Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Anggota Parlemen AS Usul Wajah Trump Gantikan Benjamin Franklin di Uang US0

    Anggota Parlemen AS Usul Wajah Trump Gantikan Benjamin Franklin di Uang US$100

    Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen Amerika Serikat (AS) mengusulkan penggantian tokoh yang muncul pada uang kertas dolar pecahan US$100 dari bapak pendiri bangsa itu, Benjamin Franklin menjadi Presiden Donald Trump.

    Melansir Kantor Berita Anadolu pada Rabu (5/3/2025), usulan tersebut dilayangkan oleh anggota DPR AS dari Partai Republik, Brandon Gill. Rancangan undang-undang itu memperkenalkan peraturan yang mengharuskan semua uang kertas US$100 bergambar wajah Presiden Trump.

    Undang-undang tersebut, yang diberi nama Golden Age Act of 2025, menyoroti sentimen yang sama dari presiden dan sekutunya, yaitu bahwa masa jabatan keduanya akan mengantarkan pada yang disebutnya Zaman Keemasan Amerika.

    “Tidak ada orang yang berbuat lebih banyak untuk membawa Amerika ke masa keemasan selain Presiden Trump. Menampilkannya dalam uang kertas US$100 adalah cara kecil untuk menghormati semua yang telah dia capai dalam empat tahun ke depan,” kata Gill dalam sebuah pernyataan.

    Secara terpisah, Gill kemudian membagikan foto resmi Trump yang dilapis pada uang kertas US$100 pada media sosial X dan menuliskan, “Mari kita membuat sejarah.”

    Sementara itu, dilansir dari The Hill, jika disahkan, undang-undang tersebut akan mewajibkan Menteri Keuangan AS merilis desain awal uang kertas baru tersebut kepada publik paling lambat 31 Desember 2026. 

    Selanjutnya, Undang-undang itu mengharuskan semua uang kertas US$100 setelah 31 Desember 2028 memiliki foto Trump. 

    Adapun, usulan tersebut ini muncul hanya beberapa hari setelah anggota DPR dari Partai Republik, Joe Wilson, mengatakan dirinya sedang mempersiapkan undang-undang untuk memasukkan Trump pada uang kertas US$250 yang baru.

  • Bappenas Gandeng JICA Kembangkan 3 Kota: IKN, Balikpapan, dan Samarinda

    Bappenas Gandeng JICA Kembangkan 3 Kota: IKN, Balikpapan, dan Samarinda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas bersama Japan International Cooperation Agency/JICA sepakat untuk menata tiga kota, yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

    Proyek dengan jangka waktu tiga tahun tersebut bukan hanya berupa perencanaan daerah perkotaan, tetapi juga bertujuan untuk menjadi kota berkelas dunia, serta mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

    Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti berharap rencana pembangunan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan, transformasi ekonomi, dan kualitas hidup. 

    “Tidak hanya bermanfaat bagi ibu kota baru dan kota-kota di sekitarnya, namun juga menjadi model dan cetak biru bagi transformasi perkotaan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/3/2025).

    Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia Takeda Sachiko mengungkapkan bahwa kerja sama JICA sebelumnya untuk Ibu Kota Nusantara, agar dapat mengambil manfaat pengetahuan dan pengalaman Jepang dalam pembangunan perkotaan.

    Seiring dengan perkembangan pembangunan ibu kota baru, pemerintah Indonesia mengindikasikan pentingnya kolaborasi dalam lingkup luas di antara ketiga kota sebagai “Pengembangan Tiga-Kota” untuk saling melengkapi pembangunan ibu kota baru dengan Balikpapan, kota ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di dekat ibu kota baru, dan Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

    Untuk melengkapi fungsi perkotaan ibu kota baru, penting bagi ibu kota Nusantara, termasuk dua kota di sekitarnya, untuk bekerja sama secara efektif mulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi dalam perspektif “Pembangunan Tiga-Kota”.

    Mengingat situasi ini, JICA mendukung Bappenas dan organisasi terkait lainnya dalam studi dasar sebelumnya mengenai proposal konsep yang akan menjadi dasar bagi Pengembangan Tiga-Kota.

    Proyek ini juga mendukung perumusan Rencana Pengembangan Tiga-Kota sebagai rencana regional untuk ketiga kota tersebut, serta mengusulkan pembentukan sistem implementasi untuk kolaborasi tiga kota, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan sistem perencanaan kota yang saling melengkapi dan berkelanjutan di antara ketiga kota tersebut.

    Kerja sama di bidang pembangunan perkotaan ini akan berkontribusi pada Goal 9 SDG (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), Goal 11 (Kota dan Masyarakat Berkelanjutan), dan Goal 13 (Aksi Iklim).

  • Bapanas Respons Keluhan Pedagang soal Nihil Margin Jualan Beras

    Bapanas Respons Keluhan Pedagang soal Nihil Margin Jualan Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara atas adanya pedagang yang mengeluhkan tak mendapatkan margin imbas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram.

    Mengenai hal tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta agar para pedagang tetap menjual harga beras sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

    “Jalanin dulu, nanti kita diskusi ya [soal perombakan HET beras],” kata Arief saat ditemui di Pasar Jaya Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Di sisi lain, Arief mengaku sudah berdiskusi dengan para pedagang ihwal tak mendapatkan margin dari penjualan beras. Namun, dia menjelaskan bahwa saat ini harga gabah masih bervariatif.

    “Jadi harga gabah itu sebenarnya masih variatif. Kemarin sih kita monitor, sudah mulai di atas Rp6.500 [per kilogram]. Panen sebelumnya itu kan ada yang Rp5.300 [per kilogram] ada yang Rp5.400 [per kilogram],” terangnya.

    Dalam hal harga beras, Arief mengaku masih mendapatkan harga tidak sesuai HET atau di bawah HET. Padahal, kata dia, harga beras tergantung dari berapa pecahan atau patahan (broken rice). Ini artinya, broken rice menentukan harga beras yang dijual pedagang.

    “Makanya sebenarnya Rp12.500 itu kalau mereka ada broken-nya sampai 30% sebenarnya masih masuk juga. Tapi nanti kita diskusikan lagi lah ya, khusus itu,” terangnya.

    Menyitir laman resmi Harga Panel Bapanas, Rabu (5/3/2025) pukul 16.54 WIB, harga rata-rata beras premium dibanderol Rp15.542 per kilogram secara nasional di tingkat nasional. Jika dilihat dari zona 1, 2, dan 3 masing-masing adalah Rp14.799 per kilogram, Rp16.090 per kilogram, dan Rp17.662 per kilogram.

    Untuk rata-rata harga medium dipatok Rp13.711 per kilogram secara nasional. Adapun di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp13.142 per kilogram, Rp14.083 per kilogram, dan Rp15.712 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata beras SPHP di tingkat konsumen senilai Rp12.745 per kilogram. Untuk di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing dibanderol Rp12.263 per kilogram, Rp12.840 per kilogram, dan Rp13.366 per kilogram.

    Sebelumnya, dilansir dari Antara, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur, Zulkifli meminta pemerintah menaikkan harga beras medium menjadi Rp13.000 agar pedagang tetap bisa mendapatkan keuntungan penjualan.

    Pedagang keberatan dengan adanya harga beras medium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram (kg) berlaku di beberapa wilayah di Indonesia.

    Dia menjelaskan, dari proses awalnya saja harga gabah, yaitu Rp6.500, kemudian diolah sehingga menjadi Rp13.000 dan bertambah ongkos menjadi Rp13.200.

    Dia berharap setidaknya pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan Rp1.000 agar pedagang tetap bisa meraih keuntungan.

  • Viral Gaji Fantastis 14 Karyawan Garuda Eks Lion Air, Ini Klarifikasi Manajemen

    Viral Gaji Fantastis 14 Karyawan Garuda Eks Lion Air, Ini Klarifikasi Manajemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) buka suara atas informasi yang beredar di media sosial terkait daftar nama dan gaji karyawan Garuda Indonesia yang disebutkan berasal dari salah satu maskapai penerbangan lain, Lion Air. 

    Direktur Human Capital & Corporate Service Garuda Indonesia Enny Kristiani mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut, baik yang terkait dengan tugas, fungsi dan remunerasi tidak sepenuhnya valid.

    Enny menjelaskan, sejumlah nama yang tertera dalam daftar tersebut, saat ini memang tercatat sebagai CEO Office specialist hingga lead professional di Garuda Indonesia yang bertugas membantu CEO dalam hal strategic function berdasarkan expertise masing-masing, mulai dari tataran perencanaan pengembangan bisnis, operasional, komersial, pengembangan jaringan hingga dukungan dalam lingkup general affairs.

    “Dapat kami pastikan Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan tata kelola organisasi dan human capital yang baik, termasuk dengan mengedepankan prinsip good corporate governance di dalamnya serta mengacu pada business & industrial practice yang berlaku,” kata Enny dalam keterangan resmi, dikutip (Rabu 5/3/2025).

    Lebih lanjut, Enny menegaskan proses penerimaan pegawai tersebut dilakukan sesuai ketentuan rekrutmen kepegawaian yang berlaku di Perusahaan, yakni keseluruhan pegawai tersebut berstatus sebagai pegawai pro hire dengan kontrak kerja waktu tertentu, dimana komponen remunerasi yang diterima, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan remunerasi kepegawaian Garuda Indonesia yang turut mengacu pada market benchmark industri yang berlaku saat ini.

    Enny menyayangkan adanya penyebarluasan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Untuk itu, pihaknya ingin mengajak publik agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang validitas datanya belum dapat dipertanggungjawabkan.

    Sebelumnya, di media sosial beredar daftar nama beserta gaji yang diterima 14 karyawan Garuda Indonesia yang sebelumnya merupakan karyawan Lion Air Grup. Narasi yang berkembang adalah direktur utama Garuda yang baru, Wamildan Tsani yang juga mantan Plt. Dirut Lion Air membawa 14 orang karyawan ini menjadi karyawan GIAA. 

    Adapun, gaji kotor per bulan dari 14 karyawan ini berkisar Rp117 juta hingga Rp25 juta. Jabatan juga terdiri atas 9 CEO Office specialist, 1 senior lead professional, 2 protokol dirut dan 2 protokol ibu dirut. 

  • Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai viral video di media sosial TikTok soal volume Minyakita yang dijual hanya sebanyak 750 mililiter (ml). Padahal, Minyakita yang dijual semestinya berisi 1 liter.

    Budi mengatakan oknum produsen yang menjual Minyakita tak sesuai takaran itu sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita, yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia menegaskan video yang beredar itu merupakan video lama dan sudah dilakukan penindakan. Di mana, produsen yang menjual Minyakita dengan volume 750 ml ini merupakan oknum yang sama, yakni PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) yang berlokasi di Tangerang.

    “Navyta Nabati Indonesia. Ya betul, yang pernah kita datangi itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti ke polisi, ya,” ujarnya.

    Mendag Budi juga menyebut proses hukum PT NNI masih berjalan. Adapun, dia memastikan Minyakita yang beredar di masyarakat sudah sesuai takaran, yakni 1 liter.

    “Itu sudah nggak ada [Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter]. Sudah nggak beredar lagi, yang lainnya normal. 1 liter normal, HET Rp15.700 [per liter],” terangnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resmi Kemendag, dikutip pada Rabu (5/3/2025), pemerintah melalui Kemendag melakukan ekspose dan mengamankan hasil pengawasan distribusi Minyakita yang dilakukan di PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025).

    PT NNI melakukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan kenaikan harga Minyakita di sejumlah wilayah. Adapun, Minyakita produksi PT NNI ini telah dijual kepada pedagang di wilayah provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

    Melalui unggahan itu, Mendag Budi mengungkap Minyakita milik PT NNI dijual tidak mencapai 1 liter. Bahkan, harganya dijual Rp15.500 per liter. Padahal, seharusnya sebagai distributor tingkat 2, Minyakita dijual Rp14.500 per liter.

    “Sehingga, nanti ke pengecer atau ke konsumen menjadi mahal. Menjadi Rp17.000 per liter, padahal seharusnya [harga] sampai ke konsumen itu hanya Rp15.700 per liter,” ujar Mendag Budi.

    Selain itu, PT NNI juga tidak memiliki izin edar BPOM dan izin KBLI 82–920 (izin melakukan aktivitas pengemasan), serta memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendag.

    Menindaklanjuti hal ini, Kemendag telah mengamankan 7.800 botol dan 275 dus produk Minyakita isi 12 liter dalam kemasan pouch.

  • Masukan Ekonom terkait Langkah RI saat Terjadi Eskalasi Perang Dagang

    Masukan Ekonom terkait Langkah RI saat Terjadi Eskalasi Perang Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, Meksiko, dan Kanada membuat banyak pihak resah. Lantas, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia agar bisa memanfaatkan perang dagang tersebut?

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini pemerintah Indonesia harus mendekatkan diri ke pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Asmo menjelaskan jika konflik perdagangan terus berlarut-larut maka akan menyebabkan perlambatan volume perdagangan global. Apalagi, sambungnya, China, Meksiko, dan Kanada menyumbang 43% dari keseluruhan impor AS.

    Kendati demikian, dia meyakini pemerintah bisa memanfaatkan situasi. Dia mengingatkan pada tahun lalu ekspor Indonesia ke AS didominasi oleh barang elektronik, pakaian jadi, dan alas kaki, dengan total nilai US$42,5 miliar.

    Menurutnya, terdapat peluang besar untuk lebih meningkatkan ekspor produk-produk tersebut usai terjadi eskalasi perang dagang. Oleh sebab itu, Asmo mendorong pemerintah menegosiasikan pembebasan tarif untuk produk ekspor utama Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan AS.

    Selain itu, dia meyakini pemerintah bisa memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses istimewa ke pasar AS.

    “Dengan pendekatan terpadu yang mencakup kebijakan perdagangan, stabilitas ekonomi, dan diplomasi strategis, Indonesia dapat mengambil peluang dari perang dagang dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya,” jelas Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Di samping itu, dia menekankan perlunya mitigasi dampak negatif dengan menerapkan kebijakan diversifikasi pasar dengan memperluas perdagangan dengan negara lain.

    Pemerintah, sambungnya, juga dapat memberikan insentif pajak dan subsidi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang adaptif.

    “Peningkatan hilirisasi industri juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku dan meningkatkan daya saing produk Indonesia,” tutup Asmo.

  • Daftar Tarif Tol Trans Jawa Jelang Mudik Lebaran 2025

    Daftar Tarif Tol Trans Jawa Jelang Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Jalur tol Trans Jawa merupakan jalur tol yang selalu padat saat mudik lebaran.

    Dilansir dari laman resmi Kemenpupr,  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dengan lonjakan mobilitas yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kesiapan jalan tol, jalan nasional, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas utama pemerintah guna memberikan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.  

    Dia menegaskan Kementerian PU telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kepadatan dan potensi kendala di jalur mudik utama. Kami memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol, dalam kondisi optimal. Berbagai perbaikan telah dilakukan jauh hari sebelumnya, termasuk peningkatan fasilitas di rest area serta optimalisasi jalur alternatif untuk mengurangi beban di jalur utama.

    Selain memastikan kelayakan jalan, Kementerian PU juga bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko di titik-titik rawan kecelakaan dan bencana. Peningkatan penerangan jalan umum, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, serta perbaikan jembatan menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.  

    Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan lintas sektor guna memastikan kelancaran mudik tahun ini. Menurutnya, kesiapan infrastruktur harus didukung oleh optimalisasi moda transportasi dan sistem pemantauan berbasis data.  

    Selain kesiapan infrastruktur dan moda transportasi, pemerintah juga akan menerapkan sistem Flexible Working Arrangement (WFA) atau Work From Anywhere mulai 24 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada hari-hari menjelang Idul Fitri yang berdekatan dengan perayaan Nyepi.  

    Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif, termasuk diskon tarif tol sebesar 20% di beberapa ruas jalan tol dan subsidi harga tiket pesawat domestik. Dengan adanya pengurangan PPN sebesar 6%, harga tiket pesawat domestik diperkirakan turun hingga 13–14%, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi yang terjangkau. 

    Trans-Jawa Toll Road merupakan jaringan jalan tol yang membentang dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa, menghubungkan berbagai kota utama dan menjadi tulang punggung transportasi darat di Indonesia.

    Pada tahun 2025 ini, tarif tol Trans-Jawa untuk kendaraan Golongan I telah diperbarui.

    Berikut adalah daftar lengkap tarif tol Trans Jawa jelang mudik lebaran 2025

    Merak – Tangerang: Rp60.500
    Tangerang – Jakarta : Rp8.000
    Jagorawi: Rp7.500
    Tol Dalam Kota Jakarta: Rp11.000
    Jakarta – Cikampek: Rp27.000
    Cikopo – Palimanan: Rp119.000
    Palimanan – Kanci: Rp13.500
    Kanci – Pejagan: Rp31.500
    Pejagan – Pemalang: Rp66.000
    Pemalang – Batang: Rp47.500
    Batang – Semarang: Rp111.500
    Semarang ABC: Rp55.000
    Semarang – Solo: Rp92.000
    Solo – Klaten (Yogyakarta): Rp42.500
    Solo – Ngawi: Rp125.000
    Ngawi – Kertosono: Rp98.000
    Kertosono – Mojokerto: Rp54.000
    Mojokerto – Surabaya: Rp43.500
    Surabaya – Gempol: Rp10.000
    Gempol – Pandaan: Rp14.500
    Gempol – Pasuruan: Rp28.000
    Pasuruan – Probolinggo: Rp40.000
    Porong – Gempol: Rp9.000
    Pandaan – Malang: Rp33.500
    Jakarta – Surabaya: Rp883.500
    Jakarta – Malang: Rp941.500
    Jakarta – Probolinggo: Rp961.500
    Bandung – Surabaya: Rp890.000
    Bandung – Malang: Rp938.000
    Merak – Surabaya: Rp952.000
    Merak – Malang: Rp1.010.000
    Jakarta – Yogyakarta: Rp605.500
    Merak – Yogyakarta: Rp674.000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Perlu diperhatikan bahwa beberapa ruas tol baru mungkin belum beroperasi secara penuh pada tahun 2025. Oleh karena itu, sebelum memulai perjalanan, disarankan untuk memeriksa status operasional ruas tol yang akan dilalui.

    Selain itu, pastikan saldo e-toll Anda mencukupi untuk mencapai kota tujuan, guna menghindari kendala selama perjalanan.​

    Trans-Jawa Toll Road telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 1995. Proyek ini sempat terhenti akibat krisis finansial Asia pada tahun 1997, namun kembali dilanjutkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Pada Desember 2018, beberapa ruas tol telah selesai dibangun, menghubungkan Merak hingga Surabaya. Sementara itu, ruas yang menghubungkan Surabaya dan Probolinggo selesai pada tahun berikutnya.

    Hingga tahun 2023, pembangunan ruas antara Probolinggo dan Banyuwangi telah dimulai dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

     

     

     

     

    Jalan tol ini tidak hanya mempermudah mobilitas antar kota di Pulau Jawa, tetapi juga berperan penting dalam distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya.

    Dengan adanya Trans-Jawa Toll Road, waktu tempuh antar kota menjadi lebih efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dan konektivitas antar wilayah.​

     

     

    Sebagai pengguna jalan tol, penting untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, menjaga kecepatan sesuai batas yang ditetapkan, dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan.

    Selain itu, perencanaan perjalanan yang matang, termasuk mengetahui tarif tol dan saldo e-toll yang mencukupi, akan membantu perjalanan Anda menjadi lebih lancar dan nyaman.

     

     

    Untuk informasi lebih lanjut mengenai tarif tol dan status operasional ruas tol tertentu, Anda dapat mengunjungi situs resmi pengelola jalan tol atau menghubungi layanan pelanggan terkait.

    Dengan persiapan yang baik, perjalanan Anda melintasi Trans-Jawa Toll Road akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan efisien.

  • Menaker Sebut Kurator Komitmen untuk Bayar THR Bagi Korban PHK Sritex

    Menaker Sebut Kurator Komitmen untuk Bayar THR Bagi Korban PHK Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja Sritex Group yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal 2025.

    Yassierli menyebut, tim kurator yang menangani proses kepailitan Sritex Group telah berkomitmen untuk membayar THR dan pesangon kepada para pekerja yang te-PHK.

    “Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko [Airlangga Hartarto] beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon,” kata Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Lebih lanjut, Yassierli memastikan Kemnaker akan mengawal hak-hak pekerja Sritex Group seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

    Kemnaker akan membentuk posko di Solo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah guna membantu para pekerja Sritex Group dalam proses administrasi pencairan JHT dan JKP. 

    “Kami koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, poskonya di Solo ya dan Dinas Tenaga Kerja setempat,” ujarnya. 

    Pekerja Sritex Group sebelumnya telah mewanti-wanti pemerintah untuk mengawal pembayaran hak pesangon yang wajib diterima oleh lebih dari 10.000 orang pekerja yang ter-PHK.

    Koordinator Karyawan Sritex Slamet Kaswanto mengatakan, dalam situasi ini, hak pesangon, THR, hingga JKP merupakan hal mutlak yang harus terpenuhi.  

    “Kami berterima kasih kepada pemerintah tentunya untuk bagaimana berupaya menyelamatkan pekerja ini, tapi itu kan hak kita juga harus diselesaikan dulu, hak pesangon itu dan tadi THR itu menjadi mutlak karena memang yang kita nantikan itu untuk Idulfitri,” kata Slamet dalam RDPU Komisi IX, Selasa (4/3/2025). 

    Sementara itu, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/3/2025), perwakilan tim kurator Sritex Group Norma Sadikin telah berkomitmen untuk membayar hak-hak para buruh Sritex Group.

    “Kuroator berkomtimen untuk membayar hak-hak para buruh yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan yang mana disitu terdapat dari hak-hak buruh termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya,” pungkas Norma. 

  • Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Pedagang Pasar Berharap Koperasi Desa Merah Putih Putus Mata Rantai Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) berharap Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi sehingga harga di pasar lebih terjangkau.

    Sekretaris Jenderal Ikapi Reynaldi Sarijowan menyampaikan hadirnya Kopdes Merah Putih dapat memutus mata rantai produksi yang selama ini kian menyulitkan bagi pedagang pasar lantaran harga terus meningkat. 

    “Jika implementasi ini tepat, akan membawa manfaat bagi gabungan kelompok tani yang tergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” kata Reynaldi dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Ikappi mengharapkan ada desain tata niaga pangan yang baru dan modern serta mengedepankan asas manfaat yang dapat dirasakan, baik di desa maupun di pasar-pasar tradisional. 

    Reynaldi memastikan, pihaknya akan ikut membantu memetakan wilayah produksi di masing-masing desa agar tepat sasaran. Selain itu, dia mengharapkan agar sistem ini dapat memperkecil ruang pemain ijon bagi para petani kecil.

    “Jika desa dapat memberdayakan petani kecil, maka kedepan pangan kita akan lebih terjangkau dan terdata,” pungkasnya. 

    Adapun pemerintah sepakat membentuk Kopdes Merah Putih dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai gudang penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian rakyat.

    “Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Istana Negara.

    Dana desa pun akan digunakan untuk mendukung pendanaan program ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap, setidaknya butuh Rp3 miliar – Rp5 miliar per desa untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal.

    Dalam hal ini, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat mengelola gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, gerai kantor koperasi, gerai unit usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.

    Mengingat anggaran dana desa yang terbatas, pemerintah sepakat melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam pendanaan program melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun. 

  • Pak Prabowo, Target Tax Ratio 18% Dinilai Lebih Rasional

    Pak Prabowo, Target Tax Ratio 18% Dinilai Lebih Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto/PDB sebesar 18% lebih rasional untuk saat ini, ketimbang harapan Presiden Prabowo Subianto yakni tax ratio 23%.

    Direktur Eksekutif dan Analis Kebijakan Pajak Pratama-Kreston Tax Reserch Institute Prianto Budi Saptono menyampaikan dengan kondisi ekonom global dan domestik terkini, dirinya optimistis 80% bahwa target 18% masih mampu tercapai pada akhir kepemimpinan Prabowo.

    “Secara rasional, target 18% pada 2029 pasti lebih rasional dari target 23%,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).

    Sekalipun untuk mencapai 18%, pemerintah harus punya usaha lebih atau extra effort agar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak mampu lebih besar dari tingkat pertumbuhan PDB.

    Pada 2024, penerimaan pajak hanya mampu tumbuh sebesar 3,5% atau masih lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama, yakni sebesar 5,03%.

    Sementara pertumbuhan penerimaan dari kepabeanan dan cukai mampu tumbuh sebesar 4,9%, lebih mendekati pertumbuhan ekonomi meski tetap lebih rendah. 

    Melihat bagian Sasaran Fiskal Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Presiden Nomor 12/2025 tentang RPJMN 2025—2029, rasio pendapatan negara ditargetkan pada rentang 13,75%—18%.

    Sementara rasio penerimaan pajak dalam arti luas, termasuk bea dan cukai, ditargetkan pada rentang 11,52%—15%.

    Membandingkan dengan realisasi 2024 sebesar 10,07%, artinya dalam lima tahun ke depan penerimaan perpajakan diharapkan setidaknya mampu naik sebesar 4,93%.

    Usaha lebih yang harus pemerintah lakukan menjadi kewajiban karena hal yang menjadi masalah, penerimaan negara tertahan tak lebih dari 11% dalam 10 tahun terakhir.

    Pada 2015, tax ratio sebesar 10,76%. Bukannya mengalami perbaikan, pada 2016 justru rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB menurun ke level 10,36% dan menyentuh 9,89% pada 2017.

    Lebih jauh lagi, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 59/2024 tentang RPJPN 2025—2045, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB hanya berada di rentang 18% hingga 20%, bukan 23%.

    Sasaran tersebut bahkan tidak jauh berbeda dengan target pada 2029 alias 16 tahun sebelum 2045.

    Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan ke level 23% diyakini dengan terobosan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan negara.

    Prabowo turut menyebutkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Strategi itu menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai, demi mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045.

    Tercatat bahwa rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (administration gap) maupun kebijakan (policy gap) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai enabler untuk optimalisasi pendapatan negara.

    Sebelumnya, Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus fokus dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan menempuh berbagai upaya, termasuk memperkuat penegakan hukum.

    “Antara lain perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berupa edukasi perpajakan, pengawasan pajak dan law enforcement [penegakan hukum],” ujar Dwi kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (9/2/2025).

    Selain itu, sambungnya, Ditjen Pajak akan melakukan peningkatan kerja sama perpajakan internasional serta optimalisasi kegiatan joint audit, analisis, investigasi, hingga intelijen.