Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Sri Mulyani soal Rilis Data APBN KiTa: Tunggu Selesaikan Penyesuaian

    Sri Mulyani soal Rilis Data APBN KiTa: Tunggu Selesaikan Penyesuaian

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kementeriannya akan segera memberikan penjelasan soal tidak diselenggarakannya konferensi pers data APBN alias APBN KiTa edisi Januari 2025.

    Untuk diketahui, konferensi pers yang secara reguler setiap bulannya digelar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu ditunda pada Februari 2025. Pada bulan lalu, data APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, belanja dan utang pemerintah untuk Januari 2025 tidak diterbitkan melalui konferensi pers seperti biasanya.

    Sri Mulyani menyebut kementeriannya tengah melakukan penyesuaian terhadap data APBN yang biasanya dibuka ke publik itu. Dia mengatakan bakal segera merilis data tersebut dan memberikan penjelasan.

    “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

    “Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

    Adapun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa rencananya, rilis data fiskal terbaru akan berlangsung pada pekan depan. “InsyaAllah [rilis APBN KiTa] minggu depan. Tunggu saja, ya,” katanya kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Data itu menjadi sorotan banyak pihak, baik investor, para ekonom, maupun masyarakat luas. Penyebabnya, rilis APBN KiTa mundur dari jadwal biasanya, yakni rutin setiap bulan.

    Adapun laporan itu belum muncul juga di situs resmi Kemenkeu maupun disampaikan dalam konferensi pers.

    Memang Sri Mulyani sempat ‘merapel’ konferensi pers atau pemaparan data APBN KiTa. Pada Oktober 2024, usai pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dirinya juga absen atau tidak menggelar konferensi pers.

    Baru pada bulan berikutnya atau November 2024, dirinya menyampaikan realisasi untuk dua bulan, yakni September dan Oktober 2024.

    Meskipun demikian, kala itu pemerintah tetap menerbitkan Buku APBN KiTa edisi Oktober 2024 yang berisi realisasi September 2024.

  • Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Sri Mulyani Teken Aturan Investasi Pengadaan Cadangan Beras Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

    Beleid ini ditetapkan pada 3 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan berlaku pada 6 Maret 2025.

    Menkeu Sri Mulyani menyampaikan salah satu pertimbangan dari kebijakan ini guna menjaga ketahanan pangan nasional. Serta, memastikan stabilitas harga gabah dan/atau beras di tingkat petani dan konsumen. Alhasil, Bulog perlu melakukan pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    Di sana juga tercantum bahwa Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 24 Januari 2025 untuk mendukung pengadaan gabah dan/atau beras produksi dalam negeri.

    “Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai investasi pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya berupa pembiayaan pengadaan CBP melalui pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri,” demikian bunyi beleid Pasal 2 ayat (1).

    Menkeu Sri Mulyani mengungkap investasi pemerintah ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil pelaksanaan investasi pemerintah dan menurunnya beban APBN dalam pengadaan CBP.

    Selain itu, manfaat sosial dan manfaat lainnya berupa terjaganya ketahanan pangan nasional melalui pengadaan CBP dan/atau terwujudnya stabilisasi harga gabah dan/atau beras.

    Lebih lanjut, jangka waktu investasi pemerintah ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Adapun, PKIP ini merupakan dokumen yang disusun oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang berisi pedoman umum, di antaranya mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko.

    Dalam beleid itu, Sri Mulyani menyampaikan pengadaan CBP akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    Untuk melaksanakan pengadaan CBP, Bulog harus menyusun perencanaan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah.

    Kemudian, anggaran dana investasi pemerintah dipindahbukukan dari rekening kas umum negara ke RIBUN (Rekening Investasi Bendahara Umum Negara). Setelah itu dilakukan pencairan/penyaluran ke Bulog melalui RIBUN.

    Lebih lanjut, nilai pengadaan CBP mengacu pada harga pembelian pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Atau, dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Serta, mengacu pada realisasi volume pembelian gabah dan/atau beras produksi dalam negeri yang dilaksanakan Bulog.

    Kemudian, beleid itu juga mencantumkan terkait nilai investasi pemerintah pada Bulog yang meliputi nilai CBP sesuai dengan nilai pengadaan CBP, saldo pokok dana investasi pemerintah yang belum disalurkan untuk pengadaan CBP, dan penerimaan berupa piutang dari penyaluran dan/atau pelepasan CBP.

    Setelah itu, Bulog akan melakukan langkah pencegahan terjadinya penurunan atas investasi pemerintah. Namun, jika terjadi penurunan nilai investasi pemerintah, maka Bulog harus memulihkan nilai tersebut.

    Bulog juga harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan investasi pemerintah. “Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal bertujuan untuk melindungi nilai investasi pemerintah beserta imbal hasil dan menyelenggarakan CBP secara efisien,” bunyi Pasal 16 ayat (2).

  • Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Produk iPhone 16 series bisa segera dijual di Indonesia usai mengantongi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40%. Namun, untuk memenuhi syarat izin edar, Apple juga harus mendapatkan restu dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No 16/2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian No 11/2019 tentang TKDN untuk Smartphone 4G/LTE. 

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni mengatakan pihaknya akan segera memproses sertifikasi alat dan perangkat iPhone apabila Apple telah mengajukan permohonan izin tersebut. 

    “Komdigi tugasnya akan mengeluarkan sertifikasi alat dan perangkat iPhone setelah mereka mengajukan ke Komdigi. Saya akan cek apakah [Apple] sudah kirim atau belum [pengajuan],” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Kendati demikian, dalam situs resmi Postel Komdigi, sertifikat untuk iPhone 16 series belum terbit. Namun, sertifikasi TKDN 40% telah resmi didapatkan. Hal ini tercantum dalam laman resmi TKDN Kemenperin. 

    Jika merujuk pada laman tersebut, produk iPhone 16 series memiliki kode seperti A3296, A3409, A3293, A3290, dan A3287.

    Apabila ditelusuri ke situs resmi Apple Indonesia, A3296 merupakan iPhone 16 Pro Max, A3409 merupakan iPhone 16e, A3293 iPhone 16 Pro, A3290 iPhone 16 Plus, dan A3287 iPhone 16. 

    Seluruh model iPhone series 16 tersebut telah memiliki TKDN 40% atau lebih tinggi dari ketentuan yang diberikan pemerintah 35% yang tertuang dalam Permenperin No.29/2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Sebagaimana diketahui sebelumnya, Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat segera membawa produk ponsel flagship terbarunya, iPhone 16 series untuk diperdagangkan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Apple dan pemerintah Indonesia.  

    Pihak Apple mengaku gembira karena dapat memperluas penanaman modal di Indonesia yang menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan izin penjualan produk iPhone.  

    “Kami senang dapat memperluas investasi kami di Indonesia dan tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen kami di sini,” kata manajemen Apple kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenarkan bahwa Indonesia dan raksasa teknologi Apple telah mencapai kesepakatan untuk dapat kembali memperdagangkan produk Apple, termasuk iPhone 16 di Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya menyambut positif kesepakatan yang telah terjalin dan membuka peluang lebar bagi rantai pasok Apple yang akan menanamkan modal di Indonesia.  

    “Ada [tambahan global value chain] nanti saya lagi bicara, tunggu kalau sudah matang, saya sangat positif intinya positif dari beberapa perusahaan lainnya juga sudah ada pembicaraan dengan kita untuk investasi, berikutnya mungkin akan ada pengumuman dari saya first quarter ini,” ujar Rosan.

  • Industri Tekstil Indonesia Sekarat, Vietnam Malah Melesat

    Industri Tekstil Indonesia Sekarat, Vietnam Malah Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA- Industri tekstil Indonesia pernah berjaya, mulai dari kehadiran raksasa Sritex di Solo hingga sentra garmen di Majalaya, Jawa Barat. Namun kini, kondisi itu berbalik, sewaktu industri padat karya dalam negeri ini rontok, justru industri tekstil Vietnam tengah berjaya.

    Penutupan operasional Sritex yang disusul Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK ribuan buruh, selayaknya jadi momen pembenahan industri tekstil. Industri padat karya yang jadi salah satu prioritas pengembangan industri, telah lama didera banyak persoalan.

    Salah satu isu yang muncul remuknya industri tekstil adalah banjir impor. Persoalannya, arus deras banjir tersebut tidak lain membuktikan kecenderungan industri tekstil kalah saing, terutama dari produk asal China.

    Di lain sisi, kala industri tekstil Indonesia jumpalitan dihantam impor China, kinerja industri Vietnam malah menunjukkan fakta sebaliknya. Industri tekstil Vietnam justru hidup oleh pasar besar seperti China.

    Dalam laporan Mirae Asset Vietnam, China masih menjadi pasar terbesar untuk serat Vietnam, yang menyumbang 48,2% dari total ekspor. Bahkan, kebangkitan industri tekstil Tiongkok, malah membawa berkah kepada ‘Negeri Paman Ho’.

    Laporan tersebut juga mengungkap, Vietnam berhasil mempertahankan kinerja industri tekstil beberapa periode belakangan. Nilai ekspor serat maupun pakaian produk tekstil, telah mempertahankan pertumbuhan yang tinggi.

    Tidak hanya itu, industri tekstil Vietnam pun melakukan banyak ekspansi pasar ekspor. “Pangsa pasar garmen menunjukkan perkembangan yang beragam di pasar-pasar utama, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan,” tulis Mirae.

    Pangsa pasar Vietnam di AS dan Jepang tetap tinggi, sementara pangsa pasarnya di Korea sedikit menurun. Pada saat yang sama, pangsa pasar garmen China di pasar-pasar ini terus mengalami tren penurunan, meskipun tetap mempertahankan posisi teratas.

    Secara keseluruhan, hingga Oktober tahun lalu, produk tekstil Vietnam mengalami pertumbuhan. Untuk segmen tenun dan pakaian jadi meningkat masing-masing sebesar 12,1% YoY dan 10,3% YoY. Selain itu, indeks ketenagakerjaan tenun dan pakaian jadi keduanya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.

    Vietnam telah jadi rumah produksi tekstil merek ternama seperti Nike, Inditex, GAP, H&M, dan Puma.

    KEBIJAKAN INDUSTRI TEKSTIL

    Mengutpi wtin.com, dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah berubah dengan cepat menjadi salah satu produsen tekstil utama dunia, memperkuat posisinya sebagai eksportir peringkat ketiga di dunia setelah China dan Bangladesh.

    Dengan sejarah yang berakar pada kerajinan tekstil sutra dan saat ini merangkul produksi tekstil modern yang luas, sektor yang berkembang pesat di negara ini menawarkan prospek pertumbuhan yang luar biasa bagi bisnis domestik dan internasional.

    Sektor tekstil dan pakaian jadi Vietnam terdiri dari sekitar 7.000 perusahaan dan mempekerjakan lebih dari tiga juta pekerja, dengan 80% kapasitas produksi digunakan untuk ekspor dan 20% untuk konsumsi dalam negeri.

    Kemajuan dibantu oleh jaringan logistik yang berkembang dengan baik, tenaga kerja terampil, dan lingkungan politik yang stabil. Seiring berkembangnya industri tekstilnya, beberapa tren utama memengaruhi arah masa depannya, yang mencerminkan penekanan yang semakin besar pada keberlanjutan dan kemajuan teknologi, dan mengarah pada peluang baru bagi para peserta pameran dan pembeli di seluruh rantai nilai di pameran tekstil komprehensif Vietnam.

    Semakin banyak perusahaan Vietnam yang mengadopsi bahan ramah lingkungan, termasuk katun organik, poliester daur ulang, dan Tencel, sementara banyak merek global yang memproduksi di Vietnam, dan telah berkomitmen pada “Piagam Industri Mode tentang Aksi Iklim”, yang bertujuan untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050.

    Catatan gemilang industri tekstil Vietnam seakan ratapan bagi industri yang sama di Indonesia. Tidak hanya dilanda badai PHK, kinerja ekspor Vietnam yang kini menembus US$37,6 miliar, sulit dikerjar Indonesia yang hanya menghasilkan ekspor benang pintal dan pakaian produk tekstil senilai US$8,0 miliar pada tahun lalu.

  • Apakah Perusahaan Logistik Anda Sudah Tepat? Cek di Sini!

    Apakah Perusahaan Logistik Anda Sudah Tepat? Cek di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam dunia bisnis modern, konsumen semakin menuntut kemudahan dan kecepatan. Mereka menginginkan produk yang selalu tersedia, dapat dikirim dengan cepat, dan ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Standar ini bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan mutlak yang tidak bisa diabaikan.

    Untuk dapat memenuhi ekspektasi ini bukanlah tugas yang mudah bagi produsen dan distributor. Persaingan yang ketat menuntut mereka untuk terus mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, karena kesalahan sekecil apa pun bisa membuat pelanggan beralih ke pesaing.

    Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya biaya logistik di Indonesia, yang mencapai 25–26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu banyak perusahaan kini beralih ke penyedia jasa logistik pihak ketiga sebagai solusi strategis.

    Alih-alih mengelola rantai pasok sendiri yang memakan banyak sumber daya, perusahaan memilih bekerja sama dengan mitra logistik yang andal. Pendekatan ini tidak hanya membantu menekan biaya operasional, tetapi juga memastikan produk sampai ke pelanggan dengan lebih cepat dan efisien.

    Perbesar

    Tips Memilih Perusahaan Logistik yang Tepat

    Memilih mitra logistik yang tepat adalah kunci kelancaran bisnis. Kecepatan, ketepatan, dan biaya pengiriman menjadi faktor utama yang perlu dipertimbangkan.

    Agar tidak salah pilih, perhatikan lima aspek penting berikut saat memilih perusahaan logistik:

    Reputasi dan Kredibilitas – Pastikan perusahaan memiliki rekam jejak yang baik dan dipercaya oleh banyak pelanggan
    Jaringan yang Luas dan Berpengalaman – Perusahaan logistik yang sudah lama beroperasi biasanya memiliki sistem yang lebih solid dan terpercaya
    Teknologi Modern – Perusahaan yang didukung teknologi canggih akan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan
    Layanan One-Stop Service – Pilih penyedia yang menawarkan layanan terintegrasi, mulai dari pergudangan hingga pengiriman
    Harga Kompetitif Sesuai Kualitas Layanan – Bandingkan biaya layanan dengan kualitas yang diberikan untuk memastikan efisiensi anggaran

    SELOG: Solusi Jasa Logistik Komprehensif

    Di Indonesia, salah satu perusahaan logistik yang telah terbukti kredibilitasnya adalah SELOG, lini bisnis dari PT Serasi Autoraya (SERA) yang juga bagian dari Astra Internasional dan telah berpengalaman 20 tahun di industri logistik.

    SELOG hadir untuk memenuhi kebutuhan akan jasa logistik end to end, mulai dari Trucking, Shipping, Freight forwarding, Warehousing, serta Project Cargo.

    Setiap layanan SELOG juga didukung penggunaan teknologi digital Astra Fleet Management Solution (AstraFMS) yang tidak hanya memudahkan, tetapi juga efektif dan efisien bagi bisnis.

    Dengan teknologi AstraFMS, SELOG menyediakan solusi komprehensif dalam pengelolaan kendaraan dan transportasi di Indonesia dengan berbasis teknologi informasi.

    Informasi lebih lanjut tentang layanan SELOG, silahkan mengunjungi website www.selog.astra.co.id atau bisa juga menghubungi kami di nomor (021) 26605333.

  • Terbatas! Ini Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025 yang Dibuka Hari Ini

    Terbatas! Ini Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025 yang Dibuka Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik gratis untuk Lebaran 2025 juga disediakan oleh Bank BRI, yang juga bagian dari program mudik gratis BUMN.

    BRI memberikan program mudik gratis untuk semua lapisan masyarakat. Pendaftaran mudik gratis BRI 2025 dibuka per hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Pendaftaran akan ditutup pada Senin (10/3/2025), atau bisa lebih cepat apabila kuota telah terpenuhi.

    Kemudian untuk jadwal keberangkatan program mudik gratis ini dilakukan pada 27 Maret 2025.

    Berikut syarat dan cara mendaftar program mudik gratis dari BRI.

    Syarat Mendaftar Mudik Gratis BRI 2025

    Peserta mudik berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
    Peserta mudik tidak dipungut biaya, sehingga dilarang untuk memperjualbelikan Kembali tiket mudik gratis
    Peserta mudik harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
    Peserta mudik diutamakan kepada nasabah pemilik rekening simpanan BRI
    Peserta mudik dalam 1 keluarga maksimal 4 orang (Dewasa/anak-anak berumur di atas 6 bulan)
    Peserta mudik hanya diperkenankan membawa barang maksimal 20 kg atau 1 koper (24-inch) per orang
    Peserta mudik yang telah terdaftar tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh orang lain
    Peserta mudik yang telah mendaftarkan diri tidak secara langsung mendapatkan tiket mudik
    Peserta mudik yang disetujui untuk mendapatkan tiket mudik akan dihubungi oleh pihak BRI
    Persetujuan pendaftaran peserta mudik bersama BUMN ini diputuskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dan kuota yang diputuskan oleh panitia pelaksana
    Mudik akan dilakukan menggunakan transportasi darat yakni Bus dengan tiga rute tujuan

    Rute Tujuan Mudik Gratis BRI 2025

    1. Jakarta-Yogyakarta (via Jalur Selatan)

    Cirebon-Brebes-Slawi-Bumiayu-Ajibarang-Purwokerto-Banyumas-Gombong-Kebumen-Purworejo-Yogyakarta-Wonosari

    2. Jakarta-Wonogiri (via Jalur Utara)

    Cirebon-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Magelang-Sleman-Yogyakarta-Klaten-Solo-Wonogiri

    3. Jakarta-Surabaya (via Tol Transjawa)

    Cirebon-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Boyolali-Solo-Sragen-Ngawi-Nganjuk-Jombang-Mojokerto-Surabaya

    Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025

    Berikut cara mendaftar di program mudik gratis BRI 2025:

    Peserta mendaftarkan diri secara online melalui https://bri.co.id/mudik-bersama-bri-2025
    Kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi sesuai KTP dan rekening BRI
    Peserta memilih rute dan kota tujuan berdasarkan kuota yang tersedia
    Pihak BRI akan melakukan verifikasi dan seleksi peserta berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku
    Peserta yang lolos seleksi akan menerima pemberitahuan resmi dari BRI melalui WhatsApp atau email
    Peserta yang telah terdaftar dan disetujui akan menerima e-ticket keberangkatan
    Setelah itu, peserta wajib melakukan konfirmasi saat dihubungi oleh pihak panitia

  • Harga Pangan Hari Ini (7/3): Cabai hingga Daging Mahal, Minyakita Hilang!

    Harga Pangan Hari Ini (7/3): Cabai hingga Daging Mahal, Minyakita Hilang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki puasa Ramadan 2025 hari ketujuh, sejumlah harga pangan mulai dari cabai rawit merah, daging sapi, hingga telur ayam ras masih melonjak. Di sisi lain, minyak goreng rakyat Minyakita menghilang dari peredaran.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Jumat (7/3/2025), harga cabai rawit merah masih melambung di atas harga acuan penjualan (HAP) di Pasar Nalo, Jakarta Utara.

    Pedagang cabai, Siska (29) menuturkan harga cabai rawit merah dibanderol Rp85.000 per kilogram. Harga komoditas ini masih di atas HAP nasional yang semestinya di kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Kendati demikian, dia mengaku harga cabai rawit merah turun sejak dua hari terakhir. Sebab, harga cabai rawit merah sempat berada di level Rp120.000 per kilogram

    “Harganya turun dua hari yang lalu. Dua hari lalu cabai rawit merah Rp120.000 per kilogram,” katanya saat ditemui Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Untuk aneka cabai lainnnya, Siska mengatakan cabai merah keriting dan cabai hijau besar masing-masing dibanderol Rp50.000 per kilogram dan Rp35.000 per kilogram.

    Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah yang kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Biasanya, kata dia, komoditas ini hanya dipatok Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih kating dibanderol Rp50.000 per kilogram.

    “Bawang putih kating Rp50.000 per kilogram. Bawang putih sudah lama segitu, seminggu atau sebulan naik,” tuturnya.

    Selain cabai, harga daging sapi di Pasar Nalo juga mengalami kenaikan saat Ramadan, yakni mencapai Rp130.000 per kilogram. 

    “Daging sapi Rp130.000 [per kilogram]. Naik lagi jelang puasa, biasanya Rp120.000 per kilogram,” kata pedagang daging sapi potong, Misri (57).

    Misri menuturkan daging sapi saat Ramadan 2024 juga dibanderol dengan harga yang sama, yakni Rp130.000 per kilogram. Namun, harganya bergejolak saat pertengahan puasa dan tembus Rp140.000 per kilogram.

    Dia pun mengaku harga daging sapi kembali melambung tajam saat momentum Hari Raya Idulfitri atau lebaran. Harga daging sapi bisa mencapai Rp140.000–Rp160.000 per kilogram.

    Sementara itu, pedagang ayam potong, Yono (30) menyebut harga daging ayam ukuran sedang dibanderol Rp55.000 per ekor atau tetap stabil.

    Namun, dia mengaku saat mendekati lebaran, harga daging ayam akan melonjak di rentang Rp60.000–Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga ayam ukuran besar di kisaran Rp80.000–Rp85.000 per kilogram.

    Harga pangan lainnya yang turut mengalami kenaikan adalah telur ayam ras. Komoditas ini terkerek tipis dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Meski begitu, harga telur ayam ras di Pasar Nalo sesuai dengan HAP nasional sebesar Rp30.000 per kilogram.

    Saat ditanya terkait Minyakita, Sri mengaku sudah tidak menjual minyak goreng subsidi itu sejak isu kualitas BBM Pertamax mencuat di publik. Dia mengaku Minyakita mulai menghilang sejak isu itu bergulir.

    Adapun, dia hanya menjual minyak goreng merek Rizki dengan ukuran 850 mililiter (ml) seharga Rp17.000.

    “[Minyakita] nggak ada barangnya, kosong. Semenjak masalah Pertamax, dia [Minyakita] langsung menghilang,” tandasnya.

    Harga Cabai Meroket

    Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo mengatakan salah satu penyebab utama harga cabai rawit merah mencapai Rp120.000 per kilogram dipicu tanaman cabai yang seharusnya panen pada Maret tahun ini mengalami gagal panen pada akhir Desember—Januari lalu.

    Tunov menjelaskan, gagal panen ini imbas dari hujan ekstrem yang melanda di sentra produksi.

    “Lebih dari 50% tanaman [cabai] harus diganti tanaman baru, akibatnya bulan sekarang stok menurun, petani hanya bertahan dengan sisa tanaman bulan Desember,” kata Tunov kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Terlebih, lanjut dia, mayoritas petani cabai masih menggunakan skema konvensional alias belum memiliki greenhouse atau smart farming.

    Selain itu, Tunov menyampaikan bahwa kejadian ini juga diperparah dengan hujan sejak pagi di wilayah-wilayah sentra yang berakibat petani harus menunda panen dan menunggu cuaca lebih baik.

    Faktor lain penyebab harga cabai rawit merah melonjak tajam lantaran petani dan pengepul di wilayah sentra sedang tidak beroperasi alias libur petik. Alhasil, permintaan cabai ikut melambung.

    “Yang sangat membuat kenaikan harga ekstrem karena pada hari pertama dan kedua puasa petani libur panen karena puasa awal dan pengepul di wilayah sentra juga libur,” ungkapnya.

    Namum, Tunov menuturkan dalam dua hari terakhir, harga cabai sudah mulai terkoreksi sangat dalam. Pada Kamis (6/3/2025), harga cabai rawit merah di tingkat petani adalah Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting adalah Rp25.000 per kilogram.

    Di sisi lain, dia menyebut banjir yang mengepung wilayah DKI Jakarta tidak tidak terlalu berdampak pada sentra produksi cabai.

    “Banjir Jakarta tidak begitu berdampak, karena kalau berdampak otomatis, harga daerah dan Jakarta akan jauh perbedaannya, tapi faktanya turunnya harga hampir merata di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui harga aneka cabai melambung tinggi atau mencapai Rp120.000 per kilogram. Namun, Zulhas menyebut harga cabai akan mulai mereda dalam dua pekan ke depan.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut cabai menjadi satu-satunya komoditas pangan yang melambung saat momentum Ramadan 2025.

    “Yang pedas memang cabai, cabai apapun ya. Mau cabai rawit, cabai merah keriting,” kata Zulhas seusai memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Jaya Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurutnya, lonjakan harga cabai disebabkan faktor musim hujan yang berimbas pada gagal panen. “Cabai [mahal] mungkin karena musim hujan. Kalau musim hujan kan panennya gagal. Tapi biasanya nggak lama, biasanya 2 minggu. Setelah nanti terang lagi [cuaca], itu [harganya] akan turun lagi,” ujarnya.

    Dia menyebut gagal panen ini lantaran budidaya tanaman cabai masih menggunakan pendekatan pertanian terbuka. Alhasil, saat hujan melanda sentra produksi, bunga dari tanaman cabai akan rontok dan berakhir gagal panen.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memprediksi harga cabai akan turun dalam waktu dekat, seiring dengan cuaca yang mulai membaik.

    “Turun dong. Kan ini kan sudah mulai panas [cuaca]. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan itu cabai bisa lebih baik harganya,” ujar Arief.

    Ke depan, Arief menyebut budidaya cabai akan menggunakan skema greenhouse alias bangunan dengan atas transparan. Sehingga, saat musim hujan tiba, bunga cabai tidak rontok dan tidak akan terjadi gagal panen.

    “Kita sudah sampaikan kepada kementerian teknis, dinas pertanian supaya bisa membantu cungkup-cungkup tanaman cabai. Tanaman cabai itu kan bisa dipanen bisa 20 kali. Jadi kalau daunnya rontok sebenernya cuma perlu cungkup,“ tandasnya.

  • Catatan Operasi Pasar Pangan Saat Ramadan

    Catatan Operasi Pasar Pangan Saat Ramadan

    Bisns.com, JAKARTA – Pemerintah menggelar hajatan kolosal di Ramadan kali ini yakni operasi pasar pangan murah serentak di seluruh Indonesia. Operasi pasar dilakukan lebih sebulan, dari 24 Februari—29 Maret 2025.

    Selain melibatkan BUMN, seperti Bulog, ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Rajawali Nusindo, PT Sinergi Gula Nusantara, PT Pos Indonesia, dan PT Pupuk Indonesia, juga melibatkan perusahaan swasta (antara lain Charoen Pokphand, Japfa), asosiasi (seperti Pinsar, Pusbarindo, dan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia), dan kementerian/lembaga (Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Menko Pangan).

    Operasi pasar dilakukan di ribuan titik, antara lain 4.500 kantor Pos Indonesia, 88 unit pengelola teknis Kementerian Pertanian, 2.753 gerai Charoen Pokphand dan Japfa, dan ribuan kios yang terafiliasi dengan Bulog, ID Food dan Badan Pangan Nasional.

    Mengusung tajuk “Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idulfitri Tahun 2025”, pemerintah menjual 6 komoditas pangan penting: beras, gula, bawang putih, daging ayam ras beku, daging kerbau beku, dan MinyaKita. Harga 6 komoditas dijual di bawah harga acuan dan atau harga eceran tertinggi (HET).

    Tak ada yang salah dengan hajatan operasi pasar kali ini. Di saat daya beli warga turun, operasi pasar jadi penawar bagi masyarakat miskin dan rentan. Apalagi, sejumlah komoditas pangan sudah naik jauh sebelum Ramadan.

    MinyaKita misalnya, sejak Juni 2024 harganya nangkring di atas HET Rp15.700/liter. Demikian pula harga bawang putih sejak September 2024 berada di atas harga acuan penjualan di konsumen: Rp38.000—Rp40.000/kg. Per 28 Februari 2025, merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga MinyaKita Rp17.200/liter dan bawang putih Rp44.800/kg. Harga ini potensial naik, setidaknya bertahan, jika akar masalah tidak juga diselesaikan.

    Dari hajatan operasi pasar ini setidaknya bisa dicatat tiga hal. Pertama, implisit pemerintah mengakui terbuka bahwa selama ini pengendalian harga pangan belum bisa dieksekusi dengan baik. Menggunakan kategori tingkat fluktuasi (coefisien variation/CV) rendah (CV 9%), rentang 2019 hingga Juli 2024 ditemukan 11 (cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, gabah kering panen atau GKP di petani dan GKP di penggilingan, beras medium, dan gula) dari 17 komoditas pangan tergolong fluktuasi tinggi, 4 (beras premium, telur ayam ras, daging sapi, dan jagung pipil) masuk fluktuasi sedang, dan hanya 2 (daging ayam ras dan daging kerbau) tergolong fluktuasi rendah.

    Kedua, operasi pasar dengan menjual 6 komoditas pangan di bawah harga acuan dan HET pada dasarnya adalah subsidi. Subsidi pada hakikatnya hanya diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, di negara-negara kesejahteraan (welfare state) maupun di negara liberal dan propasar, pemberian subsidi sangat ketat, melewati proses seleksi yang amat meletihkan, dan antre dalam kurun waktu tertentu.

    Masalahnya, dengan operasi pasar yang sistemnya terbuka berarti tidak membedakan strata ekonomi atau sasaran. Siapa pun boleh dan bisa mengakses dan membeli 6 komoditas dalam operasi pasar. Bukan saja warga miskin/rentan, tapi juga warga kaya dan pedagang, asal mereka mau.

    Mekanisme seperti ini membuat efektivitas operasi pasar (yang ada kandungan subsidi) jadi rendah. Akibatnya, subsidi sebagai alat pemerataan, membantu daya beli dan akses masyarakat miskin/rentan terhadap pangan, dan sarana menegakkan keadilan tidak tercapai.

    Di tengah keterbatasan fiskal, seharusnya dihindari membuat berbagai kebijakan yang potensial bias dalam sasaran. Sebaliknya, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan pada sasaran yang benar-benar membutuhkan. Ini hanya bisa dicapai apabila ada desain kebijakan penyaluran yang tertutup yang didedikasikan untuk membantu warga miskin.

    Ketiga, seberapa pun luasnya titik-titik operasi pasar pada hakikatnya kemampuan jangkauan (tetap) terbatas. Artinya, tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk bisa mengakses titik-titik operasi pasar saat Ramadan. Secara teoritis, hanya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik operasi pasar itulah yang memiliki akses terbesar untuk membeli 6 komoditas yang dijual.

    Mereka yang jauh dari titik operasi pasar, apalagi yang di daerahnya tidak ada titik operasi pasar, membuat akses menjadi tertutup. Ini bisa menimpa semua warga: yang miskin, rentan, strata ekonomi menengah atau atas. Ditilik dari sisi keadilan, operasi pasar semacam ini telah menciptakan ketidakadilan (baru).

    Apa yang hendak dikatakan dari uraian di atas bahwa tata kelola kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejatinya masih diserahkan ke mekanisme pasar.

    Dari 11 jenis kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan) belum semua dilengkapi dengan instrumen yang kuat. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi (pasokan dan harga) pangan adalah regulasi harga dan cadangan.

    Regulasi harga untuk memastikan produsen tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen dilindungi akses daya belinya. Sedangkan cadangan untuk memastikan akses fisik semua warga, selain sebagai instrumen intervensi manakala ada kegagalan pasar.

    Masalahnya, dua instrumen itu belum sepenuhnya efektif. Ini PR yang menunggu diurai Presiden Prabowo dan para pembantunya. Agar instabilitas harga tak terus berulang.

  • Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau merilis data penerimaan perpajakan Januari 2025. Buramnya data realisasi pajak itu beriringan dengan masalah implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Data penerimaan perpajakan dirilis secara bulanan dalam dokumen APBN KiTa. Masalahnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menggelar konferensi pers APBN Kita pada bulan lalu; dokumen APBN Kita edisi Februari 2025, yang berisi realisasi APBN per Januari 2025, juga belum diunggah di situs resmi Kemenkeu.

    Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengecek besaran uangnya yang dipungut pemerintah selama Januari 2025, juga penggunaan uang rakyat beserta perkembangan utang dan pembiayaan pada awal tahun. Tidak jelas alasan ketidaktransparanan otoritas fiskal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro hanya menyatakan jadwal kementerian pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu masih sangat padat.

    “Kita masih atur jadwal yang sangat padat. Tunggu saja ya,” ujar Deni kepada Bisnis, belum lama ini.

    Bisnis juga coba meminta langsung data realisasi perpajakan selama Januari 2025 ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu. Hanya saja, Ditjen Pajak memilih untuk tidak menyampaikannya, melainkan menunggu momen konferensi pers yang dipimpin langsung bendahara negara, Sri Mulyani.

    “Terkait realisasi penerimaan pajak per Januari 2025, mohon menunggu pelaksanaan konferensi pers APBN KiTa,” kata Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Selasa (6/3/2024).

    Begitu juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Bisnis sudah coba meminta data realisasi penerimaan bea dan cukai tetapi tidak ada jawaban.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro juga mengaku belum menerima laporan penerimaan perpajakan per Januari 2025 dari mitra kerjanya, Kemenkeu. Apalagi, sambungnya, rapat kerja untuk membahas rasio pajak yang sempat dijadwalkan pada Senin (3/3/2025) batal terselenggara.

    “Menterinya belum siap. Persoalan teknis saja,” kata Fauzi kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025), menjelaskan alasan pembatalan rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Kemenkeu.

    Seorang sumber Bisnis di kalangan Kemenkeu mengungkapkan tidak terselenggaranya konferensi pers dan belum diunggahnya dokumen APBN Kita berkaitan dengan realisasi penerimaan negara yang turun cukup drastis selama Januari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai perbandingan, penerimaan negara pada Januari 2024 mencapai Rp215,4 triliun. Mayoritas atau Rp172,2 triliun di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan.

    Sumber Bisnis itu mengungkapkan penerimaan negara “meleset Rp70 triliun” pada Januari 2025. Ketika dikonfirmasi kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai acara CNBC Economic Outlook 2025 pekan lalu terkait melesetnya penerimaan negara tersebut, tak ada jawaban yang diterima.

    Kondisi tersebut diduga terkait dengan gangguan Coretax. Memang, banyak kalangan yang menyoroti potensi berkurangnya penerimaan negara akibat permasalahan implementasi Coretax usai diluncurkan pada 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi. Dia ingin memastikan bahwa penerimaan perpajakan tidak terganggu karena tidak terganggu eror Coretax.

    Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap Coretax.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa permasalahan implementasi Coretax memang berpotensi membuat penerimaan perpajakan menjadi tertunda. Oleh sebab itu, sangat mungkin penerimaan perpajakan menjadi tidak sesuai harapan karena eror Coretax selama awal tahun ini.

    “Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

  • Menilik Kans Pemangkasan Bunga Acuan kala Perang Dagang Memanas

    Menilik Kans Pemangkasan Bunga Acuan kala Perang Dagang Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang menyusul tarif impor Presiden AS Donald Trump, berisiko mempersempit ruang bank sentral Amerika Serikat (The Fed) memangkas suku bunga acuan.

    Presiden Bank Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Trump telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luar biasa, sehingga kecil kemungkinan The Fed dapat mengambil keputusan kebijakan moneter sebelum akhir musim semi tahun ini.

    Bostic menguraikan berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpastian ini, termasuk kebijakan tarif dan perdagangan, fluktuasi inflasi, menurunnya kepercayaan konsumen, kebijakan imigrasi yang memengaruhi pasar tenaga kerja, serta perubahan dalam kebijakan energi, perpajakan, belanja pemerintah, dan geopolitik.

    “Dengan begitu banyak perubahan yang terjadi, sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Saya akan terkejut jika ada kejelasan sebelum akhir musim semi atau awal musim panas. Kita harus benar-benar bersabar dalam menghadapi situasi ini,” jelas Bostic seperti dilansir Reuters, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini ruang pemangkasan suku bunga The Fed akan semakin sempit akibat perang dagang antara AS dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Asmo menjelaskan perang tarif dagang akan meningkat biaya impor sehingga berkontribusi kepada peningkatan inflasi di AS. Akibatnya, The Fed akan semakin sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Funds Rate.

    Para pejabat Federal Reserve, sambungnya, sudah mewanti-wanti bahwa kenaikan tarif yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dapat menyebabkan peningkatan inflasi saat rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25 Januari lalu.

    Asmo menjelaskan prediksi awal Federal Reserve akan memangkas suku bunga hingga 75 basis poin (bps) selama 2025 yaitu masing-masing 25 bps pada Juni, September, dan Desember. Kendati demikian, eskalasi perang dagang diyakini akan membuat potensi pemangkasan Fed Funds Rate tersebut semakin sempit.

    “Jika risiko inflasi kembali melonjak, pemangkasan suku bunga mungkin tidak sebesar yang diharapkan,” ujar Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai informasi, perang dagang sendiri dimulai usai AS menaikkan tarif impor ke produk asal China, Meksiko, dan Kanada mulai 4 Maret 2025. AS resmi menaikkan tarif dari 10% menjadi 20% untuk barang elektronik asal China; AS juga menerapkan tarif 25% ke semua barang asal Meksiko dan Kanada.

    Akibatnya China, Meksiko, dan Kanada pun tidak tinggal diam. China mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% untuk produk pertanian AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% untuk produk pangan lainnya.

    Sejalan, Kanada membalas dengan tarif 25% atas impor barang dari AS senilai US$30 miliar, yang nantinya akan diperluas menjadi US$155 miliar. Sementara Meksiko akan mengumumkan rincian tarif balasan untuk barang asal AS paling lambat pada 9 Maret 2025.

    Ketidakpastian kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengubah kebijakan perdagangannya dengan menunda tarif 25% untuk barang tertentu dari Kanada dan Meksiko selama satu bulan.

    Pengecualian ini berlaku untuk barang-barang yang berada dalam daftar kesepakatan perdagangan AS-Meksiko-Kanada, atau USMCA. Langkah ini menambah ketidakpastian di pasar keuangan dan dunia usaha, yang sudah terdampak oleh kebijakan tarif yang terus berubah.

    Pengecualian ini berlaku hingga 2 April dan mencakup dua mitra dagang terbesar AS. Awalnya, Trump hanya membebaskan Meksiko, tetapi kemudian merevisi kebijakannya untuk memasukkan Kanada dalam daftar pengecualian.