Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Konsumsi Pertamax Cs Diproyeksi Naik 2,3% saat Libur Nataru 2025/2026

    Konsumsi Pertamax Cs Diproyeksi Naik 2,3% saat Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan BBM jenis gasoline atau bensin seperti Pertalite hingga Pertamax naik 2,3% dibandingkan hari normal pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, puncak konsumsi bensin itu bakal terjadi pada 31 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. 

    “Nah, terkait dengan perjalanan ataupun puncak arus mudik ini akan terjadi, kami prediksikan kenaikan konsumsi dari sisi energinya. Yang pertama, walaupun tidak setinggi pada saat Satgas RAFI [Ramadan dan Idulfitri], tapi tetap ada peningkatan kurang lebih sekitar 2,3% untuk produk gasoline,” ucap Roberth dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Selain bensin, konsumsi LPG juga diproyeksi naik 3,3%. Lalu, avtur diperkirakan naik 2,4% dan minyak tanah naik 6,2%. Di sisi lain, konsumsi gasoil atau solar malah diproyeksi turun 2,8% selama masa Nataru.

    “Hal ini karena biasanya kendaraan-kendaraan truk ataupun operasional yang kemudian selain sembako dan kepentingan umum, itu biasanya dibatasi untuk tidak beroperasi,” imbuh Roberth.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, selama masa libur Nataru pihaknya menyiagakan 7.885 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, terdapat 6.777 Pertashop dan 6.634 agen LPG yang siaga.

    “Ini akan di-support dari 736 SPBE [stasiun pengisian bulk elpiji] dan juga 223 agen minyak tanah secara nasional,” ucap Roberth.

    Di samping itu, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan 1.866 SPBU yang beroperasi selama 24 jam. Adapun, SPBU ini khusus untuk area yang dilintasi jalur mudik.

    “Kita juga siapkan akan ada sekitar 1.866 SPBU, tentunya pasti ini juga terkonsentrasi di daerah jalur apa istilahnya, mudik atau balik lah gitu ya kita sebutnya, itu yang akan beroperasi 24 jam,” katanya.

    Tak hanya itu, pihaknya juga menyiagakan 57 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga, serta 188 unit Motoris/Pertamina Delivery Service sebagai upaya cepat tanggap Pertamina menghampiri konsumen apabila dibutuhkan.

    Berikutnya, 1.819 Pertamina Delivery Service Bright Gas, serta 6.154 Agen LPG juga bakal terus beroperasi. Pertamina juga menyediakan 209 unit mobil tangki BBM yang standby di sekitar SPBU serta 26 unit Serambi MyPertamina atau lokasi beristirahat yang bisa digunakan masyarakat kala lelah berkendara.

  • Rute LRT Jakarta Bertambah, Beban Subsidi Diprediksi Berkurang

    Rute LRT Jakarta Bertambah, Beban Subsidi Diprediksi Berkurang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT LRT Jakarta bakal menggenjot pendapatan non-tiket seiring dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurunkan besaran subsidi, imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

    Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen menyatakan bahwa pihaknya menargetkan laba bersih perseroan meningkat signifikan 67% pada 2026. Strategi akan dipusatkan pada rute Velodrome–Manggarai yang direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

    “Kita sudah menargetkan pendapatan dari non-tiket itu meningkat cukup signifikan. Laba bersih tahun depan akan meningkat exact-nya 67%,” kata Roberto dalam konferensi pers di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).

    Menurutnya, LRT Jakarta saat ini belum sepenuhnya mandiri dari sisi bisnis karena sekitar 94% pendapatan setiap tahun masih bersumber dari subsidi, sedangkan pendapatan tiket baru sebesar 2% serta pendapatan non-tiket sekitar 4%.

    Dengan adanya rute baru, maka Roberto mencanangkan agar ketergantungan terhadap subsidi bisa dikurangi secara signifikan. Selain dengan bertambahnya layanan, beragam cara lain yang ditempuh ialah dengan mendorong pendapatan iklan, penyewaan lahan dan aset milik LRT Jakarta, hingga membuka opsi kerja sama hak penamaan alias naming rights.

    Saat ini, dia menyebut area stasiun LRT maupun gerbong kereta telah dihiasi iklan, ditambah dengan adanya tenant makanan hingga rencana pembangunan lapangan padel komersial di Stasiun Pegangsaan Dua.

    Apabila rencana ini berjalan mulus, maka Roberto memperkirakan nominal subsidi per kepala yang turun akan dapat diatasi dengan bertambahnya jumlah penumpang dan meningkatnya pendapatan non-tiket. 

    “Upaya kita [menggenjot] tambahan pendapatan dari non-tiket itu akan meningkat cukup signifikan dari yang ada sekarang, sehingga belanja subsidi itu bisa juga dikurangi secara nominalnya,” ujar Roberto.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengkaji ulang subsidi transportasi umum yang diberikan kepada masyarakat.

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik Pemprov Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500, khususnya pada moda Transjakarta.

    Namun, menurut Pramono, pihaknya kini bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas DBH.

    “Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

    “Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

    Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

    “Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

    Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

    Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. “Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM,” ucap Anggia.

  • Pengusaha Minta Kelonggaran, Purbaya Kukuh Pangkas Kuota Domestik Kawasan Berikat

    Pengusaha Minta Kelonggaran, Purbaya Kukuh Pangkas Kuota Domestik Kawasan Berikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kuota penjualan ke pasar domestik bagi industri di Kawasan Berikat dari 50% menjadi 25% mutlak dilakukan demi menjaga persaingan usaha yang sehat, meski pengusaha minta kelonggaran.

    Purbaya menjelaskan bahwa desain awal Kawasan Berikat sejatinya adalah berorientasi ekspor. Kelonggaran kuota pasar domestik hingga 50% yang sempat berlaku sebelumnya merupakan kebijakan pengecualian atau diskresi akibat ambruknya permintaan global saat pandemi Covid-19.

    “Ketika normal lagi malah harusnya nol [kuota domestik]. Kami baru turunkan ke 25% itu sudah cukup,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bendahara negara itu menyoroti adanya ketimpangan apabila fasilitas ini tidak diketatkan. Industri di Kawasan Berikat memiliki keunggulan economies of scale (skala ekonomi) karena kemudahan impor bahan baku dalam volume besar.

    Menurutnya, jika produk dari kawasan berikat membanjiri pasar dalam negeri tanpa pembatasan ketat maka industri domestik non-fasilitas akan tergerus karena kalah bersaing dari sisi struktur biaya.

    “Biar bagaimanapun, Kawasan Berikat bisa impor banyak di sana, yang domestik pasti ada kerugian di situ. Jadi kami kembalikan ke desain semula saja,” tegasnya.

    Selain alasan persaingan usaha, Purbaya juga menyoroti maraknya kebocoran barang dari Kawasan Berikat ke pasar lokal secara ilegal.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan arus barang keluar dengan memodernisasi sistem teknologi informasi, termasuk penggunaan kecerdasan imitasi alias artificial itelligence/AI dalam pengawasan impor.

    “Katanya banyak bocor barang-barang dari situ. Jadi kita perkuat pengawasan. Sekarang kita taruh sistem IT yang lebih canggih, kita pakai AI,” tutup Purbaya.

    Sebelumnya, wacana penurunan kuota pasar dalam negeri industri di Kawasan Berikat disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama.

    Purnawirawan perwira TNI ini mengungkapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tengah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Dia meyakini aturan baru akan terbit sebelum pergantian bulan.

    “Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terealisasi,” ujar Djaka dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (25/11/2025).

    Wanti-wanti Pengusaha

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti dampak dari pemangkasan kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri dari sebelumnya 50% menjadi 25%. 

    Adapun, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat disebutkan bahwa kawasan tersebut menjadi fasilitas bagi industri pengolahan yang berbasis ekspor. Namun, beberapa tahun terakhir industri di kawasan tersebut diberikan kuota 50% produksi untuk dijual ke pasar domestik. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah terkait kebijakan pemangkasan kuota ini untuk menjaga level playing field antara industri di kawasan berikat dan industri non-KB. 

    “Namun, Kadin menilai bahwa pemangkasan kuota menjadi 25% perlu dilaksanakan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi setiap sektor industri,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025). 

    Sebab, Saleh menyebut, tak semua perusahaan di kawasan berikat tersebut mendapatkan permintaan ekspor yang stabil atau cukup besar untuk menyerap seluruh produksi di pabrikannya.

    Dia mencontohkan beberapa sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur masih menggunakan pasar domestik sebagai penyangga ketika permintaan ekspor melemah. 

    “Dalam situasi normal pun, kapasitas ekspor industri-industri ini tidak selalu dapat mencapai 100% output, terutama ketika terjadi perlambatan ekonomi global,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, menurut dia, kemampuan untuk mengekspor seluruh produksi sangat bergantung pada dinamika pasar dunia dan tidak semua pelaku industri siap untuk sepenuhnya mengandalkan ekspor.

    Senada, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mewanti-wanti rencana pemerintah untuk memangkas kuota porsi penjualan industri di kawasan berikat ke pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25%. 

    Secara regulasi, selama ini PMK No. 131/2018 tentang Kawasan Berikat membuka ruang penjualan ke dalam negeri sampai 50% dari akumulasi ekspor dan penjualan ke KB/KEK lain di tahun sebelumnya.

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan kebijakan pemangkasan kuota domestik memang dapat mengembalikan marwah kawasan berikat sebagai fasilitas yang berorientasi ekspor. 

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa saat ini kondisi pasar ekspor mebel dan kerajinan sedang tidak normal dan belum menunjukkan lonjakan berarti di tengah perlambatan permintaan global. 

    Dalam catatannya, nilai ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia tahun 2023 sekitar US$2,46 miliar, dan tahun 2024 US$2,59 miliar. Bahkan jika dibandingkan 2021, kinerja ekspor furnitur turun sekitar 20%—30% tergantung subsektor.

    “Tidak semua perusahaan di kawasan berikat siap mengalihkan 75% produksinya ke ekspor dalam waktu singkat,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025). 

    Terlebih, industri furnitur memiliki ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang sangat tinggi atau 53% ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia masih bergantung pada pasar AS, disusul Jepang dan beberapa negara Eropa. 

    Artinya, ketika pasar utama melemah atau terjadi gangguan tarif/non-tarif, pabrik sangat bergantung pada penjualan domestik untuk menjaga utilisasi dan menghindari PHK.

    Menurut Sobur, banyak anggota Himki di kawasan berikat yang struktur bisnisnya hybrid yaitu sebagian besar output untuk ekspor, tetapi tetap membutuhkan pasar domestik untuk proyek hotel, apartemen, retail modern, dan government procurement untuk menutup fluktuasi order luar negeri.

    “Kami mendukung penguatan orientasi ekspor Kawasan Berikat sebagai prinsip, tetapi meminta kebijakan yang sektoral dan bertahap, bukan pemotongan seragam dari 50% ke 25% dalam satu langkah untuk semua sektor,” jelasnya. 

  • Biaya Logistik RI Termahal di Asean, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

    Biaya Logistik RI Termahal di Asean, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha di industri transportasi dan logistik menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya biaya logistik, infrastruktur yang belum merata hingga isu kendaraan over dimension over load (ODOL). 

    Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, perlu adanya harmonisasi regulasi dari pemerintah untuk mendukung kelancaran konektivitas dan pelaku industri logistik.

    “Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing,” ujar Akbar pada Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

    Menurutnya, biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya dibebankan kepada para pelaku logistik. 

    Meskipun nominalnya tampak besar, margin usaha dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kata Akbar, meski biaya logistik Indonesia lebih mahal dibanding negara-negara Asean, bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

    “Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan para pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnisnya, agar selaras dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Alhasil, transformasi digital dinilai cukup efektif untuk menurunkan biaya logistik.

    “Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitilisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga,” jelasnya.

    Adapun, per 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat ke 63, dari sebelumnya 46 pada 2018. Transportasi sektor darat mendominasi logistik di Indonesia, dengan porsi biaya secara nasional mencapai 49,6%.

    Dari sisi penyedia transportasi, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso juga berupaya untuk mengejar efisiensi logistik dengan menghadirkan produk kendaraan niaga berteknologi tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto mengatakan, efisiensi tidak diukur hanya dari harga unit kendaraan saja, tetapi juga dari keseluruhan biaya kepemilikan (total cost of ownership).

    “Karena produk-produk Fuso itu pertama sudah comply dengan regulasi emisi. Selain itu, kami sematkan teknologi yang tangguh ya, artinya masa durability-nya juga panjang,” ujar Sudaryanto.

    Tak hanya itu, Fuso juga mengembangkan teknologi digitalisasi melalui telemetry system. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha memantau konsumsi bahan bakar, rute perjalanan, hingga perilaku pengemudi secara real time. Pemanfaatan data tersebut dinilai dapat membantu perusahaan melakukan pengelolaan armada secara lebih efisien.

    Fuso juga menghadirkan layanan inovasi zero downtime. Konsep ini dibuat untuk memastikan operasional truk tetap berjalan optimal, mengingat armada logistik beroperasi hampir tanpa henti dan memerlukan perawatan berkala. Waktu perbaikan yang terlalu lama dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan logistik.

    “Melalui layanan zero downtime, kami menyediakan jaringan bengkel dan fasilitas perbaikan yang luas di seluruh Indonesia, termasuk mobile workshop service, bengkel siaga, dan parts depot. Langkah ini memberikan jaminan ketersediaan armada agar tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan sepanjang operasional berlangsung,” pungkasnya.

  • Kemenhub Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP: Legal & Ada Bea Cukai

    Kemenhub Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP: Legal & Ada Bea Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara soal polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut-sebut ilegal karena absennya otoritas bea cukai dan imigrasi. 

    Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara yang telah terdaftar dan bukan ilegal. 

    Dirinya menyampaikan, pihaknya juga telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub itu sendiri di bandara IMIP. 

    “Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025). 

    Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus. 

    Saat ditanya soal kabar kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana mengatakan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan. 

    Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

    Wamenhub juga mengatakan sesuai arahan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah memastikan seluruh simpul transportasi, termasuk Bandara IMIP Morowali, berada dalam kendali penuh negara. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama TNI dan Polri telah menempatkan aparatur negara di lokasi tersebut guna memperkuat fungsi keamanan, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

    Suntana menjelaskan, penempatan apparat TNI dan Polri ini untuk memastikan standar keamanan penerbangan terpenuhi semua, terutama pada kawasan industri strategis.

    “Kami ingin menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan tidak ada area yang berada di luar pengawasan,” ujarnya.

    Kemenhub, imbuhnya, terus berkoordinasi dengan Menhan, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan operasional bandara berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi.

    Terpisah, Media Relation Head PT IMIP, Dedy Kurniawan menjelaskan bahwa operasional Bandara IMIP dipastikan sepenuhnya legal karena telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di mana, penglolaan bandara itu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

    “Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Dedy kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025). 

    Adapun, pengaturan dalam UU No. 1/2009 memastikan bahwa bandara khusus yang dibangun untuk mendukung kegiatan industri seperti yang dilakukan IMIP memiliki landasan hukum yang kuat dan berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan nasional.

    Mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025 pada Agustus lalu, tercantum 40 bandara yang ditetapkan sebagai internasional. 

    Terdiri dari 36 bandar udara umum, tiga bandar udara khusus, serta menetapkan Bandar Udara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional. 

    Termasuk di dalamnya Bandara IMIP sebagai bandara khusus, yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.

    Ketiga bandar udara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus. 

    Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi, disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

    Namun berdasarkan temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara IMIP memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.

  • Harga BBM BP dan Vivo Hari Ini Usai Beli Pasokan dari Pertamina

    Harga BBM BP dan Vivo Hari Ini Usai Beli Pasokan dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Vivo dan BP-AKR telah terisi kembali usai badan usaha swasta tersebut membeli pasokan base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga.

    Terbaru, PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR) kembali menyerap 100.000 barel pasokan base fuel atau BBM murni dari Pertamina. Secara total, BP-AKR telah membeli 200.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah itu sejak akhir Oktober 2025.

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menuturkan, dengan tambahan itu, pasokan bensin besutan BP-AKR yakni BP 92 mulai didistribusikan secara bertahap ke jaringan SPBU BP.

    “Secara bertahap, jaringan SPBU BP kini telah dapat kembali memberikan layanan pembelian bahan bakar berkualitas BP 92. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan dan akan terus memastikan dalam menjaga standar kualitas dan keandalan layanan di seluruh jaringan SPBU BP,” ujar Vanda melalui keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Dia menegaskan, base fuel RON 92 yang digunakan telah memenuhi spesifikasi dan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah Indonesia dan BP internasional. Adapun, proses uji mutu dijalankan sesuai prosedur sehingga konsumen mendapatkan kualitas dan performa BP 92 yang konsisten.

    Sementara itu, PT Vivo Energi Indonesia membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan BBM yang dipasok kepada Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

    “Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Stok BBM jenis bensin di SPBU Vivo, yakni Revvo 92 (RON 92), berangsur terisi sejak Minggu (23/11/2025). Namun, untuk Revvo 95 (RON 95) masih kosong.

    “Kini, BBM Revvo 92 sudah tersedia kembali di SPBU Vivo secara bertahap mulai hari ini. Petugas kami siap mengisi penuh tangki dengan bahan bakar berkualitas untuk performa mesin yang lebih optimal,” tulis Vivo melalui akun Instagram resmi, @spbuvivo.

    Harga BBM

    Harga BBM di SPBU BP mengalami penyesuaian per 1 November 2025. Harga BP 92 kini dipatok Rp12.680 per liter, turun dari bulan sebelumnya yang seharga Rp12.890 per liter. Jenis BP Ultimate juga turun menjadi Rp13.260 per liter, dari bulan lalu sebesar Rp13.420 per liter.

    Sementara itu, harga BP Ultimate Diesel mengalami kenaikan dari Rp14.270 menjadi Rp14.410 per liter.

    Harga BBM di SPBU Vivo juga mengalami perubahan. Mengutip laman resmi Instagram Vivo, per 23 November 2025, Revvo 92 dipatok seharga Rp12.680 per liter. Harga ini turun apabila dibandingkan dengan Oktober 2025 yang dipatok Rp12.890 per liter.

    Untuk Diesel Primus Plus dibanderol seharga Rp14.410 per liter pada November 2025. BBM jenis ini mengalami kenaikan harga dibandingkan Oktober 2025 yang dipatok Rp14.270 per liter.

    Berikut daftar harga BBM SPBU BP, Vivo, dan Pertamina per 26 November 2025:

    Harga BBM SPBU Vivo

    Revvo 90: –
    Revvo 92: Rp12.680 per liter
    Revvo 95: –
    Diesel Primus Plus: Rp14.410 per liter

    Harga BBM SPBU BP

    BP Ultimate Rp13.260 per liter
    BP 92 Rp12.680 per liter
    BP Ultimate Diesel Rp14.410 per liter

    Harga BBM SPBU Pertamina

    Pertalite Rp10.000 per liter
    Solar subsidi Rp6.800 per liter
    Pertamax Rp12.200 per liter
    Pertamax Turbo Rp13.100 per liter
    Pertamax Green Rp13.000 per liter
    Dexlite Rp13.900 per liter
    Pertamina Dex Rp14.200 per liter

  • Beda Suara Apindo-Buruh soal Kenaikan UMP 2026, Prabowo Pilih Siapa?

    Beda Suara Apindo-Buruh soal Kenaikan UMP 2026, Prabowo Pilih Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha dan buruh masing-masing menyodorkan opsi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Keduanya menawarkan beragam skema yang dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Muhammad Rusdi menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan selama ini hanya menghasilkan kenaikan upah yang kecil akibat indeks tertentu alias alfa yang juga rendah, yakni 0,1 hingga 0,3.

    “Keputusan untuk tidak lagi menggunakan PP No. 51/2023 merupakan langkah progresif menuju sistem pengupahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil pekerja,” kata Rusdi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah mesti menyusun formula kenaikan UMP dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yang mengamanatkan kebijakan pengupahan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan terhadap pekerja, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak. Aspek menyodorka tiga opsi terkait hal itu.

    Opsi pertama yang diajukan Aspek Indonesia adalah kenaikan UMP 2026 tak boleh berada di bawah 6,5% sebagaimana keputusan pemerintah pada tahun sebelumnya. 

    Rusdi menilai bahwa kenaikan di bawah angka tersebut hanya akan semakin menekan daya beli dan memperlambat pemulihan ekonomi rumah tangga pekerja.

    Kedua, pihaknya juga menolak pendekatan satu angka upah minimum karena setiap daerah memiliki karakteristik tingkat inflasi, biaya hidup, dan laju pertumbuhan ekonomi yang beragam.

    Aspek Indonesia pun mengusulkan formula UMP 2026 yang mempertimbangkan indeks tertentu berada pada kisaran 0,8, serta angka pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi tingkat daerah. Harapannya, penyesuaian upah lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi setempat.

    Terakhir, Rusdi mendorong pemerintah untuk memberikan diskresi khusus bagi daerah-daerah dengan upah minimum rendah agar mendapatkan kenaikan yang lebih besar dibandingkan daerah yang sudah memiliki upah tinggi. 

    “Penetapan upah minimum 2026 harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan tidak boleh kembali pada pola satu angka yang tidak adil bagi pekerja,” ujar Rusdi.

    Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

  • Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, disebut menjadi kandidat terkuat Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnya, seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan akhir.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), Presiden AS Donald Trump menginginkan sosok yang dekat dan dia percaya memimpin bank sentral yang independen tersebut. 

    Hassett dinilai sebagai figur yang dapat membawa pendekatan Trump dalam pemangkasan suku bunga ke dalam kebijakan The Fed — sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump.

    Namun, sumber tersebut menekankan bahwa Trump dikenal kerap membuat keputusan mengejutkan, sehingga nama calon tidak dapat dianggap final sebelum diumumkan secara resmi.

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt belum dapat memastikan kabar tersebut. 

    “Tidak ada yang benar-benar tahu apa keputusan Presiden Trump sampai beliau mengumumkannya. Nantikan saja,” ujar Leavitt dalam pernyataan tertulis

    Kedekatan dengan Trump

    Pemilihan Ketua The Fed merupakan salah satu jalur paling langsung bagi presiden untuk memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Trump sebelumnya menunjuk Jerome Powell pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian menyesal karena Powell tidak memangkas suku bunga secepat yang ia harapkan.

    Hassett dinilai sejalan dengan pandangan Trump bahwa suku bunga masih perlu diturunkan lebih jauh. Pada 20 November, dia mengatakan jika memimpin The Fed saat ini, dirinya akan memangkas suku bunga sekarang karena data yang mengindikasikan pelonggaran kebijakan moneter. Hassett juga mengkritik The Fed karena gagal mengendalikan inflasi pascapandemi.

    Kabar bahwa Hassett menjadi kandidat utama membuat imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam sebulan.

    The Fed selama ini kerap menjadi sasaran kritik Trump, termasuk ketika ia menuding Powell terlalu lambat memangkas biaya pinjaman. 

    Trump bahkan pernah mempertimbangkan memecat Powell dan menentang renovasi kampus The Fed. Saat ini, Gedung Putih juga tengah terlibat dalam sengketa hukum terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    Kondisi itu menempatkan tekanan besar pada Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi Ketua The Fed berikutnya, untuk menyeimbangkan calon yang pro-pemangkasan suku bunga namun tetap dipercaya pasar keuangan.

    Proses Seleksi Mengerucut

    Setelah menahan suku bunga sepanjang 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada September dan Oktober. Namun, perpecahan pandangan soal inflasi dan pasar tenaga kerja membuat keputusan penurunan suku bunga pada Desember masih belum pasti.

    Bessent mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya dalam satu bulan ke depan, sebelum libur Natal pada 25 Desember.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusannya sudah hampir final. Pada 18 November lalu, Trump mengatakan bahwa dia sudah menetapkan pilihannya tanpa menyebutkan nama. 

    Pada September, Trump menyebut Hassett, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh, dan Gubernur The Fed Christopher Waller sebagai tiga kandidat teratas.

    “Presiden Trump belajar banyak di periode pertama soal pentingnya menempatkan orang yang memahami arah dan prioritasnya, terutama di jabatan kunci seperti Direktur FBI dan Ketua The Fed. Saya tidak melihat dia akan memilih seseorang yang tidak dia kenal dekat untuk menggantikan Powell,” ujar mantan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer.

    Lima Kandidat Terakhir

    Sejak musim panas, Bessent telah mewawancarai hampir selusin calon pengganti Powell, yang kini mengerucut menjadi lima nama: Hassett, Warsh, Waller, Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman, dan eksekutif BlackRock Rick Rieder.

    Wawancara akan selesai pekan ini. Para finalis kemudian akan bertemu Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Wakil Presiden JD Vance. Calon Chairman The Fed nantinya juga harus mendapat persetujuan Senat.

    Mengerucutnya dukungan kepada Hassett terjadi seiring meningkatnya frustrasi Trump terhadap Powell. Pekan lalu Trump menyebut Powell sangat tidak kompeten dan mengatakan ingin memecatnya jika bukan karena Bessent yang menahannya. 

    Trump bahkan bercanda bahwa jika Bessent gagal mengamankan suku bunga lebih rendah, dia pun bisa ikut dipecat.

    Meski demikian, posisi Bessent masih aman. Trump bahkan menilai dirinya sebagai salah satu nama yang layak menjadi Ketua The Fed, meski Bessent menegaskan dia lebih suka tetap memimpin Departemen Keuangan.

    Neil Dutta dari Renaissance Macro Research menilai Hassett akan kesulitan mendapatkan dukungan dari anggota Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Saya tidak melihat Hassett akan mudah menjalankan tugas tahun depan jika dia jadi ketua. Dia juga terlihat sebagai sosok yang paling mudah ditekan oleh Trump. Bessent tidak begitu,” jelas Dutta

    Ketua The Fed berikutnya kemungkinan akan ditunjuk untuk masa jabatan 14 tahun sebagai gubernur yang dimulai 1 Februari. Kursi itu saat ini diisi Stephen Miran, yang sedang cuti dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. 

    Adapun masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, meski ia masih dapat menjabat sebagai gubernur selama dua tahun lagi.

    Powell belum menyatakan apakah akan mundur dari dewan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jika dia mundur, pemerintahan Trump akan mendapatkan satu kursi tambahan untuk diisi tahun depan.

  • AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat menyatakan optimisme atas kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina, namun menegaskan masih ada sejumlah isu krusial yang harus dirundingkan di level presiden, di tengah spekulasi bahwa kesepakatan hampir tercapai.

    Menurut seorang sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), pembahasan kesepakatan damai itu, masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut rencananya akan mencakup permasalahan terkait wilayah dan jaminan keamanan.

    Isu-isu tersebut diperkirakan baru bisa diputuskan pada level presiden. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembicaraan bersifat tertutup.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa menyatakan bahwa kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan, meskipun mengakui proses tersebut tidak mudah.

    “Tapi saya rasa kita akan sampai ke sana,” ujarnya, menambahkan bahwa ia melihat adanya “kemajuan.”

    Pejabat Ukraina sebelumnya mengisyaratkan keinginan untuk mendapatkan undangan bertemu Trump. Namun, hingga Selasa (25/11/2025) belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan, kata seorang pejabat Gedung Putih.

    “Ada beberapa detail yang sensitif, tetapi bisa diselesaikan, yang membutuhkan pembicaraan lanjutan antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam unggahan di media sosial.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang pada Selasa menampik anggapan bahwa Kyiv telah menyetujui kesepakatan potensial untuk mengakhiri invasi penuh Rusia.

    “Komunikasi dengan pihak Amerika terus berlangsung. Saya berterima kasih atas semua upaya Amerika, terutama upaya Presiden Trump,” tutur Zelenskiy melalui X setelah melakukan panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Spekulasi bahwa kesepakatan sudah dekat menguat setelah Trump menyebut adanya kemajuan besar dalam unggahan di media sosial pada Senin. Sebelumnya, Ukraina dikabarkan telah menyetujui draf kesepakatan dengan sejumlah detail minor yang masih harus dibahas, mengutip seorang pejabat AS.

    Namun, setiap momentum menuju kesepakatan AS–Ukraina berpotensi terhambat kembali oleh Rusia.

    “Ini sederhana: tujuan Trump adalah perdamaian jangka panjang. Tujuan Putin adalah kontrol politik atas Ukraina. Kita tidak akan sampai pada titik itu kecuali Putin diyakinkan bahwa tujuannya tidak dapat tercapai,” ujar John Herbst, mantan duta besar AS untuk Ukraina dan Uzbekistan.

    Delegasi AS dan Rusia menggelar pertemuan di Abu Dhabi setelah pembahasan di Jenewa akhir pekan lalu menunjukkan kemajuan dalam meredakan penolakan keras dari Kyiv dan sekutu Eropanya terkait proposal damai 28 poin yang diajukan Gedung Putih pekan lalu.

    Draf awal itu mengejutkan Ukraina dan para sekutunya karena mencantumkan tuntutan agar Kyiv melepaskan keinginan bergabung dengan NATO dan menyerahkan wilayah di Donbas—termasuk area yang belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak memiliki informasi untuk dilaporkan terkait pembahasan Abu Dhabi, menurut Interfax.

    Kepala intelijen militer Ukraina, Kyrylo Budanov, juga berada di Abu Dhabi untuk menghadiri pertemuan, menurut seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut. Pihak intelijen tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

    Cetak biru perdamaian itu kemudian dipersempit menjadi 19 usulan dalam pertemuan di Jenewa pada Minggu. Namun, diskusi terkait isu teritorial—yang menjadi inti potensi kesepakatan—harus dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden Ukraina dan Presiden AS, ujar Ihor Brusylo, Wakil Kepala Kantor Presiden Zelenskiy.

    Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menyampaikan bahwa delegasi AS dan Ukraina telah mencapai kesepahaman bersama atas substansi utama perjanjian yang dibahas di Jenewa. Ukraina tengah mempersiapkan kunjungan Zelenskiy ke AS secepatnya bulan ini, ujarnya melalui X.