Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai pemerintah perlu mengkaji secara hati-hati rencana pembangunan kilang minyak baru berkapasitas total 1 juta barel per hari.
Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari.
Kilang yang akan dibangun di beberapa daerah itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.
Yayan berpendapat risiko dari pembangunan kilang raksasa itu ada pada pembiayaan. Menurutnya, perlu sejumlah dana yang besar dan komitmen dari pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan baik.
Oleh karena itu, dia juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi.
“Efisiensi dan perbaikan iklim investasi perlu diperbaiki agar prosesnya lebih cepat sehingga menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) pada sektor ini,” kata Yayan kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).
Dia menyebut, jika pemerintah ingin infrastruktur energi agar mendukung target ekonomi 8%, nilai ICOR yang harus diperoleh minimal 4%.
Yayan menambahkan bahwa agar investasi pada kilang ini menarik, asumsi dari proyek harus jelas terlebih dahulu. Begitu juga dengan targetnya.
“Misal generating income, cost dan asumsi risiko, [harus jelas] sehingga kita memperoleh internal rate and return atau economic rate of return yang doable,” jelas Yayan.
Dia pun berpendapat jika hal itu dilaksanakan secara prudent, bisa meminimalkan risiko.
Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini.
Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).
Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.
Yayan menambahkan bahwa pembangunan kilang itu saat ini memang cukup penting. Ini khususnya untuk pemerataan dan kemandirian energi.
“Artinya ini meningkatkan security dan certainty dalam hal pasokan BBM, tapi harus dikawal dengan baik proses manajemen good corporate governance-nya untuk pengelolaan kilang ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi.
Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.
“Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).
Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.
“Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.
