Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Adu Kuat Manufaktur G20 & Asean: RI Melesat, Vietnam hingga Jepang Terperosok

    Adu Kuat Manufaktur G20 & Asean: RI Melesat, Vietnam hingga Jepang Terperosok

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas manufaktur Indonesia diklaim masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara industrialis lainnya seperti Malaysia, Vietnam, China, hingga negara-negara Uni Eropa. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dapat terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang disebut lebih cepat pulih dibandingkan negara-negara tersebut. 

    “Negara-negara lain yang juga kita lihat di sini yang juga mengalami [kontraksi] seperti Malaysia, Vietnam yang terpukul sangat keras, yang kemudian kita lihat aktivitas manufakturnya akan terdampak oleh perang dagang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025). 

    Dalam catatannya, PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025 menunjukkan ekspansi yang cukup tinggi yakni sebesar 53,6 atau naik 1,7 poin dari Januari 2025 sebesar 51,9. 

    Jika dilihat dari kacamata distribusi PMI manufaktur negara G20 dan Asean-6 pada Februari 2025, Indonesia menduduki posisi kedua setelah India yang ekspansi di level 56,3. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Sri Mulyani juga menyoroti kinerja manufaktur sejumlah negara yang mengalami kontraksi mendalam dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman di level 46,5, Prancis 45,8, Meksiko 47,6, Italia 47,4. 

    Sementara itu, Vietnam juga mengalami kontraksi yang berada di level 49,2, kemudian Jepang 49, Turki 48,3, Malaysia 49,7. Meskipun, tak dipungkiri, Indonesia juga sempat mengalami kontraksi pada Juli-November 2024 lalu. 

    “Kita lihat Indonesia negatifnya itu hanya beberapa bulan untuk kemudian kita balik lagi. Ini yang kita harus cukup syukuri. Namun, waspada karena perang ekonomi masih berlangsung,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Menkeu juga mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang dilakukan Presiden AS Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap AS senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut, PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi kena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” terangnya. 

  • PT Perikanan Indonesia Antisipasi Lonjakan Permintaan Ikan Jelang Lebaran

    PT Perikanan Indonesia Antisipasi Lonjakan Permintaan Ikan Jelang Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perikanan Indonesia (Perindo) melaporkan, hasil serapan ikan periode Januari 2024 hingga Februari 2025 mencapai 6.256 ton. Ikan yang ditangkap dan diserap antara lain Tuna, Bandeng, Cakalang, Cumi, Gurita, Kembung, Layang, Sotong, dan Tongkol.

    Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia Fajar Widisasono menyampaikan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga ikan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

    Saat ini, dia mengungkap peningkatan kebutuhan ikan mulai terlihat pada H-7 Ramadan. Lonjakan itu akan berlangsung hingga H+3 Lebaran. 

    “Kami telah melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pasar yakni dengan fokus pada produksi ikan di wilayah-wilayah operasional PT Perikanan Indonesia,” kata Fajar dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Fajar menuturkan, semua cabang Perseroan digencarkan dalam memproduksi ikan. Salah satunya memaksimalkan pengoperasian kapal-kapal perusahaan untuk melakukan penangkapan ikan dan menyerap hasil tangkapan nelayan (offtake), khususnya di perairan Bitung dan Simeulue.

    Selain itu, PT Perikanan Indonesia juga mengaktifkan fungsi cold storage di berbagai wilayah operasional perusahaan sebagai buffer stock di selama bulan Ramadan. Tujuannya, untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan pasokan.

    Adapun, jumlah stok ikan di Cold Storage PT Perikanan Indonesia pada 28 Februari 2025 di berbagai wilayah sebesar 212 ton. Stok ikan tersebut tersebar di Ambon, Bacan, Bitung, Belawan, Brondong, Pekalongan, Jakarta, Sorong, dan Makasar.

    Dia memastikan, mutu dari produk perikanan dari hulu hingga hilir selalu terjaga kualitasnya. Salah satunya yaitu dengan sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Unit Muara Baru, kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk standar mutu fasilitas dan sarana pengolahan ikan.

  • Saingi Singapura-Malaysia, Kadin Dukung Pembentukan Indonesia Tourism Board

    Saingi Singapura-Malaysia, Kadin Dukung Pembentukan Indonesia Tourism Board

    Bisnis.com, JAKARTA – Kadin Indonesia mendorong pembentukan Indonesia Tourism Board guna mempercepat pertumbuhan pariwisata nasional dan mengerek jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Tanah Air. 

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kadin Indonesia Raty Ning dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Kadin bersama-sama dengan asosiasi merasa bahwa Indonesia Tourism Board itu perlu segera dibentuk,” kata Raty dalam rapat tersebut, Kamis (13/3/2025).

    Raty menuturkan, saat ini posisi pariwisata Indonesia di Asean berada pada urutan kelima, tertinggal dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. 

    Dari sisi Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE, Indonesia berada di peringkat keempat dengan event internasional yang dimiliki sebanyak 68 event internasional.

    Jumlah tersebut, kata Raty masih kalah dengan negara-negara Asean lainnya. Misalnya, Singapura sebanyak 152 event internasional, Thailand 143 event internasional, dan Malaysia 104 event internasional.

    Menurutnya, melajunya sektor pariwisata keempat negara tersebut salah satunya berkat adanya Tourism Board di masing-masing negara. Bahkan, keempat negara sudah sejak lama memiliki Tourism Board.

    Singapura misalnya dengan Singapore Tourism Board yang berdiri sejak 1964, Malaysia pada 1972, Thailand 1979, dan Vietnam di 2011.

    “Kita lihat faktanya bahwa empat negara di atas Indonesia tersebut telah memiliki Tourism Board sudah sejak lama,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Raty juga mengungkap model Tourism Board yang diimplementasikan Singapura dan Malaysia. Dia menuturkan, Singapore Tourism Board berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura yang memiliki tugas untuk mempromosikan pariwisata dan industri MICE Singapura.

    Melalui paparan yang disampaikannya, pendanaan Singapore Tourism Board pada 2024 mencapai US$45 juta atau setara Rp555 miliar. Sejumlah capaian sukses diraih oleh lembaga ini, diantaranya jumlah wisatawan mencapai 16,5 juta di 2024, peringkat pariwisata Singapura menempati posisi ke-4 di Asean, dan peringkat pertama untuk MICE di Asean.

    Sementara itu, Malaysia memiliki dua lembaga yang bertugas untuk mempromosikan pariwisata dan industri MICE, yakni Malaysia Tourism Promotion Board dan Malaysia Convention & Exhibition Bureau.

    Dalam hal ini, Malaysia Tourism Promotion Board mendapatkan pendanaan sebesar MYR350 juta atau Rp1,29 triliun untuk mempromosikan pariwisata Malaysia di 2024.

    Sementara itu pada 2021-2025 Malaysia Convention & Exhibition Bureau mendapat pendanaan sebesar MYR100 juta atau Rp370 miliar untuk mempromosikan industri MICE Malaysia.

    Kedua lembaga ini telah menghantarkan Malaysia menempati peringkat ke-2 pariwisata di Asean dan peringkat ke-3 untuk MICE di Asean. 

    Melihat capaian tersebut, Kadin Indonesia mengharapkan agar Indonesia Tourism Board dapat dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata nasional dan peningkatan kunjungan wisman di Indonesia, baik wisata rekreasi maupun wisata bisnis atau MICE.

    “Kita harapkan Indonesia Tourism Board ini dapat menjadi mitra utama pemerintah dan industri dalam pengembangan pariwisata Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya. 

  • Penerimaan Pajak Turun pada Februari 2025, Pengamat ungkap 3 Penyebab

    Penerimaan Pajak Turun pada Februari 2025, Pengamat ungkap 3 Penyebab

    Bisnis.com, JAKARTA — Anjloknya penerimaan pajak dalam 2 dua bulan terakhir dinilai pengamat merupakan cerminan kondisi di tengah masyarakat.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar melihat setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadikan penerimaan pajak terkontraksi yaitu implementasi Coretax yang bermasalah, penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), dan peningkatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

    Menurutnya, tiga faktor utama tersebut seharusnya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dia meyakini ke depan penerimaan pajak bisa meningkat lagi atau terjadi perbaikan.

    “Perbaikan ini terjadi karena saya melihat dampak utamanya adalah operational risk [risiko operasional], begitu pula dengan dampak koreksi dari TER maupun restitusi PPN yang akan berkurang dalam beberapa bulan ke depan,” jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (13/3/2025).

    Dia melihat faktor risiko operasional Coretax hingga dampak kebijakan pemerintah, membuat Kemenkeu lebih sulit mencapai target penerimaan pajak.

    Kendati demikian, Fajry menggarisbawahi secara fundamental kinerja pajak lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Oleh sebab itu, jika kondisi perekonomian membaik maka target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai.

    “Jika kondisi makro tidak jauh dari asumsi APBN—seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%—dan masih dikelola oleh orang yang tepat, saya masih yakin dengan kondisi kesehatan keuangan negara kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Fajry mengaku bingung apabila Kemenkeu menyatakan salah satu alasan penerimaan pajak turun karena kebijakan relaksasi pembayaran pajak periode Januari dan Februari 2025 hingga 10 Maret 2025.

    Padahal, sambungnya, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 67/PJ/2025 baru diterbitkan di akhir Februari 2025.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Alasan Kemenkeu

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membantah permasalahan implementasi Coretax menjadi penyebab utama penerimaan negara anjlok pada awal tahun.

    Anggito menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.

    “Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

  • Astra Infra Buka Suara soal Kenaikan Tarif Tol Tangerang-Merak

    Astra Infra Buka Suara soal Kenaikan Tarif Tol Tangerang-Merak

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Infra Toll Road buka suara mengenai rencana penyesuaian tarif tol pada ruas Tol Tangerang – Merak yang sebelumnya dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat.

    Head of Corporate Communications Department Astra Infra, Deddy Pradityo Opficon mengonfirmasi bahwa Tol Tangerang-Merak direncanakan untuk naik tarif. Akan tetapi, implementasinya belum akan dilakukan selama momentum Lebaran 2025.

    “Itu [rencana naik tarif] belum [berlaku]. Kita masih menunggu, fokus kita dari sisi sosialisasi terus sekarang ada penyelenggaraan Lebaran, yang jadi fokus kita sekarang masih di situ,” kata Deddy saat ditemui di Subang, Kamis (13/3/2025). 

    Dedy Pradityo yang akrab disapa Tyo itu menjelaskan, meski telah mengantongi persetujuan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan penyesuaian tarif, pemberlakuan tersebut masih ditunda sembari pelaksanaan peningkatan layanan rampung.

    Saat dikonfirmasi apakah kenaikan tarif itu bakal diterapkan pascalebaran atau tidak, dia mengaku masih bakal melakukan kajian mengenai hal tersebut.

    “Masih kita melihat ini juga [kesiapan peningkatan layanan],” ujarnya.

    Sebelumnya, manajemen Astra Tol Tangerang – Merak bakal naik tarif dalam waktu dekat. Di mana, kenaikan tarif tol itu telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 176/KPTS/M/2025. 

    Dari beleid itu diketahui tarif melintas dari GT Cikupa hingga ujung GT Merak bakal tembus Rp58.000 untuk golongan I dari sebelumnya Rp53.500. 

    Sementara itu, untuk Golongan V bakal naik menjadi Rp111.500 dari sebelumnya yakni Rp109.000. Artinya, besaran kenaikan tarif tol Tangerang – Merak untuk kendaraan Golongan V sebesar Rp2.500. 

    Adapun, rencana kenaikan tarif itu juga dilakukan usai Astra Infra melakukan sejumlah penambahan lajur pada Jalan Tol Tangerang Merak. Di mana, pada 2024 lalu Astra Infra melakukan penambahan lajur ketiga di sepanjang 10 kilometer (Km) ruas Tol Tamer tepatnya dari KM 77 hingga KM 87.

  • Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat 2 penyebab yang umumnya menjadi biang kerok kemacetan selama momentum mudik lebaran. 

    Anggota BPJT dari unsur Masyarakat Tulus Abadi menjelaskan dua faktor tersebut di antaranya yakni adanya penumpukan kendaraan di rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (TIP). 

    Pasalnya, penumpukan kendaraan di rest area itu disebut kerap mengular hingga ke ekor jalan. Sehingga menyebabkan perlambatan laju kendaraan di jalan tol.

    Sejalan dengan hal itu, Tulus meminta agar para pemudik nantinya dapat memperhatikan durasi pemberhentian di rest area maksimal 30 menit. 

    “Kami imbau pemudik tak terlalu lama menggunakan rest area. Usahkan maksimal 30 menit. Sehingga, tingkat kemacetan tak sampai ke ekor ke lajur utama hingga menimbulkan kemacetan di dalamnya,” jelasnya saat ditemui di Tol Cipali, Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, masalah saldo tak cukup juga menjadi salah satu hal utama penyebab terjadinya kemacetan di selama momentum Lebaran. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), tulus menyebut pada momen Nataru 2024/2025 terdapat 28.000 kendaraan yang mengalami kondisi saldo tak cukup.

    Adapun, 28.000 kendaraan yang mengalami habis saldo itu terjadi di GT Kalikangkung. Untuk itu Tulus mengimbau agar pemudik dapat memperhatikan kecukupan saldo sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Bayangkan kalau 28.000 itu dikali 5 menit atau 10 menit transaksi, karena harus mengisinya dan sebagainya menjadi kemacetan yang luar biasa,” jelasnya. 

    Terlebih, tambah Tulus, sejumlah tol saat ini telah mengalami kenaikan tarif. Sehingga,   bakal terjadi perubahan harga yang perlu menjadi perhatian.

    “Tarif tolnya sebagian sudah naik, jadi kalau dulu prediksinya, saya tidak tahu sampai Kalikangkung itu sekarang kira-kira berapa ya mungkin Rp500.000 atau Rp600.000. Nah itu harus diisi lebih dari itu mestinya,” ujarnya.

  • Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.

    “Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun dan pinjaman sebanyak Rp14,4 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang stagnan. Hingga akhir Februari 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185 triliun atau setara 35,4% dari target APBN 2024.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2025.

    “Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan,” jelas Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun per 31 Januari 2025 atau setara 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Jumlah tersebut naik senilai Rp108,05 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.817,23 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.091,9 triliun.

  • Jalan Tol Akses IKN Tersambung Penuh 2027, Begini Progresnya

    Jalan Tol Akses IKN Tersambung Penuh 2027, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal rampung dan tersambung penuh pada 2027.

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Wilan Oktavian menjelaskan saat ini terdapat 2 ruas yang telah rampung sepenuhnya dan sudah dilakukan Professional Handover (PHO).

    Adapun kedua ruas yang telah rampung tersebut di antaranya Seksi 3B-1 (KKT Kariangau – Simpang Tempadung) dan Seksi 5A (Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang).

    “Kalau yang sudah selesai kan 5A sama 3B seksi 1 sudah selesai kan, sudah PHO Oktober 2024. 5A juga sudah PHO 31 Desember 2024,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, untuk sejumlah ruas yang belum rampung seperti seksi 3B-2 (Segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung) dan Seksi 3A (Karangjoang – KKT Kariangau) masih dalam tahap konstruksi.

    Perinciannya, ruas 3A Seksi 1 ditargetkan bakal rampung pada Juni 2025 dan Seksi 3A Seksi 2 rampung pada Desember 2026.

    “Tapi yang 3B duanya [Seksi 2] itu selesainya rencana Desember 2027, tersambung penuh 2027,” jelasnya.

    Untuk diketahui, Jalan Bebas Hambatan Akses IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) tepatnya di KM 8 – Kariangau, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara.

    Apabila Tol IKN telah tersambung sepenuhnya, maka waktu tempuh yang dibutuhkan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kira-kira hanya 1 jam 30 menit saja.

  • Penampakan Gudang Minyakita di Karawang yang Disegel Kemendag

    Penampakan Gudang Minyakita di Karawang yang Disegel Kemendag

    Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel gudang minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Teluk Jambe Timur, Jawa Barat pada Kamis (13/3/2025).

    Penyegelan dilakukan setelah terungkapnya kasus Minyakita tak sesuai takaran yang beredar di pasar. Minyakita yang diproduksi PT AEGA ukurannya hanya 750-800 mililiter, atau tidak mencapai 1 liter seperti yang seharusnya tercantum dalam kemasan.

    Kemendag mengungkap PT AEGA sempat ‘kabur’ dan menutup pabriknya yang sebelumnya berada di Jalan Tole Iskandar, Depok. Setelahnya, perusahaan berpindah ke kawasan Karawang baru sekitar satu bulan lalu.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (13/3/2025), gudang Minyakita milik PT AEGA di Karawang tidak terlihat adanya papan bertuliskan nama perusahaan.

    Di dalamnya, hanya terlihat botol bulat yang berukuran tidak sampai mencapai 1 liter atau hanya 865 mililiter (ml) yang masih terbungkus di dalam plastik. Namun, juga ada botol yang sudah dilabeli merek Minyakita milik AEGA dengan tulisan 1 liter dan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Kondisinya, botol tersebut telah disegel berwarna kuning dengan bertuliskan “Tertib Niaga Line” dari Kemendag. Kemendag juga menyegel mesin konveyor yang bertuliskan ‘dalam pengawasan Direktorat Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan’.

    Selain itu, Kemendag juga menyegel kontainer kosong untuk menampung Minyakita. Kontainer ini berada di belakang gudang PT AEGA.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel gudang minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Teluk Jambe Timur, Jawa Barat pada Kamis (13/3/2025). – BISNIS/Rika Anggraeni.Perbesar

    Selayaknya gudang pabrik, perusahaan memajang alur produksi Minyakita yang dimulai dari penerimaan bahan baku, penampungan atau pemisahan bahan, pelabelan merek, pengemasan bahan ke dalam botol, penyegelan botol, pengepakan, hingga distribusi.

    Di samping itu, PT AEGA juga memasang SOP mekanisme penggunaan mesin kerja otomatis, SOP pengendalian hama, dan SOP kerja.

    Dengan ditemukannya gudang Minyakita milik PT AEGA, Kemendag berhasil menyegel dan menyita sebanyak 140 karton Minyakita dan 32.284 botol yang belum terisi minyak goreng. Adapun, 1 kartonnya berisi 12 botol Minyakita.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap bahwa Minyakita yang dijual dan diproduksi oleh PT AEGA bukan minyak dari domestic market obligation (non-DMO). Dia menjelaskan minyak yang diambil berasal dari minyak komersial.

    Padahal, semestinya Minyakita merupakan minyak goreng DMO. Dalam hal ini, produsen yang memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng Minyakita akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

    “Minyakita yang dijual dan diproduksi oleh PT AEGA ini minyak non-DMO. Ini non-DMO, bisa jadi dia ambil dari minyak komersial, sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi menjadi Minyakita dengan ukuran tidak 1 liter, ukurannya hanya 750 ml,” kata Budi saat melakukan temuan ekspose Minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

    Budi menyebut, kecurangan ini dilakukan agar PT AEGA mampu meraup untung dengan menggunakan minyak non-DMO dan pengurangan takaran.

    “Perusahaannya memang nakal, ya. Dia kan ingin memproduksi banyak. Makanya dia memproduksi biar nggak ketahuan mungkin. Makanya dia pakai yang non-DMO, dengan pakai minyak komersial tadi dia produksi,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat melakukan ekspose temuan di pabrik Minyakita PT Artha Eka Global Asia (AEGA), Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/3/2025) — Bisnis/Rika Anggraeni.Perbesar

    Pada kesempatan tersebut, Budi juga sekaligus mengklarifikasi informasi yang bermuara di masyarakat yang menyebut Minyakita adalah minyak subsidi pemerintah.

    “Di masyarakat sering bilang [Minyakita itu] minyak subsidi, ini bukan minyak subsidi ya, tidak ada istilah minyak subsidi,” imbuhnya.

    Adapun, Kemendag telah menyegel PT AEGA, sehingga perusahaan tidak bisa lagi menjalankan usaha. Selain itu, perusahaan juga terbukti menjual lisensi Minyakita kepada dua perusahaan, yakni perusahaan yang berlokasi di Rajeg, Tangerang dan di Pasar Kemis, Tangerang.

    Kedua perusahaan membayar kompensasi lisensi kepada PT AEGA senilai Rp12 juta per bulan. Kedua perusahaan ini juga tidak memenuhi syarat dengan memproduksi atau menjual minyak dengan ukuran Minyakita 750 ml.

    Namun, dia menegaskan bahwa kedua perusahaan yang mendapat lisensi dari PT AEGA sudah ditangani oleh Polda Banten dan sudah tidak beroperasi lagi.

    Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helvy Assegaf menyatakan pihaknya akan terus konsisten melakukan pengawasan terkait peredaran minyak goreng, khususnya Minyakita dan minyak goreng yang lain.

    Helvy menegaskan pihaknya bakal memberikan tindakan tegas kepada pelaku usaha Minyakita yang tak memenuhi aturan, yakni Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Ini menjadi prioritas supaya kita dapat minyak goreng yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak ada yang melakukan penyimpangan baik dari segi kualitas maupun ukuran,” tutur Helvy.

    Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan Minyakita yang tak sesuai ukuran kepada aparat penegak hukum (APH).

    “Kalau tidak, segera laporkan ke Polsek atau kepolisian terdekat. Pasti akan kami tindalanjuti untuk mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.

  • Freeport Butuh Rp8,2 Triliun per Tahun Kembangkan Tambang Kucing Liar

    Freeport Butuh Rp8,2 Triliun per Tahun Kembangkan Tambang Kucing Liar

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebut pengembangan proyek tambang bawah tanah Kucing Liar di Grasberg, Papua Tengah membutuhkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$500 juta per tahun atau setara Rp8,2 triliun per tahun. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, estimasi nilai capex tersebut dibutuhkan untuk 7-8 tahun ke depan. Dia menuturkan, tambang Kucing Liar merupakan tambang keempat PTFI di wilayah Grasberg dan akan menggantikan Deep Mill Level Zone (DMLZ). 

    “Jadi, [tambang] Kucing Liar akan menggantikan tambang Deep Mill Level Zone itu sehingga proses produksi bijih kami bisa stabil, diharapkan sekitar 240.000 ton bijih per hari, jadi stabil ke depannya,” kata Tony dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI, Kamis (13/3/2025). 

    Pasalnya, produksi bijih dari tambang DMLZ terus menurun. Saat ini, produksinya mencapai 70.000 ton bijih per hari. Selain DMLZ, di kawasan yang sama PTFI juga mengoperasikan tambang Grasberg Block Cave dan Big Gossan. 

    Adapun, tambang Block Cave menghasilkan 140.000 ton bijih per hari, sementara Big Gossan menghasilkan 7.000 ton bijih per hari dengan kadar paling tinggi. 

    Untuk menjaga tingkat produksi, Tony pun menargetkan tambang Kucing Liar dapat mulai berproduksi pada 2027 mendatang. Potensi cadangan dari tambang ini yakni sebesar 7 miliar pound tembaga dan 7 juta ounce emas hingga 2041. 

    Dalam catatan Bisnis, pengembangan Kucing Liar merupakan upaya yang dilakukan setelah PTFI mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041 dinilai perlu untuk memperpanjang umur proyek ini.

    Adapun, tahap pengembangan pra-produksi Kucing Liar sudah dimulai pada 2022 dan diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu sekitar 10 tahun. Tambang ini diperkirakan dapat memproduksi sekitar 90.000 metrik ton bijih per hari saat sedang beroperasi secara penuh. 

    Sementara itu, secara tahunan, tambang Kucing Liar diperkirakan dapat memproduksi 560 juta pound tembaga dan 520.000 ounce emas. Hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi PTFI berkelanjutan dalam jangka panjang dan skala besar.