Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sedekade Rencana Induk Industri, Ekonom Sorot Serapan Tenaga Kerja Minim

    Sedekade Rencana Induk Industri, Ekonom Sorot Serapan Tenaga Kerja Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Target serapan tenaga kerja sektor industri yang dicanangkan pemerintah masih jauh dari target. Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 tak kunjung terwujud sepenuhnya. 

    Dalam RIPIN 2015-2035 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah No 14/2015 disebutkan jumlah tenaga kerja di sektor industri dalam RIPIN 2015 dicanangkan dapat mencapai 21,7 juta pada tahun ini. 

    Namun, rata-rata kontribusi jumlah tenaga kerja manufaktur masih dikisaran 20 juta – 21 juta orang dalam 5 tahun terakhir. 

    Bahkan, pertumbuhan proporsi tenaga kerja sektor industri manufaktur stagnan cenderung susut. Pada 2019, industri pengolahan nonmigas menyumbang 14,91% terhadap total angkatan kerja di Indonesia yaitu mencapai 136 juta orang (Februari 2019).  

    Sementara, kontribusinya mengalami penurunan hingga ke titik stagnan dalam dua tahun terakhir 2023-2024 di angka 13,83% dari total angkatan kerja di kisaran 147 juta – 152 juta orang.

    Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mencatat persentase jumlah tenaga kerja di Indonesia sektor manufaktur cenderung stagnan dan melandai sejak tahun 2014. Untuk itu, pemerintah dinilai harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM).  

    “Selain itu, dari sisi SDM, pemerintah Indonesia gagal mendorong agenda SDM terampil dan masih mengandalkan isu SDM murah,” jelas Ariyo kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025). 

    Di samping itu, dia menambahkan, pengembangan SDM juga harus diiringi dengan fokus memperkuat penguasaan teknologi inovasi dalam negeri dengan mendorong komersialisasi hasil riset dan teknologi dalam negeri.

    Selain isu keterampilan SDM, industri padat karya sebagai penyerap tenaga kerja terbesar saat ini perlu diperkuat tata kelola, termasuk penguatan pasar lewat regulasi pemerintah. 

    Lebih lanjut, Ariyo menyoroti tata kelola kebijakan yang tidak transparan dan penegakan hukum yang saat ini lemah juga menjadi perhatian investor.

    Secara makro dari sisi daya beli masyarakat, meski jumlah market indonesia besar tapi daya beli masyarakat sedang turun. Menurut dia, market Indonesia saat ini dinilai tak terlalu menarik dibandingkan pangsa pasar lain yang kecil namun daya belinya tinggi. 

    Senada, Guru Besar Universitas Paramadina Ahmad Badawi Saluy, mengatakan kinerja industri manufaktur Indonesia dengan negara- negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. 

    Indonesia konsisten tertinggal, dengan struktur industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri berbasis sumber daya alam (resource-based). 

    Sementara itu, Malaysia dan Vietnam telah bergerak ke industri berbasis teknologi tinggi (high-tech), dan Thailand didominasi oleh industri teknologi menengah (medium-tech). 

    Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi struktural di sektor industri Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

  • Cara Daftar Mudik Gratis Jasa Raharja 2025 Menggunakan Bus, Kapal, dan KA

    Cara Daftar Mudik Gratis Jasa Raharja 2025 Menggunakan Bus, Kapal, dan KA

    Bisnis.com, JAKARTA – Jasa Raharja kembali memberikan program mudik gratis yang diberikan setiap tahun pada libur Lebaran.

    Mudik gratis ini diberikan kepada masyarakat melalui moda transportasi darat dan laut. Tahun ini, terdapat 200 kuota melalui bus, kereta api, dan kapal.

    Pendaftaran mudik gratis Jasa Raharja dapat dilakukan melalui https://mudik.jasaraharja.co.id  hingga 17 Maret 2025.

    Syarat Mudik Gratis Jasa Raharja

    Memiliki KTP dan SIM C yang masih berlaku atas nama sendiri (pendaftar)
    Harus memiliki sepeda motor yang dibuktikan dengan STNK Motor
    Pajak kendaraan sepeda motor masih berlaku (Bagian SKPD/ Bukti Pembayaran Pajak Sepeda Motor)
    Pendaftar dan calon peserta yang didaftarkan harus mempunyai hubungan keluarga yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah atau Akta Lahir
    Satu orang pendaftar maksimal mendaftarkan 4 orang dewasa (≥ 3 tahun untuk moda Kereta dan ≥ 5 tahun untuk moda Bus)
    Satu orang pendaftar hanya boleh mendaftar satu kali termasuk calon peserta yang didaftarkan
    Calon pemudik hanya dapat mendaftar pada satu BUMN, seluruh pendataan akan berdasarkan data NIK. Jika terdeteksi ada pendaftaran ganda maka peserta otomatis akan gugur

    Adapun sepeda motor yang didaftarkan tidak ikut diangut saat mudik untuk moda transportasi kereta dan bus.

    Untuk infant yang didaftarkan, wajib dipangku oeh peserta dewasa dengan ketentuan maksimal kelahiran di bawah tanggal 26/27/28 Maret 2022 untuk moda Kereta (tergantung tanggal keberangkatan keretanya), di bawah 27 Maret 2022 untuk moda Bus.

    Cara Daftar Mudik Gratis Jasa Raharja

    1. Sudah Memiliki Akun

    Login ke situs resmi pendaftaran mudik gratis di https://mudik.jasaraharja.co.id 
    Masukkan nomor HP/email dan kata sandi.
    Apabila lupa kata sandi, klik “Lupa Kata Sandi” dan lakukan reset melalui OTP
    Setelah berhasil masuk, lanjutkan ke pemesanan tiket

    2. Belum Memiliki Akun

    Masuk ke situs mudik Jasa Raharja: mudik.jasaraharja.co.id (disarankan menggunakan Google Chrome)
    Klik “Daftar” di kanan atas dan mengisi daftar diri seperti Nama Lengkap, No HP, Email, dan Kata Sandi
    Setelah pendaftaran berhasil, masukkan kode OTP yang dikirim via SMS
    Jika ingin mengganti No HP, lakukan verifikasi ulang dengan OTP
    Isi Data Pribadi: Nama, Tempat & Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat KTP & NIK
    Input Data Penumpang: Nama, NIK, Hubungan Keluarga, Jenis Kelamin, dll. Maksimal 4 peserta dewasa
    Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik “Selesai”

    Cara Pesan Tiket Mudik Gratis Jasa Raharja 

  • Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Tren Pendapatan Negara dari PNBP Nonmigas Periode Januari, 2023 Paling Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendapatkan sebagian anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, baik dari migas dan nonmigas hingga dividen BUMN untuk memenuhi kebutuhan belanja. 

    Selagi menanti realisasi APBN Kita edisi Januari 2025 yang tak kunjung terbit, tren penerimaan dari PNBP sektor nonmigas nyatanya mengalami tren positif sejak 2019 dan mencapai kenaikan tertinggi pada 2023. 

    Mengutip data dari APBN Kita Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengantongi PNBP nonmigas yang terdiri dari pertambangan mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, perikanan, dan panas bumi, senilai Rp2,55 triliun pada Januari 2019. 

    Terbesar, penerimaan berasal dari pertambangan minerba senilai Rp2,25 triliun, sementara penerimaan dari panas bumi senilai Rp27 miliar. 

    Memasuki periode pandemi Covid-19 atau pada 2020, kinerja PNBP nonmigas tercatat sedikit menurun ke angka Rp2,15 triliun pada Januari atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 15,98% secara year on year (YoY

    Di mana terjadi penurunan harga batu bara acuan (HBA) maupun volume, berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan dan penurunan dana reboisasi akibat depresiasi kurs rupiah, serta akibat perubahan jumlah izin kapal penangkap ikan

    Peningkatan mulai terjadi pada 2021 dengan realisasi PNBP nonmigas mencapai Rp2,9 triliun dan menjadi Rp3,69 triliun pada 2022

    Kemudian PNBP nonmigas naik signifikan ke angka Rp14,56 triliun pada Januari 2023. Sri Mulyani mendapat ‘durian runtuh’ dari pertambangan minerba yang mencapai Rp14,25 triliun atau tumbuh 301,72% YoY

    “Kenaikan ini utamanya disumbang kenaikan HBA yang mengalami kenaikan 92,56%,” sebagaimana tertulis dalam Buku APBN Kita edisi Februari 2023, dikutip pada Kamis (6/3/2025

    Bukan hanya itu, Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel juga meningkat 36,12%. Di samping itu, terbitnya Peraturan Pemerintah No.26/2022 yang mengatur jenis & tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM juga mendongkrak penerimaan PNBP sektor Pertambangan Minerba.

    Salah satu ketentuan yang diatur dalam PP tersebut adalah perubahan tarif royalti batubara apabila HBA sama atau lebih besar dari US$90 per ton dari semula 7% menjadi maksimal 13,5% dari harga.

    Pada tahun berikutnya atau Januari 2024, pundi-pundi dari PNBP nonmigas harus menurun ke level Rp9,43 triliun karena penurunan harga mineral dan batu bara.

    Sementara untuk realiasai Januari 2025, masyarakat masih menunggu publikasi hasil setoran dari pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. 

    Harga Minerba Turun

    Melihat HBA Januari 2025, rata-rata mengalami kenaikan. HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Januari 2025 naik 1,22% month to month (MtM) menjadi US$124,01 per ton. 

    Selanjutnya, HBA dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$83,95 per ton, naik 2,89% MtM. HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga naik ke level US$52,75 per ton atau menguat 1,87% MtM

    Sementara itu, batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali melemah ke level US$34,7 per ton. Harga acuan itu turun 1,64% dari posisi bulan sebelumnya di angka US$35,28 per ton.

    HMA nikel Januari 2025 dipatok US$15.660/dmt. Kemudian, tembaga US$8.945,3/dmt, kobalt US$24.300/dmt, dan timbal US$2.012,14/dmt.

    Adapun meski mengalami kenaikan secara bulanan, namun harga komoditas minerba nyatanya mengalami penurunan dari Januari 2024

    Lantas, akankah cuan yang disetorkan kepada Sri Mulyani juga akan turun

    Berikut Tren PNBP Nonmigas periode Januari 2019-2024 (Rp, miliar) 

    2024
    2023
    2022
    2021*
    2020
    2019

    Pertambangan Minerba 
    8.800
    14.254
    3.228

    1.912
    2.249

    Kehutanan
    519,34
    307,1
    320,11

    147,4
    194

    Perikanan
    84,34
    1,72
    113,79

    61,5
    62,1

    Panas Bumi 
    26,51
    32,51
    31,41

    25,2
    27,11

    Total 
    9.430
    14.596
    3.693
    2.900
    2.146
    2.550

    Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

    *data tidak ditampilkan

  • Waskita (WSKT) Mau Jual 3 Ruas Tol Tahun Ini, Nilainya Rp4,93 Triliun

    Waskita (WSKT) Mau Jual 3 Ruas Tol Tahun Ini, Nilainya Rp4,93 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) buka-bukaan hendak melepas kepemilikan saham di 3 jalan tol kelolaannya yang berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT) dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    Direktur Utama WSKT, Muhammad Hanugroho menjelaskan bahwa total nilai divestasi dari 3 ruas tol tersebut disampaikan bakal tembus Rp4,93 triliun. 

    “Divestasi yang akan kita lakukan di PT Pemalang Batang Toll Road yang di kotak kiri bawah, ada CCT [Cimanggis Cibitung Tollways], termasuk PT HMW [Hutama Marga Waskita] ini kita programkan di tahun 2025,” kata Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (6/3/2025).

    Hanugroho menyebut rencana lepas aset itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan transformasi bisnis dan penyehatan keuangan perseroan. Di mana, WSKT sendiri membidik target pendapatan 2025 bakal tembus Rp10,8 triliun.

    Apabila aksi korporasi tersebut berjalan lancar, maka WSKT berkomitmen untuk dapat kembali memacu bisnis sesuai core perusahaan yang merupakan perusahaan konstruksi dengan fokus menggarap sektor gedung, infrastruktur air, jalan hingga jembatan.

    Selain divestasi jalan tol, Waskita juga rencananya bakal melepas aset di BP Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) pada tahun ini.

    Adapun, seluruh jalan tol yang bakal dilepas, proses divestasinya diharapkan bakal rampung pada Desember 2025.

    Berikut daftar jalan tol yang bakal dijual Waskita (WSKT) pada tahun ini:

    1. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung

    WSKT menyebut bakal melepas kepemilikan sahamnya di PT Cimanggis Cibitung Tollways yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola Jalan Tol Cimanggis – Cibitung.  

    Dalam laporannya, total dana segar yang dibidik WSKT lewat pelepasan kepemilikan Tol Cimanggis – Cibitung bakal jadi yang terjumbo dibanding dua aset lainnya, yakni bakal tembus Rp3,3 triliun.

    Berdasarkan porsinya, WSKT melalui entitas usahanya yakni PT Waskita Toll Road (WTR) memang tercatat memiliki saham sebesar 35% di proyek Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. 

    Adapun, pemegang saham mayoritas di Tol Cimanggis–Cibitung (CCT) yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan kepemilikan saham 55% dan dimiliki pula oleh Bakrie Group sebesar 10%.

    2. Jalan Tol Pemalang – Batang

    Selanjutnya, WSKT juga hendak melepas kepemilikan di PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) merupakan badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengelola Tol Pemalang – Batang. 
     
     WSKT melalui entitas anaknya yakni PT Waskita Toll Road tercatat memiliki kepemilikan saham sebesar 60% dan PT Sumber Mitra Jaya menggenggam kepemilikan saham sebesar 40%. Lewat divestasi PT PBTR WSKT membidik perolehan dana sebesar Rp1,6 triliun.

    3. Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat 

    Terakhir, PT WSKT juga disebut akan melego aset miliknya di PT Hutama Marga Waskita (PT HMW) yang merupakan pengelola Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatra. Lewat divestasi saham di PT HMW, WSKT membidik perolehan dana sekitar Rp53 miliar. 

    “Divestasi jalan tol itu kita lakukan sesegera mungkin dan kembali tata kelola dan peningkatan human resource itu akan kita optimalkan ke depan,” pungkas Hanugroho.

  • Sudah Dibuka! Ini Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis BUMN untuk Lebaran 2025

    Sudah Dibuka! Ini Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis BUMN untuk Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik gratis merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman saat Lebaran.

    Biasanya, mudik gratis ini diberikan oleh pemerintah dan sebagian perusahaan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

    Di tiap Lebaran, pemerintah melalui sejumlah perusahaan BUMN menawarkan mudik gratis yang bisa diikuti oleh masyarakat melalui jalur darat, air dan udara.

    Berikut ini daftar mudik gratis BUMN yang diberikan pada Lebaran 2025.

    Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis BUMN Lebaran 2025

    1. PT KAI

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan program mudik gratis dengan total kuota 400 orang. Rute yang diberikan yakni untuk tujuan Jawa Tengah.

    Kereta akan berangkat dari Pasarsenen menuju Semarang Tawang pada 26 Maret 2025. Masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Access by KAI mulai 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

    Syarat:

    Memiliki akun Access by KAI
    Pemesanan dilakukan online tanpa perlu pendaftaran tambahan
    Satu pemesanan maksimal untuk 4 tiket
    Setiap pemudik boleh membawa 1 infant tanpa mengurangi kuota peserta

    2. Jasa Raharja

    Jasa Raharja juga membuka program mudik gratis dengan total kuota 200 orang yang dibagi menjadi tiga perjalanan yakni melalui kereta api, bus dan kapal laut.

    Pendaftaran mudik gratis Jasa Raharja dapat dilakukan melalui https://mudik.jasaraharja.co.id/  hingga 17 Maret 2025.

    Syarat mendaftar mudik gratis Jasa Raharja yakni:

    Memiliki sepeda motor dengan STNK aktif
    Pajak kendaraan masih berlaku
    Memiliki KTP dan SIM C aktif
    Pendaftar dan peserta harus berasal dari satu KK
    Satu pendaftar maksimal 4 orang dewasa
    Tidak boleh mendaftar di lebih dari satu BUMN

    3. PT Dahana

    Mudik gratis yang diberikan oleh PT Dahana akan dilaksanakan pada 27 Maret 2025. Titik kumpul keberangkatan berada di Bale Dahana Subang, Gelora Bung Karno Jakarta dan Gedung Sate Bandung.

    Pendaftaran mudik gratis ini dibuka sejak 3 Maret 2025 hingga 17 Maret 2025 melalui situs resmi https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanBersamaDAHANA2025 

    Adapun syarat mendaftar mudik gratis PT Dahana yakni sebagai berikut:

    Setiap peserta hanya boleh daftar 1 kali di program mudik gratis BUMN
    Peserta tidak boleh mendaftar di dua BUMN berbeda
    Apabila melanggar, peserta akan di-blacklist selama 3 tahun
    Maksimal 4 orang dalam satu Kartu Keluarga (KK)
    Anak usia di atas 5 tahun wajib didaftarkan sebagai penumpang dewasa
    Registrasi ulang wajib dilakukan pada 20-21 Maret 2025

  • Menteri PU Ungkap Alasan Bekasi Rawan Banjir, Ini Biang Keroknya

    Menteri PU Ungkap Alasan Bekasi Rawan Banjir, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi memang menjadi daerah rawan terkena banjir lantaran masih minimnya infrastruktur pengendali banjir berupa tanggul di Bekasi.

    Dody menjelaskan, hingga saat ini pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 kilometer (Km) dari total kebutuhan 33 Km.

    Di samping itu, normalisasi Sungai Ciliwung juga saat ini baru terealisasi sepanjang 17 Km dari total 33 Km. 

    Sejalan dengan hal itu, Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.  

    “Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025).

    Selain lahan, masalah penanganan sampah juga perlu menjadi perhatian serius Pemda. Dody menegaskan, meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.   

    Sebagai langkah penanganan, Dody menyebut telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda, dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. 

    Pasalnya, tambah Dody, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola Pemda. Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, Pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.  

    “Saya akan maksimalkan peran aktif Pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini tidak bergerak, ya saya yang turun tangan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan terdapat tujuh kecamatan di wilayah Kota Bekasi yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, tujuh Kecamatan yang terdampak banjir itu di antaranya berlokasi di Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

    Kemudian, banjir juga menggenangi Kecamatan Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, hingga Kecamatan Rawalumbu.

    “Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin [3/3/2025] yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Rabu (5/3/2025).

  • Gojek Cs Minta Status Mitra & Tarif Ojol Diatur di UU LLAJ

    Gojek Cs Minta Status Mitra & Tarif Ojol Diatur di UU LLAJ

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga perusahaan penyedia jasa transportasi online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Grab Teknologi Indonesia dn PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) bersama komisi V DPR RI membahas usulan dan masukan terkait UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). 

    Sejumlah masukan dan usulan disampaikan seperti terkait dengan status hukum mitra pengemudi dan aplikator, standarisasi dan jaminan keselamatan roda dua, model bisnis sharing economy, hingga tarif dasar untuk roda empat. 

    Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo menyampaikan bahwa regulasi saat ini belum memiliki landasan yang jelas. Namun, pihaknya mengusulkan agar roda dua tetap diperkenankan mengangkut penumpang sesuai dengan kondisi Indonesia. 

    “Aturan mengenai aspek keselamatan supaya ada standarisasi dan jaminan keselamatan untuk mitra juga,” kata Catherine, Rabu (5/3/2025). 

    Selain itu, dia juga mengusulkan untuk adanya fleksibilitas memaksimalkan roda dua sebagai layanan first mile dan last mile angkutan umum sehingga menjadi satu ekosistem transportasi. 

    Kemudian, Director Commercial and Business Development Grab Indonesia Kertapradana menyatakan bahwa perusahaan aplikator harus diakui sebagai penyedia platform bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyediakan layanan transportasi. 

    Mereka juga meminta agar regulasi mempertimbangkan model bisnis berbasis sharing economy, di mana kendaraan tetap menjadi aset pribadi pengemudi.

    “Mengcapture model bisnis yang ada saat ini telah terbukti memajukan ekosistem transportasi dan pengantaran digital yakni memperbolehkan platform tidak hanya koperasi dan badan hukum tapi juga individu dan umkm dalam menyediakan layanan transportasi ke masyarakat,” kata dia. 

    Sementara itu usulan lain datang dari Head of Legal Maxim Indonesia Dwi Putratama terutama terkait dengan tarif dasar dan hubungan kemitraan antara pengemudi Ojek Online (ojol) dan aplikator. 

    Maxim menyoroti bahwa hubungan antara pengemudi dan aplikator saat ini tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional, melainkan kemitraan. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri (PM) 118/2018 dan PM 12/2019 yang mengatur transportasi roda dua. 

    Maxim mendorong agar regulasi ke depan lebih jelas dalam mengatur status kemitraan guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.  

    “Mengenai tarif roda empat, pada saat ini ketidak seragaman tarif untuk roda empat atau angkutan sewa khusus menimbulkan ketidakpastian bagi mitra dan aplikator,” kata Dwi. 

    Saat ini, lanjutnya, sembilan daerah telah mengeluarkan aturan tarif dasar yang berbeda-beda. Maxim mengusulkan agar regulasi tarif layanan roda empat disentralisasi oleh pemerintah pusat guna menghindari disparitas antarwilayah.  

    Maxim juga mengusulkan pembentukan badan atau organisasi independen yang memiliki mandat khusus dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan solusi bagi transportasi berbasis aplikasi. Badan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih kebijakan antar kementerian dan lembaga.

  • Polemik Kepemilikan Teluk Panama, BlackRock-TiL jadi Investor Bermodal US,8 Miliar

    Polemik Kepemilikan Teluk Panama, BlackRock-TiL jadi Investor Bermodal US$22,8 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsorsium BlackRock-TiL yang terdiri dari BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners (GIP), dan Terminal Investment Limited (TiL) mencapai kesepakatan prinsip dengan CK Hutchison Holdings Limited untuk mengakuisisi kepemilikan atas sejumlah pelabuhan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Hutchison Port Holdings (HPH) senilai US$22,8 miliar.

    Mengutip keterangan resmi CK Hutchison Holdings Limited, dalam kesepakatan tersebut, Konsorsium BlackRock-TiL akan mengambil alih 90% kepemilikan HPH di Panama Ports Company (PPC) yang mengelola Pelabuhan Balboa dan Cristobal di Panama.

    Selain itu, konsorsium juga akan mengakuisisi 80% kepemilikan efektif dan kendali CK Hutchison dalam anak perusahaan serta afiliasi HPH yang mengoperasikan dan mengembangkan 43 pelabuhan dengan total 199 dermaga di 23 negara. Akuisisi ini mencakup seluruh sumber daya manajemen, sistem pengelolaan terminal, teknologi informasi, serta aset lain yang terkait dengan operasional pelabuhan.

    Kesepakatan ini tidak mencakup kepemilikan atas HPH Trust, yang mengelola pelabuhan di Hong Kong, Shenzhen, dan China Selatan, serta pelabuhan lain di China.

    Nilai transaksi keseluruhan untuk 100% kepemilikan HPH Ports Sale Perimeter, termasuk Panama Ports, disepakati sebesar US$22,8 miliar. Pembagian nilai transaksi antara Panama Ports dan pelabuhan lainnya juga telah ditetapkan secara prinsip. Kesepakatan final terkait akuisisi Panama Ports diharapkan dapat ditandatangani pada atau sebelum 2 April 2025 setelah mendapat konfirmasi dari Pemerintah Panama mengenai ketentuan pembelian dan penjualan yang diajukan.

    Akuisisi terhadap pelabuhan lainnya akan dipercepat setelah Konsorsium BlackRock-TiL menyelesaikan proses uji tuntas, perjanjian akhir, serta mendapatkan persetujuan regulasi yang diperlukan. Hingga transaksi selesai, CK Hutchison dan HPH telah memasuki tahap negosiasi eksklusif serta perjanjian kerahasiaan dengan Konsorsium BlackRock-TiL, yang diberikan akses penuh terhadap informasi dan dokumen untuk keperluan uji tuntas.

    Ketua dan CEO BlackRock, Larry Fink, menyatakan bahwa kesepakatan ini mencerminkan kekuatan platform investasi BlackRock dan GIP dalam menghadirkan peluang investasi unggulan bagi kliennya. Ketua dan CEO Global Infrastructure Partners (GIP), Bayo Ogunlesi, menekankan bahwa pihaknya telah lama menjalin kerja sama dengan Terminal Investment Limited dan MSC dalam industri pelabuhan dan ingin memastikan aset tersebut terus beroperasi secara kompetitif.

    Presiden MSC Group sekaligus Ketua TiL, Diego Aponte, juga menyebut bahwa Hutchison Ports adalah mitra lama yang dihormati, dan pihaknya siap menyambut manajemen Hutchison Ports ke dalam jaringan yang lebih luas jika transaksi ini berhasil diselesaikan.

    Co-Managing Director CK Hutchison, Frank Sixt, menyatakan bahwa transaksi ini merupakan hasil dari proses kompetitif yang melibatkan banyak penawaran dan minat dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa transaksi ini bersifat komersial dan tidak terkait dengan pemberitaan politik mengenai pelabuhan di Panama.

    “Mengingat transaksi ini masih dalam tahap uji tuntas dan penyelesaian dokumen final, CK Hutchison mengimbau investor agar berhati-hati dalam memperdagangkan sahamnya hingga transaksi benar-benar rampung,” kata Frank dikutip Rabu (5/3/2024).

    Frank juga mengklaim CK Hutchison akan terus memberikan pembaruan kepada pasar terkait perkembangan transaksi ini.

  • Tak Hanya Sritex, Ada 2 Pabrik Tekstil Lain Terancam Tutup Awal Tahun Ini

    Tak Hanya Sritex, Ada 2 Pabrik Tekstil Lain Terancam Tutup Awal Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Benang dan Serat Indonesia (APsyFI) kembali mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Terlebih, awal tahun ini tak hanya Sritex yang menutup operasional pabriknya.

    Ketua APSyFI Redma G. Wirawasta mengatakan, setidaknya terdapat dua pabrik TPT lainnya yang disebut dalam tekanan dan terancam tutup. Kendati demikian, pihaknya belum dapat membeberkan informasi kedua perusahaan tersebut. 

    “Di bulan Februari ini kan ada dua perusahaan lagi yang tutup selain Sritex, dan ini akan terus terjadi kalau pemerintah tidak ambil tindakan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (5/3/2025). 

    Padahal, menurut Redma, masalah utama yang tengah dihadapi industri TPT saat ini banjir produk impor murah di pasar domestik. Selama ini, APSyFI juga telah berulangkali mengusulkan untuk terus memberantas impor ilegal dan mengendalikan impor ilegal. 

    Kendati demikian, hal tersebut terkendala birokrasi yang dinilai terlalu ‘kotor’ dan pro terhadap aktivitas importasi. Dengan kebijakan dan tata kelola yang ada saat ini, pihaknya menilai pemerintah belum mengupayakan kebijakan pro industri dalam negeri. 

    “Di birokrasi kita dari mulai menteri, staf khusus, staf ahli, dirjen, direktur hingga stafnya masih banyak yang pro impor dengan indikasi kuat mereka terima benefit dari para pemain impor baik yang legal maupun yang ilegal,” terangnya. 

    Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi membenarkan kabar tersebut. Namun, dirinya tengah mengonfirmasi lebih lanjut ke perusahaan terkait. 

    Sebelumnya, dalam catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik volumenya mencapai 2 juta potong per hari. Hal ini masih terus berlangsung sehingga tidak ada lagi peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha. 

    “Momentum Ramadan dan Idulfitri pun tidak terasa, hampir tidak ada pengaruhnya. Barang-barang impor untuk Lebaran sudah di stok sejak 3 bulan yang lalu,” jelas Redma. 

    Sebagai informasi, tingkat utilisasi di sektor hulu industri TPT di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan dalam kurun 5 tahun terakhir. Di hulu, asosiasi terkait mencatat penurunan sebesar 10% sepanjang periode tersebut. 

    Berdasarkan data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), utilisasi hulu tekstil berada di level 66% pada 2021. Tahun lalu, asosiasi mencatat tingkat utilitas turun ke angka 56%. Adapun, penurunan pada tahun lalu dialami di berbagai lini. 

  • Batik Air Buka Penerbangan Jakarta-Pontianak Mulai 21 Maret 2025

    Batik Air Buka Penerbangan Jakarta-Pontianak Mulai 21 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai Grup Lion, Batik Air membuka penerbangan langsung Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pulang-pergi mulai 21 Maret 2025.

    Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, Batik Air menghadirkan penerbangan langsung dari Terminal 2D Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) ke Bandar Udara Supadio, Pontianak (PNK).

    “Jadwal terbang mulai 21 Maret 2025, setiap hari,” kata Danang Rabu, (5/3/2025). 

    Untuk rute CGK – PNK, pesawat dijadwalkan berangkat pada pukul 15.00 WIB, sementara untuk rute sebaliknya ONK – CGK akan berangkat pada 17.10 WIB. 

    Danang menjelaskan, penerbangan ini dioperasikan menggunakan pesawat modern Airbus 320-200 yang dilengkapi dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. 

    Selain memberikan kemudahan perjalanan langsung, rute ini juga membuka peluang bagi pelanggan dari berbagai kota lain untuk menjadikan Jakarta sebagai transit sebelum melanjutkan penerbangan ke Pontianak.

    “Hadirnya penerbangan Jakarta – Pontianak – Jakarta berkontribusi dalam mendukung sektor pariwisata di Indonesia dan perekonomian Kalimantan Barat,” kata Danang. 

    Sebelumnya, Batik Air juga membuka penerbangan langsung Jakarta (CGK) – Palembang (PLM) setiap hari mulai 21 Maret 2025 mendatang. Penerbangan ini juga akan menggunakan pesawat generasi modern Airbus 320-200 dengan 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. 

    Jadwal terbang rute ini adalah setiap hari mulai 21 Maret 2025 dari dan menuju terminal 2D CGK. Jadwal keberangkatan pada pukul 08.00 WIB untuk CGK – PLM dan pukul 09.45 WIB untuk PLM – CGK.