Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa sepanjang tahun ini hingga 18 Maret 2025, total Surat Berharga Negara/SBN yang telah bank sentral beli senilai Rp70,7 triliun. 

    Belum rampung kuartal I/2025, Bank Indonesia (BI) artinya telah membeli 47,13% surat utang pemerintah dari rencana awal pembelian sepanjang tahun ini yang senilai Rp150 triliun. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pembelian tersebut sesuai dengan kebijakan moneter dan kebutuhan bank sentral untuk ekspansi likuiditas. 

    “Kenapa perlu ekspansi likuiditas? [BI] Perlu melakukan intervensi dengan jual devisa, kalau jual devisa berarti rupiah kan kesedot. Kalau intervensi berarti kami menjual devisa, rupiahnya kan terkontraksi,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025). 

    Oleh karena itu, pembelian SBN dimaksudkan untuk menyuplai rupiah kembali lagi ke sistem keuangan. 

    “Jadi enggak usah gundah gulana, memang kami pembelian SBN dalam rangka supaya kebiajkan moneter kami pro-stability dan pro-growth,” lanjut Perry.  

    Perry lebih memilih langkah ini untuk tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, diputuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75%. 

    Meski pemangkasan suku bunga dapat menjadi alat pro-growth, namun kondisi global belum memungkinkan Bank Indonesia untuk memangkasnya. 

    “[Pemangkasan] suku bunga kami ruang masih ada, kami akan lakukan, tapi sabar dulu, karena global memang belum memungkinkan. Sementara itu kami lakukan ekspansi likuiditas, caranya bagaimana? yaitu membeli SBN dari pasar sekunder,” ungkapnya. 

    Adapun secara perinci, pembelian SBN senilai Rp70,7 triliun tersebut terdiri dari pembelian melalui pasar sekunder senilai Rp47,3 triliun dan Rp23,4 triliun melalui pasar primer berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

    Untuk diketahui, BI boleh membeli surat utang di pasar perdana berupa SPN, yakni yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

    Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN neto oleh Bank Indonesia per 18 Maret 2025 senilai Rp1.588,26 triliun atau naik dari posisi awal Januari 2025 yang senilai Rp1.441,19 triliun. 

    Meski secara nominal mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, namun secara persentase justru mengalami penurunan pada periode yang sama, dari 29,41% menjadi 25,59% dari total outstanding SBN. 

    Dengan demikian, ‘jatah’ BI untuk membeli SBN pada tahun ini hanya tersisa Rp79,3 triliun lagi. 

    Di sisi lain, Perry sebelumnya sudah memberikan sinyal adanya potensi pembelian SBN lebih banyak dari rencana awal tersebut. 

    Hal tersebut diungkapkan pada RDG Desember 2024, di mana Perry menuturkan rencananya pembelian tersebut menjadi salah satu jurus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

    “Bisa jadi sampai Rp150 triliun bahkan kemungkinan bisa lebih tinggi. Nanti kami akan bicarakan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024). 

    Dalam rencana tersebut, bank sentral akan memantau berbagai perkembangan dinamika pasar keuangan, uang primer, serta kebutuhan likuiditas sebelum membeli SBN di pasar sekunder. 

  • Harga Pangan Hari Ini (20/3): Cabai, Bawang Putih hingga Daging Naik

    Harga Pangan Hari Ini (20/3): Cabai, Bawang Putih hingga Daging Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan hari ini mayoritas mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Lonjakan harga terjadi pada komoditas beras premium, bawang putih bonggol, cabai, hingga daging. 

    Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (20/3/2025) pukul 09.10 WIB, harga beras premium berada di kisaran Rp15.586 atau naik 0,7% hari ini dibandingkan hari sebelumnya. 

    Harga beras SPHP secara nasional juga mengalami kenaikan 0,02% menjadi Rp12.617 per kg hari ini. Di sisi lain, harga beras medium turun 0,13% menjadi Rp13.710 per kg. 

    Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik secara nasional sebesar 0,15% menjadi Rp44.014 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,18% menjadi Rp42.320 per kg. 

    Komoditas daging sapi murni juga mengalami kenaikan 0,04% menjadi Rp136.226 per kg. Harga daging ayam ras turun 0,24% menjadi Rp36.024 per kg dan telur ayam ras turun 0,08% menjadi Rp29.531 per kg.

    Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,3% menjadi Rp10.598 per kg, sedangkan harga gula konsumsi turun 0,07% menjadi Rp29.531 per kg. 

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun 0,07% menjadi Rp20.657 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,21% menjadi Rp17.906 per kg. 

    Komoditas pangan lainnya yang turun 0,47% yaitu harga tepung terigu curah Rp9.799 per kg dan harga tepung terigu noncurah turun 0,42% menjadi Rp12.901 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 0,21% menjadi Rp12.928 per kg. 

    Di sisi lain, harga cabai rawit merah naik 0,01% menjadi Rp83.428 per kg, sementara harga cabai merah keriting naik 0,81% menjadi Rp49.781 per kg. 

    Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,88% menjadi Rp41.115 per kg dan ikan tongkol naik 0,2% menjadi Rp34.037 per kg, sementara ikan bandeng turun 1,24% menjadi Rp33.964 per kg. 

  • 5.760 Unit Perumahan untuk TNI dan Polri Sudah Groundbreaking

    5.760 Unit Perumahan untuk TNI dan Polri Sudah Groundbreaking

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengaku sebanyak 5.760 unit perumahan untuk TNI dan Polri sudah memasuki status peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Menurutnya, dalam rangka mendukung ketersediaan rumah bagi personel militer dan kepolisian, Kementerian Perumahan dan Permukiman telah melakukan groundbreaking beberapa proyek perumahan bersama TNI AD dan Polri.

     “Kami sudah melakukan groundbreaking dengan TNI Angkatan Darat di Serang. Totalnya ada 5.760 unit, tersebar di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam. 

    Selain itu, groundbreaking juga dilakukan dengan Polri bersama Kapolri di Karawang dengan total 14.389 unit rumah. 

    Pada 25 Maret 2025, Ara mengatakan pemerintah akan memulai penyerahan kunci rumah bagi para buruh di beberapa wilayah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. 

    Dia menyebut total rumah yang disiapkan mencapai 20.000 unit, dengan simbolis penyerahan 250 unit pada acara tersebut.

    “Totalnya kita 20.000 unit rumah dan nanti pada saat penyerahan kunci simbolis pada 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah,” pungkas Ara.

  • Airlangga Ungkap Pentingnya Percepat Perjanjian EUCEPA

    Airlangga Ungkap Pentingnya Percepat Perjanjian EUCEPA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya percepatan implementasi perjanjian EUCEPA (European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    Menurutnya, pasar Eropa merupakan tujuan utama untuk produk garmen dan sepatu Indonesia, yang mencakup hampir 30% ekspor garmen dan sepatu Indonesia.

    Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

    “Untuk EUCEPA perlu dipercepat karena pasar terbesar hampir 30% itu garmen sepatu itu ke Eropa. Ke Amerika Serikat (AS) malah separuhnya. Ini untuk sepatu, aparel, kan produk seperti sepatu adidas, sepatu puma, itu kan semua ke Eropa,” katanya di Kantor Presiden.

    Selain manfaat besar bagi industri tekstil dan alas kaki, perjanjian EUCEPA juga diharapkan membuka peluang di sektor otomotif.

    Uni Eropa disebut meminta akses lebih luas bagi industri otomotif mereka agar bisa masuk ke pasar Indonesia. Menanggapi hal ini, Airlangga mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi.

    “Mereka mintanya otomotif dan iya bisa [masuk Indonesia],” tambahnya.

    Di sisi lain, investasi di sektor tekstil juga menunjukkan tren positif. Beberapa investor disebut telah masuk ke kawasan industri di Indonesia, baik melalui relokasi dari Vietnam maupun dengan menambah kapasitas produksi mereka.

    “Kan ada beberapa yang masuk di kawasan. Ada yang mau relokasi dari Vietnam, ada juga yang mau menambah kapasitas, jadi ada beberapa,” jelas Airlangga.

    Dengan percepatan perjanjian EUCEPA, kata Airlangga, diharapkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Eropa semakin meningkat serta membuka lebih banyak peluang investasi di dalam negeri. 

    Pemerintah terus mendorong penyelesaian negosiasi agar kesepakatan ini segera terealisasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkas Airlangga.

  • Marak Modus Sunat Takaran Bahan Pokok, dari Minyakita hingga Beras

    Marak Modus Sunat Takaran Bahan Pokok, dari Minyakita hingga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berjanji akan menindak tegas para pelaku yang bermain dengan takaran bahan pokok. Setelah ramai temuan Minyakita yang tak sesuai takaran, sekarang beralih ke beras.

    Temuan beras yang tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan, sempat beredar melalui video singkat di laman Youtube Short, di mana seorang warga memperlihatkan beras yang dibelinya hanya memiliki berat 4 kilogram, padahal dalam keterangannya tertulis 5 kilogram.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di sektor perdagangan dan merugikan masyarakat harus ditindak tegas.

    “Pokoknya setiap pelanggaran akan kita tindak lebih lanjut, dan kita melakukan operasi pasar terus,” kata Budi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal temuan beras kemasan 5 kilogram di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang hanya berisi 4 kilogram saat ditimbang.

    Menurutnya, masalah tersebut kini sedang diproses oleh Bareskrim Polri. “Sudah, kita sudah dengar dan itu kan diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga.

    Moga menyampaikan setiap tidak kecurangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka harus diberikan sanksi.

    “Kan Undang-Undang 8 mengamalkan, tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan menurut ukuran hitungan yang sebenarnya, kan ada sanksinya di situ,” katanya.

    Pekerja mengangkat karung berasPerbesar

    Sebelum ramai pemangkasan takaran beras, sejumlah perusahaan ditemukan melakukan pengurangan takaran Minyakita.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyebut kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dengan menyunat isi Minyakita lantaran tidak mendapatkan kuota minyak goreng DMO.

    Untuk diketahui, Minyakita merupakan minyak goreng DMO atau Domestic Market Obligation. Dalam hal ini, produsen yang memenuhi kewajiban DMO untuk minyak goreng Minyakita akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

    “Bisa jadi para repacker yang mengurangi volume itu tidak mendapatkan minyak DMO,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, para repacker yang tak mendapatkan minyak goreng DMO ini seiring dengan adanya mekanisme transaksi business-to-business (B2B). Alhasil, minyak DMO akan tergantung dari produsen.

    “Mengapa mereka tidak mendapatkan minyak DMO? Karena ini kan tergantung produsennya, mau kerja sama dengan repacker yang mana. Ini kan mekanismenya B2B dan murni skema komersial,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia (Permikindo) Darmaiyanto mengeklaim para repacker tidak pernah mendapatkan minyak DMO. “Kalaupun ada yang mendapatkan [minyak DMO], harganya sudah tinggi,” kata Darmaiyanto.

    Terlebih, lanjut dia, bahan baku Minyakita diserahkan kepada perusahaan secara B2B. Di sisi lain, dia mengungkap bahwa tidak ada aturan untuk mendapatkan kuota minyak DMO.

    Untuk itu, Darmaiyanto meminta agar Kemendag mengatur distribusi minyak DMO untuk para repacker. Pasalnya, dia menyebut perusahaan besar akan condong memberikan kuota minyak DMO kepada rekanan para eksportir (mitra).

    “Bagaimana perusahaan besar akan melihat kami, lebih baguslah mereka memberikan kepada mitra koneksi atau mereka buat sendiri. Artinya tidak berjalan ini,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Kemendag akan meninjau ulang dengan mencari cara agar pendistribusian minyak DMO dapat merata. Dia berharap pemerintah dapat kembali merundingkan alur pendistribusian minyak DMO pasca Lebaran.

    Selain itu, dia juga berharap agar Kemendag menindak trader dan calo-calo besar di dalam lintas perdagangan minyak goreng ini agar dirapikan, sehingga para repacker mendapatkan bahan baku yang murah dan tidak sulit mendapatkan minyak DMO.

    Polisi tetapkan 2 tersangka ….

  • Duh! Apindo Blak-blakan 40.000 Pekerja Kena PHK pada Januari-Februari 2025

    Duh! Apindo Blak-blakan 40.000 Pekerja Kena PHK pada Januari-Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat sebanyak kurang lebih 40.000 orang tenaga kerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari-Februari 2025. Wilayah dengan PHK terbanyak yaitu Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat. 

    Ketua Bidang Ketenagkerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, pihaknya mendapatkan angka PHK tersebut berdasarkan laporan dari BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

    “Tahun lalu 250.000 orang [kena PHK]. Di Januari-Februari ini sekitar 40.000 orang, data yang kita peroleh dari BPJS. PHK ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang,” kata Bob saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/3/2025). 

    Dia mengatakan bahwa jumlah PHK pada Januari-Februari 2025 ini didominasi pekerja dari industri padat karya. Namun, dia belum dapat memastikan apakah angka PHK tersebut termasuk eks buruh Sritex Group yang baru ditutup operasional pabriknya. 

    Bob yang juga merupakan wakil presiden direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) itu juga menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK baru berdasarkan pencairan ke BPJS, belum laporan terperinci dari pelaku industri. 

    “Tapi gini, PHK juga enggak gampang karena kita butuh cashflow, apa kita nunggu cashflow habis baru PHK? Jangan-jangan orang nanti enggak ada pesangonnya. Jadi enggak gampang PHK itu, banyak pengusaha yang memilih melakukan PHK selagi mereka punya cashflow,” ujar Bob. 

    Jika merujuk data BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun lalu, jumlah tenaga kerja yang mencairkan JHT sebanyak 3,11 juta orang senilai Rp47,87 triliun dan JKP sebanyak 250.594 orang dengan nilai Rp38 miliar. 

    Sementara itu, merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemnaker, sebanyak 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada Januari 2025. Namun, belum ada laporan data terbaru Februari-Maret 2025.  

    Pada periode Januari-Maret 2024, jumah tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.395 pekerja. Kondisi ini paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kala itu, sebanyak 5.225 orang kehilangan pekerjaan pada periode tersebut.  

    Kendati demikian, laporan dari berbagai serikat buruh menyebut setidaknya puluhan ribu buruh terimbas PHK massal akibat penutupan pabrik, efisiensi karyawan hingga relokasi pabrik ke wilayah atau negara lain. 

    Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 49.843 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 40 perusahaan. Adapun, 40 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), efisiensi, dan relokasi.  

  • Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Sederet Jurus Pemerintah Selamatkan Industri Tekstil hingga Furnitur

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sektor padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan menggelontorkan sejumlah insentif. 

    Pasalnya, TPT berkontribusi besar terhadap ekonomi, baik dari sisi kinerja ekspor yang mencapai lebih dari US$2 miliar per tahun maupun serapan tenaga kerja yang buruhnya mencapai 4 juta orang. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari bahwa industri TPT membutuhkan perbaikan terutama terkait perizinan untuk menyambut investor. 

    “Tadi arahan Pak Presiden [Prabowo Subianto] untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan illegal import, terkait dengan supply chain, itu untuk dipermudah dan disederhanakan,” kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/3/2025) malam. 

    Menurut Airlangga, Indonesia memiliki produk-produk tekstil hingga sepatu yang bernilai tambah tinggi atau naik kelas. Dia pun menilai Indonesia telah menjadi salah satu hub yang diandalkan. 

    Selain perizinan yang dipermudah, pemerintah juga melakukan harmonisasi aturan tarif yang diberlakukan dengan melihat kondisi keseluruhan supply chain atau rantai pasok industri. 

    Hal ini salah satunya lewat penerapan tindakan antidumping terhadap barang-barang impor dengan harga murah yang menghantam daya saing industri lokal. 

    “Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah, kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, Airlangga menuturkan, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi hingga mempermudah izin pengembangan industri, termasuk izin lingkungan atau amdal. 

    Kebijakan tersebut akan didukung pemerintah dengan membentuk satuan tugas atau satgas percepatan perizinan. 

    “Yang kedua, tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk,” terangnya. 

    Ketiga, pemerintah juga menyadari pentingnya menjaga peluang pasar ekspor. Dia menyoroti pasar tekstil terbesar yaitu Uni Eropa dengan pangsa 30% dari permintaan global, Amerika sebesar 15%, serta negara lainnya 6%. 

    “Sehingga menjadi penting tadi IEU-CEPA segera bisa diselesaikan. Karena dengan IEU-CEPA bisa diselesaikan, berdasarkan pengalaman Vietnam misalnya ekspornya naik 50%,” terangnya. 

    Lebih lanjut, untuk industri kecil dan menengah (IKM) pemerintah juga memberikan paket revitalisasi permesinan yang regulasinya segera terbit dalam waktu dekat. 

    Pemerintah akan menyediakan Rp20 triliun untuk subsidi investasi. Menurut dia, jika tidak ada perbaikan mesin, maka daya saing dari penggunaan energi dam produksi tidak efisien. 

    “Pemerintah sudah siapkan kredit investasi untuk sektor padat karya. Tekstil, produk tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, kulit. Itu bisa menggunakan skema untuk 8 tahun dan bunganya disubsidi sebesar 5% oleh pemerintah. Jadi berapapun kredit investasi perbankan pemerintah potong 5%,” tuturnya. 

    Di samping itu, pemerintah berharap sektor padat karya dapat teratasi dengan baik lewat sejumlah kebijakan tersebut sehingga lapangan pekerjaan terus tercipta. 

    “Dan kita menargetkan, ini sesudah IEU-CEPA, ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat,” pungkasnya. 

  • 69.000 Unit Rumah Subsidi Sudah Diterima Masyarakat Februari 2025

    69.000 Unit Rumah Subsidi Sudah Diterima Masyarakat Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan capaian program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hingga saat ini, kata Ara total 69.000 unit rumah telah diterima masyarakat setelah akad kredit dan pencairan dana.

    “Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937. Ini Bank penyalurnya, dan ini asosiasi yang membangun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

    Sementara itu, dia memerinci bahwa angka lain yang menunjukkan progres program ini mencakup pembangunan yang sedang berjalan di 9.330 unit. Lalu, rumah subsidi dengan status ready stock mencapai 14.042 unit.

    Persetujuan kredit dari bank mencapai 19.643 unit dan akad kredit yang belum cair ada di 20.603 unit sehingga total keseluruhan mencapai 134.937 unit termasuk Tapera khusus PNS di 1.384 unit.

    Untuk 2025, Ara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 220.000 unit rumah subsidi. dia menegaskan bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik dan tidak boleh asal dibangun.

    “Kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas,” jelasnya.

    Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah meminta audit dari BPK serta membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga.

    “Bagi yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK, dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin,” pungkas Ara.

  • Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef meyakini penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 35,6 triliun pada Januari 2024.

    Riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    “Itu menggambarkan [masyarakat] bukan tidak ingin mudik, tapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi Indef yang digelar secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Eko pun mengkritisi kebijakan efisien anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Menurutnya, pemerintah seharusnya terus menggenjot belanja seiring melambatnya daya beli bukan sebaliknya.

    “Harusnya menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat dan daerah,” katanya.

    Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan pergerakan masyarakat selama mudik sebetulnya akan menciptakan efek berantai yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga berimbas secara positif ke sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi regional.

    Lebih spesifik, Fadhila menyebut mudik akan berdampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal. Dari sektor UMKM lokal, kunjungan wisatawan selama mudik akan meningkatkan permintaan produk lokal makanan khas daerah dan suvenir 

    “Ekonomi regional, dengan adanya mudik ini, ini akan meningkatkan PDRB untuk sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Hanya saja, studi Indef mengungkap efisiensi anggaran akan tekan lonjakan konsumsi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE).

    Indef coba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara. Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi yang sama.

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua per tiga penduduk Indonesia ada di Jawa.

    “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indef mengkhawatirkan tarif pajak akan naik ketika utang pemerintah terus meningkat. Data Januari 2025, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama melihat pemerintah seakan bergantung kepada utang untuk pembiayaan berbagai programnya. Masalahnya, pertumbuhan utang pemerintah tersebut sejalan dengan yield alias imbal hasil yang juga tinggi.

    Riza mencontohkan, pemerintah menargetkan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7% berdasarkan asumsi makro APBN 2025. Target tersebut bertambah 0,2% dari tahun sebelumnya.

    “Jadi bisa dibayangkan yield SBN kita itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi beban dari meminjam utang itu semakin memberatkan APBN. Di 2025 saja, porsinya dari belanja pemerintah pusat itu sudah sekitar 20%,” jelas Riza dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Masalahnya, secara historis pertumbuhan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan utang pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu harus mencari sumber dana tambahan.

    “Bisa jadi nanti solusi singkatnya adalah meningkatkan tarif pajak lagi, di mana itu semakin memberatkan generasi mendatang,” ujar Riza.

    Di sisi lain, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025 masih berada dalam posisi yang rendah.

    Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.

    Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur.