Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sah! Kebijakan Gas Murah Industri (HGBT) Lanjut dengan Skema Baru

    Sah! Kebijakan Gas Murah Industri (HGBT) Lanjut dengan Skema Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri. 

    Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Total penerima gas murah industri itu, yakni 253 pengguna.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu (26/2/2025).

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU [million british thermal unit] dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” kata Bahlil melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Bahlil, penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. 

    Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Di samping itu, Bahlil mengungkapkan pihaknya juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik. 

    Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.

    Pada kedua Kepmen HGBT ini terdapat beberapa pengguna gas bumi tertentu yang tidak lagi dicantumkan sebagai pengguna HGBT. Hal ini dengan pertimbangan telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari US$6,5 per MMBTU dan/atau US$7 per MMBTU.

    Menurut Bahlil, terdapat ketidakcukupan penerimaan bagian negara serta terdapat pengguna gas bumi tertentu yang telah berhenti menggunakan gas bumi.

    Dia memastikan pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, HGBT dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Bahlil.

  • Friday Mubarak, Pengusaha Ritel Incar Transaksi Rp75 Triliun selama Ramadan 2025

    Friday Mubarak, Pengusaha Ritel Incar Transaksi Rp75 Triliun selama Ramadan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meluncurkan program Friday Mubarak dengan target mencatatkan transaksi hingga Rp75 triliun selama Ramadan 2025.

    Friday Mubarak sebuah inisiatif besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ritel modern menjelang dan selama bulan Ramadan. Program yang diinisiasi oleh Aprindo ini ditargetkan mampu mencatatkan omset hingga Rp2,5 triliun per hari.

    Ketua Umum DPP Aprindo, Solihin menegaskan bahwa Friday Mubarak bukan sekadar program promosi, tetapi sebuah langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan sektor ritel.

    “Momentum Ramadan selalu memberikan dampak signifikan bagi sektor ritel. Melalui Friday Mubarak, kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil,” kata Solihin dalam peluncuran Friday Mubarok di Hypermart Puri Indah, Jumat (28/2/2025).

    Dengan estimasi transaksi harian mencapai Rp2,5 triliun, program ini diproyeksikan dapat memberikan dampak luas, tidak hanya bagi sektor ritel tetapi juga bagi produsen dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok.

    Solihin menambahkan, Friday Mubarak diharapkan bisa menjadi solusi atas beberapa tantangan utama selama Ramadan, seperti fluktuasi harga, ketimpangan distribusi bahan pangan, serta meningkatnya permintaan terhadap produk halal dan bersertifikasi.

    “Kami ingin menciptakan ekosistem ritel yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memastikan harga tetap stabil, stok pangan tersedia, dan UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas, kami optimis program ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam peluncuran, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Aprindo.  

    Airlangga menyampaikan bahwa program ini bakal memberikan diskon dan promosi yang banyak kepada masyarakat saat periode Ramadan 2025, terkhusus di hari Jumat.

    “Friday Mubarak yang diselenggarakan APRINDO kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp75 triliun. Di mana, setiap hari Jumat akan lebih banyak promosi dan diskonnya,” ucap Airlangga.

    Adapun, tidak hanya di Jakarta, acara launching Friday Mubarak juga dilakukan secara serentak di 5 (lima) lokasi lainnya yaitu Super Indo Kota Semarang, Alfamart Lampung, Indomaret Kabupaten Dairi dan Alfamart.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Aprindo menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenko Perekonomian RI, Kemenko Pangan, Kemendag, Kemendagri, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kementan, Bulog, Bapanas, dan BPJPH.

  • Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Kewajiban Parkir DHE SDA 100% Berlaku Besok, Pemerintah Klaim Semua Sektor Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kewajiban simpan devisa hasil ekspor sumber daya alam alias DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku besok, 1 Maret 2025. Pemerintah mengklaim semua sektor pemegang kepentingan sudah siap melaksanakan kebijakan baru tersebut.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait kewajiban parkir DHE SDA 100% selama pekan ini.

    Pemerintah, sambungnya, sudah berbicara dengan perbankan serta pelaku eksportir sektor pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Oleh sebab itu, dia meyakini ketentuan parkir DHE SDA 100% selama 12 bulan akan sudah bisa diimplementasikan secara lancar besok.

    “Masih ada enggak kira-kira keluhan? Harusnya sudah enggak ada semuanya,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia menjelaskan pemerintah juga sudah mengeluarkan pemberlakuan simpan DHE SDA 100% selama 12 bulan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025. Selain itu, aturan turunan dari OJK dan BI juga sudah terbit.

    “Sistemnya sudah, aturan turunan sudah, simulasinya kalau nanti penggunaan DHE-nya untuk apa saja juga sudah,” ujarnya.

    Menurutnya, aturan itu akan dikenai untuk pemasukan devisa yang mulai masuk pada 1 Maret 2025, meski ekspornya dilakukan sebelum 1 Maret 2025.

    Dia pun berharap nanti ketentuan baru ini akan bisa berdampak positif ke kurs rupiah karena akan meningkatkan cadangan devisa.

    Sebagai informasi, PP 8/2025 tentang DHE sudah terbit pada 17 Februari 2025. Secara umum, PP pengganti PP No.36/2023 itu memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. 

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%. 

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.  

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentuk valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama. 

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus. 

  • Digeledah Kejagung, Pertamina Pastikan Operasional Terminal BBM di Banten Tak Terganggu

    Digeledah Kejagung, Pertamina Pastikan Operasional Terminal BBM di Banten Tak Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memastikan Terminal BBM di Tanjung Gerem, Banten masih beroperasi normal meski ada penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan pihaknya akan menghormati dan kooperatif pada setiap proses hukum yang ada.

    “Pelayanan dan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan terminal BBM Tanjung Gerem masih beroperasi secara normal,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya juga bakal terus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG).

    “Perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar menyatakan bahwa penyidik Jampidsus RI tengah melakukan geledah di terminal BBM milik PT Pertamina Patra Niaga. 

    Penggeledahan terminal BBM yang dilakukan oleh penyidik direktorat Jampidsus itu berlangsung sejak 10.30 WIB.

    “Saat ini sekarang dan sedang berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 di Merak, di sebuah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Kecamatan Gerogol, Cilegon, Banten,” ujarnya di Kejagung, Rabu (28/2/2025).

  • Media Asing Soroti Efisiensi Anggaran Prabowo, Disebut Mirip DOGE Elon Musk

    Media Asing Soroti Efisiensi Anggaran Prabowo, Disebut Mirip DOGE Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA – Media asing The Economist menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto yang sebagian hasilnya digunakan untuk mendanai program andalannya, yakni makan bergizi gratis.

    Dilansir pada Jumat (28/2/2025), artikel berjudul ”Prabowo Subianto takes a chainsaw to Indonesia’s budget” menyebutkan makan bergizi gratis merupakan program utama yang dijanjikan Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2024.

    Kala itu, Prabowo enggan menjelaskan sumber pendanaan program tersebut, sementara para pakar memprediksi pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar US$28 miliar per tahun hingga 2029.

    Diungkapkan bahwa empat bulan setelah dia dilantik sebagai presiden, Prabowo meluncurkan upaya pemangkasan biaya hingga US$19 miliar dari anggaran tahun ini, yang berarti sekitar 8,5% dari pengeluaran sektor publik Indonesia.

    Adapun usulan pemangkasan kedua, yang belum dijelaskan lebih lanjut, dapat meningkatkan penghematan menjadi US$37 miliar. Adapun, sebagian dana hasil efisiensi itu akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

    “Sekitar US$6 miliar dari penghematan tersebut akan mendanai program makan siang di sekolah, yang dilaksanakan secara bertahap. Dua pertiga sisanya, yang diumumkan oleh presiden pada 24 Februari, akan mendanai sovereign wealth fund Indonesia yang baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara,” tulis The Economist.

    Adapun, Danantara rencananya akan mendukung 20 proyek strategis, seperti pabrik pengolahan mineral untuk membantu Indonesia mendapatkan tempat yang lebih menonjol dalam rantai pasokan kendaraan listrik (EV) dunia.

    Mirip Efisiensi DOGE Elon Musk

    The Economist menyebut langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo sekilas serupa dengan yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah Elon Musk, atau DOGE, untuk membuat AS menjadi lebih efisien. Hasil efisiensi yang digunakan untuk MBG dimaksudkan untuk mengurangi stunting pada anak ke depannya.

    Namun, seperti DOGE, The Economist menilai kebijakan Prabowo ini sebagai langkah negatif. Meskipun pegawai negeri tidak dapat dipecat untuk memenuhi target-target baru, tetapi karyawan kontrak dapat dipecat.

    Media tersebut menyoriti anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah dipotong sebesar 70%. Hal tersebut memaksa mereka untuk menunda puluhan proyek jalan tol, pelabuhan dan proyek-proyek investasi lainnya.

    “Kementerian ini telah memecat lebih dari 18.000 kontraktor,” tulis The Economist.

    Sementara itu, kementerian lain melakukan pemotongan anggaran sebesar 30% hingga 50%. Beberapa departemen mematikan lampu dan pendingin ruangan pada pukul 16.00 dan memulangkan staf lebih awal, yang mungkin tidak membantu produktivitas.

    Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lembaga yang sangat dibutuhkan di negara yang memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif, dipotong hingga setengahnya. BMKG pun memperingatkan bahwa penundaan pembaruan sensor tsunami dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan peringatan dari tiga menit menjadi lima menit.

    Sementara itu, Danantara yang baru diluncurkan juga disebut memiliki risiko dikelola dengan buruk. Tidak seperti sovereign wealth fund sebelumnya, Indonesia Investment Authority (INA), dewan direksi Danantara akan melapor langsung kepada Prabowo.

    Media asal Inggris ini juga menyoroti CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya mengetuai tim kampanye Prabowo dan juga berstatus sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi pada Kabinet Prabowo.

    Selain itu, revisi undang-undang yang disahkan pada Februari terkait Danantara telah mengeluarkan pejabat-pejabat lembaga tersebut dari yurisdiksi auditor dan polisi anti-korupsi pemerintah, dan melindungi para manajernya dari tanggung jawab hukum untuk setiap kerugian.

    “Prabowo membatalkan banyak proyek infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan untuk menciptakan celengan yang dapat dia gunakan sesuka hatinya,” tulis media tersebut.

  • Hari Terakhir, Cek Cara Dapat Diskon Listrik 50% & Limit Pembelian Token

    Hari Terakhir, Cek Cara Dapat Diskon Listrik 50% & Limit Pembelian Token

    Bisnis.com, JAKARTA — Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah dipastikan tidak akan diperpanjang pada Maret 2025.

    Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon listrik 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA hanya berlaku selama 2 bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengonfirmasi bahwa diskon listrik 50% akan berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025).

    “Enggak [dilanjut]. Iya [besok harga normal],” kata Dadan.

    Cara mendapat diskon listrik untuk pelanggan pascabayar dan token

    Untuk pelanggan pascabayar, diskon listrik 50% otomatis mengurangi tagihan pemakaian Januari 2025 periode pembayaran 1-20 Februari 2025 dan tagihan pemakaian Februari periode pembayaran 1-20 Maret 2025.

    Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, diskon langsung diberikan pada saat pembelian token listrik Januari-Februari 2025, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun.

    Untuk mendapatkan energi (kWh) sesuai kebutuhan, pelanggan prabayar cukup membeli token dengan setengah harga atau 50% dari biasanya, atau dengan kata lain, pelanggan bisa mendapat energi (kWh) dua kali lipat dari biasanya.

    Sebagai contoh, jika pelanggan listrik 2.200 VA membeli token dengan nominal Rp1 juta, jumlah kWh yang didapat menjadi 1.281,9 kWh (normalnya 641 kWh).

    Contoh pembelian token listrik PLN dengan diskon 50% untuk pelanggan 2.200 VA di salah satu aplikasi perbankan./BisnisPerbesar

    Demikian pula dengan pelanggan listrik 900 VA membeli token dengan nominal Rp200.000, jumlah kWh yang didapat menjadi 289 kWh (normalnya 144,5 kWh).

    Contoh pembelian token listrik PLN dengan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA di salah satu aplikasi perbankan./BisnisPerbesar

    Limit maksimal beli token listrik diskon 50%

    Perlu dicatat bahwa diskon listrik diberikan dengan batasan pemakaian tertentu sehingga pelanggan prabayar tidak dapat menimbun token listrik sebanyak-banyaknya selama periode diskon.

    Berdasarkan informasi PLN Mobile, diskon listrik diberikan maksimum untuk pemakaian listrik selama 720 jam nyala. Untuk konsumen prabayar, jika melakukan pembelian token melebihi energi (kWh) setara 720 jam nyala, maka pembelian token akan tertolak oleh sistem. 

    Pelanggan yang memasang daya 450 VA maksimal pembelian token selama 720 jam nyala sebulan adalah setara dengan sebesar 324 kilowatt hour (kWh). Dengan asumsi tarif listrik rumah tangga daya 450 VA bersubsidi sebesar Rp415 per kWh (tarif per Desember 2024), maka potongan diskon yang didapatkan maksimal Rp67.230 untuk 1 bulan.

    Potongan harga hingga 50% bagi pelanggan yang memasang daya 900 VA maksimal pembelian sebesar 648 kWh atau setara 720 jam sebulan. Adapun, tarif listrik subsidi untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) 900 VA rumah tangga mampu (RTM) per Desember 2024 sebesar Rp1.352 per kWh. Dengan asumsi tarif tersebut, maka golongan ini akan mendapat diskon hingga Rp438.048 dalam satu bulan.

    Sementara itu, untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp605 per kWh, maka diskon yang didapatkan mencapai Rp196.020 untuk sebulan.

    Diskon 50% berlaku bagi pelanggan daya 1.300 VA yang melakukan pembelian sebesar 936 kWh atau setara 720 jam nyala dalam 1 bulan. Untuk tarif reguler dan prabayar listrik nonsubsidi keperuan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA sebesar Rp1.444 pada Desember 2024. Maka, besaran diskon yang didapatkan sebesar Rp676.119 dalam satu bulan.

    Sementara itu, bagi pelanggan yang memasang daya 2.200 VA akan mendapatkan diskon 50% apabila membeli token 1.584 kWh atau setara 720 jam nyala dalam satu bulan. Dengan tarif listrik nonsubsidi untuk rumah tangga kecil (R-1/TR) reguler dan prabayar sebesar Rp1.444 per kWh. Maka diskon yang didapat sebesar Rp1,14 juta untuk sebulan.

    Masa Aktif Token Listrik

    PLN melalui akun resmi media sosialnya @plnmobile menjelaskan bahwa apabila pada Februari masih terdapat sisa kWh, maka masih dapat digunakan untuk bulan berikutnya.

    Selain itu, nomor token yang telah dibeli pada Februari tetapi belum diinputkan, token tersebut tidak akan hangus sehingga dapat digunakan pada bulan berikutnya.

    PLN menegaskan bahwa token listrik tidak memiliki masa aktif. Namun, akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya.

    Contohnya, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian, kemudian disimpan (belum di-input) sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi maka nomor token yang tadi belum di-input/disimpan akan kadaluarsa.

    Namun, PLN menyarankan agar pelanggan untuk dapat melakukan input nomor token setelah pembelian untuk menghindari kendala token gagal dimasukkan.

    Cara membeli token listrik untuk pelanggan PLN prabayar

    Cara beli token listrik di PLN Mobile:

    Masuk ke aplikasi PLN Mobile yang terpasang di smartphone
    Pilih menu ”Kelistrikan”
    Masukkan/pilih ID pelanggan atau nomor meter
    Selanjutnya, klik ”token dan pembayaran”
    Pilih nomor ID Pelanggan/nomor meter
    Pilih Beli token
    Selanjutnya, pilih nominal token yang tersedia mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000
    Klik lanjutkan pembayaran dan pilih metode pembayaran
    Jika transaksi berhasil, klik ”Lihat transaksi saya” untuk melihat nomor token listrik yang dapat dimasukkan ke meteran listrik.

  • Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.

    Bambang menilai bahwa Kementrian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik yang bakal berimbas terhadap nasib ratusan karyawan yang terancam menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” katanya lewat rilisnya, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia. 

    “Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. 

    Tak hanya itu, Bambang menilai bahwa Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah. Mengingat sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan diperparah dengan kejadian Covid-19.

    Menurutnya, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya. 

    Dia pun menegaskan, kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang.

    Belum lagi, dia melanjutkan posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia. Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jarak nya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Dia meyakini poin tersebut adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya. 

    Kemampuan daya beli Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misal nya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani Masyarakat. Harus di evaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.

    Di sisi lain, Bambang pun mendorong terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak lebih dari 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada Juni 2025, agar beritikad baik dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 kali gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini. 

    “Walaupun keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10X lipat gaji. Konflik tersebut seharusnya Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha. Karena bila tidak di mediasi dengan campur tangan Pemerintah, akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional,” pungkas Bambang.

  • ESDM Uji Sampel BBM RON 92 Pertamax & Shell Super, Bagaimana Hasilnya?

    ESDM Uji Sampel BBM RON 92 Pertamax & Shell Super, Bagaimana Hasilnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji sampel produk BBM besutan PT Pertamina (Persero) dan Shell. BBM yang diuji itu jenis RON 92, yakni Pertamax dan Shell Super.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya melakukan uji sampel BBM tersebut pada Kamis (27/2/2025). Uji coba itu dilakukan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

    Dadan mengatakan, uji coba itu juga dilakukan sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kemarin sudah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas, di Lemigas diuji,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Dadan pun mengungkapkan hasil uji coba itu akan diumumkan pada hari ini. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk menunggu.

    “Tunggu saja yang itu ya, yang hasil kita ke lapangan kemarin,” katanya.

    Adapun, uji coba sampel ini dilakukan di tengah keresahan masyarakat soal kualitas BBM jenis Pertamax yang dituding dioplos. Isu yang bergulir menyebut bahwa Pertamax yang dibeli sebenarnya berkualitas RON 90 atau setara Pertalite.

    Tudingan masyarakat itu tidak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Uji sampel pada Pertamax dan Shell Super sebelumnya dilakukan dengan cara inspeksi dadakan (sidak) oleh Lemigas dan Komisi XII DPR RI di sejumlah SPBU di Jakarta, Kamis (28/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari sampling ulang yang dilakukan secara rutin. Ini juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian kualitas produk BBM yang dijual di pasaran.

    “Biar tidak bias, ini kita hanya lakukan sampling ulang. Kami akan coba di beberapa tempat,” ujar Bambang dikutip dari keterangan resmi.

    Bambang pun menekankan bahwa setiap produk BBM, baik Pertamax maupun Shell Super, telah melalui proses sertifikasi dan pengujian yang ketat oleh Kementerian ESDM dan Lemigas.

    Setelah melakukan uji visual terhadap produk, Bambang menyimpulkan bahwa dari segi kasat mata, Pertamax dan Shell Super tampak sama.

    Namun, keputusan akhir mengenai kualitas kedua jenis BBM tersebut akan ditentukan setelah hasil uji laboratorium keluar.

    “Kesimpulannya dari kasat mata sama, tinggal hasil uji lab, kalau kasat lama antara Pertamax dengan Shell Super sama,” ujar Bambang.

  • Prabowo Segera Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Diskon Tarif Tol untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Segera Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Diskon Tarif Tol untuk Mudik Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan sejumlah menterinya untuk mempersiapkan kebijakan penurunan atau diskon tarif tiket pesawat hingga diskon tarif tol untuk Idulfitri dan Nyepi 2025. 

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idulfitri dan hari raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” kata Prabowo. 

    Kepala Negara telah menugaskan sejumlah menterinya untuk mempersiapkan kebijakan tersebut. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN dan lain-lain. 

    Para menteri Kabinet Merah Putih juga diminta untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat. 

    “Semu menteri terkait juga terus menerus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025. 

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025). 

    Sementara itu, terkait dengn diskon tarif tol, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut pihaknya sudah mulai membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Dody berharap segera ada kepastian soal diskon tarif jalan tol yang dibahas dengan berbagai Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. 

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meetingdengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan pak Menko [Infrastruktur, red] dan tiket pesawat, terkait diskonnya,” ujar Dody usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Adapun Kementerian Agama akan menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadan malam ini, Jumat (28/2/2025). Hasil sidang isbat akan menentukan kapan umat Muslim akan memulai ibadah puasa tahun ini. 

  • Soal PHK Massal Buruh Sritex, Airlangga: Menaker Yassierli Bakal Cek ke Tim Kurator

    Soal PHK Massal Buruh Sritex, Airlangga: Menaker Yassierli Bakal Cek ke Tim Kurator

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari kurator Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) usai muncul isu PHK massal.

    Airlangga tidak menampik bahwa Sritex akan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Kendati demikian, dia menyatakan pemerintah akan memastikan terlebih dahulu kepada pihak kurator.

    “Nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker [Yassierli],” jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Sebagai informasi, tim kurator Sritex baru mengumumkan PHK massal melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025. Tim Kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja yang di-PHK pada 26 Februari 2025. Secara terperinci, PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang. 

    Kurator juga telah melakukan PHK di Januari 2025. Tercatat, sebanyak 1.065 orang di PT Bitratex Semarang ter-PHK. Lalu pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 300 orang karyawan PT Sinar Panja Jaya belum menerima pesangon yang menjadi haknya. Dengan demikian, total pekerja yang di-PHK sepanjang Januari-Februari 2025 mencapai 10.969 orang.

    Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan seluruh buruh Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengklaim pihaknya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pekerja untuk mendapatkan hak-haknya.

    “Tenaga kerja yang ter-PHK 8.371 orang dengan jumlah manfaat klaim JHT sekitar Rp129 miliar,” kata Oni kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).