Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Hutama Karya Akan Bangun Dapur MBG di Jambi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) bakal melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jambi.

    Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan pada tahap awal kerja sama pembangunan SPPG tersebut, HK mengguyurkan anggaran senilai Rp3,6 miliar.

    “Dukungan infrastruktur yang akan kami bangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL) dengan nilai maksimal Rp3,6 Miliar rupiah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

    Adapun pembangunan SPPG perdana di Jambi itu bakal didirikan di lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). 

    Nantinya, dapur SPPG itu akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900 meter persegi (m2), yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2.

    Menurutnya, Jambi dipilih sebagai lokasi pilot project dalam kerja sama ini bersama dengan Kebumen dan Jawa Barat di mana Jambi termasuk sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memenuhi kriteria. 

    Di samping itu, wilayah ini juga memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, ubi, nanas, cabai, sawit, serta ternak ayam, sapi, dan kambing yang dapat mendukung program MBG.

    Selain itu, Hutama Karya juga mengoperasikan salah satu ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah ini yakni Tol Betung Jambi Seksi 3 Bayung Lencir – Tempino yang bermanfaat untuk memperluas jangkauan distribusi dari lokasi bahan pangan ke wilayah dapur.

    Hutama Karya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga meneken kerja sama penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai maksimal Rp835 juta untuk penyediaan peralatan dapur umur beserta fasilitas pendukung program MBG berupa kendaraan pengangkut pada dapur umum yang akan dibangun Hutama Karya di Provinsi Jambi tersebut.

    “Kami berharap bisa merampungkan pembangunan dapur umum ini sesuai target sehingga dapat segera dioperasikan oleh BGN dan memberikan manfaat maksimal bagi program MBG serta membantu sekitar ratusan ribu siswa di Jambi menerima makan siang bergizi dengan bahan segar dan sehat,” tutur Adjib.

  • Agrinas Bakal Dapat Modal dari Danantara, PMN Rp8 Triliun Batal?

    Agrinas Bakal Dapat Modal dari Danantara, PMN Rp8 Triliun Batal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani angkat bicara terkait dengan besaran modal yang akan disuntik ke BUMN baru di sektor perkebunan, perikanan/kelautan dan pangan bernama Agrinas.

    Rencananya, Agrinas sebagai BUMN baru akan mendapatkan suntikan awal modal awal dari Danantara. Terkait dengan hal tersebut, Rosan mengatakan bahwa alokasi dividen untuk pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

    “Kami akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025) 

    Rosan memastikan bahwa terkait pendanaan pembentukan Agrinas sebagai BUMN baru tidak akan mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Dia mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.

    “Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja.

    “Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami danantara sebagai induk agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan pun turut memastikan bahwa tak ada suntikkan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendanai embrio dari Agrinas ini

    “PMN tidak ada, kira-kira itu,” ucap Zulhas.

    Meski begitu, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.  

    Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN Karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan. 

    Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    “Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit. 

    Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.  

    Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional.  

    Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.

  • Zulhas: BUMN Agrinas Bakal Dapat Kucuran Modal dari Danantara

    Zulhas: BUMN Agrinas Bakal Dapat Kucuran Modal dari Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa modal awal pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tidak akan mendapatkan suntikan modal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Zulhas mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.

    “Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja. 

    “Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami Danantara sebagai induk Agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya. 

    Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.  

    Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.   

    “Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya. 

    Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.

    Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.

    Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional. 

    Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, juga menegaskan bahwa alokasi dividen untuk Agrinas masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

    “Kita akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” pungkas Rosan. 

    Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.

  • Segini Tarif Tol Jakarta-Surabaya dan Cara Isi e-Toll di Jalan

    Segini Tarif Tol Jakarta-Surabaya dan Cara Isi e-Toll di Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang ingin mudik ke Jawa Timur, simak tarif tol Jakarta-Surabaya.

    Pemudik yang berencana menggunakan tol sebagai jalur utama, sangat penting untuk mengetahui rincian biaya tol agar bisa mempersiapkan anggaran dengan baik. 

    Selain itu, selama perjalanan, mungkin ada situasi di mana Anda membutuhkan penambahan saldo e-Toll, terutama saat tidak ada rest area atau gerai penyedia. 

    Untuk itu, penting juga mengetahui cara mudah dan praktis untuk melakukan top-up saldo e-Toll tanpa harus berhenti di rest area. 

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai tarif tol Jakarta-Surabaya dan cara top-up e-Toll secara online.

    Harga Tarif Tol Jakarta – Surabaya

    Menurut informasi yang dilansir dari akun Instagram @official.jasamarga pada Senin (24/3/2025) untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, pengendara golongan I perlu mempersiapkan saldo minimal sebesar Rp 1.000.000. Berikut adalah rincian biaya tol untuk perjalanan Jakarta – Surabaya:

    1. Tol Jakarta-Cikampek: Rp 27.000

    2. Tol Cikopo-Palimanan: Rp 132.000

    3. Tol Palimanan-Kanci: Rp 13.500

    4. Tol Kanci-Pejagan: Rp 31.500

    5. Tol Pejagan-Pemalang: Rp 66.000

    6. Tol Pemalang-Batang: Rp 53.000

    7. Tol Batang-Semarang: Rp 111.500

    8. Tol Semarang ABC: Rp 5.500

    9. Tol Semarang-Solo: Rp 92.000

    10. Tol Solo-Ngawi: Rp 131.000

    11. Tol Ngawi-Kertosono: Rp 98.000

    12. Tol Kertosono-Mojokerto: Rp 55.000

    13. Tol Mojokerto-Surabaya: Rp 43.500

    Total tarif tol Jakarta-Surabaya adalah sekitar Rp 794.000 untuk golongan I.

    Perkiraan Tarif Tol untuk Rute Utama:

    1. Jakarta – Cirebon (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 166.000

    2. Jakarta – Semarang (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 440.000

    3. Jakarta – Yogyakarta (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 575.500

    4. Jakarta – Surabaya (via Tol Jakarta-Cikampek): Rp 859.500

    Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada beberapa ruas tol tertentu selama periode mudik Lebaran 2025.

    Cara Top-Up e-Toll (e-Money, Flazz, TapCash, JackCard) tanpa ke Rest Area:

    Jika Anda perlu menambah saldo e-Toll saat bepergian dan tidak berada di rest area, berikut adalah langkah-langkah top-up secara online:

    1. Gunakan platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia.

    2. Pastikan smartphone Anda memiliki fitur NFC.

    3. Buka aplikasi e-commerce dan pilih opsi Top Up dan Tagihan.

    4. Pilih nominal top-up yang diinginkan, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 1.000.000.

    5. Masukkan nomor virtual akun yang sesuai dengan kartu e-Toll Anda ke dalam bank yang digunakan.

    6. Setelah itu, tempelkan kartu e-Toll pada NFC smartphone Anda, dan saldo akan bertambah secara otomatis.

    Dengan mengetahui rincian tarif tol dan cara top-up e-Toll ini, Anda bisa lebih siap menghadapi perjalanan jauh, terutama saat mudik Lebaran. Pastikan saldo cukup agar perjalanan lebih lancar! (Siti Laela)

  • Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Lantas, siapakah sosok Agus Sutomo?

    Agrinas Palma Nusantara merupakan hasil transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero). Dengan adanya transformasi, maka perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Melansir akun Instagram resmi agrinaspalma, Senin (24/3/2025), transformasi Agrinas Palma sejalan dengan arahan pemerintah sesuai pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada poin nomor 2 tentang kemandirian energi.

    Berdasarkan informasi pada laman resmi Agrinas Palma Nusantara, Agus Sutomo merupakan Direktur Utama di Agrinas Palma Nusantara.

    Sebelum didapuk sebagai bos di Agrinas Palma, Agus merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. 

    Pria yang lahir pada 14 April 1960 asal Klaten itu adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD. Perinciannya, menjadi Komandan Paspampres pada 2011–2012, menjadi Danjen Kopassus periode 2012–2014, Pangdam Jaya periode 2014–2015, Komandan Kodiklat TNI AD 2015–2016, dan Komandan Sesko TNI pada 2016–2017.

    Selain itu, dia juga menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak 2017–2018. Serta, menjadi Komisaris dan Komisaris Independen di PT Tempo Scan Pacific Tbk. sejak 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp8 triliun yang akan disuntikkan melalui penyertaaan moda negara (PMN) kepada Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Untuk diketahui, Agrinas merupakan BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut di antaranya Virama Karya berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa alokasi PMN senilai Rp8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru. Hanya saja, imbuh dia, saat itu belum dialokasi untuk BUMN yang mana.

    “Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk [dan] menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” tandasnya.

  • Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bertemu PCO Istana, Analis Ungkap Pentingnya Komunikasi ke Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengungkapkan beberapa poin penting hasil pertemuannya dengan Perwakilan PCO, Staf Khusus Presiden, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu bersama ekonom dan analis pasar keuangan pada pagi ini, Senin (24/3/2025)

    Menurut Fakhrul, pemerintah menyadari pentingnya komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan ekonomi kepada pelaku pasar. Oleh karena itu, ke depan, komunikasi ini akan dilakukan secara lebih konsisten dan rutin guna memastikan transparansi serta memberikan kejelasan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.  

    “Pada dasarnya pemerintah aware dibutuhkan komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan kepada pelaku pasar. Sehingga akan dilakukan secara konsisten dan rutin kedepannya,”ujar Fakhrul.   

    Selain itu, dia menuturkan bahwa dalam diskusi tersebut juga ditekankan bahwa pasar modal memegang peranan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Apalagi, kata Fakhrul, pada 2025 diprediksi menjadi tahun yang penuh tantangan di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak.  

    “Pasar Modal merupakan hal yang penting dan akan menjadi salah satu kunci utama tercapainya target pertumbuhan ekonomi, terutama dalam Kondisi dunia pada 2025 yang sangat menantang,” ucapnya

    Fakhrul juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan seperti Danantara, MBG, dan lainnya sudah sejalan dengan empat tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, eksekusi yang matang serta komunikasi yang konsisten dengan berbagai pemangku kepentingan tetap menjadi kunci keberhasilannya.   

    “Danantara, MBG dan kebijakan lainnya sudah sejalan dengan 4 tujuan bernegara berdasarkan UUD1945. Role out, eksekusi yang matang, serta komunikasi yg rutin pada berbagai pemangku kepentingan adalah kunci,” ucapnya.

    Terakhir, Fakhrul menegaskan pentingnya membangun optimisme dalam perekonomian nasional. Pasar modal dan para pelaku usaha harus menjadi bagian integral dalam pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.   

    “Optimisme harus dibangun, dan pasar modal dan pelaku usaha akan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembangunan,” pungkas Fakhrul.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai fluktuasi harga saham tidak lebih penting jika dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.  

    Hal itu dia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).

    “Saya mau ucapkan terima kasih kepada sektor pertanian yang terus mendorong [ketahanan pangan]. Dalam hal ini, pangan adalah yang paling utama. Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujarnya dalam forum itu.   

    Lebih lanjut, Prabowo pun berkelakar dengan menyinggung beberapa sejumlah pejabat atau Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang tampak lebih khawatir terhadap pergerakan saham.  

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Roesan udah botak jadi gapapa,” pungkas Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Terkait dengan anjloknya IHSG pada perdagangan Selasa (18/3/2025), Prabowo disebut tidak memberi arahan khusus untuk menyikapi kejadian tersebut.

  • Royalti Nikel RI Tertinggi, ESDM: Indonesia sedang Membangun

    Royalti Nikel RI Tertinggi, ESDM: Indonesia sedang Membangun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi pernyataan pengusaha yang menyebut royalti nikel di Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain.

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan kenaikan tarif royalti minerba, khususnya nikel tidak bertujuan untuk memberatkan pengusaha. 

    Tri pun meminta para pengusaha untuk ikut mendukung wacana kenaikan tarif royalti minerba demi mengerek penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Ini negara kita lagi mau membangun, butuh [dana] dan lain sebagainya. Mari bareng-bareng dukung kalau misalnya isu negara kita royalty-nya terlalu tinggi,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Senin (24/3/2025).

    Dia juga menyebut biaya untuk penambangan nikel di Tanah Air 40% lebih rendah dibanding negara lain. Oleh karena itu, wajar-wajar saja jika tarif royalti naik.

    Apalagi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

    “Wajar-wajar dan yang ada di Pasal 33 itu ya hanya [untuk kesejahteraan rakyat] Indonesia kan bumi air dan segala kekayaannya. Kalau yang di Australia ini kan pemilik tanah yang di dalamnya. Ini kan beda,” jelas Tri.

    Sebelumnya, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) membeberkan tarif royalti nikel di Indonesia menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil nikel lainnya.  

    Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pihaknya pun meminta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan ulang rencana kenaikan tarif royalti tahun ini dari single tariff 10% menjadi progresif 14%—19% untuk bijih nikel. 

    “Saya coba banding-bandingkan dengan negara lain. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel, kita yang tertinggi, yang 10%. Belum tambah yang 14-19%,” kata Meidy, Senin (18/3/2025).  

    Dia menerangkan bahwa perbandingan tersebut baru menggunakan besaran tarif 10% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019 mengatur tarif atas jenis PNBP. Menurut Meidy, rencana kenaikan royalti dengan kisaran 14%—19% tidak realistis. 

    Terlebih industri saat ini dihadapkan berbagai kewajiban yang meningkatkan ongkos produksi, sementara harga nikel global terus mengalami penurunan. Beban royalti yang meningkat akan semakin menggerus margin usaha yang sudah tipis. 

    “Negara penghasil nikel, bahkan ada yang bayar royalti basisnya profit. Kayak pajak saja. Di beberapa negara seperti Amerika, Afrika, Eropa, dan negara-negara tetangga kita lebih rendah dibanding Indonesia,” jelasnya. 

    Dia menyebutkan, tarif royalti nikel di negara produsen di Asia seperti China besaran tarifnya hanya 2–10%, Jepang 1–1,2%, Filipina 5–9%, Vietnam 10%.  

    Kemudian, di Afrika seperti DRC (Congo) besaran tarif royalti nikel sebesar 3,5%, Afrika Selatan 0,5 -7%, dan Zambia besar tarif royalti nikel 5%. Di Eropa, Rusia misalnya, tarif yang dikenakan pun hanya 8%. 

  • Stok Minyak Goreng Dikelola ID Food Masih di Bawah Target, Ini Alasannya

    Stok Minyak Goreng Dikelola ID Food Masih di Bawah Target, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food melaporkan, capaian pengelolaan untuk komoditas minyak goreng di 2024 masih rendah.

    Direktur Keuangan dan Strategi ID Food Susana Indah Kris Indriati mengakui, pengelolaan minyak goreng yang dikuasai ID Food masih jauh dari target sebesar 100.000 kiloliter lantaran adanya perubahan regulasi soal minyak goreng yang masuk dalam cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Yang masuk di sini adalah masa pengalihan, di mana untuk minyak  goreng yang masuk dalam CPP adalah minyak goreng dalam kemasan, sesuai dengan Permendag No.18/2024,” kata Indah dalam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya hanya memaparkan data untuk komoditas minyak goreng kemasan. Dalam paparan yang disampaikan Indah, pengelolaan minyak goreng pada 2024 ditargetkan sebesar 100.000 kiloliter. 

    Secara terperinci, minyak goreng kemasan yang telah terjual sepanjang 2024 mencapai 13.268 kiloliter dengan cadangan akhir tahun kala itu tersisa 82 kiloliter. Dengan demikian, total stok yang dikelola ID Food baru mencapai 13.350 kiloliter atau 13,3% dari target pengelolaan 100.000 kiloliter.

    “Jadi yang curah tidak kami masukkan di sini, makanya di sini realisasinya masih boleh dibilang sedikit yaitu di angka 13.350 kilo liter saja. Ini nanti berkembang di 2025,” tuturnya.

    Selain minyak goreng, ID Food juga mendapatkan tugas untuk mengelola 9 komoditas lainnya. Komoditas itu yakni gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, daging sapi, bawang merah, cabai, bawang putih, dan daging kerbau.

    Sebagai informasi, tujuan dari CPP ini adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga atau kekurangan stok pangan. 

    Sepanjang 2024, Indah memaparkan bahwa pihaknya mengelola 330.827 ton gula konsumsi atau 128% dari target pengelolaan 250.000 ton.

    Kemudian, ID Food telah mengelola 9.143 ton daging ayam atau 76% dari target pengelolaan 12.000 ton. Untuk daging kerbau, ID Food setidaknya telah mengelola sebanyak 59.943 ton atau 60% dari target 100.000 ton. 

  • Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Rencana Tarif Royalti Mineral Naik, Penambang Putar Otak untuk Bertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mulai meracik strategi manajemen untuk bertahan dari aspek operasional, komersial, dan finansial di tengah rencana kenaikan tarif royalti mineral. 

    Tarif baru itu akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang merupakan revisi dari PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho mengatakan pelaku usaha mendapat sinyal kenaikan tarif royalti mineral dan batubara akan diterbitkan oleh Pemerintah sebelum lebaran ini.

    “Tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi perusahaan mineral khususnya untuk tetap dapat bertahan dan bertumbuh, sebab tarif PNBP royalti mineral diperkirakan naik sekitar 100-300%,” kata Fathul kepada Bisnis, Senin (24/3/2025). 

    Di satu sisi, Fathul memahami rencana kenaikan tarif tersebut merupakan hak Pemerintah, karena mining rights ada pada Pemerintah. Sedangkan, perusahaan tambang mendapatkan economic rights setelah membayar royalti kepada Pemerintah. 

    Namun, pihaknya berharap kenaikan tarif PNBP tersebut tetap memperhatikan aspirasi perusahaan pertambangan minerba yang mengajukan tarif royalti tidak sampai 2 kali lipat dari sebelumnya.

    “Tetapi, apabila tarif royalti memang naik secara signifikan, maka perusahaan tambang mineral harus segera beradaptasi dan dapat belajar dari perusahaan tambang batubara yang telah mengalami kenaikan tarif royalti tinggi pada tahun 2022,” jelasnya. 

    Dia pun menerangkan, beberapa strategi yang akan dilakukan penambang untuk bertahan yaitu pertama, efisiensi kegiatan operasional penambangan. 

    Adapun, langkah ini perlu ditempuh dengan meningkatkan recovery rate penambangan, sehingga seluruh cadangan mineral dapat diekstraksi dan meminimalkan waste. 

    Selanjutnya, perusahaan tambang mineral dinilai perlu menggeser paradigma dari volume-based ke value-based, yaitu perusahaan fokus pada penambangan mineral kadar tinggi terlebih dahulu. 

    “Mineral dengan kadar rendah hanya akan membebani margin pada saat royalti naik, oleh karena itu perusahaan perlu memprioritaskan blok tambang dengan grade tertinggi terlebih dahulu,” ujar Fathul. 

    Strategi kedua yaitu renegosiasi kontrak jangka panjang pada aspek komersial. Dia menerangkan bahwa perusahaan mineral dapat mengajukan revisi harga di dalam long term contract. 

    “Dengan membuat formula harga misalnya HPP plus margin, plus variable royalti, sehingga tarif royalti dapat dinamis sesuai dengan tarif baru yang berlaku, dengan demikian kenaikan royalti juga ditanggung oleh pembeli,” terangnya. 

    Selanjutnya, strategi ketiga yaitu restrukturisasi utang untuk aspek finansial. Pasalnya, kenaikan royalti tentunya berpotensi menggerus arus kas.

    “Sehingga perusahaan perlu restrukturisasi utang, terutama yang berbunga tinggi, melalu refinancing untuk memperpanjang tenor utang dan menurunkan beban bunga,” pungkasnya. 

  • Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, stok beras yang dikuasai Perum Bulog mencapai 2,16 juta ton hingga 21 Maret 2025. Stok tersebut tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.

    Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan, stok beras yang dikuasai Perum Bulog merupakan carry over dari 2024 dan sebagian pengadaan dalam negeri di 2025.

    “[Ini] merupakan stok terbesar dalam 5 tahun terakhir,” kata Sarwo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Sarwo, total stok beras 2,16 juta ton itu terdiri atas stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2.110.626 ton atau 2,1 juta ton dan komersial sebanyak 50.515 ton.

    Kemudian, Perum Bulog setidaknya telah menyalurkan 148.627 ton hingga Maret 2025. Total tersebut terdiri atas penyaluran beras SPHP sebanyak 148.499 ton dan tanggap darurat 128 ton.

    Adapun, pengadaan dalam negeri untuk CBP mencapai 459.784 ton dan komersial 10.516 ton. Dengan demikian, total pengadaan dalam negeri mencapai 470.300 ton.

    Di sisi lain, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras dengan harga pokok penjualan gabah kering panen atau HPP GKP sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyerapan setara beras hingga 24 Maret 2025 mencapai 534.000 ton atau 17,82% dari target 3 juta ton. 

    “Kami berharap dengan periode panen raya Maret-April 2025 mampu meningkatkan jumlah serapan guna menambah CBP serta semakin meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.