Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ada Kebijakan WFA, Kakorlantas Prediksi Arus Mudik Dimulai Pekan Depan

    Ada Kebijakan WFA, Kakorlantas Prediksi Arus Mudik Dimulai Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan skema alur arus mudik 2025 yang berkaitan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Dia mengatakan, operasi ketupat dilakukan serentak di Jawa, Lampung hingga Bali bakal dimulai pada Minggu (23/3/2025). Dengan begitu, perkiraan arus mudik bakal berlangsung pekan depan menyusul adanya kebijakan WFA.

    “Dimungkinkan tanggal 22, 21 tanggal 20 dan 19 ini sudah mulai masyarakat bergerak mengawali untuk berangkat mudik,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025). 

    Perlu diketahui, kebijakan WFA itu merupakan strategi dari pemerintah dalam mengurai kepadatan lalu lintas saat periode mudik Lebaran 2025.

    Adapun, kebijakan WFA ini telah diumumkan pemerintah untuk ASN bisa dilakukan sejak 24-27 Maret 2025.

    “Karena ada kebijakan pemerintah yang mengawali lebih awal sudah membuat kebijakan tentang WFA di timeline, maka dari itu diperkirakan nanti para pemudik itu akan terurai dari awal,” tambahnya.

    Melalui kebijakan itu, Agus juga memastikan masih belum bisa memastikan dapat mendorong masyarakat yang memiliki kebiasaan mudik pada H-3 Lebaran. Pasalnya, hal itu akan dipastikan melalui traffic counting.

    “Apakah nanti pada saat arus mudiknya itu H-3 sesuai dengan kebiasaan, ini belum tentu, nanti kita akan lihat traffic counting ketika kita lihat baik itu di jalan nasional maupun jalan tol,” pungkasnya.

  • Mulai Hari Ini, Citilink Pindah dari Terminal 3 ke Terminal 1B dan 2F CGK

    Mulai Hari Ini, Citilink Pindah dari Terminal 3 ke Terminal 1B dan 2F CGK

    Bisnis.com, JAKARTA – Mulai 15 Maret 2025 hari ini, seluruh penerbangan Citilink Indonesia dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) untuk domestik pindah ke terminal 1B dan internasional pindah ke terminal 2F.

    Dilansir dari laman resmi Citilink, bagi Anda yang telah memiliki tiket untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mulai 15 Maret 2025 dan seterusnya dengan tanggal pembelian tiket sebelum 26 Februari 2025, Anda dapat mengajukan pengembalian selisih biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC).

    Apabila pembelian tiket melalui own channel (kanal pembelian) Citilink, maka pengajuan refund dapat dilakukan melalui situs resmi Citilink https://refundpsc.citilink.co.id/

    Namun untuk pembelian tiket melalui travel agent atau online travel agent (OTA), Citilinkers dapat melakukan pengembalian selisih biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) langsung ke pihak travel agent atau online travel agent (OTA) di tempat Citilinkers melakukan pembelian tiket dan proses pengembalian biaya akan dilakukan oleh travel agent tersebut.

    Di awal tahun ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Faik Fahmi, menyatakan bahwa seluruh penerbangan maskapai berbiaya rendah akan dialihkan ke Terminal 1 CGK.

    Di antara maskapai LCC yang dimaksud terdapat Citilink (entitas Garuda Indonesia/GIAA), AirAsia Indonesia (CMPP), hingga Lion Air beserta anak usahanya, Super Air Jet.

    Langkah tersebut diambil guna mengurangi kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Faik menjelaskan bahwa Terminal 1 saat ini tengah dalam proses revitalisasi dan akan direnovasi dengan tampilan yang lebih menarik.

  • Cek Tiket Kereta Cepat Whoosh yang Tersedia Lebaran 2025

    Cek Tiket Kereta Cepat Whoosh yang Tersedia Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Jakarta China (KCIC) atau Whoosh menyiapkan sekitar 808.946 tiket whoosh untuk angkutan Lebaran 2025. 

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan perseroan menyediakan sebanyak 808.946 tempat duduk dalam 1.346 perjalanan Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2025. 

    Adapun, keputusan peningkatan kapasitas itu untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang khususnya terutama pada periode favorit yang diprediksi terjadi mulai dari 5 April 2025 atau H+2 Lebaran.

    “Kami memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan Lebaran akan meningkat hingga 30%, mencapai hingga 24.000 penumpang per hari,” ujarnya di Stasiun Halim, Jumat (14/3/2025). 

    Sebagai gambaran, jumlah penumpang Whoosh berkisar antara 16.000 hingga 18.000 per hari pada hari kerja biasa sedangkan pada akhir pekan bisa mencapai 18.000 hingga 21.000 penumpang per hari. 

    Eva menjelaskan bahwa KCIC mengoperasikan 60 perjalanan reguler per hari atau meningkat 20% dibandingkan dengan angkutan Lebaran tahun sebelumnya yang hanya mencapai 52 perjalanan per hari. 

    Peningkatan jumlah perjalanan ini turut menambah kapasitas tempat duduk harian menjadi 37.262 tempat duduk, naik dari 31.252 tempat duduk per hari pada tahun lalu.  

    KCIC telah mempersiapkan lonjakan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi mulai 21 Maret 2024 seiring dengan libur sekolah dan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) oleh pemerintah. Selain itu, libur Nyepi pada 28 Maret juga diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang Whoosh secara bertahap.  

    Untuk mendukung kelancaran perjalanan, masyarakat dianjurkan merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket secara online. Hal ini sesuai dengan tren pembelian tiket Whoosh, di mana sekitar 85% penumpang melakukan pembelian pada hari keberangkatan.

  • Krakatau Steel Usul jadi Pusat Logistik Baja Guna Hadapi Gempuran Produk Impor

    Krakatau Steel Usul jadi Pusat Logistik Baja Guna Hadapi Gempuran Produk Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengajukan agar perusahaan menjadi pusat logistik baja. Perusahaan berdalih ini dilakukan demi pembenahan tata niaga impor baja.

    Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan mengatakan, perbaikan tata niaga impor menjadi keniscayaan demi memastikan pemenuhan kebutuhan baja untuk proyek nasional.

    Selain itu, pembenahan tata niaga impor juga guna memastikan impor tidak berdampak negatif pada industri baja nasional, mengendalikan praktik perdagangan tidak adil (dumping, subsidi, non-standard, circumvention), serta memastikan ketersediaan bahan baku dan skala ekonomis produksi baja bagi Krakatau Steel Group.

    Akbar mengatakan, saat ini pihaknya terus melanjutkan restrukturisasi untuk perbaikan kinerja. Ini khususnya guna menciptakan fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan serta mengembangkan industrialisasi dan hilirisasi.

    “Dengan perbaikan kinerja dan dengan dukungan dari pemerintah dalam proteksi industri baja dalam negeri, maka Krakatau Steel dan para pelaku industri baja lainnya dapat mewujudkan ketahanan dan kemandirian industri baja nasional,” kata Akbar melalui keterangan resmi dikutip Jumat (14/3/2025).

    Menyikapi tantangan global dan peningkatan impor yang cenderung meningkat, Akbar tetap optimistis karena Indonesia memiliki potensi pertumbuhan konsumsi baja hingga 4,6% per tahun.

    Menurutnya, permintaan baja di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor konstruksi, infrastruktur, dan manufaktur.

    “Pemerintah Indonesia juga telah menggulirkan berbagai proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara [IKN], jalan tol, jembatan, serta proyek transportasi massal yang semakin meningkatkan kebutuhan baja nasional,” imbuhnya.

    Berdasarkan data dari Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), konsumsi baja nasional (apparent steel consumption-ASC) tetap tumbuh.

    Tercatat selepas pandemi Covid-19, konsumsi baja nasional pada 2020 mencapai 15 juta ton dan meningkat menjadi 15,5 juta ton pada 2021.

    Kemudian, meningkat lagi menjadi 16,6 juta ton pada 2022. Berikutnya, pada 2023 konsumsi baja meningkat menjadi 17,4 juta ton. Adapun, pada 2024, konsumsi baja diperkirakan mencapai 18,3 juta ton.

    “Krakatau Steel Group bersama afiliasi dan joint venture di Cilegon merencanakan pengembangan Klaster Baja Cilegon 10 juta ton dengan nilai investasi mencapai Rp150 triliun sehingga kami dapat berfokus pada pemenuhan kebutuhan baja nasional,” ujar Akbar.

  • Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Permintaan Budi Arie untuk Anindya Bakrie Soal Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat bersinergi positif mewujudkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di 70.000 desa.

    Budi Arie menjelaskan, hal itu penting untuk dilakukan guna memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak. Sehingga, diharapkan dapat mendorong perekonomian RI tumbuh 8% sebagaimana yang dibidik oleh pemerintah.

    “Karena itu kerja sama dengan Kadin pasti kita butuhkan karena kalau 70.000 Koperasi Desa itu kalau dikali 3 saja pengelolaannya ada 210.000 orang yang harus kita latih dan bina,” jelasnya dalam agenda pengukuhan pengurus Kadin di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Pasalnya, tambah Budi Arie, dari sisi kewilayahan sebesar 91% wilayah Indonesia merupakan pedesaan dan hanya 9% yang merupakan wilayah perkotaan.

    Dengan demikian, pembentukan Koperasi Desa diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi ke depan.

    “Saya harap kerja sama dengan Kadin bisa mendorong potensi dari Sabang sampai Merauke untuk sama-sama mendorong mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia maju dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, modal awal pembentukan Kop Des Merah Putih inisiasi Presiden Prabowo Subianto adalah senilai Rp5 miliar dari bank pelat merah alias Himbara. Secara total, pembangunan Kop Des Merah Putih ini membutuhkan anggaran jumbo senilai Rp350 triliun.

    Seiring dengan hal itu, Budi mengatakan bahwa jika terjadi penyelewengan anggaran dari pembangunan Kop Des Merah Putih, maka akan ditindak tegas oleh penegak hukum. 

    Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa warga desa juga akan ikut mengawasi Kop Des Merah Putih, serta ada beberapa kementerian yang juga ikut terlibat. Ini mengingat koperasi memiliki asas sukarela, mandiri, dan gotong royong. 

    “Jangan apa-apa ketakutan dulu, nanti kalau kita mau melangkah takut ada macan mau masuk hutan, ada gorila. Takut semuanya takut, kapan kita mau maju,” ujarnya.

  • Tunjangan Profesi Guru Madrasah Senilai Rp2 Triliun Cair Sebelum Lebaran

    Tunjangan Profesi Guru Madrasah Senilai Rp2 Triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah periode Januari – Februari 2025 dengan nilai anggaran Rp2 triliun akan cair sebelum hari raya Idulfitri.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amin Suyitno, mengatakan proses pencairan tengah dipersiapkan. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat mulai 17 Maret 2025 sehingga dana TPG diharapkan telah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

    “Kami memastikan pencairan tunjangan profesi bagi guru madrasah berjalan sesuai jadwal. Kami siapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2 triliun yang akan cair sebelum lebaran, 18 sampai dengan 24 Maret 2025,” terang Suyitno di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    TPG bagi guru madrasah yang PNS diberikan sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan. Sementara itu, tunjangan bagi guru madrasah non-ASN yang belum inpassing, saat ini akan diberikan sebesar Rp1,5 juta terlebih dahulu.

    “Terkait dengan peningkatan TPG sebesar Rp500.000 bagi guru madrasah non-ASN non-inpassing, akan segera disusulkan setelah payung hukumnya terbit, berupa revisi PMA tentang pembayaran TPG.

    “Peningkatan TPG bagi guru Non PNS non inpassing ini bertujuan memberikan apresiasi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di madrasah seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Perlu diketahui, TPG diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, antara lain memiliki sertifikat pendidik yang telah terdaftar dalam sistem EMIS GTK Kemenag; memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu; dan, memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal baik.

    Adapun, anggaran TPG telah tersedia di satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing. Mekanisme pencairan tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 720 Tahun 2025.

    Untuk kelancaran pencairan TPG, guru calon penerima tunjangan untuk memperhatikan beberapa hal. Yakni, memeriksa data kepegawaian dan rekening bank yang terdaftar untuk menghindari kendala teknis.

    Lalu, memastikan kehadiran dan beban kerja telah terinput di sistem EMIS GTK. Serta, melaporkan kendala pencairan ke Kantor Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

  • Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Anindya Ungkap 4 Quick Win Kadin Masa Bakti 2024 – 2029, ada MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkap empat langkah inisiatif atau quick win yang bakal langsung dijalankan oleh Dewan Pengurus Kadin masa bakti 2024 – 2029. 

    Adapun, ke-empat quick win tersebut selaras dengan program prioritas pemerintah. Di antaranya, dukungan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

    Perinciannya, Kadin Indonesia bakal bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang ditargetkan bakal menyasar 82,9 juta penerima pada akhir tahun ini.

    Diikuti kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dengan ruang lingkup mendorong program dan kegiatan meningkatkan ketahanan pangan nasional mencakup ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan hingga keamanan pangan.

    Kedua, yakni kerja sama mengenai tenaga kerja migran, di mana Kadin berkomitmen bakal berpartisipasi untuk meningkatkan pelanggar kerja migran di luar daripada pekerja domestik. 

    “Jadi tadi Pak Menteri hadir, Pak Karding hadir yang juga menandatangani MoU. Dan kita akan mulai dengan start sebelum 17 Agustus. Jumlahnya kita akan bikin semacam pilot project, dan kalau misalnya berhasil kita akan kembangkan,” jelas Anindya.

    Quick win ketiga yakni mengenai dukungan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bakal diwujudkan bersama dengan Kementerian Kesehatan (kemenkes). Nantinya, Kadin berkomitmen untuk memperluas jaringan puskesmas, sekolah hingga klinik-klinik perusahaan.

    Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat menyukseskan program cek kesehatan gratis yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan yang terakhir juga kita ingin meningkatkan rumah layak huni dan terjangkau. Kemarin dengan Pak Menteri Ara, teman-teman Kadin sudah memulai, ada 100 rumah di Jakarta, tapi total [akan mendukung pembangunan] 500 rumah di seluruh pelosok. Jadi saya rasa itu semua sudah langsung sangat baik,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Kadin resmi mengukuhkan setidaknya 2.800 pengurus pada hari ini, Jumat (14/3/2025). Di mana, pengukuhan itu sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan (SK) Kadin Indonesia Nomor 14/DP.III/II/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan, Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.

    Sejumlah nama tersohor yang diketahui masuk dalam jajaran pengurus Kadin di antaranya Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai ketua dewan penasihat Kadin Indonesia hingga Raffi Ahmad juga turut masuk dalam kepengurusan sebagai WKU bidang industri kreatif.

    Kemudian, ada juga Mantan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe yang dikukuhkan menjadi WKU bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berikut sejumlah nama yang tercatat masuk dalam susunan Dewan Kehormatan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024 – 2029.
     

    Dewan Kehormatan Kadin Indonesia 

    Ketua: Rosan P. Roeslani 

    Anggota: 

    – Aburizal Bakrie 

    – Mohammad S. Hidayat 

    – Suryo Bambang Sulistio 

    Dewan Penasihat Kadin Indonesia 

    Ketua: Hashim Djojohadikusumo 

    Wakil Ketua: 

    – Sharif Cicip Sutardjo

    – Edhi Baskoro Yudhoyono

    – Wishnu Wardhana 

    Anggota: Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri 

    Dewan Usaha Kadin 

    Ketua: Chairul Tanjung 

    Wakil Ketua: 

    – Dato Sri Tahir 

    – Abdul Latif 

    – Fuad Hasan 

    – Rahmat Gobel 

     

    Dewan Pertimbangan Kadin 

    Ketua: Arsjad Rasjid 

    Dewan Pengurus Kadin 

    Ketua: Anindya Novyan Bakrie

  • Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Menko Airlangga Ungkap Nasib PSN Jokowi, Mandek Atau Lanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025).

    Saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab. 

    Untuk diketahui, dalam Perpres 12/2025 terkait RPJMN Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 PSN yang bakal fokus dibangun selama periodenya menjabat.

    Adapun, 77 PSN itu terdiri dari 29 merupakan PSN baru dan sisanya yakni sebanyak 48 PSN merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya atau carry over.

    PSN itu antara lain terdiri dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi. 

    Selain itu, 77 PSN itu juga terdiri dari proyek-proyek yang diklaim mampu mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Namun demikian, sejumlah proyek infrastruktur era Jokowi tampak tak tercantum. Sebut saja, Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) yang tak terdaftar dalam beleid tersebut.

    Pasalnya, dalam RPJMN tersebut Prabowo hanya menetapkan empat PSN jalan tol. Di antaranya, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatra dan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang di Banten. 

    Kemudian, Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi di Jawa Timur dan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.

  • Imbas Coretax, Ditjen Pajak Sesuaikan Administrasi Pajak Digital Shopee hingga Tokopedia

    Imbas Coretax, Ditjen Pajak Sesuaikan Administrasi Pajak Digital Shopee hingga Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian administrasi pajak dari sektor usaha ekonomi digital imbas dari penerapan Coretax.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menghapus sepuluh Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam negeri dan menggabungkannya ke NPWP Pusat Badan dengan flagging PMSE.

    Sepuluh wajib pajak tersebut antara lain PT Jingdong Indonesia Pertama, PT Shopee International Indonesia, PT Ecart Webportal Indonesia, PT Bukalapak.com, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga, PT Dua Puluh Empat Jam Online, PT Fashion Marketplace Indonesia, PT Ocommerce Capital Indonesia, dan PT Final Impian Niaga.

    Dwi Astuti menegaskan bahwa penghapusan Shopee hingga Tokopedia sebagai wajib pajak PMSE dan digabungkan ke NPWP Pusat Badan dengan flagging PMSE itu sekadar penyesuaian administrasi akibat penerapan Coretax. Oleh sebab itu, sambungnya, tidak akan ada efek ke ketentuan pemungutan pajak digital.

    “NPWP pusat wajib pajak PMSE tersebut tetap melakukan pemungutan PPN PMSE [pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik],” ungkap Dwi kepada Bisnis, Jumat (14/3/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp33,56 triliun hingga 28 Februari 2025. Perinciannya, penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak kripto Rp1,21 triliun, pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) Rp3,23 triliun.

    Kemudian, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp2,94 triliun. Terakhir, pemungutan PPN PMSE senilai Rp26,18 triliun.

    Pemungutan PPN PMSE sebesar Rp26,18 triliun tersebut berasal dari 188 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk selama 2020—28 Februari 2025.

    “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp8,44 triliun setoran tahun 2024, dan Rp830,3 miliar setoran tahun 2025,” jelas Dwi.

    Sementara itu, pemerintah juga telah menunjuk 222 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Dwi menyatakan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

    “Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital,” lanjutnya.

    Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, hingga pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

  • Pemerintah Kebut Rampungkan PP Kenaikan Royalti Batu Bara-Nikel

    Pemerintah Kebut Rampungkan PP Kenaikan Royalti Batu Bara-Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyelesaikan penyusunan draf peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Jadi, ini sudah dirapatkan dengan Sekretaris Negara, ini juga dengan Kementerian Keuangan, itu akan melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian,” tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).

    Dia menekankan kenaikan tarif royalti batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah tidak akan membebani pelaku usaha. 

    Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan faktor keekonomian dari harga minerba yang bersangkutan.

    “Jadi, daya saing dan juga keberlanjutan usaha, tetap itu menjadi pertimbangan,” kata Yuliot.

    Di sisi lain, dia juga mengatakan,  pemerintah tidak akan mengguyur pengusaha dengan insentif ketika tarif royalti maupun iuran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba dikerek naik.

    Sebab, kenaikan itu dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan. 

    “Ini kita optimalisasi penerimaan negara, kalau ini ada insentif baru lagi, berarti ada beban lagi terhadap negara,” jelas Yuliot.

    Pemerintah saat ini memang tengah mengkaji untuk menaikkan tarif royalti minerba. Penyesuaian itu seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. 

    Berikut daftar usulan revisi royalti batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah:  

    Tarif Royalti Minerba

    Komoditas

    Semula

    (PP 26 Tahun 2022)

    Usulan Revisi

    Batu bara
     Progresif, menyesuaikan HBA tarif PNBP IUPK 14-28%

    – Tarif royalti naik 1% untuk HBA ≥ US$90 sampai tarif maksimum 13,5%

    – Tarif IUPK 14-28% dengan perubahan rentang tarif (Revisi PP 15/2022)

    Bijih nikel 
     Single tariff bijih nikel 10%
     Tarif progresif 14%-19% menyesuaikan harga mineral acuan (HMA)

    Nikel matte

    – Single tariff 2%

    – Windfall profit tambah 1%

    – Tarif progresif 4,5%-6,5% menyesuaikan HMA. 

    – Windfall profit dihapus.

    Ferronikel

    Single tariff 2%

     Tarif progresif 5%-7% menyesuaikan HMA

    Nikel pig iron

    Single tariff 5% 

     Tarif progresif 5%-7% menyesuaikan HMA

    Bijih tembaga

    Single tariff 5%

     Tarif progresif 10%-17% menyesuaikan HMA

    Konsentrat tembaga

    Single tariff 4%

     Tarif progresif 7%-10% menyesuaikan HMA

    Katoda tembaga

    Single tariff 2%

     Tarif progresif 4%-7% menyesuaikan HMA

    Emas

    Tarif progresif 3,75%-10% menyesuaikan HMA

     Tarif progresif 7%-16% menyesuaikan HMA

    Perak

    Single tariff 3,25%

     Single tariff 5%

    Platina

    Single tariff2%

     Single tariff 3,75%.

    Logam timah

    Single tariff 3%

    Tarif progresif 3%-10% menyesuaikan harga jual