Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    H-6 Lebaran, Stasiun Gambir Mulai Dipadati Ribuan Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ribuan pemudik yang menggunakan kereta api terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Para porter kereta api pun terlihat sibuk untuk membantu mengangkut barang bawaan pemudik yang cukup banyak seperti koper, kotak kardus dan lain-lain. 

    Selain itu, para staf PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI yang sedang berjaga di Stasiun Gambir juga tampak sibuk melayani penumpang kereta api, termasuk memberikan informasi soal jadwal kedatangan dan keberangkatan.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3/2025).

    PT KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025. Dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Situasi di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025) tampak dipadati pemudik pada H-6 Lebaran. – BISNIS/Rizqi Rajendra

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, hingga 25 Maret 2025 pukul 06.00 WIB, total penjualan mencapai 2,87 juta tiket atau 63% dari total kapasitas yang disediakan. 

    “Dari jumlah tersebut, 2,66 juta tiket adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebesar 77%, sementara penjualan tiket KA Lokal tercatat sebanyak 213.138 tiket atau 19% dari total kapasitas,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Adapun, KAI telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% secara tahunan, dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Sementara itu kapasitas tempat duduk sebanyak 4,59 juta kursi.

  • Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Pemerintah Siap Terbitkan SHM Warga Rempang, Luasnya 1.000 Hektare

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkap pemerintah bakal menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi seluruh masyarakat Rempang yang terdampak relokasi ke wilayah Tanjung Banon, Kota Batam. 

    Iftitah bahkan menyebut, total lahan yang bakal disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada warga relokasi luasnya mencapai 1.000 hektare (Ha).

    “Akan disiapkan 1.000 Ha [yang siap diterbitkan SHM] untuk masyarakat,” kata Iftitah saat ditemui di kantornya, Senin (24/3/2025).

    Nantinya, per kepala bakal diberikan tanah seluas bangunan dan lahan yang dimilikinya saat di Rempang, sedangkan total KK yang bakal mendapat SHM tersebut dilaporkan mencapai 2.700 Kepala Keluarga.

    Iftitah menambahkan, lahan tersebut tidak hanya diberikan untuk tempat tinggal saja, melainkan juga untuk mendukung area perkebunan masyarakat yang terdampak relokasi Rempang.

    “Tetapi kan nanti kita minta ada untuk lahan berkebunnya, ada untuk fasumnya [fasilitas umum]. Jadi sebenarnya it’s a good deal,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Transmigrasi juga diketahui telah menggelontorkan dana sebesar Rp70 miliar untuk membantu pembangunan ratusan hunian permanen di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam.  

    Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menerbitkan sebanyak 161 SHM bagi masyarakat Pulau Rempang yang telah direlokasi ke wilayah Tanjung Banon. 

    Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan atas inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL) untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

    “Kami merespons permohonan sertifikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan Alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu sertifikat hak milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 SHM bagi masyarakat,” kata Ossy dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).  

  • Wamenaker Kantongi Data ‘Diskriminasi’ BHR Ojol, Aplikator Segera Dipanggil

    Wamenaker Kantongi Data ‘Diskriminasi’ BHR Ojol, Aplikator Segera Dipanggil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerima pengaduan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terkait dengan besaran Bantuan Hari Raya (BHR) yang dinilai tidak adil dan diskriminasi.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyampaikan laporan dari SPAI akan ditindaklanjuti, karena laporan yang diberikan berbasis data bukan omongan saja.

    “Laporan kawan-kawan driver ini akan kita lanjutkan. Karena kan mereka laporannya kan berbasis data bukan berbasis hoax atau kebohongan,” kata Noel sapaan akrabnya di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Noel menuturkan, setelah ini pihaknya bakal memanggil aplikator ojek online untuk meminta klarifikasi terkait dengan besaran perhitungan BHR bagi mitra ojek online.

    Selain masalah penghitungan BHR, Noel menyebut pihaknya juga bakal meminta klarifikasi tentang kategorisasi dalam pembagian BHR ini.

    “Nah nanti kita juga mau tahu soal kategorisasi itu. Kategorisasi ini seperti apa, ya kita butuh klarifikasi dari platform digitalnya,” ujarnya.

    Hal ini, kata Noel perlu dilakukan karena saat ini terdapat mitra ojek online yang berpenghasilan diatas Rp90 juta dalam satu tahun namun mendapat BHR hanya Rp50.000.

    “Kenapa kok mereka ada yang tadi kan Rp35 juta, ada yang Rp93 juta, ada yang Rp70 juta penghasilannya mereka dalam setahun. Tapi dikasihnya (BHR) cuma Rp50.000,” ucap Noel.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait dengan besaran Bantuan Hari Raya (BHR).

    Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan, kedatangan ini dilakukan untuk melakukan pengaduan setelah aplikator ojek online tidak memberikan BHR sesuai dengan instruksi yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Makanya kami datang ke sini untuk mengadukan ke posko pengaduan BHR ini,” kata Lily di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Lily menuturkan, dalam kedatangan dirinya ke Kemenaker, pihak SPAI membawa 800 aduan dari seluruh Indonesia terkait dengan BHR yang tidak sesuai.

    Lily merinci dari 800 laporan yang dirinya pegang, sebanyak 80% laporan merupakan aduan dari mitra ojek online yang mendapatkan BHR hanya Rp50.000.

    “Contohnya lagi, kalau yang mereka khusus yanh infal, yang hari Sabtu minggu itu mereka tidak dapat. Tidak dapat BHR itu,” ujar Lily.

  • Asosiasi Ojol Teriak BHR Tak Adil, Banyak Penumpang cuma Dapat Bonus Rp50.000

    Asosiasi Ojol Teriak BHR Tak Adil, Banyak Penumpang cuma Dapat Bonus Rp50.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyampaikan pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) bagi mitra ojek online tidak adil. Meski jumlah penumpang yang diangkut sangat banyak, tetapi penghasilan yang diberikan hanya Rp50.000.

    Adapun, pada hari ini, Selasa (25/3/2025) SPAI mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk melakukan pengaduan terkait dengan besaran BHR yang tidak adil.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan bahwa aplikator melakukan diskriminasi dalam pembagian BHR. “Karena memang tidak sesuai dengan arahan Presiden, tidak sesuai dengan surat edaran Menteri yang sudah dikeluarkan,” kata Lily di Kemenaker, Selasa (25/3/2025).

    Dia mengatakan tudingan diberikan lantaran ada mitra driver yang telah mengantongi pendapatan Rp90 juta per tahun, karena rajin mengangkut pengguna, hanya diberikan Rp50.000. Padahal, makin banyak jumlah pengguna diangkut, seharusnya BHR yang diberikan juga besar. 

    “Aplikator telah membangkang di negara ini. Harusnya dia mengikuti aturan pemerintahan Tetapi ternyata driver dengan pendapatan Rp90 juta, dapatnya Rp50.000. Itu kan tidak manusiawi sekali,” ujarnya.

    Adapun, aturan soal pemberian BHR terdapat dalam Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    Dalam surat edaran itu, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Pemerintah, dalam surat edaran itu juga meminta agar perusahaan aplikasi memberikan bonus hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 2025. 

    Sementara, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. 

  • Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat anjlok hingga mencapai level terburuk sejak krisis keuangan 1998 pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Ekonom menjelaskan pelemahan nilai rupiah tersebut akan berdampak ke kenaikan harga barang/jasa hingga beban utang pemerintah yang semakin berat.

    Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke level Rp16.642 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025). Level itu merupakan level terlemah rupiah di hadapan dolar AS sejak krisis keuangan pada Juni 1998. 

    Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dampak pasti yang akan terasa yaitu dari sisi perdagangan. Alasannya, pelemahan rupiah akan membuat biaya atau selisih yang ditanggung untuk membayar kebutuhan barang impor relatif menjadi lebih mahal.

    “Ketika nilai impor menjadi lebih besar, pelaku usaha atau industri berpotensi untuk melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang dilakukan bukan tidak mungkin akan ditransmisikan ke harga yang harus ditanggung oleh konsumen atau masyarakat,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Dengan demikian, terjadi kenaikan harga konsumen. Pada akhirnya, kelemahan nilai tukar rupiah ataupun perubahan nilai tukar secara umum menyebabkan peningkatan inflasi di dalam negeri.

    Di samping itu, Yusuf menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak ke signifikan terhadap struktur APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

    Di sisi penerimaan, sambungnya, depresiasi rupiah cenderung meningkatkan nilai ekspor yang dihitung dalam rupiah karena produk-produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam hal ini, dampaknya akan positif.

    “Hal ini berpotensi menambah penerimaan devisa yang pada gilirannya mendukung peningkatan pajak terkait ekspor dan penerimaan non pajak dari sektor komoditas, terutama yang bernilai tinggi dan dihargai dalam mata uang asing,” jelasnya.

    Selain itu, meski volume impor bisa menurun karena harga yang relatif lebih mahal, nilai impor yang lebih tinggi dalam rupiah juga dapat meningkatkan penerimaan dari bea masuk dan pajak impor.

    Di sisi pengeluaran, Yusuf menjelaskan pelemahan rupiah cenderung membengkakkan pos-pos yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri serta pengadaan barang dan jasa impor.

    Artinya, jika pemerintah memiliki utang yang berbasis mata uang asing maka beban bunga dan pelunasan pokok utang akan meningkat secara nominal dalam rupiah sehingga menekan sisi belanja APBN.

    Tak sampai situ, pengadaan barang impor untuk kebutuhan operasional dan belanja modal pemerintah juga akan mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran.

    “Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang, pada gilirannya, dapat menambah beban pengeluaran untuk subsidi atau program penyesuaian sosial guna menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Yusuf.

    Dia pun mendorong agar pemerintah meninjau kembali asumsi nilai tukar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2025. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis.

    “Dengan menyesuaikan asumsi, pemerintah dapat mengantisipasi pembengkakan biaya utang dan harga barang impor serta memaksimalkan potensi peningkatan penerimaan dari sektor ekspor,” tutup Yusuf.

  • Soal Potensi Ekspor Telur ke RI, Bos Bapanas Ingatkan Hal Ini

    Soal Potensi Ekspor Telur ke RI, Bos Bapanas Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menanggapi peluang ekspor komoditas telur ayam ras ke Amerika Serikat (AS). 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan rencana itu perlu diputuskan secara hati-hati mengingat kebutuhan telur ayam ras saat ini cukup besar, utamanya untuk program makan bergizi gratis.

    “Jangan lupa ya, ini kan ada makan bergizi gratis. Itu kan nanti akan 5.000 outlet. Satu SPPG itu kan cover 3.000, berarti kan 15 juta. Nanti kalau sampai 82 juta penerima, 82,9 juta itu kan berarti habis semua terserap,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (24/3/2025).

    Selain itu, butuh teknologi yang memadai agar Indonesia dapat mengekspor telur ayam ras ke luar negeri. Pasalnya, telur ayam merupakan salah satu komoditas yang sensitif sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat ketika diekspor.

    Kendati begitu, Arief mendukung jika nantinya komoditas ini akan diekspor. Tentunya, kegiatan ekspor dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi termasuk untuk cadangan pangan nasional.

    “Jadi harus hati-hati dalam memutuskan ekspor, pokoknya penuhin dalam negerinya dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan pemerintah tertarik untuk membuka keran ekspor telur ayam. Hal tersebut seiring dengan surplusnya produksi telur dan ayam dalam negeri.

    Kendati demikian, pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri salah satunya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kita tertarik [ekspor telur ayam], tetapi kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena ada pangan bergizi [MBG] dulu. Tetapi kalau [telur ayam ras] berlebih, kita akan ekspor,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Adapun produksi telur ayam ras sepanjang 2025 diproyeksi sebanyak 6,47 juta ton. Kendati begitu, neraca pangan ini belum memasukkan rencana impor maupun ekspor telur ayam ras sepanjang Januari-Desember 2025. Dengan demikian, total ketersediaan telur ayam ras mencapai 6,5 juta ton. 

    Jika dirinci lebih jauh, maka kebutuhan tahunan mencapai 6,22 juta ton, kebutuhan bulanan mencapai 518.627 ton, dan 17.051 ton telur ayam ras merupakan kebutuhan harian. Alhasil, stok akhir telur ayam ras yang dimiliki sebanyak 284.884 ton pada 2025.

  • Tarif Royalti Bakal Naik, PNBP Sektor Minerba Ditargetkan Capai Rp124,5 Triliun di 2025

    Tarif Royalti Bakal Naik, PNBP Sektor Minerba Ditargetkan Capai Rp124,5 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) senilai Rp124,5 triliun pada tahun ini. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113, 54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, salah satu upaya untuk menggenjot PNBP di sektor minerba yakni dengan meningkatkan jumlah royalti dari hasil penjualan komoditas minerba.

    Wacana kenaikan tarif royalti itu seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. 

    Dalam revisi yang diusulkan pemerintah, besaran kenaikan tarif royalti bijih nikel naik dari sebelumnya single tariff 10% menjadi tarif progresif 14% hingga 19%.  

    Pihaknya telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan.

    Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik.

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Kementerian ESDM menargetkan penerimaan total PNBP sektor ESDM pada 2025 sebesar Rp254,49 triliun. Target tersebut lebih besar daripada yang dipatok pada 2024 yang sebesar Rp234,2 triliun.

    Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi setoran PNBP dari ESDM sepanjang 2024 turun 10% secara Year-on-Year (YoY) menjadi Rp269,5 triliun. Namun, angka tersebut masih melampaui target 2024 yang sebesar Rp234,2 triliun.

    Lebih rinci, penerimaan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terhadap PNBP menjadi yang terbesar, yakni mencapai Rp140,5 triliun, minyak dan gas (migas) Rp110,9 triliun, sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar Rp2,8 triliun, dan dari sektor lainnya mencapai Rp15,4 triliun. 

  • Pengamat Wanti-Wanti Proyek Agrinas Gagal Seperti Food Estate

    Pengamat Wanti-Wanti Proyek Agrinas Gagal Seperti Food Estate

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti pengelolaan proyek BUMN Agrinas agar dilakukan secara transparan sehingga tak kembali terulang kejadian lampau, seperti gagalnya proyek food estate.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai peranan Agrinas sebaiknya ditempatkan di hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan kepastian pasar bagi petani untuk mengolah hasil panen.

    “Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan proyek, seperti food estate agar tidak lagi mengulang kegagalan yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

    Menurutnya, pengelolaan Agrinas juga harus berhati-hati mengingat perusahaan merupakan pelat merah.

    “Dalam hal ini pun harus berhati-hati, ya, sebab Agrinas ini kan BUMN, harus ada profit. Jadi perlu model bisnis dan operasional yang seimbang antara orientasi profit dan misi sosial atau swasembada pangan,” katanya. 

    Dia menilai keberhasilan Agrinas bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan, mulai dari konversi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga pelibatan petani.

    Terlebih, swasembada pangan akan lebih banyak digerakkan oleh petani bukan korporasi. Terlebih, selama ini produksi pangan diproduksi dan ditopang oleh petani bukan korporasi.

    Jika memang ingin mencapai swasembada, maka pendekatan yang dilakukan dengan mensejahterakan petani. Namun, untuk bisa mensejahterakan para petani dibutuhkan sejumlah prasyarat.

    Salah satunya, perlu adanya jaminan harga yang berkeadilan bagi petani. Sebab, dengan adanya jaminan harga, para petani termotivasi untuk terus menanam dan melakukan ekspansi.

    “ketika tingkat kesejahteraan para petani ini membaik, mereka akan berinvestasi di teknologi dan menambah pengetahuan untuk meningkatkan produktivitasnya,” katanya. 

    Selain itu, dia memandang perlu adanya kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, perlu ada kesamaan pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian, sehingga ketika akan dibangun irigasi, maka petani tidak akan khawatir jika lahannya akan dikonversi.

    “Selama ini irigasi di bbrapa daerah di jawa barat tidak dibangun dan tidak direvitalisasi karena khawatir akan dikonversi lahannya,” ucap Eliza. 

    Di samping itu, perlu didorong inovasi dimulai dari tingkat petani, akademisi, serta swasta untuk menghasilkan teknologi yang dapat menigkatkan produktivtas dan lebih efisien.

  • Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mengusulkan agar 20% PNBP royalti mineral dan batu bara (minerba) yang masuk ke kas negara dialokasikan untuk percepatan hilirisasi.

    Hal ini diusulkan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif royalti minerba. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong industrialisasi hilir.

    Wakil Ketua Umum ASPEBINDO Fathul Nugroho mengatakan pemerintah agar mengalokasikan 20% dari PNBP royalti minerba untuk pengembangan industri hilir yang nilainya sekitar Rp28 triliun. 

    Menurutnya, alokasi ini diharapkan dapat mendanai pembangunan Infrastruktur pendukung seperti pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan jaringan energi terbarukan. Kemudian, riset dan inovasi teknologi pemurnian mineral serta reduksi emisi di sektor pertambangan.

    “Serta, pendidikan dan pelatihan SDM berkompetensi tinggi di bidang pengolahan mineral dan manajemen rantai pasok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

    Dia menilai kenaikan royalti harus berbanding lurus dengan komitmen hilirisasi. Artinya, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, sedangkan nilai tambah dinikmati negara lain. 

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kenaikan royalti tidak membebani industri, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa,” katanya. 

    Di sisi lain, Fathul berpendapat tarif royalti minerba Indonesia masih tetap kompetitif walaupun nanti mengalami kenaikan. Asalkan, kenaikan itu tidak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara produsen utama lainnya, seperti Australia, China, India, Filipina, Chile, dan Amerika Serikat (AS).  

    Sebagai perbandingan, untuk tarif royalti batu bara di Indonesia ditetapkan berjenjang sesuai dengan range harga batu bara acuan (HBA) di mana 5% hingga 13,5% untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan 13,5% hingga 28% untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK). 

    Rencananya, pemerintah akan menaikkan tarif sekitar 10% dari angka saat ini. Sementara, untuk kenaikan tarif royalti mineral bervariasi sesuai jenis komoditas. 

    Sebagai contoh, kenaikan royalti untuk komoditas bijih tembaga akan naik dari 5% menjadi 17% , nickel matte dari 2% menjadi 6,5%, dan feronikel dari 2% menjadi 7%. 

    Adapun tarif royalti batu bara Indonesia memang lebih tinggi dari negara lain seperti Australia yang sebesar 7% higga 15% tergantung jenis penambangan dan negara bagian, serta China sekitar 2% hingga 10%. 

    Namun, metode penambangan batu bara di Australia dan China banyak tipe underground mining yang berbiaya tinggi sekitar 20% dan 60% untuk masing-masing negara. 

    Sedangkan untuk komoditas seperti nikel, tarif royalti Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, seperti Australia 5% hingga 7,5% untuk nikel olahan. Lalu, Filipina memberlakukan tarif 5% untuk nikel ditambah pajak ekspor. 

    Sementara itu, Chile menerapkan sistem hybrid 1% ad valorem ditambah pajak laba progresif 8% – 26% untuk semua mineral non-tembaga termasuk nikel. Lalu AS memiliki 3% – 5% untuk nikel dan tergantung kebijakan negara bagian.  

    Oleh karena itu, Fathul menilai Indonesia berada pada posisi strategis dalam penentuan suplai dan harga komoditas dunia, baik batu bara dan nikel sebagai negara dengan cadangan terbesar di dunia. 

    “Hal ini sejalan dengan ambisi hilirisasi, dimana batubara dan mineral diolah mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor,” tuturnya.

  • Serapan Pupuk Bersubsidi Naik 33% Kuartal I/2025 Tembus 1,6 Juta Ton

    Serapan Pupuk Bersubsidi Naik 33% Kuartal I/2025 Tembus 1,6 Juta Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi 1,6 juta ton pada kuartal I/2025 atau naik 33% menjadi 1,2 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. 

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan dengan capaian periode pertama tahun ini, optimistis ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi terjamin dan menjadi prioritas perusahaan.

    “Kalau kita lihat year-on-year (yoy) sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ini peningkatan serapan atau penyaluran Pupuk Bersubsidi ini meningkat sebesar 33% dari tahun 2024 1,2 juta ton dan di tahun 2025 ini sebesar 1,6 juta ton,” ujarnya dalam RDP Komisi IV, Senin (24/3/2025).  

    Secara rinci, ketersediaan pupuk mencapai 1,63 juta ton per 20 Maret 2025 yang terdiri dari 1,19 juta ton pupuk bersubsidi dan 445.000 ton pupuk non-subsidi. 

    Stok pupuk subsidi sebesar 1,19 juta ton tersebut terdiri dari 581.000 ton urea, 552.000 ton NPK, 22.000 ton NPK Formula Khusus dan 33.000 ton organik. Lalu stok pupuk non-subsidi sebesar 445.000 ton terdiri dari 361.000 ton pupuk urea dan 84.000 ton NPK.

    “Jika ini dibandingkan dengan persyaratan yang diwajibkan maka rata-rata ini sudah di atas 300% dibandingkan dengan yang dibutuhkan sehingga dapat kami sampaikan bahwa stok pupuk aman,” katanya. 

    Pupuk Indonesia juga menerapkan sistem monitoring secara real time sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi petani yang gagal tanam lantaran tidak mendapatkan stok pupuk bersubsidi. 

    “Kalau swasembada pangan menjadi sasaran tentu tidak bisa dilepaskan dari pupuk karena pupuk berkontribusi 62% dari produktivitas pertanian, dan pupuk subsidi menurunkan biaya produksi dari 23% menjadi 9% tentu ini menjadi sangat penting terkait ketersediaan dan keterjangkauan pupuk,” ucapnya. 

    Sebagai informasi, perusahaan plat merah ini juga tengah menantikan petunjuk teknis atau mekanisme baru dari perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Adapun revisi aturan tata kelola telah diterbitkan melalui Perpres 6/2025. 

    Kebijakan tersebut akan mempermudah atau menyederhanakan tata kelola agar petani lebih mudah menebus pupuk. Mekanisme baru ini juga memasukkan rekomendari dari asosiasi distributor pupuk jateng jadi.

    “Namun secara sekilas dapat kami sampaikan bahwa distributor tetap akan memiliki peran dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mekanisme nya bagaimana distributor itu perannya seperti apa sedang di definisikan di juknis yang akan segera diterbitkan oleh Kementan,” tutur Rahmad.