Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tanggal Berapa Tiket Pesawat Turun pada Lebaran 2025?

    Tanggal Berapa Tiket Pesawat Turun pada Lebaran 2025?

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi akan turun 13-14 persen selama angkutan Lebaran 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi beberapa waktu lalu.

    “Kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir dari Antaramews.

    Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3).

    Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Merujuk pada aturan ini, pemerintah akan menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025.

    Tanggal berapa harga tiket pesawat turun?

    Menhub menyampaikan bahwa penurunan harga tiket itu berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025.

    Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

  • PT Timah Tbk (TINS) Targetkan Produksi Mencapai 23.000 Ton Tahun Ini

    PT Timah Tbk (TINS) Targetkan Produksi Mencapai 23.000 Ton Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) menargetkan produksi tahun mencapai 23.000 ton. Angka ini meningkat dibanding 2024 yang mencapai 20.000 ton.

    “Pada 2024 kita [produksi] di 19.000 ton sampai dengan 20.000 ton. Jadi naik sekitar 15% direncanakan [produksi] di 2025,” kata Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan dalam media briefing di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Dia juga menargetkan laba perusahaan dapat menyentuh Rp1,1 triliun untuk kinerja pada 2024. Rendi juga mengatakan ke depan TINS akan terus melakukan perbaikan tata kelola dan membuka area pertambangan baru.

    Adapun rencana pembukaan pertambangan baru itu seperti di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

    “Perbaikan tata kelola dan coba membuka area baru. dan kemudian peremajaan di alat pertambangan,” ucap Rendi.

    Dalam kesempatan terpisah, Rendi mengatakan terdapat peningkatan kapasitas produksi tin ore dan penjualan logam timah sekitar 10% sampai dengan 20% pada tahun ini, dibandingkan dengan realisasi kinerja 2024. 

    Di sisi lain, dia memastikan, permintaan logam timah pada tahun ini relatif menguat.

    “Pasar timah saat ini berada dalam prospek yang positif,” kata dia saat dihubungi beberapa waktu lalu.

    Sebelumnya, TINS memastikan bakal membagikan dividen untuk tahun buku 2024. Keputusan itu diambil setelah perseroan berhasil mencatatkan laba bersih yang signifikan sepanjang Januari hingga September 2024 di angka Rp908,78 miliar. 

    Adapun, manajemen TINS memperkirakan rasio dividen atau dividend payout ratio (DPR) untuk tahun buku 2024 bakal di rentang 30% sampai dengan 35%. 

    Emiten tambang pelat merah PT Timah Tbk. (TINS) menargetkan laba bersih tahun ini mencapai rentang Rp1 triliun sampai dengan Rp1,5 triliun. Proyeksi bottom line itu ditopang dengan target pendapatan mencapai Rp12 triliun – Rp13 triliun untuk 2025. 

    Corporate Secretary TINS Rendi Kurniawan mengatakan target tahun ini didorong oleh peningkatan sumber daya dan candangan timah serta pembukaan jumlah tambang baru. 

    “Perbaikan kinerja dan restrukturisasi organisasi anak atau cucu perseroan serta efisiensi di seluruh lini bisnis perseroan,” kata Rendi saat dihubungi Sabtu (8/2/2025). 

    Rendi menerangkan terdapat peningkatan kapasitas produksi tin ore dan penjualan logam timah sekitar 10% sampai dengan 20% pada tahun ini, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024. 

  • Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak yang turun 41,9% pada Januari 2025 diramal berpengaruh terhadap defisit anggaran.  

    Kebutuhan belanja terpaksa dipasok melalui pembiayaan anggaran yang lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana 2,53% terhadap PDB.  

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

    “Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025). 

    Apalagi, dengan janji kampanye Presiden Prabowo-Gibran yang mengandalkan belanja tinggi, terutama belanja sosial dan pangan, ruang fiskal untuk pemotongan belanja menjadi terbatas.

    Sementara di sisi lain, utang baru untuk menutup defisit akan menjadi lebih mahal, karena pasar obligasi sudah mulai bereaksi negatif melihat penerimaan negara yang anjlok. 

    Imbal hasil atau yield obligasi negara (SUN) sudah mulai naik, menandakan pasar menuntut premi risiko lebih tinggi untuk utang pemerintah, akibat kekhawatiran fiskal.

    Achmad memandang jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa disertai penerimaan yang memadai, maka risiko pembengkakan utang akan meningkat, memperbesar beban bunga utang yang sudah melebihi Rp500 triliun per tahun.

    Di sisi lain, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan memang adanya pelebaran defisit karena terdapat potensi belanja yang lebih besar di tengah penurunan aktivitas ekonomi. 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi. 

    Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%). 

    Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel. 

    “Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025). 

    Dalam postur APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun yang utamanya bersumber dari pajak yang mencakup Rp2.189,31 triliun. Sementara belanja direncanakan senilai Rp3.621,3 triliun. 

  • Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) khawatir, hak-hak pekerja berkurang jika pengusaha mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan work from anywhere atau WFA.

    “Apakah nanti ketika itu dilakukan ada pengurangan hak-hak mereka? Misalnya kalau kerja dari rumah, Anda tidak membutuhkan transportasi sehingga gajinya tidak full dibayarkan. Itu yang kita khawatirkan,” tutur Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Rabu (12/3/2025).

    Namun, pihaknya sepakat melakukan WFA jika upah yang diterima para pekerja tidak mengalami pemangkasan. 

    “Mayoritas akan menerima WFA kalau memang upahnya tidak dikurangi. Tapi 100% akan menolak itu ketika ada pengurangan hak-hak mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Elly menyebut bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut sektor mana yang dapat menerapkan WFA. Mengingat, tidak semua sektor usaha dapat menerapkan WFA, seperti sektor manufaktur.

    Dia mengatakan, industri padat karya tidak memungkinkan untuk melaksanakan WFA. “Industri kayak padat karya kan nggak mungkin [WFA] karena mereka harus berhadapan dengan mesin-mesin,” katanya.

    Jika sektor manufaktur juga menerapkan WFA, dia khawatir akan ada banyak usaha yang tutup. “Saya kira itu kemungkinan akan lebih besar menutup usaha-usaha yang ada di Indonesia, terutama di manufaktur,” pungkasnya. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya telah mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA saat Lebaran 2025.

    Yassierli mengatakan, imbauan tersebut disampaikan dalam rangka menyukseskan program mudik nasional. 

    “Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” imbau Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dikutip Rabu (12/3/2025). 

    Kendati begitu, dalam penerapannya, Yassierli meminta agar perusahaan tetap memerhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan.

  • PLN bakal Tambah Daya Listrik 2,4 GW dari EBT Tahun Ini

    PLN bakal Tambah Daya Listrik 2,4 GW dari EBT Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – PLN Indonesia Power (IP) menambah 2,4 Gigawatt (GW) daya listrik untuk energi baru terbarukan (EBT) untuk 2025 ini.

    Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha mengatakan tambahan pasokan energi tersebut mendukung pencapaian swasembada energi.

    Edwin mengatakan pihaknya terus mendorong pemgembangan EBT lewat proyek Hijaunesia dan Hydronesia. Adapun tambahan listrik itu akan berasal dari program tersebut.

    “Proyek ini dapat menambah kapasitas listrik berbasis EBT sebesar 2,4 GWh secara bertahap hingga tahun 2035,” kata Edwin melalui keterangan resmi dikutip Rabu (12/3/2025).

    Hal ini juga tak lepas dari beberapa tambahan pembangkit baru yang kini telah pada tahap sinkronisasi yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 2×1000 MW dan BMPP Nusantara 2 Kolaka 60 MW.

    Dia juga menyebut listrik merupakan energi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, bertambahnya daya listrik yang dihasilkan pembangkit PLN IP ini akan menyokong perekonomian RI.

    Lebih lanjut, Edwin mengatakan pihaknya berhasil menambah daya listrik sebesar 949 Megawatt (MW) sepanjang 2024 lalu. Tambahan ini berasal dari sejumlah pembangkit.

    Perinciannya, BMPP Nusantara 1 Ambon berkapasitas 60 MW, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 berkapasitas 779 MW, dan PLTA Jatigede 110 MW yang dikelola oleh PLN IP.

    Edwin menambahkan bahwa PLN IP berkomitmen berupaya optimal dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Indonesia yang terus meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya penggunaan peralatan yang sumber energinya berasal dari listrik.

    “PLN IP memiliki total Daya Mampu Netto (DMN) pasokan listrik yang dimiliki PLN Indonesia Power lebih dari 19,5 GW, listrik yang kita punya ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat,” kata Edwin. 

  • Apindo Pastikan Pembayaran THR 2025 Sesuai Aturan

    Apindo Pastikan Pembayaran THR 2025 Sesuai Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan buruh akan mendapat tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, perusahaan-perusahaan di bawah naungan Apindo telah bersiap membayar THR 7 hari sebelum hari raya Idulfitri.

    “THR secara umum itu sudah siap, anggota kami juga sudah mempersiapkan gitu ya untuk THR 7 hari sebelumnya,” kata Shinta ketika ditemui di Kantor Pusat Apindo, Rabu (12/3/2025).

    Sejauh ini, Shinta mengungkap belum ada anggota perusahaan yang menyatakan keberatan atau masalah lain dalam melakukan pembayaran THR.

    Kendati begitu, dia tidak menutup kemungkinan ada perusahaan tertentu yang sedikit terkendala dalam melaksanakan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    “Tapi pada prinsipnya sampai saat ini sih dari kami, kami belum mendengar ada permasalahan ya dari segi pembayaran THR sih,” ujarnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Melalui surat tersebut, Yassierli mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR bagi pekerja/buruh. 

    Hal ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Orang nomor satu di Kemnaker itu juga meminta pengusaha agar membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya Lebaran 2025 dan tidak boleh dicicil.

    “THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil,” tegasnya.

  • Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara terkait dengan temuan sertifikasi lahan rumah warga di sekitar wilayah sungai yang dikelola oleh Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS).

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian PU, Diana Kusumastuti menyatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk membahas temuan tersebut.

    Diana menjelaskan bahwa dirinya bakal segera bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengatasi hal itu.

    “Memang kemarin saya lihat ya, di Cisarua itu banjirnya itu menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai. Ya, benar-benar di atas sungai, kayak gitu,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, pemukiman penduduk itu berdiri di sekitar wilayah Sempadan sungai. Berdasarkan temuannya, masyarakat di sekitar sungai itu telah menggenggam sertifikat hak milik (SHM). 

    Dirinya lantas mengaku telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengeluarkan regulasi yang mampu menangani hal tersebut.

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu kan harusnya lahan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengkaji adanya temuan sertifikat hak milik (SHM) yang ada di lahan area sungai.

    Pasalnya, proses sertifikasi yang terjadi di sekitar lahan sungai tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama adanya penyempitan area sungai yang belakangan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jabodetabek. 

    “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” jelas Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025). 

    Sebagai langkah lanjutan mengurangi pembangunan bangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Nusron mengaku bakal segera menerbitkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai. 

    Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

    “Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS],” tambahnya.

  • Proyek Semarang Harbour Masih Dikaji, Nilai Investasi Rp13,3 Triliun

    Proyek Semarang Harbour Masih Dikaji, Nilai Investasi Rp13,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek prakarsa Jalan Tol Harbour Road Semarang masih belum kunjung terealisasi. Berdasarkan kabar terbarunya, proyek tersebut saat ini masih dalam tahap proses studi kelayakan atau feasibility study.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pembaruan kriteria kesiapan atau readiness criteria (RC).

    Berdasarkan informasi terbaru, nilai investasi Semarang Harbour Toll Road itu mengalami pembengkakan, menjadi Rp13,3 triliun. Sementara pada 2021 nilai investasi proyek tersebut dilaporkan hanya sebesar Rp12,5 triliun.

    “Itu [Tol Harbour Road Semarang] kalau berdasarkan data kami panjangnya kurang lebih 20,16 km. Perkiraan nilai investasinya Rp13,3 triliun,” kata Wilan saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Rabu (12/3/2025). 

    Wilan menjelaskan, proyek itu semulanya direncanakan bakal terintegrasi dengan Giant Sea Wall yang juga bakal dibangun jalan tol di atasnya. Namun demikian, hal itu masih belum dapat dipastikan karena masih berada dalam tahap FS.

    Adapun, saat ini Tol Harbour Road Semarang hanya diprakarsai oleh PT Sumber Mitra Jaya. Di mana, sebelumnya proyek Harbour Road diprakarsai oleh dua entitas yakni PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Semarang Harbour Toll Road semulanya dicanangkan untuk dilelang pada kuartal I/2021 dan ditargetkan beroperasi pada 2023. 

    Namun sayangnya, Wilan tidak merinci apa alasan molornya pembangunan proyek Tol Harbour Semarang itu. Akan tetapi, dia memastikan perencanaan pembangunan tol tersebut saat ini tetap berlangsung. 

    “Nanti akan ada kerja sama dengan Pemda juga. Nanti yang bikin poldernya nanti Pemda, yang badan usaha itu yang bikin tol dan tanggulnya. Tapi progresnya sudah masih di DJPI ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan proyek Semarang Harbour Toll Road ditujukan untuk mengatasi kemacetan dan mendorong mobilisasi logistik di Semarang.

    Nantinya, jalan tol tersebut bakal menghubungkan kawasan industri Kendal dengan Pelabuhan Tanjung Emas.

  • Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui rasio kewirausahaan Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini, rasio kewirausahaan yang ditorehkan Indonesia masih di angka 3,57%. Padahal, Budi menyebut untuk menjadi negara maju diperlukan rasio kewirausahaan dua digit atau di kisaran 10%–12%.

    “Sementara Malaysia, Thailand di atas 4%, Singapura 8,6% dan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan adalah 10–12%,” kata Budi dalam acara peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 (ILFEX 2025) di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan juga penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga rasio ini perlu ditingkatkan.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Budi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04%.

    Sementara dari sisi perdagangan, Indonesia terus mencatat kinerja positif yang surplus neraca perdagangan selama lima tahun berturut-turut dengan nilai kumulatif adalah sebesar US$31,04 miliar pada 2024.

    Lebih lanjut,Budi menuturkan pemerintah harus mengejar rasio kewirausahaan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi para UMKM.

    “Kemendag berkomitmen terus untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan brand dan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi,” tuturnya.

    Apalagi, lanjut dia, waralaba memiliki potensi yang luas di Indonesia. Berdasarkan laporan kegiatan usaha 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun, serta jumlah gerai yang dikelola sendiri sebanyak 34.503 gerai dan yang diwaralabakan sebanyak 17.786 gerai.

    “Hingga Februari 2025, Kementerian Perdagangan mencatat ada 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri,” tuturnya.

    Jika dibedah menurut sektor, Budi menyampaikan industri makanan dan minuman atau food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77%, diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, retail, dan lainnya.

    “Dengan demikian, potensi perkembangan waralaba lokal kami berharap pameran ILFAC 2025 dapat menjadi wadah dan sarana yang baik untuk promosi berbagai konsep bisnis,” tandasnya.

  • Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional hingga Bekasi saat Lebaran

    Tol Japek II Selatan Dibuka Fungsional hingga Bekasi saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap fungsional Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan bakal dibuka hingga Seksi II Setu – Taman Mekar tepatnya di wilayah Bojongmangu.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan Tol Japek II Selatan itu bertambah sepanjang 22 kilometer (Km) dibandingkan fungsional pada Lebaran 2024.

    “Yang jelas Lebaran ini kita akan fungsionalkan sampai Bojongmangu tuh, bertambah 22 Km. Bukan sampai Kutanegara, tapi sampai Bojongmangu. Kalau dulu kan cuma 8 Km, sekarang itu 30 Km,” kata Wilan saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Lebih rinci, Wilan menjelaskan bahwa fungsional Tol Japek II Selatan sepanjang 30 Km itu bakal dibuka pada momentum arus balik saja guna mendukung kelancaran lalu lintas.

    Wilan menyebut, fungsional tol tersebut bakal dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian apabila nantinya terdapat kepadatan lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta. 

    “Jadi dari arah Bandung, itu nanti kalau macet ke arah Japek akan dibelokkan di Sadang. Itu keluarnya di KM 34 atau KM 37. Nanti ada bisa milih masuk Deltamas [menuju Tol Japek eksisting],” ujarnya.

    Sebagai informasi, Jalan Tol Japek II Selatan saat ini dalam tahap konstruksi yang digarap oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). Tol ini mulai dibangun pada Februari 2019. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, JSMR sempat menargetkan Tol Japek II Selatan bakal rampung pada 2025. Saat dikonfirmasi, Wilan mengaku belum menggenggam secara pasti berapa progres konstruksi Tol Japek II Selatan saat ini.

    Namun, dia memberi sinyal bahwa proyek tersebut tak bakal tersambung penuh pada tahun ini. Melainkan, bakal difokuskan terlebih dahulu untuk dapat rampung hingga Seksi II Setu – Taman Mekar. 

    “Kalau Japek 2 Selatan kayaknya kalau [tersambung penuh] sampai ke JORR 2 itu masih agak panjang. Mungkin kita fokusnya sampai ke seksi 2 ya,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km yang terdiri atas 3 Paket, yaitu Paket 1 Jati Asih menuju Setu (Sta 0+000 – Sta 9+300) sepanjang 9,3 km, ruas ini masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. 

    Sementara itu, paket 2 Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi dan Paket 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 Km, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.  

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan dari Sadang hingga Setu akan terintegrasi dengan jaringan Jalan Tol Purbaleunyi dan JORR 2 Jalan Tol Cimanggis – Cibitung. Menyusul Paket 2 akan rampung pada 2023 dan Paket 1 ditargetkan akan rampung pada 2025.

    Nantinya, setelah beroperasi penuh, Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan.