Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog menegaskan bahwa beras dengan kemasan 5 kilogram yang tidak sesuai takaran bukan miliknya.

    “Bukan. Itu bukan punya Bulog. Palsu dan itu beritanya ga benar,” kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Marga memastikan bahwa beras yang diproduksi oleh Bulog pasti sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan dan diawasi dengan ketat.

    “[Takaran] pasti 5 kilo. Kita diawasi semua mata. Bahkan kita sendiri, kalau ada yang ketahuan [curang] begitu, langsung dihukum,” ujarnya.

    Adapun, temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai takaran ini diunggah salah satu warganet di media sosial TikTok. Dalam unggah video itu, beras kemasan yang dimilikinya bertuliskan 5 kilogram.

    Namun, saat dia menimbang dengan timbangan berat badan, beras kemasan 5 kilogram itu hanya berisikan 4 kilogram.

    Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap memang masih terdapat ketidaksesuaian ukuran beras sesuai label pada kemasan.

    “Masih terdapat ketidaksesuaian ukuran sesuai label pada kemasan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan di lapangan sejak Februari—Maret 2025, Moga mengungkap sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Dengan ditemukannya beras kemasan yang tidak sesuai dengan label, Moga menyatakan bahwa Kemendag tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

  • Bank Tanah Sediakan 73 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bank Tanah Sediakan 73 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

    Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

    “Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

    Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

    Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

    Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

    “Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

    Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha. 

    “Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

    Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.

  • Pertamina Gas Pastikan Penyaluran Energi Aman Selama Lebaran

    Pertamina Gas Pastikan Penyaluran Energi Aman Selama Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina memastikan penyaluran energi ke konsumen berjalan lancar serta keandalan sistem tetap terjaga, terutama selama Hari Raya Idulfitri 1446 H. 

    Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso mengatakan, untuk memastikan keamanan penyaluran energi menjelang dan selama Lebaran, Pertagas melakukan kegiatan Management Walkthrough (MWT) yang melibatkan jajaran direksi dan komisaris perusahaan.

    Kegiatan MWT tersebut, imbuhnya, penting dilakukan guna menjaga kelancaran penyaluran energi serta menghindari potensi gangguan yang bisa berdampak pada keberlanjutan operasional.

    Sejalan dengan itu, Pertagas dapat memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan dan keamanan di fasilitas operasi dilaksanakan dengan baik.

    “Kami memastikan bahwa penyaluran pasokan energi tidak terhambat, untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dan konsumen industri domestik jelang Idulfitri,” kata Gamal, Jumat (21/3/2025). 

    Adapun, kegiatan MWT tersebut dilaksanakan pada 6—14 Maret 2025 di delapan wilayah operasi Pertagas. Agenda MWT yang juga berbarengan dengan kegiatan Safari Ramadan 1446 H dilaksanakan di sejumlah kota, antara lain Pekanbaru, Pangkalan Brandan, Dumai, Palembang, Cikarang, Surabaya, Semarang, dan Balikpapan.

    Kegiatan MWT Direksi Pertagas tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan kebutuhan energi tercukupi melalui infrastruktur penyaluran yang handal (operational excellence). 

    Gamal menegaskan bahwa dengan keandalan dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki, Pertagas siap untuk mendukung kelangsungan momen Idulfitri dan berbagai kegiatan vital lainnya yang membutuhkan pasokan energi yang stabil.

    Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), MWT kali ini juga berfokus pada pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan di area operasi. 

    Sebagai gambaran, Pertagas juga menyiagakan Tim Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 1446 H (Tim Satgas RAFI) yang akan selalu berjaga memantau dan memastikan kelancaran penyaluran energi di seluruh wilayah operasinya.

    Tim Satgas RAFI tersebut siap sedia menjaga kestabilan penyaluran energi bagi masyarakat dan industri yang mengedepankan prinsip HSSE dalam meminimalkan potensi risiko serta kewaspadaan di seluruh lini operasional.

    Pertagas dalam hal ini, memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan operasional berbagai industri strategis di Indonesia, seperti industri pupuk, energi, dan kelistrikan. Sektor-sektor ini memainkan peran vital dalam memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar selama momen Idulfitri, yang juga melibatkan kebutuhan energi yang stabil dan efisien.

    “Sebagai perusahaan yang mengelola lebih dari 2.930 km pipa transmisi gas dan 605 km pipa minyak, Pertagas memegang peran strategis dalam mendukung swasembada energi di Indonesia. Dengan memastikan penyaluran pasokan energi yang stabil, kami mendukung aktivitas produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Gamal.

    Untuk diketahui, Satgas Rafi 2025 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi dibuka mulai 17 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025, demi mengamankan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), hingga listrik selama periode Lebaran.

    Peluncuran lebih dini ini terbilang penting, sebab sejalan dengan proyeksi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di mana pergerakan arus mudik masyarakat Ibu Kota ke beberapa daerah di Pulau Jawa, serta Lampung, dan Bali akan dimulai lebih dini, yakni akhir pekan nanti alias Minggu (23/5/2025).

    Satgas Rafi sebelumnya memproyeksi bahwa konsumsi setiap jenis BBM akan meningkat kompak dobel digit pada Idulfitri kali ini. Tepatnya, untuk jenis Pertalite meningkat sekitar 11,7%, Pertamax sekitar 11,2%, dan Biosolar diprediksi naik 16,2%.

    Hal tersebut seiring dengan perkiraan dari Kementerian Perhubungan, di mana dari 193 juta orang pemudik, sekitar 35,4 juta orang di antaranya akan menggunakan mobil pribadi, sedangkan 31,12 juta orang lainnya akan menggunakan sepeda motor pribadi.

  • Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan evaluasi bersama mulai dari industri, eksportir, hingga petani untuk bisa mengendalikan permintaan kelapa bulat yang menanjak.

    Permintaan yang ekspor yang tinggi disebut menjadi salah satu pendorong harga kelapa yang makin tinggi hingga tembus Rp15.000 per butir selama Ramadan.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga. Banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pedagang kelapa di Pasar Senen, Nurlaela (50) mengaku harga kelapa mencapai Rp15.000 per butir. Namun, sejatinya kenaikan harga kelapa sudah naik sejak tiga bulan terakhir.

    “Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan kalau kelapa,” ungkap Nurlaela saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Nurlaela menyebut harga kelapa akan kembali melonjak saat H-2 Lebaran di rentang Rp25.000–Rp35.000 per butir, tergantung dari ukuran kelapa.

    Dia mengungkap mahalnya harga kelapa ini lantaran pasokan kelapa dari Sumatra yang tidak turun ke Jawa dan justru diekspor ke Malaysia.

    “Kata bosku, dari Sumatranya [kelapa] nggak turun ke Jawa, diekspor ke Malaysia makanya sulit. Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan,” bebernya.

    Dia juga mengaku stok kelapa bulat sempat kosong dalam tiga bulan lalu. Alhasil, pedagang tidak bisa menjual kelapa seharga Rp10.000 per butir seperti sebelumnya di hari biasa.

    “Kalau hari biasa [harga kelapa] masih bisa Rp10.000 [per butir], kalau menjelang lebaran semuanya mahal. Sekarang harganya nggak bisa kembali Rp10.000 [per butir], sekarang Rp15.000 [per butir],” ujarnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) dengan kode HS 08011200 pada Januari—Februari 2025 mencapai 71.077 ton dengan nilai US$30,8 juta. Komoditas ini paling banyak diekspor ke China dan Vietnam.

    BPS mencatat China menjadi negara tujuan utama ekspor kelapa sebanyak 68.065 ton senilai US$29,5 juta, diikuti Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, dan Malaysia 280 ton.

    Rinciannya, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) berfluktuasi sepanjang 2021-2024. Pada 2021 nilai ekspor komoditas ini mencapai US$102,9 juta ton dengan volume sebesar 431.841 ton.

    Ekspor komoditas ini mengalami penurunan, baik secara nilai maupun volume pada 2022, yang masing-masing tercatat sebesar US$65,6 juta dan 288.286 ton.

    Kemudian, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) mengalami peningkatan pada 2023 yakni sebanyak 380.883 ton dan kembali meningkat di 2024 sebanyak 431.915 ton.

  • Prabowo Imbau Aplikator Tambah Bonus Hari Raya (BHR) Bagi Ojol

    Prabowo Imbau Aplikator Tambah Bonus Hari Raya (BHR) Bagi Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan swasta untuk menambah Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi daring atau ojek online alias ojol.

    Dia menekankan bahwa kesejahteraan karyawan online merupakan faktor utama dalam keberlanjutan bisnis aplikator

    Imbauan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri, sekaligus mendorong perekonomian dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Saya mengimbau ke swasta, kalau bisa ditambahlah. Kalau presiden mengimbau, perusahaan harus tahu bahwa para pekerja inilah yang memberi keuntungan bagi mereka,” ujarnya di kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    Apalagi, Prabowo meyebut sebelumnya pemerintah berhasil mendorong swasta, BUMD, dan lainnya untuk memastikan THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

    “Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi online, yang saya dengar akan menerima Rp1 juta per pekerja,” pungkas Prabowo.

  • PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    PU Pastikan PSN Tol yang Tak Masuk RPJMN Prabowo Tetap Berlanjut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol yang tak masuk ke dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Prabowo akan tetap dilanjutkan.

    Kepala BPJT, Miftachul Munir menyebut status PSN pada proyek tol itu bakal tetap dipertahankan dan tidak akan mangkrak.

    “Untuk jalan bebas hambatan, meskipun itu belum masuk di list [RPJMN] yang terakhir itu, ya tapi kan yang list lama tak ada ngomong bahwa itu di-downgrade. Tak ada isu itu [PSN tak dilanjutkan],” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Munir menjelaskan sinyal PSN Tol Jokowi itu bakal dilanjutkan usai dirinya mendapat informasi dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pembebasan lahan bagi PSN jalan tol.

    Munir menjelaskan, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto memastikan bahwa anggaran pengadaan lahan untuk PSN Tol yang tak masuk RPJMN Prabowo tetap masuk dan akan direalisasikan.

    “Kalau duitnya masih ngisi, sebenarnya itu isu PSN bagi kami yang istilahnya melanjutkan konstruksi tol bukan menjadi isu proyek itu akan terhenti gitu. Jadi, masih jalan insyaallah tak ada masalah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengungkap nasib Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak masuk daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029. 

    Airlangga menjelaskan saat ini pemerintah bakal fokus melaksanakan pembangunan pada PSN yang telah memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029.

    “Kan PSN sih yang sudah ada regulasinya tetap jalan, yang baru juga akan berprogres,” jelasnya saat ditemui di JCC, Jumat (14/3/2025). 

    Akan tetapi, saat dikonfirmasi bagaimana nasib PSN yang tak tercantum dalam regulasi tersebut, Airlangga enggan menjawab.

  • Menhub Dudy Sebut Arus Mudik Lebaran 2025 Mulai Hari Ini 21 Maret

    Menhub Dudy Sebut Arus Mudik Lebaran 2025 Mulai Hari Ini 21 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi arus mudik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H dimulai hari ini, Jumat (21/3/2025) malam. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membeberkan sejumlah persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran, termasuk meresmikan Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran 2025.

    “Hari ini, kita berkumpul untuk menandai dimulainya operasional Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025 yang akan berlangsung selama 22 Hari, mulai dari 21 Maret sampai dengan 11 April 2025,” ujar Dudy di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Adapun, pembukaan Posko Lebaran 2025 dilaksanakan pada tiga hari sebelum masa work from anywhere (WFA) yang dijadwalkan berlaku pada Senin (24/3/2025).

    Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia. 

    Alhasil, Dudy mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah armada transportasi umum via darat, laut dan udara untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2025.

    “Pemerintah telah menyiapkan dengan baik sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran arus mudik. Sebanyak 30.451 bus, 772 kapal laut, 404 pesawat udara, 2.550 unit kereta api siap untuk digunakan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Kemenhub menyampaikan telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, mulai dari lintas Kementerian dan Lembaga, TNI-Polri, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha transportasi, guna memastikan semua aspek perjalanan mudik berjalan dengan baik.

    “Semoga segala upaya kita memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan membawa keselamatan serta kelancaran bagi pemudik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan Angkutan Lebaran 2025 ini,” pungkasnya.

    Posko Lebaran tersebut berlangsung selama 24 jam. Selain Kemenhub, instansi lain yang mengisi posko terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, PT Jasa Marga (Persero).

    Selain itu, ada juga Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero),PT KCIC, PT PELNI (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI dan ORARI.

  • Jasa Marga Mau Beri Diskon Tarif Tol hingga 30%, Begini Skemanya

    Jasa Marga Mau Beri Diskon Tarif Tol hingga 30%, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan mengenai rencana PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) hendak memberikan diskon tarif tol hingga 30% untuk pemudik selama momentum Lebaran 1446 H / 2025.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir menyebut rencana pemberian diskon tarif tol hingga 30% itu sifatnya masih situasional dan hanya akan diberlakukan pada periode arus balik saja.

    “Itu kalau misalnya arus balik terus dari KM 152 ke arah Cikatama itu padat ini kita coba kita diatur, kita belokkan ke Cisumdawu,” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (21/3/2025).

    Nantinya, diskon 30% akan diberikan kepada pengendara yang terdampak rekayasa lalu lintas pengalihan arus menuju Cisumdawu tersebut. 

    Adapun teknisnya, pengendara nantinya bakal dialihkan keluar dari Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) KM 152 menuju Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).

    Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Tol Padalarang – Celeunyi (Padaleunyi) lalu menuju Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang) baru kemudian akan kembali bergabung ke Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

    “Itu selisihnya kalau nggak salah, kalau dia menerus dari Cipali sampai ke Japek, itu selisihnya sekitar 70-an Km gitu ya. Waktu tempuhnya juga mungkin selisihnya agak lebih lama ya, hampir setengah jam lebih lah. Dari sisi tarif juga selisihnya cukup besar,” tambahnya.

    Atas dasar hal itu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga bersedia memberikan diskon besar hingga 30% untuk meringankan beban masyarakat. 

    Namun demikian, Munir belum dapat memastikan apakah diskon tarif tol 30% itu bakal berlaku juga pada ruas Tol Cisumdawu yang merupakan milik PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) yang merupakan konsorsium milik PT CMNP, Brantas Abipraya, Waskita Toll Road, dan Jasa Sarana.

    “Nanti akan saya coba sounding ke CMNP, apakah ada kesediaan untuk kalau strategi ini dilakukan, terus CMNP juga bisa berkontribusi untuk memberikan diskon [30%],” pungkasnya.

  • Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Kemendag Sanksi 9 Pelaku Usaha Buntut Beras 5 Kg Disunat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebanyak sembilan pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang mengungkap sembilan pelaku usaha beras itu tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Perinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

    Menurutnya, sejak meluncurnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pemerintah lebih mengedepankan sanksi administratif. “Jangan sampai nanti masuk dalam kategori perizinan perusahaan berisiko rendah,” ujarnya.

    Di samping itu, Moga menyampaikan pada Selasa (18/3/2025), Kemendag melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

    Kemendag, imbuhnya, juga melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Kemendag terus melakukan pengawasan terhadap pangan pokok, mulai dari beras hingga Minyakita.

    Budi menyampaikan bahwa Kemendag bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan secara ketat. Dia mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan kepada Kemendag jika ditemukan beras yang tak sesuai label kemasan.

    “Pokoknya sampaikan saja kalau ada laporan-laporan itu [beras yang tak sesuai takaran], laporan kami biar juga lebih mudah, lebih cepat untuk mencegah pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan kemasan,” ujar Budi.

    Berdasarkan hasil pengawasan Kemendag yang diterima Bisnis, Kamis (20/3/2025), sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label.

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.