrastruktur padat karya, dan sejenisnya. Kemungkinan, sambungnya, hasil efisiensi tersebut sebagian dialokasikan untuk pembiayaan program makan bergizi.

    Di satu sisi, jasa catering dan sektor pertanian berpotensi terdorong. Di sisi lain, sektor pariwisata yang relatif padat karya juga berpotensi terdampak negatif karena efisien anggaran.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyatakan hasil efisien senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara. Pemerintah ingin Danantara membantu investasi ke sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah seperti pangan, energi, hingga hilirisasi.

    Riandy pun melihat Danantara nantinya akan banyak berinvestasi ke industri dalam negeri. Masalahnya, dia khawatir muncul efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil karena sudah diambil alih pemerintah.

    “Kalau dia men-crowd out investasi swasta, malah ini akan melemahkan [komponen] investasinya itu sendiri,” jelasnya.

    Bahkan, lanjutnya, jika Danantara memutuskan untuk melakukan investasi di luar negeri maka uang beredar di dalam negeri akan berkurang. Akibatnya, komponen belanja pemerintah atau bahkan komponen konsumsi rumah tangga juga melemah.

    Riandy pun meragukan berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara belum akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan bertahan di kisaran 5%.

    “Agak susah dimasukkan nalar bahwa dengan kondisi seperti ini, growth-nya [pertumbuhannya] bisa lebih kencang, bahkan nambah 2%—3%,” tutupnya.

  • KAI: 1,27 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Sudah Terjual

    KAI: 1,27 Juta Tiket Kereta Lebaran 2025 Sudah Terjual

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 3,28 juta tiket kereta untuk keberangkatan periode Lebaran 2025 masih tersedia dari total 4,56 juta yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. 

    Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan selama 22 hari masa angkutan lebaran, KAI mengoperasikan 9.572 perjalanan kereta api reguler dan tambahan yang terdiri dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA Tambahan. 

    “Total kapasitas yang tersedia sebanyak 4.568.838 tempat duduk yang terdiri dari KA jarak jauh, KA lokal dan KA wisata,” kata Didiek, Selasa (25/2/2025). 

    Sampai dengan Selasa, (25/2/2025) KAI mencatatkan penjualan total tiket sebanyak 1.279.341 dari seluruh tiket yang tersedia. Didiek menyampaikan KAI memprediksi puncak kepadatan arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada 28 Maret yang merupakan H-3 lebaran, sedangkan untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April atau H+5 lebaran

    Didiek mengeklaim, dengan semakin banyaknya kapasitas yang disediakan oleh KAI, diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi pelanggan yang akan berlebaran di kampung halaman.

    Hal tersebut, imbuhnya, juga dapat mengurangi kemacetan dan beban jalan raya karena banyaknya kendaraan pribadi, sehingga dapat membuat perjalanan mudik lebih lancar.

    Di samping itu, untuk semakin memanjakan para pelanggan, KAI juga sudah menyiapkan promo diskon tiket. Dengan adanya promo diskon ini diharapkan masyarakat dapat melakukan mudik lebaran maupun berlibur dengan nyaman dan harga terjangkau.

    “Untuk semakin menambahkan kesan kepada pelanggan, KAI juga sudah menyiapkan beberapa hal, diantaranya menghadirkan tematik lebaran di stasiun dan kereta api, takjil gratis dan juga merchandise,” jelasnya. 

  • Barantin Pastikan 4.100 Ekor Sapi Impor Siap Dijual

    Barantin Pastikan 4.100 Ekor Sapi Impor Siap Dijual

    Bisnis.com, PURWAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan 4.100 ekor sapi impor Australia siap untuk dipasarkan untuk memenuhi perayaan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan atau puasa 2025.

    Adapun, 4.100 ekor sapi impor Australia itu dipasok dari wilayah Purwakarta sebanyak 2.100 ekor, dan sisanya dipasok dari Serang, Banten.

    Nantinya, 4.100 ekor sapi impor asal Australia ini akan dipasarkan di sekitar wilayah Banten, Bandung, Purwakarta, hingga DKI Jakarta.

    Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Panggabean memastikan ribuan ekor sapi impor yang akan dijual di pasar aman dikonsumsi. Dia menuturkan sapi impor juga telah melewati masa karantina 90 hari dan melalui tahapan biosecurity.

    “Kami memastikan yang masuk ke Indonesia itu sehat semua. Dan yang akan dikasih ke masyarakat itu sehat semua,” kata Sahat saat ditemui seusai meninjau di PT Lembu Jantan Perkasa, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).

    Sahat menuturkan, semua tahapan yang dilalui dipastikan aman dari penyakit, termasuk mendapatkan suntikan vaksin.

    “Badan Karantina memastikan daging yang didistribusikan nanti itu daging yang sehat, sepanjang itu berasal dari instalasi karantina yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

    Terlebih, Sahat menuturkan, sapi yang dijual di pasar harus memenuhi syarat dan standar ekonomis di kisaran 450–550 kilogram per ekor, sehingga layak untuk dijual di masyarakat.

    “Jadi seluruh masyarakat di Indonesia jangan khawatir, sapi-sapi yang dikonsumsi, yang sudah kita periksa itu pasti aman. Kita bisa melakukan ibadah puasa nanti dengan tenang,” ungkapnya.

    Di samping itu, Sahat menambahkan, Barantin juga ikut memantau persiapan untuk Hari Raya Iduladha atau lebaran haji ke depan.

    “Jadi tadi juga ada rencana juga kita pantau supaya nanti pada saat lebaran haji yang masuk itu yang sehat-sehat juga,” tuturnya.

    Sementara itu, Corporate Communication Lembu Jantan Perkasa I Ketut Karyawisana mengatakan  pelepasan sapi impor ke pasar terlebih dahulu harus memasuki proses karantina dan penggemukan selama 90 hari. Setelah itu, ribuan sapi siap potong untuk dilepas ke pasaran.

    “Total Serang, Banten, Purwakarta, kita punya sekitar 4.100 ekor yang sudah siap dijual, siap dilepas untuk menghadapi puasa,” jelas Ketut.

    Teranyar, Ketut menuturkan pihaknya baru menerima 1.515 ekor feeder dan 184 ekor breeder per 20 Februari 2025. Sama seperti proses sebelumnya, 1.699 ekor sapi ini akan melalui proses penggemukan dan karantina selama 90 hari.

    “Untuk yang baru datang belum bisa [dipasarkan]. Kita sudah punya stok sebelumnya untuk persiapan hari besarnya [puasa],” terangnya.

  • Pertamina Pastikan Pertamax yang Beredar di Masyarakat Bukan Oplosan

    Pertamina Pastikan Pertamax yang Beredar di Masyarakat Bukan Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa Pertamax (RON 92) yang beredar di masyarakat bukan BBM oplosan.

    Hal ini merespons kegaduhan masyarakat di media sosial yang menyebut Pertamax yang dibeli sebenarnya berkualitas RON 90 atau setara Pertalite.

    Tudingan masyarakat itu tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka, RS selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga diduga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92. Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis Pertalite. 

    Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis Pertamax.

    Terkait hal ini, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dengan kata lain, Pertamax yang dibeli masyarakat tetap dengan kualitas RON 92.

    “Bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. RON 92 [adalah] Pertamax, RON 90 adalah Pertalite,” kata Fadjar di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Dia juga memastikan tidak ada praktik pengoplosan BBM untuk menjadi Pertamax yang dijual ke masyarakat. Fadjar menyebut yang menjadi pokok pemeriksaan dari Kejaksaan Agung adalah praktik impor RON 90 yang seharusnya RON 92.

    “Jadi bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ,” ucap Fadjar.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Ketujuh tersangka yang telah ditahan itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin.

    Selain itu, tersangka lainnya adalah Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional, Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara dan MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistima.

    Adapun, perkara korupsi tersebut bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur ihwal prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Para tersangka diduga malah mengakali aturan tersebut.

    “Namun, berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tiga tersangka yaitu RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam Rapat Optimalisasi Hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi di dalam negeri tidak terserap seluruhnya,” tutur Qohar.

  • RI & Apple Dikabarkan Sepakat soal Pencabutan Larangan Jual iPhone 16

    RI & Apple Dikabarkan Sepakat soal Pencabutan Larangan Jual iPhone 16

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan telah menerima pemenuhan syarat dari Apple Inc. agar mendapatkan izin penjualan produk-produknya, termasuk iPhone 16. Apple juga telah berencana untuk menanamkan modal sebesar US$1 miliar di Indonesia. 

    Melansir dari Bloomberg, Selasa (25/2/2025), menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, setelah lobi-lobi negosiasi Apple, Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab dalam kasus ini disebut akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan raksasa teknologi AS itu pada pekan ini. 

    Informan Bloomberg yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan bahwa sebuah jumpa pers juga akan diadakan. Dalam waktu dekat, Kemenperin kemungkinan akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16. 

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal untuk mengakhiri negosiasi terkait perpanjangan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang menjadi syarat Apple untuk berjualan di Indonesia. Adapun, larangan penjualan Apple dimulai sejak Oktober lalu lantaran tak kunjung melunasi persyaratan TKDN. 

    Selain investasi $1 miliar, Apple juga berkomitmen untuk melatih penduduk setempat dalam penelitian dan pengembangan produk perusahaan sehingga mereka kemudian dapat mengembangkan perangkat lunak serupa dan mendesain barang mereka sendiri.

    Langkah itu ditetapkan untuk menenangkan pemerintah, yang telah mendorong Apple untuk mendirikan fasilitas R&D di negara itu. Investasi inovasi akan dilakukan melalui program-program selain akademi Apple yang ada.

    Namun, sumber yang sama mengatakan bahwa Apple tidak memiliki rencana segera untuk mulai membuat iPhone di Indonesia. Kabar kesepakatan ini juga masih ada kemungkinan gagal sebagaimana terjadi pada negosiasi sebelumnya. 

    Dalam laporan Bloomberg juga disebutkan bahwa pada Januari lalu terjadi pembatalan kesepakatan meskipun pembicaraan terus berlanjut dengan positif. 

    Kendati demikian, pekan lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa Apple telah melunasi utang sebesar US$10 juta kepada pemerintah karena tidak mematuhi peraturan daerah antara tahun 2020 hingga 2023. 

    Pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa Apple hanya berinvestasi sekitar US$95 juta di Indonesia. Apple melihat Indonesia sebagai pasar konsumen besar kala penjualan di China melambat. Meskipun, Apple tak masuk dalam top 5 penjualan smartphone teratas di Indonesia. 

    Apple juga telah menawarkan investasi baru senilai US$1 miliar termasuk mendirikan pabrik di Pulau Batam untuk memproduksi AirTags, perangkat yang memungkinkan pengguna melacak barang bawaan, hewan peliharaan, atau barang-barang lainnya. 

    Perusahaan AS tersebut mendatangkan salah satu pemasok utamanya, Luxshare Precision Industry Co. untuk mengoperasikan pabrik yang pada akhirnya akan menghasilkan 20% dari produksi AirTags global, Bloomberg News sebelumnya melaporkan.

    Tak hanya itu, sebagian dari proposal investasi tersebut juga akan digunakan untuk mendirikan pabrik di Bandung, sekitar tiga jam di tenggara Jakarta, untuk membuat jenis aksesori lainnya, serta mendanai akademi Apple yang membekali siswa dengan keterampilan teknologi seperti pengkodean.

  • Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji, Maksimal US.500

    Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji, Maksimal US$1.500

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kelonggaran berupa pembebasan bea masuk barang kiriman jemaah haji ke Tanah Air dengan harga maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,5 juta (kurs Rp16.371 per dolar AS). 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 96/2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman yang mulai berlaku per 5 Maret 2025. 

    Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Chotibul Umam menyampaikan bahwa setiap tahun, ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia mengirimkan barang dari Makkah maupun Madinah saat musim haji. 

    “Di sinilah kemudian Menteri Keuangan memberikan threshold yang berbeda untuk barang kiriman jemaah haji,” ujarnya dalam Media Briefing PMK No.4/2025 di kantor pusat Bea Cukai, Selasa (25/2/2025). 

    Pasalnya, barang maupun oleh-oleh dari jemaah haji kerap tidak dapat dibawa naik pesawat karena biaya kelebihan bagasi yang cukup mahal, sehingga jemaah lebih memilih mengirim melalui pos maupun jasa kiriman lainnya. 

    Chotib menuturkan bahwa mengacu ketentuan sebelumnya, pembebasan bea masuk hanya berlaku bagi barang dengan harga tidak lebih dari US$3 alias tak lebih dari Rp50.000. 

    Untuk itu, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk US$1.500 per pengiriman dan paling banyak dua kali pengiriman. 

    Nantinya, sistem dari Bea Cukai pun akan memantau kesesuaian nama pengirim maupun kode jemaah dengan yang terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

    Sebagai catatan, ketentuan pembebasan ini hanya berlaku untuk jemaah haji, bukan untuk petugas haji. 

    Mengacu ayat (3) Pasal 21 beleid tersebut, bahwa jemaah haji merupakan WNI yang telah mendaftar untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ektentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraaan ibadah haji. 

    “Jemaah haji ini yang mendaftar sebagai jemaah haji. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, berarti kalau petugas haji dapat enggak? Enggak dapat, karena tidak mendaftar,” lanjut Chotib. 

    Adapun apabila barang kiriman jemaah nyatanya lebih dari US$1.500, pemerintah mengenakan bea masuk 7,5% serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan atas kelebihan dari nilai tersebut. 

    Di samping itu, pemerintah membebaskan bea masuk tambahan (BMT) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas kelebihan nilai tersebut. 

    Sementara apabila jemaah melakukan pengiriman lebih dari dua kali, untuk barang kiriman ketiganya dikenakan bea masuk 7,5% dan PPN sesuai dengan harga barang tersebut. 

    Berikut ketentuan lengkap barang kiriman khusus Jemaah Haji:

    Diberitahukan ke kantor pabean oleh penyelenggara pos menggunakan Consignment Note (CN)
    Penyelenggara pos barang kiriman Jemaah haji harus menyampaikan bukti kerja sama/kontrak dengan agen/pengangkut di luar negeri
    Pengirim merupakan jemaah haji
    CN diberitahukan paling cepat setelah tanggal pemberangkatan kloter pertama dan paling lama 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir
    Dikemas dalam kemasan paling besar berukuran panjang 60cm, lebar 60cm, dan tinggi 80cm
    Tidak lebih dari satu kemasan untuk setiap pengiriman.