Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Prabowo Perintahkan Menteri Cari Solusi Selamatkan Sritex

    Prabowo Perintahkan Menteri Cari Solusi Selamatkan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju segera mencari solusi cepat demi menyelamatkan PT Sritex serta memastikan nasib para pekerja tetap terjamin.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan perwakilan pekerja di Kantor Presiden, Senin (3/3/2025).

    “Kami berkumpul atas petunjuk Bapak Presiden bersama Menteri BUMN, Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman kurator, dan perwakilan serikat pekerja untuk berdiskusi mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex,” ujarnya kepada wartawan. 

    Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memperhatikan dampak yang mungkin terjadi pada para pekerja PT Sritex akibat permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan. 

    Kepala Negara, kata Prasetyo, telah berulang kali memberikan arahan kepada para menterinya untuk mencari solusi terbaik agar para pekerja tetap mendapatkan perhatian dan jaminan terhadap hak-haknya. 

    “Bapak Presiden berkali-kali menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada pekerja. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kami meminta teman-teman kurator, asosiasi pekerja PT Sritex, serta Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan rencana penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang menimpa PT Sritex,” pungkas Prasetyo.

  • Cara Daftar Mudik Gratis 2025 BPKH dan Syarat-syaratnya, Kuota 2.500 Orang

    Cara Daftar Mudik Gratis 2025 BPKH dan Syarat-syaratnya, Kuota 2.500 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menggelar program mudik gratis bertema “Balik Kerja Bareng BPKH 2025”.

    Dilansir dari laman resmi BPKH, program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Berkah Ramadhan 1446 H/2025 M yang bertujuan untuk mendukung masyarakat yang ingin kembali ke tempat kerja setelah merayakan Idul Fitri atau Lebaran di kampung halaman.

    “Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 merupakan wujud komitmen BPKH dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Melalui program ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh peserta,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dilansir dari laman resmi BPKH.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan memberangkatkan 58 bus eksekutif dengan kapasitas 40/45 seat atau dengan target 2500 orang.  Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa kaos, snack, dan makan. 

    Titik keberangkatan program ini meliputi 5 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dan antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program Balik Kerja BPKH dari tahun ke tahun.  

    Program ini dimulai sejak tahun 2023 dan terus mengalami peningkatan kualitas layanan. Pada tahun ini, BPKH membuka rute baru yang mencakup wilayah Jawa Barat dan Pulau Sumatera.

    Pendaftaran program ini dibuka untuk masyarakat umum dan komunitas yang kurang mampu dengan melampirkan bukti penghasilan (maksimal UMR Jakarta).  Calon pendaftar wajib mengisi formulir dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan.

    Informasi lebih lanjut mengenai Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 dapat diakses melalui link pendaftaran https://bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH-2025  

    Pada kesempatan yang sama Anggota Badan Pelaksana BPKH Sullistyowati menyatakan program ini merupakan salah satu program kemaslahatan yang menggunakan hasil pengelolaan atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) yang masuk ke dalam ruang lingkup Sosial Keagamaan.

    Titik tujuan lokasi di Jabodetabek disebar untuk memudahkan para peserta menjangkau tempat tinggal terdekat, yaitu untuk wilayah Bekasi di Terminal Pulo Gebang, wilayah Jakarta Timur di Terminal Kampung Rambutan, wilayah Bogor di Terminal Baranangsiang dan wilayah Tangerang di Terminal Poris.

    Program Balik Kerja Bareng BPKH 2025 akan dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 6 April 2025 dan berkolaborasi dengan empat mitra kemaslahatan, yaitu Baitulmaal Muamalat (BMM), Solo Peduli, LAZ Ummul Quro’, dan DT Peduli.

     

  • Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

    Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

    Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Rencana Ekspansi Industri 

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

    “Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

    Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

    Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

    “HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

    Kepastian Pasokan Gas

    Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

    “Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

    Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

    Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

    Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

    “Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

    Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

    “Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

    Dampak Kinerja Manufaktur

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

    “Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

    Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.

  • KCIC Gandeng Pixel Group Genjot Pendapatan Non Tiket

    KCIC Gandeng Pixel Group Genjot Pendapatan Non Tiket

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menggandeng Pixel Group guna menggenjot pertumbuhan pendapatan non farebox atau pendapatan non tiket dengan memanfaatkan aset untuk iklan digital. 

    General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunnisa mengatakan saat ini pendapatan non fare box atau non tiket masih berkisar 5%-10% dari seluruh pendapatan KCIC sepanjang tahun. 

    Pihaknya berharap pendapatan non farebox akan meningkat di atas 10% seiring dengan strategi yang disusun. “Pendapatan non farebox kita masih kecil, sekitar 5%-10% dari keseluruhan. Targetnya sih meningkat di tahun ini,” kata Eva kepada wartawan, dikutip Minggu (2/3/2025). 

    Beberapa upaya yang dilakukan KCIC untuk menggenjot bisnis non tiket seperti bisnis periklanan seperti penjualan hak penamaan (naming rights), OOH di stasiun maupun antarstasiun, train bundling hingga iklan digital. 

    Kemudian ada bisnis ritel dan event, mobility hub business hingga bisnis telekomunikasi seperti WiFi dan ruang menara telekomunikasi. 

    Dalam menyediakan layanan iklan digital, KCIC menggandeng Pixel Group. Kerja sama pemanfaatan teknologi dan integrasi media luar ruang konvensional dan digital diterapkan secara menyeluruh di titik lokasi media luar ruang area Whoosh. 

    Sebut saja seperti stasiun, area tunggu, hingga di dalam kereta sehingga menciptakan solusi komunikasi yang tidak hanya menyediakan ruang iklan premium, tetapi juga mampu mengoptimalkan interaksi (engagement) dengan audiens secara real-time dan relevan. 

    Direktur Pixel Group David Leong mengatakan kerja sama dengan KCIC membuktikan bahwa industri periklanan luar ruang telah memasuki era baru, di mana pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih interaktif dan relevan kepada pengguna transportasi publik. 

    “Kami optimis, dengan dukungan infrastruktur dari KCIC dan solusi layanan yang kami sediakan mampu meningkatkan nilai efektivitas iklan serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para brand dan klien,” kata dia. 

    Whoosh telah mengangkut sekitar 8 juta penumpang dan rata-rata harian mencapai 24.000 penumpang. Perjalanan Whoosh kini hadir dengan jadwal yang lebih banyak yakni 62 perjalanan per hari dengan setiap 30 menit jadwal Whoosh tersedia untuk penumpang. 

    Peningkatan volume penumpang yang didukung dengan ketersediaan jadwal yang semakin banyak ini menjadi peluang besar untuk KCIC menerapkan berbagai program untuk menjadikan Stasiun dan Kereta Whoosh sebagai media yang potensial bagi para pengiklan karena menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

    Adapun hingga saat ini, KCIC telah menyediakan lebih dari 627 titik media iklan, meliputi LED, Lightbox, TV kereta, in-train branding, dan media lainnya yang tersebar di stasiun serta gerbong kereta. 

    Selain itu, KCIC juga menyediakan media placement di area integrasi antarmoda seperti entrance hall LRT Halim dan beberapa lokasi strategis lainnya. Lebih dari 80 brand dari sektor perbankan, otomotif, kuliner, pariwisata, perhotelan, agen tiket, hingga produk fast-moving consumer goods (FMCG) telah memanfaatkan jaringan media iklan ini.

  • Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memprediksi potongan tarif tiket pesawat terbang 13—14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol belum cukup untuk berdampak bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan bahwa bagi masyarakat menengah ke bawah agenda Lebaran juga membutuhkan program mudik gratis untuk meringankan beban masyarakat, jika mau mudik Lebaran.

    “Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Minggu (2/3/2025).

    Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini, masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara grastis. Namun, pada 2025, peluangnya berkurang, lantaran adanya efisiensi anggaran dari pemerintah dan hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

    “Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (2024), kuota mudik gratis Kementerian Perhubungan pada 2023 mencapai total 80.792 penumpang dan 2024 meningkat menjadi total 85.694 penumpang.

    Dia juga menyebut bahwa peningkatan kuota kapal gratis pada 2024 hingga 174 persen dari Ditjen. Perhubungan Laut sangat membantu pemudik antar pulau yang tidak mampu membeli tiket pesawat terbang. Sementara kuota menggunakan KA gratis terjadi penurunan 40 persen. Kuota bus gratis pada 2024 meningkat sekitar 25 persen.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14% menjelang Lebaran 2025 yakni mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Dia menyampaikan upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, kemudian mengurangi harga avtur di sebanyak 37 bandara.

    Tak hanya itu, dengan penurunan fuel surcharge tersebut, penurunan harga tiket pesawat dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada periode Nataru.

    Pada periode Idulfitri ini, lanjutnya, tarif tiket pesawat dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang ditanggung sebesar 6%.

    “Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13% – 14% harga penurunan tiketnya,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk merealisasikan penurunan tarif tiket pesawat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/2025 terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

    Lebih jelasnya, Sri Mulyani menyampaikan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dan berlaku efektif bagi yang akan melakukan pembelian mulai 1 Maret 2025.

  • Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Sedasawarsa Rencana Induk Industri: Tak Berdaya di Tengah Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah merancang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang menjadi kiblat bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan membangun industri nasional. 

    Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), RIPIN 2015-2035 diundangkan dan ditandatangani pada 6 Maret 2015 lewat Peraturan Pemerintah No 14.2015 tentang RIPIN 2015-2035. 

    Sedawarsa berlalu, jika dilihat dari sasaran indikator pembangunan industri pada tahun ini, nyaris sebagian besar gagal terwujud sesuai target. Indikator pembangunan industri lainnya seperti pertumbuhan sektor industri nonmigas jauh di bawah target RIPIN 2015. 

    Adapun, kala itu pemerintah membidik kinerja industri tumbuh 9,1% pada 2025. Sementara itu, pada tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri hanya tumbuh di angka 4,75% [year-on-year]. 

    Di sisi lain, kontribusi industri nonmigas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga ditargetkan tumbuh ke angka 27,4% yoy. Namun, faktanya hingga saat ini baru mencapai 18,98% yoy. Capaian tersebut bahkan jauh lebih rendah dari dua dasawarsa lampau di level 28%. 

    Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Badai PHK

    Penurunan kinerja industri makin tak terelakkan dengan berbagai kabar penutupan pabrik yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri, mulai tekstil, alas kaki, hingga peralatan listrik. 

    Melihat kondisi tersebut, Dosen Universitas Paramadina Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat sinyal deindustrialisasi dini yang tampak dari sejumlah variabel industri tersebut. 

    “Kontribusi [industri] terhadap PDB kita pernah sampai 32% paling tinggi setelah krisis tahun 2000-an, tapi sekarang angkanya di 18% jadi cenderung turun kalau kita bandingkan dengan negara yang lain seperti China, Thailand atau lainnya. Kita mungkin sedikit lebih baik dari Filipina,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Kendati demikian, jika melihat dari segi kinerja investasi dan ekspor industri pengolahan nonmigas, kondisinya relatif menggembirakan. Sepanjang 2024, ekspor manufaktur naik 5,33% dengan total nilai US$196,54 miliar dibandingkan tahun lalu. 

    Capaian ekspor tahun lalu itu berkontribusi 74,25% dari total nilai ekspor nasional yang mencapai US$264,70 miliar. Industri manufaktur juga memberikan andil terhadap capaian surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$31,04 miliar pada 2024. 

    Bahkan dari sisi realisasi investasi sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp721,3 triliun atau berkontribusi 42,1% terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.714,2 triliun. 

  • Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) optimistis kebijakan gas murah industri yang mengalir kembali untuk tujuh sektor termasuk petrokimia, dapat mendongkrak kinerja industri yang saat ini tengah tertekan. 

    Hal ini seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diteken pada 26 Februari 2025. 

    Wakil Ketua Inaplas, Edi Rivai mengatakan kebijakan tersebut membantu meningkatkan daya saing industri petrokimia, khususnya dalam menghadapi pasokan bahan baku yang berlebih dari pasar internasional. 

    “Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global,” kata Edi, Minggu (2/3/2025). 

    Dia menerangkan, dengan harga gas yang lebih kompetitif maka industri petrokimia dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, misalnya Amerika Serikat, China, Timur Tengah dan negara-negara lain dalam Free Trade Agreement (FTA). 

    Tak sampai disana, HGBT juga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor produk petrokimia, meningkatkan subtitusi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

    Namun, Edi juga berharap pemerintah dapat memperkuat bahan baku dan barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terganggu oleh produk impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. 

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Inaplas memberikan rekomendasi penerapan mekanisme Neraca Komoditas dan kelancaran proses Trade Remedies seperti penyelidikan anti dumping Polypropylene (PP) dan safeguard inear Low Density Polyethylene (LLDPE) yang sedang berlangsung di Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

    “Sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” imbuhnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi melanjutkan kebijakan HGBT dengan skema baru untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. 

    Penetapan HGBT ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga produk dalam negeri agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan kelanjutan HGBT memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan Asean yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

  • Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mendesak pemerintah membatasi impor produk tekstil seiring dengan banyaknya pabrik tekstil yang tumbang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

    Terbaru, perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman (SRIL) alias Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawannya usai diputus pailit.

    Untuk diketahui, Sritex dan tiga anak usahanya resmi tutup atau berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja Sritex terdampak PHK pada 26 Februari 2025.

    Secara terperinci, PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang.

    Menanggapi PHK massal yang terjadi di Sritex, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menilai pemerintah harus membatasi kebijakan impor sehingga industri tekstil nasional tidak berakhir bangkrut.

    “Kebijakan impor tekstil harus dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan industri tekstil menjadi pada gulung tikar,” kata Aloysius kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025).

    Namun jika hendak mencegah terjadinya PHK pada Industri Tekstil, dia menilai pemerintah harus mengupayakan agar industri tekstil jangan sampai tersungkur alias pailit.

    Apalagi, Aloysius menyebut kejadian PHK massal di industri tekstil akan kembali terulang seperti Sritex jika pemerintah tidak menangani keran impor tekstil.

    “Kejadian di perusahaan Sritex akan terulang kembali jika pintu impor tekstil tidak ditangani secara serius,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, tim kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit. Hal itu disampaikan melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

    “…dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit,” tulis kurator dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno mengatakan bahwa karyawan Sritex dikenakan PHK per tanggal 26 Februari 2025, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari 2025. Adapun, Sritex berhenti beroperasi pada1 Maret 2025.

    Sumarno menyampaikan, terkait pesangon akan menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator, sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Revisi Permendag 8/2024

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) akan direvisi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

    Adapun, revisi Permendag ini ditargetkan akan meluncur pada Februari 2025. Namun, hingga awal Maret, revisi terkait Permendag 8/2024 tak kunjung meluncur.

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa meluncurnya revisi Permendag 8/2024 akan sangat tergantung dari harmonisasi kementerian/lembaga terkait.

    Mendag Budi menuturkan bahwa hingga saat ini Permendag 8/2024 masih dalam proses. Namun, pakaian jadi menjadi salah satu komoditas yang sedang dalam pembahasan dan sudah dilakukan focus group discussion (FGD).

    Setelah pakaian jadi, Budi menyampaikan bahwa poin yang akan direvisi adalah kelompok komoditas singkong. Nantinya, singkong akan masuk ke dalam Permendag yang mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor.

    “Iya-iya, [Permendag 8/2024] direvisi, karena termasuk yang singkong itu. Cuman maksudnya gini, ini kan kita lagi ngomongin bagaimana pengaturan yang pas, tetap direvisi, tapi pasnya seperti apa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi juga menekankan sejatinya dirinya sering mengungkap bahwa Permendag 8/2024 yang mengatur mengenai impor bisa dievaluasi setiap saat.

    “Namun cara mengevaluasinya itu kita mengundang perwakilan dari industri hulu, hilir konsumen melakukan FGD,” imbuhnya.

    Untuk itu, lanjut dia, masih belum dapat dipastikan akan seprti apa hasil dari revisi Permendag 8/2024. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” sambungnya.

    Dengan adanya revisi Permendag 8/2024, Budi memastikan aturan anyar ini tidak akan melonggarkan pintu masuk produk impor ilegal ke Indonesia.

    “Jadi aturan semua harus benar, kalau ilegal itu jangan kita kalah ilegal. Aturan harus benar, ya ikut yang benar,” tandasnya.

  • Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memprediksi kuota mudik gratis berkurang atau bahkan lenyap di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    Dia berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk Program Mudik Gratis pada tahun ini. Padahal, Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan agenda ini untuk keselamatan dan meringankan beban keuangan masyarakat. 

    “Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga angka kecelakaan turun,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks Minggu (2/3/2025).

    Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak  2024 menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik. 

    Dia memerinci bahwa hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran pada 2024, masyarakat yang memilih moda transportasi KA antar kota sebanyak 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).

    Dia melanjutkan, masyarakat juga memilih mobil sewa sebanyak 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%).

    Termasuk, moda lain seperti kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

    Namun, dia menilai dengan mudik lebaran pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis, maka akan ada potensi penurunan penggunaan moda transportasi umum.

    “Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.

    Apalagi, dia menilai dengan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum cukup.

    Mengingat pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sedangkan, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu?” imbuhnya. 

    Djoko pun mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    D samping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. 

    Sehingga, menurutnya, tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.

  • Gas Murah Industri (HGBT) Kembali Berlaku, Tapi Harga Lebih Mahal

    Gas Murah Industri (HGBT) Kembali Berlaku, Tapi Harga Lebih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri kembali diberlakukan setelah sempat berhenti pada Desember 2024. Kendati demikian, pemerintah mematok harga yang lebih mahal dari periode sebelumnya yakni US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu. 

    Pemerintah kembali memberlakukan program tersebut melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 76.KKK/MG.01/MEM.M/2025 yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025. 

    Pada periode baru ini, Kementerian ESDM menerapkan skema baru HGBT untuk tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas murah industri tersebut. Adapun, tujuh penerima HGBT yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian HGBT kali ini dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar dengan harga US$7 per MMbtu dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMbtu. 

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Pemerintah menilai penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 – US$7,75 per MMBTU. 

    Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Bahlil berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Adapun, manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. Investasi juga tumbuh pesat mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.