Category: Bisnis.com Ekonomi

Tinjau SPBU di Cilegon, Bahlil Pastikan Stok BBM Aman & Pertamax Sesuai Kualifikasi

Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau kesiapan distribusi BBM di sejumlah SPBU dan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Tanjung Gerem, Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

Hal ini dilakukan demi memastikan stok BBM selama Ramadan dan Idulfitri aman. Bahlil pun menyebut stok BBM untuk semua jenis seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo hingga Diesel aman.

Dia mengatakan, stok BBM cukup untuk 21 hari ke depan. Selain itu, dia juga menekankan bahwa BBM jenis Pertamax bukan oplosan seperti yang ramai ditudingkan masyarakat. Bahlil pun memastikan kualitas Pertamax sudah sesuai kualifikasi dari Ditjen Migas.

“Saya tadi didampingi oleh Lemigas [Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi] juga dengan Pak Dirut Pertamina [Simon Aloysius Mantiri] mengecek langsung kualitas daripada minyak kita,” kata Bahlil.

Adapun, saat meninjau SPBU 34.424.09 Gerem, pihaknya langsung melakukan pengujian kualitas Pertamax. Lemigas lah yang mengambil alih tugas tersebut.

Hasil pengujian menunjukkan berat jenis dari Pertamax yang diuji menunjukkan nilai rata-rata 725. Sementara itu, dalam aturan kualifikasi Ditjen MIgas Pertamax idealnya memiliki berat jenis di rentang 715-725. Artinya, Pertamax yang diuji telah memenuhi kualifikasi.

“Hal ini saya harus sampaikan kepada publik bahwa tidak perlu ragu terhadap kualitas daripada bahan bakar yang disiapkan oleh Pertamina,” tutur Bahlil.

Tudingan pengoplosan Pertamax tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

Bahlil pun mengatakan, kasus tersebut cukup menjadi pelajaran. Dia pun memastikan Pertamina dan Kementerian ESDM akan bekerja lebih baik ke depan.

“Ke depan kami dari ESDM sebagai pihak atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengujian kualitas lewat Lemigas itu kami akan melakukan penyetelan. Jadi enggak perlu ada keraguan masyarakat,” kata Bahlil.

Selain BBM, Bahlil juga menyampaikan kesiapan pasokan listrik menjelang Idulfitri. Dia menyebut kapasitas terpasang saat ini mencapai 60.000 MW hingga 67.000 MW, sementara beban puncak selama Idulfitri diprediksi di level 46.000 MW.

“Jadi kita masih selisih kurang lebih sekitar 30% sampai 40%. Jadi, secara umum untuk listrik insyallah enggak ada masalah,” kata Bahlil.

13/03/2025 17:15
Sri Mulyani Tak Ubah Target Defisit APBN 2025 meski Kinerja Pajak Melorot

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai masih terlalu dini untuk mengubah target defisit APBN pada awal tahun, di tengah penerimaan pajak yang turun 30% per Februari 2025.

Sri Mulyani menyampaikan terkait perubahan postur maupun asumsi makro APBN 2025, sejatinya dilakukan pada pertengahan tahun dalam laporan semester yang nantinya disampaikan kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami pasti menyampaikan laporan semester kepada kabinet dan DPR. Jadi kalau hari ini sudah ngomongin [proyeksi defisit akhir] Desember, wong pertengahan tahun belum kita lewati, ojo kesusu [jangan terburu-buru],” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

Berkaca dari tahun lalu, pemerintah melakukan perubahan postur APBN terkait defisit yang dikerek naik dari 2,29% menjadi 2,7% dalam laporan semester.

Realiasasinya, pada Desember 2024 pemerintah melaporkan defisit senilai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan saat ini pihaknya akan fokus menjaga postur APBN sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN 2025 yang mengamanatkan defisit di angka Rp616,2 triliun atau setara 2,53%.

Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap perubahan komponen dalam postur tersebut. Misalnya, pemantauan jika terdapat koreksi di penerimaan negara akibat PPN 12% yang tidak diterapkan di seluruh komoditas.

Bendahara Negara tersebut pun menekankan pihaknya akan melakukan upaya ekstra untuk mengompensasi terhadap penerimaan yang tidak jadi diperoleh tersebut. Meski demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut upaya apa yang dimaksud.

“Defisit akhir tahun tetap berpedoman pada APBN [2025], nanti akan ada perkegarakan dan setiap pergerakan saya akan sampaikan,” janjinya.

Pasalnya dengan penerimaan yang turun dan belanja yang terus mengalir, pemerintah telah mencatatkan defisit senilai Rp31,2 triliun per akhir Februari 2025. Padahal pada 2024 defisit baru terjadi pada Mei, sementara pada 2023 defisit bahkan baru terjadi pada Oktober.

Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

“Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025).

Bahkan Goldman Sachs Group Inc. memproyeksikan defisit APBN akan semakin melebar dan mendekati batasnya, yakni 2,9% pada 2025 akibat sederet risiko fiskal imbas ketegangan global dan pelemahan ekonomi domestik usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal.

Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi.

Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%).

Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel.

“Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

13/03/2025 17:12
KAI Tebar Diskon Kereta Sebanyak 40.000 Tiket, Harga Mulai Rp100.000

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan tiket diskon bagi para pelanggan yaitu promo reguler dengan diskon 20% serta program flash sale dengan harga tiket mulai Rp100.000 untuk kelas ekonomi.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan KAI mengadakan promo reguler serta flash sale tiket kereta dengan total kuota sebanyak 40.000 tiket. Pada promo reguler, pelanggan dapat menikmati potongan harga hingga 20% dari tarif normal untuk pemesanan tiket pada 18-19 Maret 2025.

“Promo ini berlaku untuk keberangkatan mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, dengan total 38.000 kursi yang disiapkan atau disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia,” kata Anne dalam keterangan resmi, Kamis (13/3/2025).

Selain promo reguler, KAI juga menghadirkan Flash Sale yang hanya tersedia melalui aplikasi Access by KAI. Flash Sale ini berlangsung pada 18 Maret 2025 pukul 12.00-13.00 WIB, dengan jumlah tiket terbatas sebanyak 2.000 tiket yang disesuaikan dengan ketersediaan.

Harga spesial yang ditawarkan dalam flash sale tersebut yaitu kelas eksekutif dibanderol dengan Rp300.000, kelas bisnis dibanderol Rp200.000 dan kelas ekonomi sebanyak Rp100.000 per tiket. Tiket promo Flash Sale ini berlaku untuk perjalanan pada periode 21 Maret hingga 11 April 2025.

“Pemesanan tiket untuk program Ramadan Festive dapat dilakukan melalui berbagai channel resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, serta berbagai mitra resmi lainnya. Pelanggan yang ingin mendapatkan harga Flash Sale wajib melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI pada waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, selama periode Angkutan Lebaran 1446 H/2025 yang berlangsung selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, KAI menyediakan kapasitas angkut hingga 4.591.510 tempat duduk.

Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 3.443.832 kursi diperuntukkan bagi layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ), sementara 1.147.678 kursi disediakan untuk KA Lokal di berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Hingga 13 Maret 2025 pukul 07.00 WIB, KAI mencatat jumlah tiket KA Jarak Jauh yang telah terjual mencapai 1.884.751 tiket, atau setara dengan 54,73% dari total kapasitas yang disediakan.

Sementara itu, untuk KA Lokal, jumlah tiket yang telah dibeli pelanggan mencapai 40.685 tiket atau sekitar 3,54% dari total yang tersedia. Penjualan tiket KA Lokal masih cenderung rendah karena periode pemesanan baru dibuka H-30 sebelum keberangkatan, serta sebagian besar tiket KA Lokal baru bisa dipesan pada H-7.

13/03/2025 17:11
MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Kemendag: Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan masyarakat bisa mengajukan ganti rugi atas volume minyak goreng kemasan sederhana merek MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali. Ganti rugi barang yang sudah dibeli atau uang kembali,” kata Moga saat melakukan temuan ekspose MinyaKita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Moga menjelaskan bahwa konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di setiap daerah.

Dengan kata lain, konsumen MinyaKita tak perlu datang langsung ke kantor Kemendag di Jakarta untuk mengajukan keluhan akan adanya pengurangan takaran MinyaKita.

Cara konsumen klaim kompensasi ganti rugi Minyakita tak sesuai takaran

Moga menyampaikan untuk memastikan proses klaim berjalan lancar, konsumen harus menyimpan faktur pembelian MinyaKita sebagai bukti transaksi.

“Nah, dari sana kalau membeli barang yang tidak sesuai, dia bisa klaim, ‘tadi saya beli di sini, di sini tulisannya segini, harganya segini’,” ujarnya.

Setelah menyimpan bukti transaksi MinyaKita, kata Moga, konsumen terlebih dahulu harus menghubungi pedagang tempat mereka membeli MinyaKita.

Umumnya, pedagang memiliki kebijakan langsung untuk mendapatkan produk 1 liter atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan distributor.

Namun, Moga menekankan bahwa kompensasi yang diterima konsumen akan disesuaikan dengan kekurangan volume Minyakita. Maksudnya, jika harga Minyakita ditetapkan Rp15.700 per liter, maka selisihnya akan dikembalikan dalam bentuk uang.

“Kompensasi [MinyaKita] sesuai dengan ukuran, atau harga 1 liter kan Rp15.700, itu enggak sampai. Kekurangannya itu bisa dikembalikan uangnya,” tandasnya.

13/03/2025 17:07
Manuver Vietnam di Tengah Tekanan Perang Dagang Make America Great Again

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat tinggi perdagangan Vietnam akan bertolak ke Amerika untuk meyakinkan tim Presiden Donald Trump agar negaranya tidak dikenakan tarif bea masuk tinggi.

Negara itu menjanjikan akan mengatur ulang perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari tarif yang dapat mengguncang ekonomi Vietnam yang ditopang oleh ekspor.

Melansir Bloomberg pada Kamis (13/3/2025), Menteri Perdagangan Nguyen Hong Dien akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta Perwakilan Dagang AS, untuk membahas perjanjian perdagangan bilateral. Sumber Bloomberg yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyebut diskusi bilateral akan mencakup kesepakatan energi, pencegahan penipuan asal produk, dan penghindaran tarif.

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) mengalami defisit perdagangan sebesar US$123,5 miliar dengan Vietnam pada 2024, menurut Kantor USTR. Devisit jumbo itu menjadi perhatian Amerika di tengah agenda America First Trump. Dalam agenda itu, bea masuk tinggi menjadi strategi untuk memperbaiki apa yang dianggapnya sebagai kebijakan perdagangan yang tidak adil.

Defisit perdagangan dengan Vietnam adalah yang tertinggi ketiga bagi AS, setelah China dan Meksiko. Sebagian dari hal tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan China memanfaatkan negara itu untuk menghindari tarif.

Vietnam menyalip Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar ketiga China untuk pertama kalinya pada tahun 2024, menempatkan negara tersebut di garis depan konflik ekonomi antara kedua negara adikuasa tersebut.

Vietnam mencantumkan China dan AS sebagai dua mitra dagang utamanya dan berupaya menjaga hubungan baik dengan keduanya, yang menguntungkan ekonominya. Negara Asia Tenggara tersebut merupakan salah satu dari sejumlah negara yang mengirim utusan ke AS untuk meminta pengecualian dari kemungkinan tarif.

“Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya diinginkan AS dari Vietnam,” kata Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini dapat mencakup kerja sama dalam produksi tanah jarang, imbuh Hiep.

Vietnam memiliki cadangan mineral tanah jarang terbesar kedua di dunia dengan sekitar 22 juta ton, tepat di belakang China, menurut Survei Geologi AS.

Mineral tersebut menjadi fokus karena Trump telah memintanya dari Ukraina sebagai imbalan atas dukungan Amerika untuk Kyiv saat negara itu melawan pasukan Rusia yang menyerbu. Tanah jarang merupakan salah satu bahan mentah paling penting di planet ini, tertanam dalam teknologi yang menopang kehidupan modern.

Vietnam juga berusaha menenangkan pemerintahan Trump dengan janji untuk membeli barang-barang mahal dari AS seperti pesawat terbang, gas alam cair, dan produk-produk berteknologi tinggi.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah mendesak para pejabatnya untuk memberikan lampu hijau bagi layanan satelit Starlink milik Elon Musk dan bahkan mengatakan bahwa dia bersedia bermain golf sepanjang hari dengan Trump jika itu akan membantu.

Bulan lalu, Vietnam mengatakan bahwa mereka “siap untuk membuka pasarnya” bagi barang-barang Amerika dan menyambut investor AS untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi dan pertambangan.

Kesepakatan untuk membeli LNG dari AS telah dibicarakan selama bertahun-tahun, karena negara tersebut berupaya untuk menjauh dari bahan bakar fosil lainnya. Namun, jika kesepakatan tercapai, mungkin akan ada penundaan sebelum Vietnam dapat mulai mengimpor LNG AS karena tantangan logistik dan infrastruktur.

Prospek peningkatan impor pertanian AS juga menjadi bahan pertimbangan. Vietnam saat ini merupakan pasar terbesar kesembilan untuk produk pertanian AS, yang mengimpor barang-barang seperti daging sapi, kacang kedelai, dan lebih dari dua juta kotak apel Amerika per tahun, menurut pernyataan kementerian perdagangan bulan lalu.

Seiring meningkatnya perang dagang antara pemerintahan Trump dengan Beijing, AS dapat berupaya untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi ancaman dari China, seperti akses Amerika yang lebih besar ke fasilitas angkatan laut Vietnam di Laut Cina Selatan.

“Mereka mungkin juga ingin Vietnam membeli senjata Amerika. Itu sejalan dengan tujuan Amerika untuk membendung China, meskipun Vietnam tetap ingin mempertahankan hubungan baik dengan China,” ujar Hiep.

13/03/2025 16:58
Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas memaparkan taktik pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menjelaskan pihaknya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2029 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

Perinciannya, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Eka menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

“Untuk menuju 8%, ini tentu saja akan didorong dari sisi produksi maupun pengeluaran,” ungkap Eka dalam rapat.

Dia menjelaskan dari sisi produksi atau lapangan usaha, Bappenas menargetkan sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, Bappenas menargetkan terjaganya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi serta ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan itu, sambung Eka, Bappenas telah merancang delapan strategi ditambah satu langkah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Delapan strategi tersebut yaitu pertama peningkatan produktivitas untuk memenuhi swasembada pangan, energi, dan air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan hingga peningkatan bauran ethanol dan biodiesel.

Kedua, industrialisasi sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan dan optimalisasi Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ketiga, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui transportasi laut, ekonomi sirkular, hingga energi terbarukan. Keempat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) melalui pengembangan sepuluh destinasi prioritas dan tiga destinasi regeneratif serta ekraf berbasis kekayaan intelektual.

Kelima, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan 21 kota prioritas untuk industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata serta pengembangan empat kota kecil dengan karakteristik khusus.

Keenam, transformasi digital melalui penguatan sumber daya manusia digital, digitalisasi sektor ekonomi dan pelayanan publik, serta penelitian dalam rangka penguasaan teknologi.

Ketujuh, investasi asing berorientasi ekspor dan investasi non APBN melalui pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal dan peningkatan iklim penanaman modal melalui kepastian hukum hingga harmonisasi kebijakan.

Kedelapan, belanja untuk produktivitas melalui program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi sekolah, swasembada pangan, hingga penuntasan TBC.

Sementara itu, satu langkah kebijakan yaitu deregulasi perizinan serta mensinkronkan kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan dan stabilitas.

“Bagaimana peran Bappenas-nya? Kita mengorkestrasikan dan mengintegrasikan dan memastikan koherensi strategi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat dan daerah, serta yang terakhir adalah memperkuat integrasi pendanaan,” tutup Eka.

13/03/2025 16:58
Setoran PPN DN Rontok 92,75% pada Januari 2025, Efek Error Coretax?

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri alias PPN DN hanya sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun hingga 92,75% dari realisasi PPN DN pada Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

Data tersebut terungkap dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, yang berisi data fiskal per Januari 2025.

Dibandingkan jenis pajak lain, penerimaan PPN DN memang menjadi yang paling besar anjloknya. PPh Badan menjadi jenis pajak yang penurunannya terbesar kedua: pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan setoran pajak yang bermasalah tersebut semua adalah dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Oleh sebab itu, Prianto meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut.

Dia menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

“Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

“Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

Jenis Pajak
Jan-24
Jan-25
%

PPN DN
35,6
2,58
-92,7%

PPh 21
28,3
15,95
-43,6%

PPh Badan
18,2
4,16
-77,1%

PPh Final
11,5
11,57
0,6%

PPh 22 Impor
6,3
6,09
-3,3%

PPh 26
9,3
8,94
-3,8%

PPh OP
0,5
0,46
-8%

PPN Impor
19,6
20,21
3,1%

*nilai pajak dalam triliun rupiah

Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2025 pada Kamis (13/3/2025). Dalam konferensi pers tersebut, Kemenkeu tidak menyampaikan data realisasi penerimaan pajak Januari 2025, melainkan langsung memaparkan data per Februari 2025.

Disampaikan, penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

Tak Bahas Coretax

Dalam penjelasannya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun.

Anggito menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

“Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Hanya saja, dia tidak menampik bahwa penurunan penerimaan pajak pada awal tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, ada dua faktor utama yang menyebabkan itu.

Pertama, faktor penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batu bara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan nikel (-5,9%). Kedua, faktor administrasi.

Terkait faktor administrasi, Anggito menjelaskan adanya sejumlah kebijakan baru yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dia mencontohkan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) atas PPh 21 atau pajak atas penghasilan buruh yang mulai belaku Januari 2024.

Menurutnya, penerapan TER PPh 21 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp165 triliun pada 2024. Anggito menyatakan jika lebih bayar tersebut diklaim pada Januari dan Februari 2025 maka penerimaan pajak jenis PPh 21 akan meningkat (rata-rata Rp21,2 triliun [bruto] pada Desember 2024—Februari 2025) bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp20,4 triliun [bruto]).

“Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan pada 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Jadi kalau Anda menghitung cash memang turun, tapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan 2024,” ujar Anggito.

Selain itu, sambungnya, ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri (DN) yaitu pembayaran yang sampai dengan Februari bisa dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

Menurutnya, jika perhitungan dinormalisasikan terhadap aturan relaksasi tersebut maka rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024—Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun (bruto) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp64,2 triliun [bruto]).

“Jadi itu menjelaskan pola Februari 2025 agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan 10 Maret maka polanya sama seperti yang normal,” tutupnya.

Anggito tidak mengungkapkan permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab penerimaan pajak turun.

13/03/2025 16:50
Asosiasi Pariwisata Usul Gipi Diubah Jadi Indonesia Tourism Board

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha pariwisata mengusulkan agar Gabungan Industri dan Pariwisata Indonesia (Gipi) diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Board.

Ketua Umum Gipi Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, Indonesia Tourism Board merupakan perwakilan dari seluruh sektor pelaku usaha pariwisata.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar nama Gipi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan diubah menjadi Indonesia Tourism Board.

“Karenanya, kami mengusulkan Gipi yang telah dibentuk pada 7 April 2011 diubah namanya menjadi Dewan Pariwisata Indonesia atau disebut juga Indonesia Tourism Board,” kata Hariyadi dalam rapat panitia kerja (panja) RUU Kepariwisataan di Kompleks Parlemen, Kamis (13/3/2025).

Hariyadi menuturkan, Indonesia Tourism Board nantinya merupakan kelanjutan dari Gipi yang telah dibentuk berdasarkan amanah dari UU No.10/2009.

Lebih lanjut, Indonesia Tourism Board nantinya terdiri atas asosiasi pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, asosiasi pendidikan pariwisata, dan asosiasi lain yang terkait pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi juga menuturkan tugas dan fungsi Indonesia Tourism Board kedepannya. Di antaranya, bersama-sama merencanakan pengembangan pemasaran pariwisata, meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia secara nasional maupun internasional, hingga sebagai sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia.

Hariyadi juga mengusulkan, nanti pendanaan Indonesia Tourism Board berasal dari berbagai sumber, antara lain iuran anggota, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan bantuan pemerintah.

Kemudian, Badan Layanan Umum Pariwisata, sumbangan/sponsor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai informasi, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan merupakan inisiatif DPR RI dan merupakan carry over dari periode sebelumnya.

RUU ini mengusung paradigma baru dalam sektor pariwisata, yaitu peralihan dari pariwisata massal atau mass tourism menuju pariwisata berkualitas, dengan fokus pada ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

13/03/2025 16:43
Perang Dagang Kian Memanas, Trump Ancam Tarif Baru ke Uni Eropa

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan memperluas perang dagang global dengan mengenakan tarif tambahan terhadap barang-barang Uni Eropa.

Ancaman ini datang setelah mitra dagang utama AS, termasuk Kanada dan Eropa, mengancam langkah balasan atas kebijakan proteksionis yang diterapkan Gedung Putih.

Melansir Reuters, Kamis (13/3/2025), hanya beberapa jam setelah 25% untuk semua impor baja dan aluminium mulai berlaku, Trump menyatakan siap mengenakan sanksi lebih lanjut jika Uni Eropa tetap melaksanakan rencana tarif balasan terhadap barang-barang AS bulan depan.

“Berapa pun tarif yang mereka kenakan ke kita, kita akan membalas dengan tarif yang sama,” ujar Trump di Gedung Putih.

Kebijakan proteksionisme yang semakin agresif ini telah mengguncang kepercayaan investor, menekan konsumsi, dan memicu kekhawatiran resesi di AS. Bahkan, hubungan dengan Kanada, mitra dagang terdekat AS, semakin memburuk setelah Trump beberapa kali mengancam akan menganeksasi negara tersebut.

Sebagai pemasok baja dan aluminium terbesar bagi AS, Kanada langsung merespons dengan memberlakukan tarif balasan 25% terhadap produk logam serta berbagai barang lain, termasuk komputer dan perlengkapan olahraga, dengan total nilai US$20 miliar.

“Kami tidak akan tinggal diam saat industri baja dan aluminium kami diserang secara tidak adil,” tegas Menteri Keuangan Kanada, Dominic LeBlanc.

Demi meredam dampak ekonomi dari perang dagang yang semakin memanas, bank sentral Kanada memangkas suku bunga, mengantisipasi potensi perlambatan pertumbuhan.

Sementara itu, Trump semakin memperketat kebijakan proteksinya dengan memperluas cakupan tarif menjadi ratusan produk turunan, dari baut hingga kaleng soda. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick juga mengindikasikan bahwa tembaga akan segera masuk dalam daftar produk yang dikenakan tarif.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos mengungkapkan bahwa 57% warga AS menilai kebijakan ekonomi Trump terlalu gegabah, sementara 70% khawatir tarif yang semakin luas akan meningkatkan harga barang kebutuhan sehari-hari.

Dampak ke Eropa Terbatas

Menurut Institut Kiel di Jerman, Uni Eropa relatif kurang terdampak oleh tarif AS karena hanya sebagian kecil produk mereka yang masuk dalam daftar sanksi. Namun, blok tersebut tetap bersiap mengambil langkah balasan senilai US$28 miliar, yang menargetkan barang-barang AS seperti bourbon, berlian, jubah mandi, dan benang gigi.

Industri minuman keras AS memperingatkan bahwa langkah ini bisa berdampak besar pada ekspor mereka.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa pihaknya akan kembali bernegosiasi dengan AS.

“Tidak ada keuntungan bagi kedua pihak jika kita terus membebani ekonomi dengan tarif seperti ini,” ujarnya.

Namun, Trump bersikeras akan membalas setiap tindakan UE dengan tarif baru. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin, Trump bahkan menuding Irlandia telah menarik perusahaan farmasi AS keluar dari negaranya.

Martin menanggapi dengan menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan perdagangan yang sehat.

“Kita harus terus membangun fondasi kerja sama ini agar inovasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut,” ujarnya, sementara Trump tampak tidak bereaksi.

13/03/2025 06:52
Pakar Ungkap Coretax Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA —

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada Januari 2025.

Dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak senilai Rp88,89 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun 41,86% dibandingkan realisasi Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

Prianto menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

“Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Apalagi, sambungnya, setoran pajak yang bermasalah berasal dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pertambangan.

Memang secara tahunan (year on year/YoY), penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) menjadi yang paling anjlok realisasinya. Pada Januari 2025, realisasi PPN DN senilai Rp2,58 triliun atau anjlok hingga 92,75% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

PPh Badan menjadi jenis pajak yang persentase realisasi penurunannya terbesar kedua. Pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

Hanya saja, Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

“Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

13/03/2025 06:30