Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Kabar Baik! Pasar Perkantoran di Asia Pasifik Mulai Pulih, Ini Buktinya

    Kabar Baik! Pasar Perkantoran di Asia Pasifik Mulai Pulih, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Colliers menyebut pasar ruang perkantoran di Asia Pasifik mengalami pertumbuhan hingga 15,9% secara tahunan (year-on-year/yoy) sepanjang 2024. Di mana, posisinya mencapai 8,8 juta meter persegi.

    Dalam laporannya, Colliers menyebut bahwa permintaan yang signifikan itu didorong oleh ekspansi perusahaan, pengembalian ke kantor, dan pertumbuhan pusat-pusat kapabilitas global. 

    Managing Director Colliers Mike Davis menjelaskan laporan ini mencakup pasar-pasar utama di Australia, Cina Daratan, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan.  

    “Permintaan perkantoran di seluruh Asia Pasifik menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada 2024, dengan pasar seperti India, Australia, dan Jepang yang menjadi kontributor paling tinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (19/3/2025). 

    Sejalan dengan kinerja positif tersebut, Davis memproyeksi tren pertumbuhan pasar perkantoran bakal terus berlanjut sepanjang tahun ini. 

    Salah satu faktornya, didorong oleh perluasan pusat-pusat kemampuan global dan dinamika pasar yang mendukung, termasuk kebijakan pemerintah yang kondusif, inflasi yang terkendali, dan pelonggaran biaya pinjaman. 

    Namun demikian, pasar perkantoran di sejumlah wilayah seperti Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Hong Kong, hingga Taiwan disebut masih mengalami pelemahan. 

    Meski pasar mulai menunjukkan geliat pertumbuhan, Colliers menyebut belum ada pertumbuhan pasokan yang signifikan di sejumlah wilayah terkait. Secara keseluruhan, pasokan area perkantoran di wilayah Asia Pasifik tercatat turun 16,9% yoy.

    Perinciannya, hampir sebagian besar pasar mengalami penurunan pasokan kecuali India dan Indonesia. 

    “India mencatat pertumbuhan pasokan baru sebesar 7% year-on-year selama Full Year 2024 dan menyumbang lebih dari 60% pasokan baru di APAC (Asia Pasifik) selama Full Year 2024,” pungkasnya.

  • Konsumsi BBM Diprediksi Naik saat Mudik Lebaran, Indef Soroti Kesiapan Pertamina

    Konsumsi BBM Diprediksi Naik saat Mudik Lebaran, Indef Soroti Kesiapan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelancaran pasokan energi bahan bakar minyak atau BBM menjadi kunci kesuksesan selama momentum mudik Lebaran 2025. Pasalnya, konsumsi BBM diproyeksikan akan meningkat pada periode tersebut. 

    Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov mengatakan, peran PT Pertamina Patra Niaga sangat penting dalam menjaga keandalan energi untuk bahan bakar pengendara selama mudik Lebaran. 

    “Kalau dari sisi BBM, tadi saya sampaikan bahwa tetap ada proyeksi peningkatan kebutuhan produk BBM, khususnya Pertalite dan Pertamax,” kata Abra dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (19/3/2025). 

    Sementara itu, untuk penggunaan solar diproyeksi akan turun seiring dengan kebijakan pembatasan angkutan logistik selama periode Lebaran. 

    Dalam hal ini, dia melihat infrastruktur yang dipersiapkan Pertamina untuk menunjang kebutuhan selama libur Lebaran 2025 telah memadai dengan cukup. 

    “Ketika kita bicara mudik juga tentu jumlah infrastrukturnya akan berbeda antara swasta dan Pertamina, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pasokan BBM itu ke SPBU itu memadai, juga aman logistiknya,” terangnya. 

    Tak hanya itu, layanan digitalisasi dan antisipasi permasalahan kekurangan BBM lewat layanan Motoris juga menjadi penting untuk ditingkatkan keandalannya. 

    “Adanya SPBU mobil tadi, mobil SPBU itu juga automatik, Pertamina juga bisa memitigasi adanya risiko tadi, ketika terjadi backlog ataupun penumpukan di titik tertentu,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, Motoris merupakan layanan antar bahan bakar yang disediakan Pertamina bagi pengendara yang kehabisan BBM di jalur tol maupun di jalanan. Layanan tersebut juga tersedia saat mudik Lebaran 2025 sebanyak 200 unit. 

    Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman.  

    Pertamina juga menyiagakan SPBU 24 jam di 1.832 titik, Agen LPG Siaga di 5.801 agen, mobil tangki standby sebanyak 211 unit, Layanan BBM dan Kios Pertamina Siaga di 57 titik dan Serambi MyPertamina di 26 titik.

  • Menaker Sebut 90% Klaim JHT Mantan Buruh Sritex Sudah Cair

    Menaker Sebut 90% Klaim JHT Mantan Buruh Sritex Sudah Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan kabar terbaru proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Sritex Group yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, proses pencairan JHT bagi eks pekerja Sritex Group sudah mencapai sekitar 90%. 

    “Alhamdulillah, JHT itu sudah cair sebagian besar, ya, 90%, hampir 100 persen JHT, dan dapatnya lumayan,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Rabu (19/3/2025).

    Sementara itu, proses pencairan JKP bagi mantan pekerja Sritex Group masih terus berlangsung. Yassierli menyebut, saat ini proses pencairan JKP sudah mencapai 70%.

    “JKP masih butuh waktu. Sebagian sudah cair, ya, 70% udah cair, Alhamdulillah. Itulah yang mereka minta sebagai bekal mereka untuk hari raya,” ujarnya.

    Dia tidak mengungkap berapa nominal total JHT dan JKP yang telah dicairkan. Namun, dia memastikan nominal JHT dan JKP yang diterima pekerja terdampak PHK cukup signifikan dan besaran manfaat yang diterima sesuai dengan masa kerja masing-masing pekerja. 

    Yassierli menambahkan, Kemnaker terus hadir mengawal hak-hak pekerja eks Sritex Group agar proses PHK yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kemnaker sebelumnya mengungkap pengajuan JHT sudah hampir 100%, sedangkan proses pengajuan JKP diharapkan rampung dalam lima hari ke depan.

    “Dengan berbagai upaya percepatan yang dilakukan, pemerintah berharap layanan JHT dan JKP ini dapat membantu meringankan beban para pekerja terdampak PHK sekaligus membuka peluang baru bagi mereka di dunia kerja,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).  

    Yassierli mengatakan, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan jemput bola untuk mempermudah akses klaim bagi pekerja Sritex Group yang terdampak.

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap bahwa sejumlah pekerja eks Sritex Group sudah mendapat pekerjaan baru yang dibuktikan dengan penandatanganan kontrak kerja baru. 

    “Kami hadir bersama pemerintah daerah serta Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk memastikan tuntutan para pekerja eks Sritex Group terpenuhi dan mendukung upaya perekrutan kembali mereka,” pungkasnya.

  • Industri Tekstil Masih Diminati Investor, Pemerintah Siap Permudah Perizinan

    Industri Tekstil Masih Diminati Investor, Pemerintah Siap Permudah Perizinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan deregulasi perizinan investasi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) guna meningkatkan daya saing industri serta menarik lebih banyak investor.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor padat karya ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

    “Sektor padat karya yang terutama tekstil, produk tekstil, kemudian juga apparel itu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia besar karena ekspor lebih dari US$2 miliar, tenaga kerjanya hampir 4 juta orang,” ujar Airlangga di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025)

    Menurutnya, di tengah potensi itu, masih terdapat hambatan dalam perizinan yang perlu disederhanakan untuk menarik investor ke sektor tekstil.

    Apalagi, kata Airlangga, Indonesia sudah naik kelas dalam memproduksi barang bernilai tambah tinggi seperti sepatu dan tekstil.

    “Nah, ini memerlukan perbaikan terutama terkait dengan perizinan karena masih ada investor yang ingin masuk di sektor tekstil dan produk tekstil ini. Indonesia sebetulnya sudah naik kelas ke produk-produk yang nilainya lebih tinggi atau high value added,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto pun, kata Airlangga, memberikan arahan agar berbagai hambatan di sektor ini segera diselesaikan, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok (supply chain).

    Tak hanya itu, Airlangga melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta agar pemerintah segera melakukan harmonisasi tarif yang sudah dilakukan.

    Selain itu, pemerintah juga akan menindak praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri dengan menerapkan kebijakan anti-dumping. Langkah ini bertujuan agar produk tekstil nasional tetap kompetitif di pasar global.

    “Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh sehingga kita harus melakukan terus deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan termasuk terkait dengan amdal,” tambahnya.

    Sebagai tindak lanjut, dia menyebut, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan deregulasi dan memastikan efektivitas langkah-langkah yang telah dirancang.

    Dengan langkah-langkah ini diharapkan industri tekstil Indonesia semakin berkembang dan dapat bersaing lebih baik di tingkat global.

    “Sehingga tentu ini akan ditangani dan pemerintah tentu akan membentuk semacam satgas di mana ini akan dilakukan percepatan,” pungkas Airlangga.

  • Prabowo Segera Guyur Subsidi Kredit Investasi Padat Karya Rp20 Triliun

    Prabowo Segera Guyur Subsidi Kredit Investasi Padat Karya Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera mengguyurkan dana sebesar Rp20 triliun untuk subsidi kredit investasi revitalisasi mesin bagi industri padat karya skala kecil dan menengah. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa aturan terkait skema kredit investasi tersebut akan terbit dalam waktu dekat. 

    “Untuk usaha menengah kecil, pemerintah sudah merumuskan paket untuk revitalisasi permesinan. Nah, revitalisasi permesinan ini regulasinya dalam waktu dekat akan keluar, di mana pemerintah sudah menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi,” ujarnya di Kantor Presiden, Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, peremajaan mesin sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kecepatan produksi.

    Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan skema kredit investasi bagi sektor padat karya yang meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, makanan dan minuman, furnitur, serta kulit.

    “Karena kalau mesinnya tidak diperbaiki, daya saing baik dari penggunaan energi maupun produksi, speed-nya akan lebih lambat. Oleh karena itu, pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit, itu bisa menggunakan skema itu untuk 8 tahun,” jelasnya.

    Untuk mendukung program ini, pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 5%. Artinya, berapa pun suku bunga kredit investasi yang ditetapkan perbankan, pemerintah akan menanggung 5% dari total bunga yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

    “Dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi, berapa pun kredit investasi perbankan, pemerintah potong 5%,” tambahnya.

    Dengan adanya dukungan ini, pemerintah berharap sektor padat karya dapat berkembang lebih pesat dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

    Airlangga juga menekankan bahwa setelah perjanjian perdagangan IEU-CEPA selesai, industri diharapkan dapat kembali bergeliat dan memanfaatkan peluang ekspor ke pasar Eropa.

    “Nah, selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kami berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkas Airlangga.

  • Heboh Takaran Beras 5 Kg Disunat, Kemendag Buka Suara

    Heboh Takaran Beras 5 Kg Disunat, Kemendag Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal temuan beras 5 kilogram yang dijual tidak sesuai dengan keterangan takaran pada kemasan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di sektor perdagangan dan merugikan masyarakat harus ditindak tegas.

    Hal ini disampaikan oleh Budi saat menanggapi temuan beras kemasan 5 kilogram yang dijual tidak sesuai takaran.

    “Pokoknya setiap pelanggaran akan kita tindak lebih lanjut, dan kita melakukan operasi pasar terus,” kata Budi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal temuan beras kemasan 5 kilogram di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang hanya berisi 4 kilogram saat ditimbang.

    Menurutnya, masalah tersebut kini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar dan itu kan diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga.

    Moga menyampaikan setiap tidak kecurangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka harus diberikan sanksi.

    “Kan Undang-Undang 8 mengamalkan, tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan menurut ukuran hitungan yang sebenarnya, kan ada sanksinya di situ,” katanya.

    Temuan beras yang tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan, sempat beredar melalui video singkat di laman Youtube Short, di mana seorang warga memperlihatkan beras yang dibelinya hanya memiliki berat 4 kilogram, padahal dalam keterangannya tertulis 5 kilogram.

    Moga memastikan akan terus melakukan pengawasan khususnya di pasar-pasar tradisional bersama dengan Satgas Pangan Polri.

  • Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang Besok 20 Maret

    Prabowo Resmikan KEK Industropolis Batang Besok 20 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Batang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis besok (20/3/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa salah satu agenda utama dalam lawatan tersebut adalah peresmian kawasan ekonomi khusus (KEK) Industropolis Batang.  

    “Presiden direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Salah satu agendanya adalah peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang,” kata Yusuf kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (19/3/2025).

    KEK Industropolis Batang merupakan hasil transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang.

    Perubahan ini bertujuan untuk menarik investasi lebih besar dan mempercepat pertumbuhan industri.  

    Pemerintah menargetkan investasi di KEK Industropolis Batang mencapai Rp75,8 triliun dalam lima tahun ke depan.

    Selain itu, kawasan ini diharapkan mampu menyerap hingga 58.145 tenaga kerja. KEK Industropolis Batang akan difokuskan pada sektor manufaktur, logistik, dan distribusi guna memperkuat ekosistem industri nasional.  

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa akan ada investasi besar di KEK Batang yang mencapai Rp16 triliun.

    “Kami sampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait kawasan ekonomi khusus. Presiden mengatakan bahwa KEK di Batang akan dikunjungi langsung oleh beliau pada Kamis nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Salah satu kerja sama yang tengah dipersiapkan adalah proyek twin city twin park antara Indonesia dan Fujian, China.

    Airlangga menyebut bahwa investasi senilai Rp16 triliun di KEK Batang merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.  

  • Macet dan Kecelakaan Jadi Alasan Operasional Truk Dibatasi Selama Lebaran 2025

    Macet dan Kecelakaan Jadi Alasan Operasional Truk Dibatasi Selama Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2025 dengan tujuan menjaga keselamatan dan kelancaran arus mudik.

    Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta hasil evaluasi tahun sebelumnya yang menunjukkan tingginya kecelakaan yang melibatkan truk.  

    Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa pembatasan operasional dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan kemacetan akibat angkutan barang. 

    “Pada tahun 2024, tercatat 186 kejadian kecelakaan dengan keterlibatan truk sebesar 53%. Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar,” kata Ahmad Yani, Rabu (19/3/2025).  

    Kebijakan pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembatasan operasional berlaku pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.  

    Ahmad Yani juga menyampaikan bahwa Kemenhub tetap memberikan pengecualian pada angkutan barang yang membawa kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.

    Kendaraan pengangkut BBM/BBG, uang tunai, hewan dan pakan ternak, pupuk, barang untuk penanganan bencana alam, sepeda motor program mudik gratis, serta barang pokok tetap diperbolehkan beroperasi. Namun, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan yang menjelaskan jenis barang yang diangkut.  

    Selain itu, kendaraan angkutan barang sumbu dua juga masih diperbolehkan beroperasi selama masa pembatasan, terutama jika mendapatkan diskresi dari kepolisian. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi potensi kemacetan sekaligus memastikan keselamatan pemudik selama masa arus mudik dan balik Lebaran.  

    Kemenhub juga mengapresiasi langkah para pengusaha logistik dan truk yang tetap beroperasi dengan mematuhi aturan. Ahmad Yani menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah, pengusaha logistik, dan pengusaha truk sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan barang selama masa Lebaran.  

    “Kami menghargai keputusan pengusaha logistik dan truk yang tetap beroperasi selama pembatasan Lebaran dengan mematuhi ketentuan yang ada. Keamanan dan keselamatan para sopir truk sangat kami perhatikan,” kata Ahmad Yani.

    Untuk memastikan keselamatan, Kemenhub telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk pengawasan ketat terhadap kendaraan yang beroperasi, pemeriksaan rutin, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi para sopir. Langkah ini dilakukan guna memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan keselamatan pengguna jalan.

    Respons Pengusaha Truk

    Asosiasi Pengusaha Truk (Aptrindo) Jakarta akan melakukan aksi menyetop seluruh operasional pada Kamis dan Jumat, 20-21 Maret 2025 sebagai bentuk protes pembatasan angkutan barang selama Lebaran.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aptrindo Jakarta Dharmawan Witanto dalam surat pemberitahuannya menjelaskan sebanyak 500 pengusaha angkutan barang akan melakukan aksi mogok operasi di seluruh wilayah Jakarta.

    “Bahwa kami Aptrindo keberatan dan menolak durasi pelarangan operasional angkutan barang yang sangat lama selama 16 hari,” kata Dharmawan, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Dharmawan mengatakan pembatasan tersebut berdampak bagi pelaku usaha dunia logistik dan terutama bagi pengemudi dan tenaga buruh bongkar muat yang berpenghasilan harian.

    Pada aksi ini, Aptrindo menuntut revisi durasi pembatasan operasional angkutan barang selama masa Lebaran 2025.

  • Pertamina Segera Uji Coba Produksi Bioavtur Berbahan Minyak Jelantah

    Pertamina Segera Uji Coba Produksi Bioavtur Berbahan Minyak Jelantah

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) akan memulai uji coba produksi bioavtur berbahan baku minyak jelantah (used cooking oil) pada kuartal II/2025. 

    Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, uji coba dilakukan di Kilang Cilacap, Jawa Tengah dengan target produksi awal sebesar 9.000 barel per hari. 

    “Kilang Cilacap bisa memproses used cooking oil 9.000 barel per hari,” ujar Taufik melalui keterangan resmi dikutip Rabu (14/3/2025).

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya holding PT Pertamina (Persero) dalam mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan untuk sektor penerbangan. Dia mengatakan, produksi bioavtur ini bisa menjadi solusi bagi maskapai penerbangan yang harus memenuhi standar energi bersih. 

    Taufik menjelaskan, produksi bioavtur ini menggunakan metode coprocessing dengan campuran minyak jelantah sebanyak 3% dalam setiap produksi harian. Dengan skema ini, untuk 9.000 barel avtur yang diproduksi, dibutuhkan sekitar 270 barel minyak jelantah. 

    “KPI telah menyiapkan kerja sama dengan berbagai kolektor minyak jelantah guna memastikan ketersediaan bahan baku,” imbuh Taufik. 

    Selain itu, KPI juga menjalin sinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memperoleh pasokan minyak jelantah. Pertamina menargetkan bioavtur ini dapat memenuhi kebutuhan penerbangan internasional yang sudah menerapkan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan. 

    Taufik menyebut, negara seperti Singapura dan Malaysia telah mewajibkan maskapai menggunakan 1% bahan bakar berkelanjutan dalam operasionalnya. Dengan produksi bioavtur ini, maskapai yang transit di Indonesia dapat mengisi ulang bahan bakar sesuai regulasi yang berlaku di negara tujuan.

    Dia menuturkan, bioavtur berbahan minyak jelantah ini juga akan dilakukan pengujian sebelum digunakan. Adapun, pengujian tersebut meliputi uji statis dan uji terbang untuk memastikan kualitas dan performa bahan bakar. 

    Dalam tahap awal, Pelita Air akan menjadi maskapai pertama yang menggunakan bioavtur dari minyak jelantah ini. Sebelumnya, uji coba serupa telah dilakukan dengan campuran 2,4% menggunakan bahan baku refined bleached deodorized palm kernel oil (RBDPKO).

    Kilang Cilacap menjadi lokasi pertama produksi bioavtur berbahan minyak jelantah, dan apabila ekosistem bisnisnya telah berjalan secara sustain, maka kilang Plaju dan Kilang Dumai juga bisa menjadi opsi kilang lainnya untuk memproduksikan avtur berbahan minyak jelantah ini. 

    Dengan tambahan fasilitas ini, kapasitas produksi biavtur nantinya bisa meningkat dan memaksimalkan penggunaan bioavtur di Indonesia.

    Dalam proyek ini, tidak diperlukan banyak investasi baru dalam pengembangan kilang karena mengandalkan teknologi coprocessing yang sudah ada.

    “Skema kemitraan strategis dengan kolektor minyak jelantah dan pelaku pasar sedang dijajaki untuk mendukung kelangsungan proyek ini.” ujar Taufik.

  • Data Ekonomi Positif, Menkeu Bessent Pede AS Tak Resesi

    Data Ekonomi Positif, Menkeu Bessent Pede AS Tak Resesi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan bahwa kondisi ekonomi AS terbilang sehat dan tidak ada alasan bagi Negeri Paman Sam untuk mengalami resesi.

    “Saya tidak dapat menjamin apa pun,” kata Bessent dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg pada Rabu(19/3/2025).

    Bessent juga menepis pertanyaan tentang jaminan tidak akan ada penurunan kinerja ekonomi Negeri Paman Sam sebagai “konyol.”

    Para ekonom telah memperingatkan bahwa ada peningkatan risiko penurunan ekonomi, sebagian karena ketidakpastian atas kenaikan tarif Presiden Donald Trump, dan kekhawatiran atas dampaknya setelah pungutan diputuskan dan diterapkan.

    “Yang dapat saya jamin adalah tidak ada alasan kita perlu mengalami resesi. Kami melihat beberapa data dasar yang sangat bagus,” kata Bessent, sambil merujuk pada data-data terkait dari kartu kredit dan bank.

    Bessent mengatakan mungkin ada jeda saat ekonomi beralih dari ketergantungan pada belanja pemerintah, tetapi dia menegaskan pemerintahan Trump akan mengendalikan belanja. 

    “Kami akan membawa kembali manufaktur ke dalam negeri dan kami akan membuat negara ini lebih terjangkau bagi pekerja Amerika,” ujarnya.

    Tarif Timbal Balik 

    Meski Bessent memperingatkan bahwa dirinya belum melihat angka-angka terkait tarif timbal balik yang akan diumumkan pada tanggal 2 April, dia mengatakan prosesnya akan melibatkan setiap mitra dagang yang diberi tugas tertentu.

    “Apa yang akan terjadi pada tanggal 2 April—setiap negara akan menerima angka yang kami yakini mewakili tarif mereka. Untuk beberapa negara, jumlahnya bisa sangat rendah. Untuk beberapa negara, jumlahnya bisa sangat tinggi,” katanya. 

    Bessent menyatakan optimismenya bahwa dalam beberapa kasus, suatu negara dapat menghindari tarif timbal balik karena kesepakatan telah dinegosiasikan sebelumnya. Mitra dagang lainnya mungkin berupaya untuk menegosiasikan penurunan tingkat bea masuk mereka setelah mereka menerima jumlahnya, katanya.

    Menteri Keuangan juga mengatakan departemennya bekerja sama dengan Kongres untuk membuat undang-undang yang lebih membatasi investasi keluar ke China.

    Pemerintahan Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 2024 yang mewajibkan penyaringan dan pelaporan beberapa investasi AS ke China, tetapi beberapa pegiat anti-China di Capitol Hill mendesak Departemen Keuangan untuk berbuat lebih banyak.

    “Kami akan memastikan bahwa investasi keluar kami tidak berbalik dan digunakan untuk melawan kami. Kami akan terus menyelidiki hal ini dan jika perlu memblokirnya,” kata Bessent.