Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Apa Itu Koperasi Desa Merah Putih yang Bakal Dimodali Rp5 Miliar per Kopdes?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa. 

    Lantas, apa itu Koperasi Desa Merah Putih? Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan. 

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    “Rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ini menjadi sumber kemiskinan di desa. Karena koperasi desa adalah salah satu unit koperasi simpan pinjam, masyarakat akan terbantu dari sisi pendanaan dan tidak terjerat lingkaran setan itu,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Kebijakan strategis ini telah disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih.

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Adapun, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti didetailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie dalam keterangannya di Istana Negara.

    Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah pusat akan melakukan sosialisasi dengan para kepala desa guna menyampaikan informasi detail terkait rencana besar kepala negara tersebut.

  • Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar tidak ada kebijakan yang menghalangi kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam.

    Permintaan itu disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Dalam forum ini turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Apalagi, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki komoditas unggulan yang hampir sama terutama di bidang pertanian. Dia pun meyakini kerja sama di rantai pasok akan menguntungkan kedua negara.

    Lebih lanjut, Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Dia menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki cita-cita yang sama yaitu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Oleh sebab itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kedua negara agar bisa bersama mencapai cita-cita Era Keemasan tersebut.

    “Saya optimis bahwa Indonesia dan Vietnam dapat membangun kemitraan yang menguntungkan bangsa kita dan berkontribusi bagi masyarakat global. Saya berharap dapat memperkuat kemitraan kita dan mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang antara Indonesia dan Vietnam,” tutup Airlangga.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para lelaki usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjut To Lam, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • Yakinkan Masyarakat, Bahlil Minta Pertamina Pajang Contoh Pertamax-Pertalite di SPBU

    Yakinkan Masyarakat, Bahlil Minta Pertamina Pajang Contoh Pertamax-Pertalite di SPBU

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina Patra Niaga menyediakan contoh Pertamax dan Pertalite di setiap SPBU.

    Hal itu dia sampaikan saat meninjau sejumlah infrastruktur energi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu (9/3/2025).

    Dia meminta setiap SPBU memberikan contoh perbedaan BBM RON 90 alias Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan spesifikasi kedua jenis BBM tersebut.

    “Insyaallah tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan kualitas BBM yang dijual. RON 90 ini sebenarnya yang disubsidi, sementara RON 92 itu harganya harga pasar, tidak disubsidi,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Senin (10/3/2025).

    Hal ini juga dilakukan usai ramai tudingan bahwa Pertamax yang dikonsumsi selama ini berkualitas RON 90. Tudingan ini tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Terkait kualitas BBM, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri juga menegaskan seluruh produk bensin di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi.

    Simon mengatakan, pihaknya telah melakukan uji sampel bersama Balai Besar Pengujian Migas/Lemigas dan hasilnya menunjukan BBM Pertamina telah sesuai kualifikasi. Adapun, sampel diambil dari sejumlah 33 SPBU di Jabodetabek, termasuk terminal BBM Plumpang.

    “Hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai standar spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM,” tutur Simon di Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, Simon juga menyebut, pihaknya telah menggandeng pihak ketiga untuk uji sampel BBM Pertamina. Adapun, pihak ketiga yang ikut menguji sampel itu adalah Surveyor Indonesia dan TUV Rheinland Indonesia. 

    Dari hasil uji ini, hasilnya menunjukan bahwa semua jenis BBM Pertamina sudah sesuai standar. Simon juga mengatakan uji ini akan dilakukan terus menerus di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia juga memastikan bahwa uji sampel akan terbuka dan transparan, masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi.

    “Dengan demikian untuk memberikan rasa percaya ke masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh Pertamina adalah produk yang betul-betul sesuai, begitu juga dalam distribusinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Simon.

  • Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Mendagri: Butuh Rp5 Miliar untuk Bangun Satu Kop Des Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih atau Kop Des Merah Putih di 70.000 desa. Butuh anggaran jumbo untuk mendirikan koperasi tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal. 

    “Kalau saya nggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kop Des],” kata Budi dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

    Tito menuturkan, anggaran senilai Rp5 miliar per koperasi itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun cold storage atau gudang penyimpanan guna menyimpan hasil produksi masyarakat. 

    Selain itu, membangun kantor koperasi, apotek desa, unit simpan pinjam, hingga truk yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat ke koperasi.

    Mengingat tiap desa memiliki jumlah dana desa yang berbeda, pemerintah membuka opsi berupa pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Secara umum akan ada anggaran berupa pinjaman dari bank. Nanti kan dengan koperasi itu bisa membayar, mencicil, kan menguntungkan,” ujar Tito.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menambahkan, skema penyaluran pinjaman dari Himbara ke koperasi masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak perbankan.

    Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Pertanian (Kementan) juga akan ikut membahas mengenai skema penyaluran pinjaman tersebut.

    “Skema pembiayaan nanti di detailkan, kita rumuskan selanjutnya,” ungkap Budi.

    Budi memastikan, kehadiran Kop Des Merah Putih akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Dia juga menyebut, kehadiran Kop Des Desa dapat memutus mata rantai kemiskinan di tingkat desa dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa.

    “Jadi yang pasti Kop Des ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia,” pungkasnya. 

  • Trump Sebut TikTok Diminati 4 Calon Investor di AS

    Trump Sebut TikTok Diminati 4 Calon Investor di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan empat calon investor yang berbeda untuk bisnis TikTok di AS dan kesepakatan untuk aplikasi video sosial tersebut dapat segera terwujud.

    “Kami sedang berhadapan dengan empat kelompok yang berbeda, dan banyak orang menginginkannya,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One dikutip dari Bloomberg, Senin (10/3/2025). 

    Adapun, Trump tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja calon pembeli tersebut atau mengatakan ke arah mana dia condong, alih-alih mengatakan “keempatnya bagus.”

    TikTok milik ByteDance Ltd. menghadapi tenggat waktu 5 April 2025 untuk mencapai kesepakatan untuk operasinya di AS—atau dilarang beroperasi di negara tersebut berdasarkan undang-undang bipartisan yang disahkan selama pemerintahan Biden. 

    AS sejauh ini merupakan pasar terpenting TikTok dan diperkirakan bernilai hingga US$50 miliar tahun lalu di negara tersebut. ByteDance mengoperasikan layanan saudaranya, Douyin, di China.

    Pekan lalu, Trump mengatakan dia akan terbuka untuk memperpanjang batas waktu lagi jika perlu, tetapi mengira kesepakatan mungkin terjadi bulan depan. Dia telah menunda tanggal awal 19 Januari 2025, menghindari pemblokiran TikTok yang berkepanjangan, dan telah berulang kali mengisyaratkan dia terbuka untuk mencapai kesepakatan. 

    Saat dia mencoba menjadi perantara penjualan, presiden mengatakan dia yakin AS harus diberikan 50% saham di perusahaan tersebut sebagai syarat.

    ByteDance yang berkantor pusat di Beijing belum menunjukkan minat untuk menjual operasinya di AS, meskipun CEO Shou Chew bertemu dengan Trump di Mar-a-Lago pada Desember 2024 dan menghadiri pelantikan awal tahun ini.

    Perusahaan telah berupaya untuk meredakan kekhawatiran keamanan nasional di antara para anggota parlemen AS agar dapat terus beroperasi di negara tersebut.

    ByteDance yang dimiliki secara tertutup kini dinilai lebih dari US$400 miliar oleh investor utama seperti SoftBank Group Corp. Perusahaan tersebut membeli kembali saham karyawan dengan valuasi US$312 miliar, menunjukkan keyakinan dalam strategi ekspansi yang mencakup kehadiran yang berkembang dalam e-commerce yang memanfaatkan popularitas platform videonya.

    Pemerintah China juga perlu menyetujui setiap penjualan potensial, dan pernyataan publik dari Beijing hingga saat ini tidak mendukung. Para pejabat telah mengevaluasi opsi potensial yang melibatkan Elon Musk untuk mengakuisisi layanan tersebut di AS, meskipun preferensi yang kuat adalah agar TikTok tetap sepenuhnya berada di dalam ByteDance.

    Adapun, Musk, yang sudah memiliki jejaring sosial X, mengatakan bahwa dia tidak tertarik.

    Penawar publik hingga saat ini termasuk kelompok yang dipimpin oleh miliarder Frank McCourt dan salah satu pendiri Reddit Alexis Ohanian, yang lain yang menampilkan pengusaha teknologi Jesse Tinsley dan bintang YouTube MrBeast.

    Selain itu, ada juga tawaran merger oleh Perplexity AI yang berbasis di San Francisco. Kemudian, Trump juga telah mengajukan nama pendiri Oracle Corp., Larry Ellison dan TikTok telah bekerja sama dengan Oracle dalam hosting data pengguna AS-nya.

  • Industri Tekstil Rontok, Benarkah Gegara Banjir Barang Impor Semata? 2 jam yang lalu

    Industri Tekstil Rontok, Benarkah Gegara Banjir Barang Impor Semata? 2 jam yang lalu

    Industri Tekstil Rontok, Benarkah Gegara Banjir Barang Impor Semata?

    2 jam yang lalu

  • Banjir Impor Bikin Industri Kecil dan Menengah Diterpa Badai PHK

    Banjir Impor Bikin Industri Kecil dan Menengah Diterpa Badai PHK

    Bisnis.com, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) turut melanda industri kecil menengah (IKM). Banjirnya produk impor ilegal disebut-sebut jadi pemicu maraknya PHK di Tanah Air.

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, setidaknya sekitar 1.000 unit IKM terpaksa menutup operasionalnya dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang.

    “IKM yang tutup saja jumlahnya hampir mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mencapai ratusan ribu orang,” ungkap Nandi dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, maraknya PHK di Tanah Air terjadi lantaran pemerintah tidak cukup mampu untuk membendung masuknya barang impor ilegal ke Indonesia.

    IPKB mengaku sangat kecewa dengan kinerja pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membiarkan kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus berlanjut.

    “Ibu Menteri membiarkan jajarannya menjalankan praktik impor borongan, padahal negara sedang membutuhkan pendapatan untuk menjalankan program-programnya, tapi barang impor dibiarkan masuk tanpa membayar bea masuk dan pajak,” tuturnya. 

    Alih-alih menarik pajak dari barang impor, pemerintah, kata dia, justru mengerek pajak dalam negeri sehingga sangat membebani para pengusaha IKM.

    “Pajak kami dinaikkan, kami dipaksa untuk bersaing dengan barang impor yang tidak bayar pajak,” ujarnya. 

    Dia menilai, pemerintah sengaja membiarkan permasalahan banjir impor berlarut-larut. Pasalnya, kata dia, banyak oknum birokrasi di pemerintahan yang meraup untuk dari praktik ilegal ini.

    Dia mengharapkan, Presiden Prabowo Subianto bisa segera turun tangan untuk menumpas oknum-oknum tersebut

    “Kami harap Presiden Prabowo segera membersihkannya,” pungkasnya.

  • 3 Produsen Minyakita Curang Kurangi Takaran, Apa Penyebabnya?

    3 Produsen Minyakita Curang Kurangi Takaran, Apa Penyebabnya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai alasan terjadinya kecurangan penjualan Minyakita lantaran tingginya harga produksi. 

    Adapun, kecurangan yang dimaksud adalah Minyakita kemasan 1 liter yang dijual ke masyarakat hanya berisikan 750-800 mililiter (ml). Selain itu, ditemukan julan penjualan Minyakita melebihi Harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Terkait hal ini, Khudori berpendapat praktik tu terjadi lantaran biaya pokok produksi sudah melampaui HET. Dia menjabarkan, harga bahan baku minyak goreng sawit, yakni crude palm oil (CPO), dalam negeri selama 6 bulan terakhir sekitar Rp15.000-16.000 per kg. 

    Dengan angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28% dan 1 liter setara 0,8 kg, diketahui untuk memproduksi MinyaKita seharga Rp15.700 per liter, harga CPO maksimal adalah Rp13.400 per kg. 

    “Ini baru menghitung bahan baku CPO. Belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha,” kata Khudori melalui keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

    Oleh karena itu, Khudori mengatakan produsen Minyakita tak mampu menutupi selisih biaya produksi tadi. Dengan begitu, ada produsen Minyakita yang lakukan kecurangan di lapangan. 

    Menurutnya, dengan tingkat harga CPO saat ini, produsen tidak mampu menjual Minyakita ke Distributor I (D1) maksimal sebesar Rp13.500 per liter. 

    “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi,” imbuhnya.

    Khudori merinci, distribusi yang panjang hingga ada D3 dan D4 versi pemerintah. Tercatat, distribusi MinyaKita dari produsen ke distributor I (D1) dijual seharga Rp13.500/liter. Lalu, dari D1 ke D2 seharga Rp14.000/liter, D2 ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen Rp15.700/liter. 

    Untuk mencegah kecurangan berlanjut, Khudori pun mengingatkan pemerintah mengoreksi kebijakan MinyaKita. Menurutnya, kebijakan saat ini amat tidak menguntungkan produsen. 

    Dia berpendapat pengelola kebun sawit, produsen MinyaKita, pedagang, dan konsumen adalah satu mata rantai tak terputus. 

    “Kalau ada salah satu yang harus keluar karena ekosistem tidak memungkinkan usaha berlanjut, mata rantai produksi bakal terganggu. Itulah yang berkemungkinan terjadi saat ini,” jelasnya.

    Selain itu, ke depan pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang tidak mendistorsi harga. Khudori mengingatkan kalau hendak mensubsidi MinyaKita untuk kelompok miskin/rentan dan UMKM, sebaiknya dilakukan dengan transfer tunai. 

    “Uang hanya bisa digunakan untuk membeli MinyaKita. Tidak bisa dicairkan atau digunakan membeli yang lain. Cara ini tidak mendistorsi harga, selain juga lebih tepat sasaran. Atau kebijakan lain yang ramah pasar,” katanya.

  • Tekan Impor Bahan Baku Industri, MIND ID Kembangkan Produksi Asam Sulfat-Caustic Soda

    Tekan Impor Bahan Baku Industri, MIND ID Kembangkan Produksi Asam Sulfat-Caustic Soda

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mengembangkan produksi asam sulfat dan caustic soda demi menekan impor bahan baku industri.

    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan upaya ini sekaligus bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.

    Dia menjelaskan sejumlah produk hasil hilirisasi yang dikembangkan MIND ID, seperti asam sulfat dan caustic soda memiliki peran strategis sebagai bahan baku utama dalam berbagai sektor industri. Dua produk ini dipakai dalam proses pemurnian mineral hingga manufaktur.

    Dilo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebagian besar bahan pendukung untuk smelter dan refinery masih diperoleh melalui impor.

    “Sebenarnya untuk mendukung refinery ataupun smelter ini juga butuh bahan-bahan pendukung yang sebagian besar sekarang ini masih impor, dan proyek strategis hilirisasi Grup MIND ID menjadi solusi untuk juga dapat menghasilkan produk-produk bahan baku industri,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (9/3/2025).

    Dilo menyampaikan pengembangan produksi bahan baku industri telah direalisasikan melalui produksi asam sulfat melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) di pabrik asam sulfat yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

    Dia mengemukakan pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 1,5 juta ton asam sulfat per tahun. Adapun asam sulfat itu dihasilkan dari pembakaran pasir tembaga serta limbah industri seperti terak dan gipsum.

    Dilo menjelaskan asam sulfat memiliki peran penting dalam mendukung hilirisasi smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Asam sulfat juga merupakan bahan baku utama bagi industri pupuk, aki, pulp, dan kertas.

    Selain itu, MIND ID bersama PT Freeport Indonesia juga tengah mengkaji produksi caustic soda, yang nantinya dapat digunakan dalam industri aluminium. Caustic sodamerupakan bahan kimia esensial yang banyak digunakan dalam proses pemurnian bahan baku hingga tahap produksi berbagai produk manufaktur.

    “Jadi tidak cuma satu, kami ingin melengkapi semua. Untuk kegiatan hilirisasi, produk-produk bahan baku industri yang masih bergantung pada impor kami coba untuk kurangi,” kata Dilo.

  • Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. 

    Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.

    Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.

    “Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham ‘gorengan’ dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.

    “Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,”

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.

    Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.

    “Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara],” jelas Wija.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).