Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Siap-Siap! Kemenaker Rilis Aturan THR Pekerja & Ojol Pekan Depan

    Siap-Siap! Kemenaker Rilis Aturan THR Pekerja & Ojol Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, surat edaran tunjangan hari raya (SE THR), sebagai pedoman pelaku usaha dalam memberikan THR bagi pekerja dan pengemudi transportasi online, terbit pekan depan.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Insya Allah minggu depan [SE THR terbit],” kata Indah, Kamis (27/2/2025).

    Indah menuturkan, Kemenaker akan menerbitkan dua SE terpisah terkait THR, yakni untuk pekerja dan pengemudi transportasi online, termasuk ojek online (Ojol). 

    Mengenai skema pemberian THR bagi pengemudi transportasi online, Indah mengaku hingga saat ini pihaknya masih mengkaji skema yang tepat. 

    Pihaknya juga masih memikirkan istilah yang tepat untuk pemberian tunjangan hari raya bagi para pengemudi transportasi online. Sebab, pekerja dan pelaku usaha memiliki pendapat yang berbeda soal istilah tersebut.

    Indah sebelumnya sempat mengungkap, manajemen aplikator ingin agar istilah yang digunakan adalah Bantuan Hari Raya (BHR), sedangkan para pekerja ingin menggunakan istilah THR. Untuk itu, pihaknya tengah mempertimbangkan istilah mana yang paling pas digunakan.

    Lebih lanjut, Kemenaker tengah mempertimbangkan klasifikasi penerima pengemudi transportasi daring yang berhak mendapat tunjangan hari raya. Pasalnya, ada yang menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama, dan ada pula yang menjadikan ojek online sebagai pekerjaan sampingan.

    Selain itu, belum ada data pasti mengenai jumlah pengemudi transportasi online serta jumlah driver yang masih aktif menjadi kendala Kemnaker untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima tunjangan hari raya. 

    “Ini kan juga menjadi hal yang harus didiskusikan,” ujarnya.

    Kemenaker sebelumnya menyebut, SE THR terbit pada awal Ramadan. Merujuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), 1 Ramadan 1446H jatuh pada 1 Maret 2025. Itu artinya, SE tersebut diharapkan terbit pada akhir Februari 2025. 

    “Insya Allah awal Ramadan [SE terbit],” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sejauh ini, Indah menyebut bahwa pihaknya masih mendiskusikan terkait skema pemberian THR kepada pengemudi transportasi online. Ada dua kemungkinan, yakni dalam bentuk uang tunai atau berupa barang.

  • Bulog Beberkan Kondisi Stok Pangan Jelang Ramadan, Aman?

    Bulog Beberkan Kondisi Stok Pangan Jelang Ramadan, Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan telah menguasai sejumlah komoditas pangan seperti beras, telur, gula pasir, daging sapi, hingga minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan stok beras yang dikuasai Bulog mencapai 1,96 juta ton sampai dengan 25 Februari 2025.

    Suyamto mengatakan bahwa Bulog juga menjaga stabilitas harga pangan, baik di tingkat konsumen, produsen, maupun petani.

    “Stok komoditi yang saat ini ada di Perum Bulog, beras 1,9 juta ton ini stok beras, baik cadangan beras pemerintah [CBP] maupun komersial,” kata Suyamto dalam konferensi pers Ketersediaan Stok dan Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri 2025 di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Selain beras, pada periode yang sama, Bulog juga memiliki stok 6 ton telur, 10.885 ton gula pasir, dan 16 ton daging sapi. Bulog juga memiliki stok 4.086 kilo liter minyak goreng.

    “Selain sebagai salah satu distributor dari Minyakita, kami juga melakukan minyak goreng secara komersial. Jadi kita sudah menjadi D1 para produsen,” ungkapnya.

    Adapun, untuk momentum Ramadan 2025, Bulog mendapatkan alokasi pengadaan 50.000 kilo liter Minyakita. “Kita dorong Bulog bisa mendapatkan supply Minyakita yang cukup sehingga kita bisa maksimal melakukan intervensi pasar,” imbuhnya.

    Suyamto menambahkan, Perum Bulog juga memiliki 129 ton tepung terigu, 10.196 ton daging kerbau, 94.482 ton jagung Public Service Obligation (PSO), dan 18.226 ton jagung komersial.

    Di samping itu, Bulog juga melakukan pengadaan dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan pengadaan beras melalui mitra pangan. Hingga saat ini, realisasi GKP dan beras yang sudah diserap Bulog baru mencapai 167.000 ton.

    “Kita kan targetkan 3 juta ton, masih kecil karena kalau kita lihat angka produksi di Januari—Februari masih minus, sehingga walaupun minus kita tentukan penyerapan. Nanti pada saat Maret atau pada saat panen raya, kita akan lebih maksimal melakukan kegiatan pengadaan,” ungkapnya.

    Secara nasional, dia menjelaskan bahwa neraca antara produksi dan konsumsi pada Januari—Februari 2025 mengalami defisit. Namun, neraca produksi pada Maret 2025 akan mengalami surplus sebanyak 5,24 juta ton beras.

    “Maret nanti akan ada produksi sebanyak 5,24 juta ton beras. Sementara konsumsi itu sekitar 2,57 juta ton beras. Sehingga di bulan Maret ini akan ada surplus sekitar 2,6 juta ton [beras],” pungkasnya.

  • Perang Dagang AS-China, Kawasan Industri Kendal Bidik Investasi Naik 20% di 2025

    Perang Dagang AS-China, Kawasan Industri Kendal Bidik Investasi Naik 20% di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kawasan Industri Kendal (KIK) menargetkan investasi yang akan masuk ke kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut dapat meningkat 20% dari total investasi yang masuk saat ini sebesar Rp141,7 triliun sejak awal berdiri pada 2016. 

    Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengatakan, peningkatan tersebut dapat diraih dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah setelah mendapatkan status KEK, serta potensi relokasi pabrik akibat perang dagang AS-China. 

    “Tentunya targetnya sangat besar dari Kemenko dari Dewan Nasional, kita akan terus naikkan target, kisarannya di angka 20%-an naik dari sebelumnya,” ujar Juliani saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (27/2/2025). 

    Dia membenarkan bahwa saat ini ekonomi global sedang menghadapi ketidakpastian, salah satunya dengan perang dagang yang berlangsung. Kondisi ini dipicu pengenaan tarif tinggi bea masuk ke AS dari Presiden Donald Trump untuk sejumlah negara seperti China, Meksiko, dan lainnya. 

    Pihaknya melihat terdapat lonjakan investasi dalam 2 tahun terakhir, yang terbesar dari China sebanyak 39% dari total investor yang ada di KIK saat ini sebanyak 124 perusahaan. Juliani menilai kenaikan investasi dari China sedikit banyak disebabkan oleh relokasi usaha dan ekspansi industri. 

    “Dengan kawasan ekonomi khusus tadi kita berhasil menarik sejumlah nilai investasi, selama zaman Covid-19 memang kita banyak sekali mengandalkan investasi dari dalam negeri dan investasi dari luar negeri sendiri itu mulai kembali pada 2023. Puncaknya 2024 dan lanjut sampai sekarang,” jelasnya. 

    Adapun, KIK mencatat realisasi investasi yang telah berjalan di kawasan tersebut mencapai Rp86,57 triliun hingga 2024. Sepanjang tahun lalu, KIK tersebut mencatat investasi Rp42,7 triliun. 

    Sejak pertama kali dibuka pada 2016, total investasi yang telah terparkir di KIK sebesar Rp141,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.720 orang hingga 2024. Jika dibandingkan dengan 2022, investasi yang masuk kala itu masih di angka Rp32,84 triliun. 

    Di samping itu, Juliani menerangkan bahwa dari total 124 perusahaan yang masuk ke KIK, sebesar 29% merupakan industri tekstil dan garmen, 19% merupakan otomotif dan energi baru terbarukan (EBT), 17% elektronik, 8% kemasan, 6% makanan dan minuman, 5% furnitur, dan lainnya. 

    Sementara itu, investor yang datang berasal dari China sebanyak 39%, Indonesia atau dalam negeri 26%, Hong Kong 21%, Taiwan 6%, Korea Selatan 3%, Malaysia 2%, Jerman 1%, dan lainnya.

  • Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa anggaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi PNS sudah disiapkan, namun masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan.

    Rini menyampaikan nantinya THR akan diberikan sesuai ketentuan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni mulai H-10 Lebaran atau Idulfitri.

    “InsyaAllah, biasanya [diberikan] 10 hari sebelum [Idulfitri]. Bisa saja dipercepat, tergantung Kemenkeu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2/2025).

    Meski demikian, Rini enggan menyampaikan besaran jumlah THR yang disiapkan peemrintah pada tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu Kementerian Keuangan memberikan Rp99,5 triliun untuk THR dan Gaji ke-13.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (17/2/2025).

    Pada tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024.

    Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    Berkaca dari tahun lalu juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Kementerian Dalam Negeri akan mengumumkan THR dan Gaji ke-13 pada pekan pertama Ramadan.

    Lantas, apakah tahun ini alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 akan lebih besar?

  • 42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan saat ini terdapat 42 kontrak migas yang menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split.

    Mengutip laman Kementerian ESDM, gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

    Kontrak gross split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dari 42 kontrak dengan skema gross split itu, sebanyak 25 sudah masuk tahap eksploitasi. Sementara itu, 17 sisanya masih eksplorasi.

    “Yang gross split yang eksplorasi 17, yang produksi 25,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Adapun, KKKS yang menggunakan skema gross split, di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan ENI East Sepinggan Ltd.

    Kendati demikian, seluruh kontrak itu belum ada yang menggunakan skema gross split terbaru. Artinya, ke-42 kontrak itu masih menggunakan skema gross split lama.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro.

    “Gross split lama, belum ada yang baru,” katanya.

    Adapun, dalam skema gross split terbaru berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 , kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

    Skema Cost Recovery

    Sementara itu, untuk kontrak dengan skema cost recovery saat ini mencapai 123. Perinciannya, 43 eksplorasi dan 80 eksploitasi.

    KKKS yang menggunakan skema cost recovery di antaranya, yakni ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES).

    Lalu, PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL), Medco E&P Natuna Ltd, Medco E&P Grissik Ltd, dan BP Berau Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dengan skema gross split maupun cost recovery negara sama-sama untung.

    “Negara tidak pernah rugi dan selalu untung, cuma kita pengen untungnya kalau bisa sebesar-besarnya,” kata Djoko.

    Dia pun menyebut, cost recovery dan gross split memiliki kelebihan masing-masing. Khusus gross split, keuntungannya pemerintah tidak perlu mengawasi cost, tender, dan sebagainya.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengawasi produksinya saja. Oleh karena itu, Djoko menilai kedua skema di atas merupakan pilihan yang sama-sama baik bagi KKKS maupun pemerintah.

    “Jadi tergantung investor mau yang gross split atau cost recovery. Cuma kita pengen ini pemerintah sedapat mungkin kita kontrol cost-nya supaya keuntungan negara itu lebih besar,” tutur Djoko.

  • Kilang Cilacap Terbakar, Pertamina Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

    Kilang Cilacap Terbakar, Pertamina Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kilang Cilacap milik Pertamina terbakar pada Kamis (27/2/2025). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

    Pjs Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap Subholding Refining & Petrochemical Pertamina Sunaryo Adi mengungkapkan, insiden flash atau percikan api terjadi di salah satu tangki dari sisa sludge. Hal itu terjadi saat pelaksanaan kegiatan pembersihan tangki yang sedang tidak aktif dipergunakan.

    Adi mengatakan, proses pemadaman segera dilakukan dengan penyemprotan foam ke tangki dari segala arah, baik untuk upaya pemadaman maupun untuk di luar tangki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendinginan tangki.

    Dia juga menyebut pembersihan sludge dilakukan untuk menghilangkan endapan yang dapat mengganggu kinerja tangki.  

    “Ini untuk memastikan kondisi tangki sesuai standar operasional,” jelas Adi melalui keterangan resmi.

    Dia juga memastikan kegiatan ini dilakukan dengan mengutamakan prinsip HSSE (health, safety, security, & environment).  

    “Seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan secara ketat, termasuk penggunaan alat pelindung diri [APD] dan pemantauan lingkungan sekitar untuk meminimalkan risiko,” kata Adi.

    Dia menuturkan, masyarakat saat ini sudah dikondisikan dan diinformasikan terkait dengan kondisi yang terjadi. 

    Masyarakat, kata dia, diharapkan tetap tenang dan tidak panik. Sebab, tim pemadaman sedang berupaya maksimal untuk mengendalikan kejadian.

    Adapun, Tim Cilacap saat ini terus fokus melakukan upaya terbaik untuk terus melakukan pengendalian kejadian. 

    Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Saat ini, kilang tetap beroperasi normal dan untuk produksi BBM tidak mengalami gangguan.

    “Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat, agar upaya pemadaman yang dilakukan bisa segera dapat menangani kejadian,” ungkap Adi.

  • Urgensi Modernisasi Mesin Pabrik Tekstil dan Produk Tekstil 2 jam yang lalu

    Urgensi Modernisasi Mesin Pabrik Tekstil dan Produk Tekstil 2 jam yang lalu

    Urgensi Modernisasi Mesin Pabrik Tekstil dan Produk Tekstil

    2 jam yang lalu

  • Fasilitas Produksi Baru: Secercah Harapan dari Kendal 4 jam yang lalu

    Fasilitas Produksi Baru: Secercah Harapan dari Kendal 4 jam yang lalu

    Fasilitas Produksi Baru: Secercah Harapan dari Kendal

    4 jam yang lalu

  • Industri Tekstil Terjepit: Impor Murah dan Penurunan Utilisasi Jadi Ancaman 4 jam yang lalu

    Industri Tekstil Terjepit: Impor Murah dan Penurunan Utilisasi Jadi Ancaman 4 jam yang lalu

    Industri Tekstil Terjepit: Impor Murah dan Penurunan Utilisasi Jadi Ancaman

    4 jam yang lalu

  • Tekstil & Produk Tekstil: Pembelajaran dari Bandung

    Tekstil & Produk Tekstil: Pembelajaran dari Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA — Nampak jelas balutan karat mulai mewarnai atap pelat besi hingga lubang menganga pada sejumlah gedung milik PT Grand Textile Industri (Grantex) di Kota Bandung, Jawa Barat, pekan lalu. Sisa-sisa kejayaan ini membawa memori satu dasawarsa lalu ketika pabrik tekstil tersebut menjadi primadona para pencari kerja di Bumi Pasundan.

    Andi (52), ingat betul bagaimana aktivitas di lokasi ini dulunya amat padat setiap harinya. Dia yang bekerja sebagai sopir angkutan kota (Angkot) trayek Cicaheum-Cileunyi ini kerap ‘mengetem’ di depan pabrik itu guna mengais rezeki, mengantar buruh berangkat—pulang bekerja.