Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Risiko PHK Industri Hotel Imbas Efisiensi Anggaran, Menpar: Dampaknya Sementara

    Risiko PHK Industri Hotel Imbas Efisiensi Anggaran, Menpar: Dampaknya Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai para pekerja di industri perhotelan imbas efisiensi anggaran pemerintah. 

    Merespons hal tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan sejauh ini pihaknya belum mendengar kabar adanya rencana PHK di sejumlah hotel. 

    “Nanti kami klarifikasi lagi dengan mereka [Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI],” kata Widiyanti ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, memang dapat berdampak negatif terhadap industri perhotelan dalam negeri. Kendati begitu, dia meyakini dampak tersebut hanya bersifat sementara. “Memang ada dampak, tapi kami rasa itu akan sementara,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Industri perhotelan dan restoran tengah mengantisipasi penurunan bisnis imbas efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambil langkah efisiensi maupun penyesuaian untuk mempertahankan bisnisnya. 

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut. 

    Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menangguhkan sementara aktivitas kerja untuk pekerja harian maupun merekrut pekerja baru. Padahal, sektor ini berkontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja. 

    “Kalau di sisi kami kan justru membuka lapangan pekerjaan, itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Maulana kepada Bisnis. 

    Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD). 

    “Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tuturnya.

  • Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21

    Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21

    Bisnis.com, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) meminta pekerja sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman dimasukkan sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). 

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, FSP RTMM dan sejumlah perusahaan di industri rokok telah mendatangi Kantor Kemnaker dan mempertanyakan alasan pekerja di sektornya tak masuk dalam paket kebijakan insentif PPh.

    “Beberapa perusahaan di industri rokok datang ke kami. Mereka bertanya kenapa mereka tidak dimasukkan dalam insentif yang 21 [sedangkan] industri padat karya lain masuk. Tapi kok rokok, tembakau, makanan, minuman, kok nggak masuk?” ungkap Indah saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/2/2025).

    Indah menyebut adanya paket kebijakan insentif PPh bagi pekerja di industri padat karya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau insentif pajak, yang jelas semua effort itu adalah untuk meningkatkan daya beli, ya kan? Kalau daya beli pekerja bagus atau meningkat, maka akan berkontribusi ke perekonomian,” ujarnya.

    FSP RTMM sebelumnya keberatan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bendahara Negara, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2025. Aturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.

    Melalui laman resminya, FSP RTMM menilai kebijakan ini tidak adil lantaran tidak menyertakan pekerja sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman ke dalam daftar penerima insentif.

    “Menurut FSP RTMM, keputusan ini mengabaikan kontribusi besar pekerja di sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tulis FSP RTMM  dalam laman resminya, dikutip Kamis (27/2/2025).

    Keberatan itu juga telah disampaikan federasi melalui surat resmi organisasi No.1243/PP FSP RTMM-SPSI/II/ 2025. Melalui surat ini, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

    “Surat tersebut langsung dikirimkan dan ditujukan kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia,” ujarnya. 

  • KKP Pastikan Ketersediaan Stok Ikan Konsumsi Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri

    KKP Pastikan Ketersediaan Stok Ikan Konsumsi Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan konsumsi aman jelang Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, KKP telah menghitung prognosa produksi ikan di Januari-Maret 2025. Tercatat, produksi ikan pada periode tersebut diperkirakan sebesar 3,06 juta ton.

    “Kami telah menghitung prognosa produksi ikan dari Januari – Maret 2025 sebesar 3,06 juta ton dengan rincian produksi ikan budidaya sebesar 1,59 juta ton dan 1,47 juta ton produksi ikan tangkap,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (27/2/2025).

    Trenggono mengatakan, KKP juga telah melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan kekurangan pasokan ikan. 

    Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi preferensi jenis konsumsi ikan di masing-masing lokasi meliputi Jakarta, Surabaya, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin.

    Berdasarkan hasil analisis tersebut dan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan di masing-masing wilayah sentra produksi, KKP optimistis kebutuhan ikan konsumsi aman selama periode Ramadan dan Idulfitri berlangsung.

    “KKP optimistis bahwa ketersediaan ikan jelang Ramadan dan Idulfitri aman untuk penuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Kemudian, merespons temuan Komisi IV mengenai keluhan kenaikan harga ikan laut oleh pedagang di Kabupaten Malang, Jawa Timur imbas cuaca buruk, Trenggono memastikan bahwa pihaknya akan menyediakan stok ikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri.

    “Terhadap Malang mengenai kenaikan harga karena cuaca, kami bisa memastikan menyediakan stok dalam rangka memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran,” ujarnya. 

  • Banyak Investor Asing Hengkang dari RI, Pakar Singgung Industri Tak Nyaman

    Banyak Investor Asing Hengkang dari RI, Pakar Singgung Industri Tak Nyaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena investasi asing yang hengkang dari Indonesia maupun penutupan pabrik lokal dinilai menjadi pertanda industri dalam negeri tak baik-baik saja. Hal ini juga menandakan perlunya perbaikan tata kelola dan pembenahan investasi Tanah Air. 

    Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Universitas Paramadina Ahmad Badawi Saluy. Dia melihat sejumlah industri asing yang sebelumnya memproduksi barang industri di Indonesia kabur ke negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, hingga India. 

    “Kalau ditanya ini pertanda bahwa negara kita tidak baik-baik saja? Oh iya, kalau Indonesia baik-baik saja tidak mungkin mereka hengkang, kalau mereka nyaman mendapatkan keuntungan gak mungkin mereka lari,” kata Badawi dalam Diskusi Indef, Kamis (27/2/2025). 

    Dia tak memungkiri bahwa hengkangnya sejumlah industri keluar Indonesia tak lepas dari kondisi dan situasi iklim usaha dalam negeri. Menurut dia, investor melihat Indonesia prospektif. Namun, terdapat ketidaknyamanan dalam berusaha. 

    Dalam hal ini, Badawi menyoroti berbagai pertimbangan investor dari sisi perhitungan bisnis, utamanya terkait kemudahan pembiayaan dan risiko keuangan lainnya. 

    “Investasi itu kan bukan uang pribadi, uangnya datang dari lembaga keuangan yang punya risiko artinya dia harus kembalikan tepat waktu, dan menghitung suku bunga, kalau misalkan birokrasi kita sangat tidak menguntungkan bagi mereka, pajaknya dan sebagainya kemudian ada perlakuan diskriminatif itu juga sangat menjadi bahan pertimbangan mereka,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menilai kebijakan terkait ketenagakerjaan yang membuat investor maju mundur. Sebab, belanja tenaga kerja juga menjadi pertimbangan besar sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. 

    Badawi menuturkan bahwa pemerintah harus memiliki perhatian besar terhadap investasi-investasi yang datang dari asing maupun dari dalam negeri, utamanya terkait dengan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. 

    “Misalkan Vietnam, di sana itu pemerintahnya kan lebih memberikan rasa nyaman, perlindungan kepada investasi asing, kemudian aturan main tentang perburuhan kemudian birokrasi yang humanis yang bisa diterima dan membuat mereka nyaman di situ,” terangnya. 

    Lebih lanjut, hengkangnya inevstasi industri asing dari Indonesia dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja manufaktur. Apalagi, dalam catatannya, serapan tenaga kerja industri pengolahan stagnan di kisaran 13,83% pada 2024 dari total penduduk bekerja 144,64 juta orang. 

    Di sisi lain, Badawi juga menyoroti perkembangan industri dalam negeri yang butuh perubahan, khususnya terkait pemanfaatan teknologi industri di Indonesia yang masih rendah di kisaran 4,5%, sementara di Vietnam penggunaan teknologi tinggi telah mencapai 41%, Malaysia juga unggul 43,2%, dan Thailand 25%.

    Baru-baru ini, pabrikan peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan produsen asal Jepang yang berlokasi di Cikarang memutuskan untuk hengkang pada Juni 2025. Setidaknya 457 buruh terdampak dari penutupan pabrik tersebut. 

    Adapun, penutupan pabrik Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang itu dilakukan lantaran terjadi peralihan bisnis yang dilakukan perusahaan pusatnya di Jepang dari produsen alat listrik ke semikonduktor.  

    Fenomena penutupan pabrik kembali terjadi awal tahun ini yang menimpa lini produksi pabrik piano milik Yamaha. Adapun, penutupan produksi pabrik ini akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak ke 1.100 pekerja.  

    Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, dua pabrikan alat musik Yamaha akan menutup fasilitas produksinya secara bertahap.  

    “Saat ini sedang negosiasi [manajemen dan buruh]. Kedua-duanya pabrik divisi piano karena order menurun diputuskan di produksi di China dan Jepang,” kata Riden kepada Bisnis, Kamis (27/2/2025).  

    Adapun, pabrik pertama yang akan tutup yaitu PT Yamaha Music Product Asia MM 2100 di Bekasi pada akhir Maret 2025. Jumlah tenaga kerja yang ada dan berpotensi terkena PHK yaitu sebanyak 400 orang. 

  • Siap-Siap Belanja, Pemerintah Gelar Kembali Harbolnas Edisi Ramadan

    Siap-Siap Belanja, Pemerintah Gelar Kembali Harbolnas Edisi Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan kembali menggelar dua program yang akan mendorong konsumsi masyarakat, khususnya selama masa Ramadan dan Lebaran 2025.

    Airlangga mengungkapkan pemerintah akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan Belanja di Indonesia Aja (BINA). Dengan demikian, daya beli masyarakat bisa terjaga.

    “Terkait Hari Belanja Nasional dan Belanja di Indonesia Aja, besok akan diluncurkan di Tamanpuri,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) malam.

    Politisi Partai Golkar itu berharap program tersebut bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja produk dalam negeri. Dia mengklaim nantinya akan ada diskon yang menggiurkan.

    Selain itu, sambungnya, menjelang Lebaran 2025 juga akan ada insentif fiskal untuk menurunkan tiket pesawat dan tarif jalan tol.

    Kendati pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif tersebut, Airlangga belum mau memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025. Dia meminta setiap pihak bersabar. “Ya, Lebaran saja dulu, kita lihat,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah sudah sempat menggelar Harbolnas dan BINA edisi Natal 2025 dan Tahun Baru 2025. Khusus Harbolnas yang berlangsung pada 10—16 Desember 2024, tercatat total transaksi sebesar Rp31,2 triliun.

    Airlangga merincikan rata-rata belanja per orang mencapai Rp318.000 selama Harbolnas 2024. Menurutnya, tidak kurang dari 98 juta orang melakukan belanja dalam momentum Harbolnas 2024.

    Dengan puluhan juta masyarakat yang bertransaksi, total transaksi yang diperoleh mencapai Rp31,2 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 21,4% dibandingkan total transaksi pada Harbolnas 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun. 

    “Harbolnas menjadi bukti nyata bahwa aktivitas belanja masyarakat turut menjadi pengungkit dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam siaran pers Kemenko Perekonomian, Sabtu (28/12/2024).

  • 3 Kawasan Industri Disebut Bakal Dapat Status KEK Tahun Ini

    3 Kawasan Industri Disebut Bakal Dapat Status KEK Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan segera menambah daftar kawasan industri yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) tahun ini. Setidaknya terdapat dua hingga tiga kawasan industri yang sedang dalam pertimbangan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Kepala Administrator KEK Kendal Tjerja Karja Adil mengatakan, rencana penambahan KEK tahun ini masih dalam tahap pembahasan di Sekretariat Dewan Nasional KEK. Pihaknya memperkirakan pengumuman resmi akan disampaikan pada semeter II/2025. 

    “Ada bertambah lagi, nanti di Sekjen Dewan Nasional KEK tinggal menunggu persetujuan dari presiden, trennya lagi bagus. Mungkin semester II, di Sekjen Dewan Nasional mungkin ada 2-3 lagi ya tapi ini masih proses,” kata Tjerja kepada wartawan, Kamis (27/2/2025). 

    Tjerja meyakini bahwa investasi di KEK akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dipicu potensi relokasi pabrik-pabrik industri imbas perang dagang AS dan China yang kian memanas karena penerapan tarif impor tinggi ke Negeri Paman Sam itu. 

    Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus segera memberikan daya tarik lebih untuk memikat investor asing. Alhasil, penciptaan lapangan kerja di dalam negeri juga makin luas. 

    “Kami memastikan, administrator memastikan, perizinan semuanya harus bisa lebih mudah,” imbuhnya. 

    Untuk diketahui, status KEK pada kawasan industri dapat menarik investasi lebih besar lantaran terdapat berbagai insentif fiskal yang ditawarkan mulai dari keringan pajak dan bea masuk hingga kemudahan perizinan berusaha. 

    Adapun, investasi di KEK telah melebihi target yang telah ditetapkan, sebesar Rp90,1 triliun atau 115% dari target pada 2024. Serapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang atau 122% dari target. 

    Secara kumulatif, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp263,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan melibatkan sebanyak 403 pelaku usaha.

    Berdasarkan data dari situs resmi Indonesia SEZ, sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 24 KEK di Indonesia dan diharapkan pada 2025 akan ditetapkan 5 KEK lagi. 

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.

  • Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Pengamat Nilai Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Serius, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara tak surut meski pada awal tahun ini belum tampak akan terlaksana. 

    Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) nyatanya tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat secara keseluruhan dalam Perpres tersebut, masih belum ada arah yang jelas dan perincian terkait rencana pembentukan BPN dan target rasio pajak hingga 23%. 

    “Pemerintahan sekarang ini masih belum serius untuk membentuk BPN guna mencapai target rasio pajak di 23%,” tuturnya, Kamis (27/2/2025). 

    Mengacu lampiran Perpres No.12/2025, sudah diuraikan infografis tentang highlight intervensi untuk mendirikan BPN dan meningkatkan rasio pajak menjadi 23%. 

    Akan tetapi, menurut Prianto infografis tersebut masih terlalu sederhana dan tidak menggambarkan rencana membentuk BPN dan cara meningkatkan rasio pajak hingga 23%.

    Secara spesifik pun, narasi pendirian BPN dan target rasio pajak 23% itu ada Prioritas Nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Namun demikian, jika dilihat kerangka regulasi dan kelembagaan di Prioritas Nasional 7, tidak ada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendirian BPN.

    Prianto melihat kondisi saat ini, bahwa Kementerian Keuangan masih enggan untuk memisahkan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kemenkeu. 

    Menurutnya, alasan Kemenkeu cukup logis. Pasalnya memisahkan fungsi penerimaan dan fungsi belanja di APBN itu jauh lebih sulit dari kondisi ketika kedua fungsi tersebut masih berada di satu atap Kemenkeu.

    Prianto menyampaikan tidak disebutkan pula dalam RPJMN, terkait kapan waktu dan kondisi ekonomi yang tepat untuk membentuk BPN selama periode 2025-2029 ini. 

    “Ketika ditanya kapan waktu yang tepat bagi pemerintahan sekarang ini membentuk BPN, semuanya tergantung political will dari pemerintahan. Ketika Menkeu sekarang masih tidak berubah, sepertinya BPN hanya akan sebatas omon-omon berdasarkan alasan logis di atas,” lanjut Prianto. 

    Dalam RPJMN tersebut, pemerintah menyinggung cara menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB itu yaitu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan. 

    RPJMN pun menargetkan tiga capaian. Pertama, penambahan wajib pajak hingga 90% pada 2029. Kedua,tingkat kepatuhan pajak penyampaian SPT Tahunan mencapai 100% pada 2029. Ketiga, indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara 100% pada 2029.

    RPJMN pun menjelaskan intervensi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tiga capaian tersebut. Pertama, implementasi Coretax alias sistem informasi inti administrasi perpajakan dan interoperabilitas dengan sistem informasi stakeholder terkait agar menuju data-driven. 

    Kedua, simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan. Ketiga, pembenahan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk sin tax). Keempat, peningkatan kepatuhan perpajakan.

  • Prabowo Mau Tambah Kuota FLPP, Fahri Hamzah: Tunggu 2 Hari Lagi

    Prabowo Mau Tambah Kuota FLPP, Fahri Hamzah: Tunggu 2 Hari Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal menambah kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan ulang sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penambahan kuota FLPP.

    “Kami lagi mengecek, karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung,” kata Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Pasalnya, Fahri menjelaskan bahwa jumlah penambahan kuota FLPP yang bakal diguyur cukup jumbo. Totalnya mencapai 200.000 unit.

    Adapun, pemerintah sendiri sebelumnya telah menetapkan kuota FLPP 2025 sebesar 220.000 unit dengan anggaran total mencapai Rp28,2 triliun. 

    “Kita lihat saja 1-2 hari ini [keputusannya seperti apa],” tegasnya. 

    Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap pemerintah bakal menambah pemberian kuota rumah subsidi lewat program FLPP menjadi 420.000 unit.

    Hal itu pertama kali disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang yang menyebut telah mendapat konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] bilang sudah ditetapkan 420.000 unit, ada penambahan 200.000 unit” tegasnya.

    Sementara itu, anggaran awal yang bakal dikucurkan untuk menyukseskan penambahan kuota FLPP itu yakni sebesar Rp6 triliun.

  • Susul Lion Air, Penerbangan Super Air Jet di Bandara Soetta Pindah ke Terminal 1

    Susul Lion Air, Penerbangan Super Air Jet di Bandara Soetta Pindah ke Terminal 1

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan penerbangan domestik maskapai Lion Group, Super Air Jet di Bandara Soekarno-Hatta (CGK) akan pindah ke terminal 1. 

    Corporate Communication Strategic Lion Air Grup Danang Mandala Prihantoro mengatakan perpindahan layanan Super Air Jet saat ini masih dalam pembahasan. Beberapa hal termasuk teknis pemindahan masih jadi pertimbangan Lion Grup. 

    “[Perpindahan] Ini masih dalam tahap pembahasan karena teknis dan lain-lain ini yang perlu dipertimbangkan, kaitannya dengan perpindahan terminal tersebut,” kata Danang saat ditemui usai meeting and signing ceremony Batam Aero Technic – Lion Grup dan Sanad, Kamis (27/2/2025). 

    Danang menjelaskan bahwa penerbangan domestik Lion Grup yang lain sudah lebih dulu pindah ke terminal 1 CGK pada Desember 2024. Penerbangan domestik Lion Air, misalnya, sudah dipindahkan dari terminal 2E menjadi 1A mulai 14 Desember 2025.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Faik Fahmi, menyatakan bahwa seluruh penerbangan maskapai berbiaya rendah akan dialihkan ke Terminal 1 CGK.

    Di antara maskapai LCC yang dimaksud terdapat Citilink (entitas Garuda Indonesia/GIAA), AirAsia Indonesia (CMPP), hingga Lion Air beserta anak usahanya, Super Air Jet.

    Langkah tersebut diambil guna mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Faik menjelaskan bahwa Terminal 1 saat ini tengah dalam proses revitalisasi dan akan direnovasi dengan tampilan yang lebih menarik.

    “Proyek revitalisasi dan beautifikasi ini telah mencapai progres sebesar 30%, dan kami menargetkan penyelesaiannya pada Agustus 2025. Nantinya, Terminal 1 akan tampil berbeda dari sebelumnya,” ujar Faik baru-baru ini.