Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Induk Google Alphabet Akuisisi Startup Keamanan Siber Wiz US Miliar

    Induk Google Alphabet Akuisisi Startup Keamanan Siber Wiz US$32 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Induk perusahaan Google, Alphabet, telah setuju untuk membeli perusahaan rintisan keamanan siber Wiz seharga sekitar US$32 miliar. Akuisisi itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah grup pencarian tersebut.

    Dikutip dari Financial Times pada Selasa (18/3/2025) Alphabet mengadakan pembicaraan mengenai akuisisi Wiz senilai US$23 miliar tahun lalu, meskipun negosiasi tersebut gagal setelah beberapa direktur dan investor perusahaan keamanan siber tersebut khawatir tentang hambatan antimonopoli.

    Kesepakatan tunai tersebut, yang akan menjadi kesepakatan terbesar tahun ini sejauh ini, akan diumumkan pada Selasa pagi waktu setempat, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Adapun, transaksi itu mungkin masih akan menghadapi pengawasan dari Komisi Perdagangan Federal di bawah Presiden Donald Trump, yang ketua barunya Andrew Ferguson telah mempertahankan pedoman yang memberi lembaga tersebut kemampuan untuk memblokir kesepakatan besar yang digunakan oleh pendahulunya Lina Khan.

    Akan ada bonus retensi tambahan yang ditawarkan kepada karyawan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, yang dapat bernilai tambahan US$1 miliar, orang-orang tersebut menambahkan.

    Alphabet tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembicaraan tersebut. Sementara itu, Wiz menolak berkomentar terkait kabar itu.

    Didirikan oleh alumni unit intelijen siber elit Israel pada 2020 dan sekarang berkantor pusat di AS, Wiz menyediakan layanan keamanan siber untuk cloud.

    Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan rintisan perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat sepanjang masa, yang diuntungkan oleh lonjakan penjualan karena bisnis semakin banyak mengalihkan operasinya ke cloud.

    Perusahaan mencapai pendapatan berulang tahunan sebesar US$500 juta — metrik pendapatan yang umum digunakan oleh perusahaan rintisan — tahun lalu, dan bertujuan untuk menggandakannya pada tahun 2025, menurut salah satu pendiri Roy Reznik. Grup tersebut menyediakan layanan keamanan cloud untuk hampir setengah dari 100 perusahaan terbesar di Amerika, menurut situs webnya.

    Penggabungan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal, terjadi di tengah lingkungan yang lesu untuk pembuatan kesepakatan karena ketidakpastian kebijakan perdagangan di bawah pemerintahan baru Trump dan gejolak pasar telah mendinginkan harapan akan ledakan merger dan akuisisi.

    Para pembuat kesepakatan khawatir bahwa pengambilalihan teknologi besar mungkin sangat menantang di bawah pemerintahan saat ini, karena wakil presiden JD Vance mengatakan dia yakin Big Tech memiliki “kekuasaan yang terlalu besar”.

    Wiz yang dimiliki secara pribadi terakhir kali mengumpulkan US$1 miliar dengan valuasi US$12 miliar pada tahun 2022 dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, dan Thrive Capital.

    Perusahaan ini juga didukung oleh investor termasuk Index Ventures, Insight Partners, G Squared, Sequoia Capital, Greenoaks, Cyberstarts, dan Wellington.

    Pengambilalihan Wiz akan jauh lebih besar daripada semua transaksi Alphabet sebelumnya. Transaksi terbesar perusahaan hingga saat ini adalah akuisisi senilai US$12,5 miliar atas pembuat gawai Motorola Mobility, yang telah dijualnya.

    Pada tahun 2022, Alphabet membayar US$5,4 miliar untuk mengakuisisi perusahaan keamanan siber Mandiant guna meningkatkan produk Google Cloud-nya.

    Alphabet telah mencari cara untuk meningkatkan pendapatannya dari layanan komputasi awan guna mengimbangi ketergantungannya pada pendapatan iklan yang terkait dengan pencarian.

    Google Cloud masih berada di posisi ketiga dalam pangsa pasar global dengan sekitar 12%, di belakang Azure milik Microsoft dengan 21% dan pemimpin Amazon Web Services dengan hampir sepertiganya.

  • Pengusaha Tolak Pembatasan Angkutan Barang: Bisa Picu Efisiensi Karyawan

    Pengusaha Tolak Pembatasan Angkutan Barang: Bisa Picu Efisiensi Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyebut pembatasan angkutan barang yang akan diberlakukan selama 16 hari periode Lebaran 2025 atau 24 Maret – 8 April 2025 dapat memicu penurunan produksi hingga berujung efisiensi karyawan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut lebih lama dari yang selama ini diterapkan 8-10 hari. Menurut Edy, hal tersebut dapat merugikan industri keramik dan berisiko mengganggu efisiensi produksi.

    “Bagi kami ini sudah jelas ini merugikan kegiatan dunia usaha. Apalagi dalam proses produksi. Jadi boleh dikatakan 16 hari ini industri ini dirugikan karena ‘vakum’ [distrbusi bahan baku dan produk jadi],” kata Edy, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Apalagi, pengusaha truk Indonesia baru-baru ini juga mengungkap rencana mogok kerja selama 2 hari sehingga memperpanjang waktu hilangnya arus distribusi.

    Edy juga mengungkapkan bahwa jika pembatasan ini berlangsung sesuai rencana, industri akan kehilangan hampir sebulan penuh untuk beroperasi. 

    “Itu artinya bisa sampai 20 hari. Jadi bagi kami ini sudah boleh dikatakan akan kehilangan hampir 1 bulan. Tentu ini sangat mengganggu produktivitas dan efisiensi,” tuturnya. 

    Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat menemukan solusi alternatif atau jalan tengah dengan berkomunikasi bersama asosiasi pengusaha truk Indonesia agar industri tidak dirugikan berbagai pihak.

    Edy juga menekankan bahwa selama ini pembatasan angkutan truk tidak pernah lebih dari 10 hari, dan itu masih bisa diantisipasi oleh pengusaha dari segi bahan baku.

    “Kalau 8 hari sampai 10 hari itu semuanya bisa kami manage. Bahan bakunya loh ya terutama ya. Kalau 16 hari, apalagi sampai ada rencana mogok mulai tanggal 20 oleh pengusaha truk Indonesia sampai 20 hari. Ini boleh dikatakan sesuatu yang di luar kemampuan kami untuk manage,” tuturnya.

    Menurutnya, pembatasan yang terlalu lama akan menyebabkan gangguan serius terhadap pasokan bahan baku, yang pada akhirnya akan menghentikan produksi.

    Jika pembatasan ini diberlakukan, industri keramik akan terpaksa berhenti berproduksi selama hampir tiga minggu. Untuk menekan potensi kerugian, maka pengusaha akan melakukan pengurangan jumlah karyawan.

    “Otomatis pabrik akan memilih untuk stop produksi. Kalau produksi setop kurang lebih 20 hari sampai mendekati 3 minggu. Karyawan ini otomatis dirumahkan. Yang korban pasti industri dan karyawan. Jadi menurut kami memang pemerintah harus mencarikan titik temu,” terangnya. 

  • PTP Nonpetikemas Targetkan Throughput 53,5 Juta Ton Sepanjang 2025

    PTP Nonpetikemas Targetkan Throughput 53,5 Juta Ton Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Grup Pelindo, PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) menyusun sejumlah strategi guna mencapai target volume bongkar muat (throughput) sebesar 53,5 juta ton/m3 pada 2025. Sampai dengan Februari PTP Nonpetikemas memcatatkan volume bongkar muat mencapai 7,99 juta ton/m3.  

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi, termasuk modernisasi terminal, optimalisasi layanan dermaga multipurpose/konvensional, serta peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi dengan implementasi PTOS-M. 

    “Selain itu, dilakukan optimalisasi alat bongkar muat dan terminalisasi pelabuhan di berbagai cabang seperti Palembang, Banten, Cirebon, Kijing, Jambi, dan Pangkal Balam,” kata Indra di Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Indra menjelaskan jika peningkatan layanan juga dilakukan pada terminal curah cair di Kijing dan Pontianak melalui pemenuhan peralatan bongkar muat dan penataan rak pipa. 

    Dia juga PTP Nonpetikemas memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan kebijakan antisuap dan antipungli. 

    Hingga Februari 2025, perusahaan mencatat realisasi throughput sebesar 7.997.334 ton/3 dengan kontribusi terbesar berasal dari Curah Kering sebesar 45%, General Cargo sebesar 27%, Curah Cair sekitar 21%, dan Bag Cargo sebanyak 7%.

    Sebagai gambaran, sepanjang 2024 PTP Nonpetikemas berhasil mencatatkan volume bongkar muat sebesar 47,05 juta ton/m3, dengan kontribusi terbesar berasal dari curah kering sebesar 47%, general cargo sebesar 25%, curah cair sebesar 22%, dan bag cargo sebesar 6%. 

    Pada kemasan general cargo dan bag cargo, Cabang Tanjung Priok berhasil mencapai 8.699.527 ton/m3 dan menjadi cabang dengan trafik tertinggi, tidak hanya di PTP tetapi juga di seluruh cabang SPMT Group. 

    Pada kemasan curah cair, PTP Nonpetikemas Teluk bayur menjadi cabang dengan capaian troughput tertinggi di PTP dan posisi ke-4 di SPMT Group, yaitu sebesar 2.783.465 ton.

    Sementara itu pada kemasan curah kering, PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok kembali menjadi cabang dengan capaian troughput tertinggi di PTP Nonpetikemas dan tertinggi ke-3 di SPMT Group, yaitu sebesar 4.764.341 ton.

  • Sri Mulyani Tepis Isu Pajak Jeblok hingga BUMN Biang Kerok IHSG Anjlok

    Sri Mulyani Tepis Isu Pajak Jeblok hingga BUMN Biang Kerok IHSG Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran pembantunya menepis isu yang beredar terkait penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini, Selasa (18/3/2025).

    Melalui pertemuannya dengan media yang bertajuk ‘Konferensi Pers Hasil Lelang SUN’, Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasi penerimaan pajak bruto sepanjang Maret hingga tanggal 17, mengalami pertumbuhan 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pertumbuhan tersebut berkebalikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 yang kontraksi 3,8% (year on year/YoY).

    “Ini untuk menenangkan media maupun pasar yang menyoroti penerimaan negara,” ujarnya di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).

    Meskipun demikian, Sri Mulyani tidak melaporkan nominal penerimaan yang dirinya telah kantongi hingga 17 Maret tersebut. Angka persentase yang Sri Mulyani sampaikan sulit diukur karena merupakan pajak bruto, padahal biasanya Sri Mulyani menyampaikan data pajak neto.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun juga enggan memberikan angka terkini penerimaan pajak.

    Sri Mulyani mengklaim anjloknya penerimaan pajak pada Februari tersebut lebih dikarenakan data yang belum stabil dan besarnya restitusi yang dilakukan.

    Sementara terkait anjloknya IHSG yang disinyalir karena isu mundurnya Sri Mulyani sebagai bendahara negara Prabowo, dirinya menepis hal tersebut.

    “Saya tegaskan saya ada di sini dan tidak mundur,” tuturnya.

    Adapun isu karena intervensi pemerintah ke himpunan bank milik negara (Himbara), Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknnya memastikan BUMN terus dijaga dan dikelola dengan baik.

    Sementara menjadi tanggung jawab BUMN untuk menyampaikan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan kepada publik.

    “Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan Danantara bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional dan transaparan,” tegasnya.

    Di sisi lain, Sri Mulyani melihat untuk perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam pada hari ini di pasar saham, itu spesifik karena perusahaan tersebut, bukan karena hal lainnya.

    Lain halnya di pasar obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah melihat kepercayaan investor asing terhadap surat utang masih kuat.

    Tercermin dari realisasi lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini yang mencapai Rp61,75 triliun atau 2,38 kali lipat dari target Rp26 triliun, sementara awarded bid senilai Rp28 triliun.

    Dari total Rp28 triliun tersebut komposisi investor asing yang memenangkan penawaran ini mencapai Rp5,33 triliun atau 19,04% dari total yang dimenangkan.

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus melorot pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Indeks komposit sudah anjlok 5% sehingga BEI melakukan pembekuan perdagangan bursa sementara atau trading halt.

    Hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

    Usai trading halt selama 30 menit dan perdagangan saham kembali dibuka, IHSG justru jatuh kian dalam dengan penurunan 389,39 poin atau 6,02% ke level 6.082,56.

  • Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku khawatir utang pemerintah akan terus bertambah, usai penerimaan negara mengalami tren penurunan.

    Telisa menilai inti dari permasalahan pengelolaan fiskal Indonesia selama ini adalah banyaknya kebocoran anggaran seperti kasus korupsi hingga pengemplangan pajak. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 hingga penurunan harga komoditas unggulan (minyak mentah, batu bara, hingga mineral).

    Akibatnya, pemerintah harus dipaksa menerbitkan surat utang untuk menambal kebocoran hingga memitigasi efek negatif dari berbagai faktor eksternal tersebut.

    “Sehingga defisit [APBN] kita menjadi lebih lebar. Nah itu yang harus kita bayar sekarang, namanya Ricardian Equivalence,” jelas Telisa saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi ini, teori Ricardian Equivalence menyatakan setiap utang yang diambil saat ini akan berimbas ke pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

    Telisa berpendapat, sebenarnya pemerintah tidak perlu menambah utang apabila pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Masalahnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih kerap bergantung kepada harga komoditas unggulan yang tidak bisa dikendalikan.

    Selain itu, penerimaan pajak sulit diekstensifikasi karena pangsa sektor informal masih sangat besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, karena biaya berusaha yang masih sangat besar di Indonesia.

    “Kita itu high cost economy, harus bayar regulasi, harus istilahnya ‘uang keamanan’ [pungli], itu akar permasalahannya. Akhirnya perusahaan sendiri enggak mau untuk bayar pajak dengan benar, kemudian enggak mau formal, sehingga kontribusinya jadi kurang. Makanya penerimaan [pajak] kita dari dulu kurang optimal,” ungkap Telisa.

    Dia pun berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru secara bertahap. Telisa melihat pemerintah saat ini memiliki banyak ide besar namun seakan tidak mempertimbangkan keadaan fiskal negara.

    Contohnya pembentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan mengelola aset BUMN. Akibatnya, dividen BUMN tidak akan lagi masuk ke kas negara.

    Belum lagi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Telisa mengingatkan, keperluan anggaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut tidak sedikit; jika memakai dana desa maka akan berdampak negatif ke pendapatan desa.

    “Akhirnya ada yang dikorbankan dalam jangka pendek, seperti tadi contohnya APBN. Efisiensi anggaran yang benar-benar kontraktif, tapi efek positif dari realokasinya itu belum dirasa, yang program barunya itu. Intinya, kebijakan itu butuh proses, butuh suatu masa transisi juga dan evaluasi, jadi nggak bisa serampangan gitu,” tutupnya.

  • Ada PHK hingga Efisiensi Anggaran, Peritel Pede Penjualan Naik saat Lebaran

    Ada PHK hingga Efisiensi Anggaran, Peritel Pede Penjualan Naik saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) optimistis tingkat penjualan ritel pada momentum Idulfitri 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode normal di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi anggaran pemerintah.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, keyakinan ini salah satunya didukung oleh stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah, seperti diskon tarif listrik 50% dan kebijakan bonus hari raya (BHR) bagi ojek online, taksi online, dan kurir.

    “Stimulus-stimulus itu kan juga jadi peluang,” kata Solihin kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Selain itu, Indonesia saat ini tengah memasuki masa festive. Dalam hal ini, pada saat puasa dan Lebaran, Solihin mengungkap tingkat penjualan saat Ramadan dan Lebaran jauh lebih baik dibandingkan pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan pada periode ini. 

    Dia mengatakan, kontribusi periode normal terhadap penjualan rata-rata sekitar 8%-9% dalam setahun. Sementara itu, pada masa-masa festive utamanya saat Ramadan dan Lebaran, kontribusinya terhadap total penjualan selama setahun secara rata-rata sekitar 15% – 20%. 

    Untuk itu, dia optimistis tingkat penjualan ritel selama momentum Ramadan dan Lebaran mengalami peningkatan dibanding periode normal. 

    “Di masa festive ini kita enggak usah ragu, enggak usah takut, penjualan pasti terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Namun, yang menjadi kekhawatiran para peritel yakni tingkat penjualan pasca-Lebaran. Pasalnya, saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan.

    Selain itu, Solihin mengungkap bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola belanja konsumen. Alih-alih loyal terhadap satu brand, konsumen kini lebih mengutamakan produk dengan harga yang terjangkau alias murah.

    “Konsumen sekarang mencari barang yang lebih murah daripada sebelumnya, jadi sudah tidak peduli terhadap merek,” ungkap Solihin.

    Untuk membantu mempertahankan penjualan ritel, Solihin menyebut bahwa peritel bersama pemerintah berkolaborasi menggelar program Bina, Belanja di Indonesia Aja, dengan memberikan promosi berupa diskon hingga 70% di sejumlah pusat perbelanjaan di Indonesia. Harapannya, program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

    Pemerintah, kata dia, juga memberikan potongan harga tiket pesawat hingga diskon tarif tol agar masyarakat mau berbelanja di dalam negeri alih-alih di luar negeri.

    “Jadi memang pemerintah sudah berusaha juga untuk membantu mempertahankan penjualan ya dalam hal ini,” pungkasnya. 

  • Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menyebut rencana kenaikan tarif royalti pertambangan mineral dan batu bara dapat berimbas pada operasional hingga upaya penghiliran perusahaan tambang. 

    Senior Vice President Division Head of Indonesia Mining and Minerals Research Institute (IMMRI) MIND ID Ratih Dewihandajani mengatakan, kenaikan tarif royalti minerba dapat memukul investasi sektor hilirisasi. 

    “Ada dampak juga kepada kewajiban yang bersifat investasi hilirisasi itu. Jadi menggerus keekonomian daripada kewajiban kita sebagai mandat MIND ID dari pemerintah untuk hilirisasi,” jelas Ratih, Senin (17/3/2025). 

    Dia juga menerangkan bahwa sebagai holding pertambangan yang menjadi induk dari berbagai industri terintegrasi, rencana tersebut akan sangat menggerus profit perusahaan.

    Pasalnya, kenaikan tarif royalti akan meningkatkan beban operasional rutin yang pada akhirnya disebut berisiko pada besaran pendapatan negara. Padahal, selama ini royalti sektor tambang sangat berkontribusi terhadap negara. 

    “Kami merupakan bagian dari pemerintah. Namun, kami menyuarakan sebagai IMA [Indonesian Mining Association] member, terutama yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dampak royaltinya sangat signifikan,” terangnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, pemerintah perlu menunda pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang kenaikan tarif royalti pertambangan minerba. Pihaknya meminta pemerintah kembali berdiskusi dengan berbagai stakeholder terdampak. 

    “Tentu, ditundanya rencana finalisasi peraturan pemerintahnya. Kami meminta waktu untuk bisa membahas lagi sama pemerintah supaya lebih komprehensif,” kata Hendra kepada wartawan. 

    Menurut dia, terdapat beberapa hal yang harus dikaji ulang, yakni terkait dengan besaran tarif royalti minerba yang dinilai sudah tidak lagi kompetitif, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara lain. 

    “Kita sudah tinggi sekali [royalti] untuk beberapa komoditas dibandingkan negara-negara lain, sementara kita tadi ngomong kompetisi juga, kita bukan penguasa tunggal nih,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga perlu melihat berbagai kewajiban yang telah dibebankan kepada industri selama ini, sementara industri pertambangan terus memberikan penerimaan negara yang besar dalam 2 tahun terakhir. 

    Untuk diketahui, penerimaan negara dari sektor minerba pada 2023 sebesar Rp172,96 triliun atau melebihi target Rp146,07 triliun. Sementara itu, pada 2024, realisasi penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp136,79 triliun atau lebih tinggi dari target Rp113,54 triliun. 

  • 200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pengadaan importasi 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) alias raw sugar dalam proses untuk masuk ke pasar Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Kemendag telah mengeluarkan persetujuan izin impor terhadap ratusan ribu ton GKM itu.

    Adapun, negara asal importasi 200.000 ton GKM itu terdiri dari India, Brazil, hingga Amerika Latin. Sayangnya, Budi tak mengungkap secara detail volume masing-masing komoditas tersebut.

    Namun, Budi menyebut bahwa saat ini Kemendag tengah mengecek ulang perjalanan 200.000 ton impor GKM itu untuk masuk ke Tanah Air.

    “Sekarang diproses. Proses, ya kan dicek lagi, sudah sampai di mana, kan diproses lagi barangnya,” ujar Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya menyatakan perusahaan mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan importasi 200.000 ton GKM untuk stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Saat itu, Sis Apik mengatakan persetujuan impor gula GKM masih dalam proses. “Sedang proses [persetujuan impor], ID Food yang mengimpor 200.000 ton GKM. Kita harapkan segera [masuk ke Indonesia],” kata Sis saat ditemui seusai konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dia berharap impor GKM ini akan masuk ke Indonesia paling lambat di awal Mei 2025 mendatang sebagai CPP.

    “Paling nggak itu untuk cadangan pangan pemerintah bisa segera sampai 1 Mei 2025. Mungkin kalau bisa 200.000 ton, kalau nggak bisa bertahap. Paling lambat sebelum 1 Mei datangnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ID Food juga tengah mencari negara asal impor gula dengan harga yang terjangkau. Terlebih, produksi dalam negeri akan mulai menggiling tebu sekitar Mei dan ID Food berkomitmen menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh.

    “Kami saat ini melakukan juga negosiasi [GKM] dari beberapa sumber, mana-mana yang kira-kira available dan harganya juga tidak mahal. Jadi harapannya adalah pada saatnya nanti, harga juga tidak bergejolak,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menargetkan 200.000 ton GKM impor bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

    “April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).