Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) akan menanamkan modalnya di Indonesia.

    Rosan menyampaikan perusahaan itu rencananya akan berinvestasi di sektor teknologi dan diharapkan dapat merealisasikan investasinya dalam waktu dekat.

    “Ada salah satu investasi besar dari AS juga, di bidang teknologi yang cukup signifikan yang akan masuk juga,” kata Rosan dalam sambutannya di Menara Kadin Indonesia, Senin (25/3/2025).

    Rosan mengharapkan masuknya investasi dari perusahaan AS tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut bahwa pengumuman resmi mengenai rencana investasi perusahaan AS akan disampaikan dalam dua atau 3 bulan ke depan.

    Kendati begitu, Nurul belum bisa membocorkan nama perusahaan tersebut. Pasalnya, dari pihak perusahaan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengumumkan terlebih dahulu rencana investasi ini.

    “Itu dari Amerika, tapi belum bisa di-disclose karena mereka juga minta jangan sampai disampaikan dulu kepada publik karena perusahaan publik juga,” ungkap Nurul saat ditemui di Menara Kadin Indonesia.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 20,8% secara tahunan.

    Secara terperinci, Singapura menjadi negara asal penanaman modal asing (PMA) terbesar di tahun tersebut, dengan realisasi investasi mencapai US$20,1 miliar.

    Di posisi kedua, ditempati oleh Hong Kong dengan realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar US$8,2 miliar, diikuti China US$8,1 miliar, Malaysia US$4,2 miliar, dan AS sebesar US$3,7 miliar. 

  • Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Ada Sinyal Daya Beli Lemah, Ekonomi Kuartal I/2025 Diramal Sekitar 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli berkali-kali pemerintah bantah meskipun sejumlah kondisi ekonomi telah menunjukkan sinyal adanya penurunan.

    Sebut saja deflasi beruntun dan terdalam dalam 25 tahun terakhir, keyakinan konsumen yang turun pada Februari 2025, hingga Indeks Penjualan Riil (IPR) yang kontraksi pada Januari 2025 sebesar 4,7% month to month (MtM). 

    Bahkan tradisi pulang kampung yang menjadi penggerak ekonomi tahunan, diprediksi terjadi penurunan jumlah pemudik pada Idulfitri/Lebaran tahun ini—yang jatuh di penghujung Maret 2025 atau akhir kuartal I/2025. 

    Di tengah munculnya sinyal-sinyal tersebut, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025. 

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

    Pelemahan maupun penurunan daya beli yang terjadi pasalnya terjadi pada kelompok menengah bawah, sementara kebijakan pemerintah yang dikeluarkan menjelang Lebaran lagi-lagi berpihak kepada kelompok menengah atas. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mencontohkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor swasta seringkali terlambat, bahkan kerap menjadi polemik tahunan. 

    Keterlambatan ini memangkas daya beli masyarakat karena dana baru tersedia menjelang hari-H, saat harga kebutuhan pokok dan transportasi sudah melambung.

    Sementara diskon tarif tol hanya membantu pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, sementara 60% pemudik mengandalkan transportasi umum seperti bus, kereta ekonomi, atau kapal laut—yang justru tidak mendapat subsidi serupa. 

    “Padahal, kenaikan harga tiket bus atau kapal mencapai 30%—50% saat puncak mudik, jauh melampaui kemampuan finansial buruh atau pekerja informal,” tuturnya. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengamini bahwa prediksi jumlah pemudik yang lebih rendah menjadi salah satu indikator terkait kemampuan konsumsi masyarakat di Ramadan dan Lebaran.

    Apalagi jika indikator dari jumlah pemudik ini nantinya dikombinasikan dengan indikator lain seperti misalnya indikator penjualan riil, kemudian indikator pengunjung pusat perbelanjaan yang di beberapa kesempatan disampaikan mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu. 

    Yusuf berpandangan, beberapa kondisi tersebut dapat menjadi merupakan indikasi kuat terkait lebih lambatnya konsumsi rumah tangga di Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu.

    “Saya kira ini juga akan ikut mempengaruhi bagaimana capaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama tahun ini,” ungkapnya. 

    Adapun Core masih menghitung estimasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tetapi untuk sementara pihaknya memprediksi akan berada di rentang 4,9%—5%. 

    Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,2%—tak berbeda dengan target 2024.

  • Investor Asing Mulai Kembali ke Pasar India, Ini Sebabnya

    Investor Asing Mulai Kembali ke Pasar India, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Investor global terpantau menjadi pembeli aset India, dengan obligasi rupee mencatatkan inflow bulanan yang kuat dan pasar ekuitas menunjukkan tanda-tanda awal pergeseran sentimen ditengah pemulihan yang semakin cepat. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (25/3/2025), investor asing terpantau mencatatkan net buy senilai US$515 juta pada pasar saham India dalam minggu yang berakhir pada 21 Maret. Catatan tersebut menandai arus masuk (inflow) mingguan pertama tahun ini. 

    Mereka juga telah menginvestasikan US$3 miliar dalam obligasi lokal sejauh ini pada bulan Maret, yang merupakan arus masuk terbesar sejak 2017. Arus masuk tersebut membantu Indeks NSE Nifty 50 utama dan rupee menghapus kerugian tahun berjalan mereka pada hari Senin.

    Aset India mendapat keberuntungan setelah tertinggal dari sebagian besar pasar utama. Indikator ekonomi yang membaik, langkah likuiditas bank sentral, dan taruhan pada pemotongan suku bunga bulan depan telah menghidupkan kembali sentimen. 

    Pasar domestik India juga mendapatkan kembali daya tariknya karena ekuitas China dan AS kehilangan daya tariknya, menawarkan alternatif bagi investor yang mencari perlindungan dari kebijakan perdagangan AS.

    “Tidak semua investor asing menanamkan uang di China, dan sekarang AS juga tidak melakukannya dengan baik. Jadi, India adalah salah satu dari sedikit tempat di pasar berkembang yang masih optimis dalam jangka panjang,” kata Amit Goel, salah satu pendiri dan kepala strategi global di Pace 360. “Kami berada dalam posisi yang baik untuk menarik lebih banyak arus masuk.”

    Meskipun arus masuk saham tidak seberapa dibandingkan dengan arus keluar lebih dari US$15 miliar sejak Januari, hal itu menandai perubahan sentimen yang disambut baik setelah aksi jual brutal yang menghapus nilai lebih dari satu triliun dolar.

    Pemulihan cepat dari titik terendah di awal Maret telah melambungkan ekuitas India ke salah satu yang berkinerja terbaik bulan ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dilacak oleh Bloomberg. 

    Optimisme telah meluas ke pasar utang, di mana imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun mencapai titik terendah dalam tiga tahun pada Jumat pekan lalu. Rupee kini  menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia bulan ini, setelah mencapai serangkaian rekor terendah di awal tahun.

    Yang pasti, arus masuk asing tetap berisiko akibat tenggat waktu pemerintahan Trump pada 2 April untuk tarif timbal balik. 

    Untuk ekuitas, momentum akan diuji oleh laba kuartal Maret mendatang dan taruhan pertumbuhan yang lebih kuat yang didorong oleh dukungan moneter bank sentral. Adapun, indeks Nifty masih turun sekitar 10% dari puncaknya pada September 2024 lalu.

    Untuk saat ini, penjualan dolar pada akhir tahun fiskal oleh eksportir — yang terkejut dengan kenaikan rupee baru-baru ini — membantu mata uang tersebut.

    “Eksportir, yang sebelumnya tidak ikut campur, sekarang menjual dolar secara proaktif,” kata VRC Reddy, kepala perbendaharaan di Karur Vysya Bank Ltd.

  • KAI Siapkan 1.080 Perjalanan KA Ekstra Hadapi Lonjakan Penumpang Lebaran 2025

    KAI Siapkan 1.080 Perjalanan KA Ekstra Hadapi Lonjakan Penumpang Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan perjalanan ekstra sebagai strategi untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang naik kereta api menjelang Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, perseroan telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, KAI menyediakan kapasitas hingga 4,59 juta tempat duduk.

    “Sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan penumpang, KAI juga menyiapkan 1.080 perjalanan KA ekstra yang siap melayani masyarakat di berbagai rute favorit,” ujar Anne dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025). 

    Adapun, KAI mengimbau seluruh pelanggan untuk memastikan membawa identitas resmi dan tiket perjalanan guna memperlancar proses boarding. Namun, KAI juga memiliki strategi untuk mengurai antrean pada saat proses boarding, yakni menggunakan sensor wajah atau layanan face recognition.

    Pelanggan dapat memanfaatkan layanan face recognition yang tersedia di 21 stasiun KAI, termasuk Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan lainnya. 

    “Dengan teknologi ini, proses boarding menjadi lebih praktis tanpa perlu menunjukkan tiket fisik atau identitas,” katanya.

    PT KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025. Dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang.

    Pantauan di Stasiun Gambir

    Ribuan pemudik yang menggunakan kereta api terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Para porter kereta api pun terlihat sibuk untuk membantu mengangkut barang bawaan pemudik yang cukup banyak seperti koper, kotak kardus dan lain-lain. 

    Selain itu, para staf PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang sedang berjaga di Stasiun Gambir juga tampak sibuk melayani penumpang kereta api, termasuk memberikan informasi soal jadwal kedatangan dan keberangkatan.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3).

    Dia mengatakan, Stasiun Gambir juga menyediakan sejumlah fasilitas khusus seperti tempat duduk prioritas bagi lansia, serta ada kursi roda bagi yang membutuhkan. 

    Meskipun cukup ramai, namun antrean pemudik di area boarding Stasiun Gambir cukup kondusif dan tidak ada antrean panjang yang mengular. Hal itu berkat teknologi face recognition.

    “Kami di Stasiun Gambir sudah pakai face recognition atau scan wajah, jadi otomatis pemudik bisa langsung masuk tanpa perlu menunggu antre cek tiket dan KTP secara manual,” pungkas Bryan.

  • Duh! Krisis Garam Industri Hantam Aneka Pangan Usai Larangan Impor

    Duh! Krisis Garam Industri Hantam Aneka Pangan Usai Larangan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) melaporkan beberapa perusahaan industri aneka pangan mengalami krisis kelangkaan garam industri. Kondisi ini telah terjadi sejak larangan impor garam berlaku awal tahun ini. 

    Pemerintah menghentikan impor garam industri dalam rangka melakukan percepatan pembangunan pergaraman nasional yang diterapkan mulai tahun ini berdasarkan beleid Peraturan Presiden (Perpres) No 126/2022.

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan hingga saat ini, stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025. 

    “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” kata Adhi dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

    Adhi menerangkan bahwa polemik krisis garam industri yang berlarut-larut ini dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan aneka pangan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Padahal, bagi industri aneka pangan, garam industri merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya. 

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” tuturnya. 

    Adhi menerangkan situasi tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama di bulan Ramadhan menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri. 

    Dalam catatannya, industri aneka pangan telah berkontribusi besar dalam PDB Nasional serta dalam menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja pada 2023. 

    “Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pelaku usaha aneka pangan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat dihindari.

    Sebelumnya, kebutuhan garam industri aneka pangan 600.000 ton awalnya mulai dipasok dari dalam negeri. Namun, setelah digunakan setidaknya 300.000 ton garam lokal tidak dapat dipakai oleh industri aneka pangan. 

    “Itu sudah disaksikan oleh beberapa surveyor dari produsen industri pangan itu sudah diundang untuk melihat, ada kontaminasi titik hitam dan sebagainya yang tidak diperbolehkan di dalam pangan seperti itu,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, dikutip Kamis (16/1/2025). 

    Garam industri tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi industri lantaran kadar air yang masih tinggi, magnesium yang tinggi hingga menyebabkan penggumpalan. Alhasil, mutu standar dari produk tersebut tidak tercapai atau reject sehingga tidak dapat dijual. 

    Adapun, produk reject yang dimaksud kebanyakan merupakan produk bumbu-bumbu untuk masak, mie instan, bumbu powder, dan sebagainya. Setidaknya ada empat perusahaan pengguna garam industri aneka pangan terbesar yang melaporkan tingkat reject produk yang cukup tinggi. 

    “Itu rata-rata penggunaan mereka satu perusahaan bisa antara 50.000-80.000 ton per tahun. Mereka sudah trial order ke PT Garam, dan sudah diberikan yang terbaik oleh PT Garam, setelah dicoba tetap tidak bisa,” ujarnya.

  • Trump Diam-Diam Pelototi Swasembada Pangan Prabowo, Ini Alasannya

    Trump Diam-Diam Pelototi Swasembada Pangan Prabowo, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) turut menyoroti program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Mendag mengatakan beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) guna membahas kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Dalam pertemuan tersebut, Budi mengungkap bahwa Dubes AS memberikan kisi-kisi kebijakan Indonesia yang tengah ‘dipelototi’ oleh pemerintahan Trump, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi AS.

    “Itu mau dipelototin, biasanya yang dipelototin terkait kebijakan, ada nggak yang menghambat akses pasar dia masuk ke sini, termasuk juga tarifnya,” kata Budi ketika melakukan kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Program swasembada pangan menjadi salah satu yang disorot oleh Dubes AS. Pasalnya, Budi mengungkap, ada perbedaan persepsi antara pemerintah AS dan Indonesia mengenai program tersebut.

    Budi mengatakan, pemerintah AS menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia menutup keran impor semua komoditas pertanian melalui program swasembada pangan.

    Hal tersebut lantas langsung dibantah olehnya. Kepada Dubes AS, Budi menuturkan bahwa swasembada pangan yang dimaksud yakni Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, bukan menutup keran impor produk pertanian. 

    Apalagi, kata Budi, terdapat sejumlah komoditas pertanian yang tampaknya tidak dapat mencapai swasembada, seperti anggur dan apel.

    “Apel kan kita nggak sanggup. Jadi dia kira nggak boleh impor. Ini salah satu yang harus kita jelaskan, jangan sampai informasi yang salah sampai ke pimpinan dan mereka buat kebijakan yang kurang pas untuk Indonesia,” tutur Budi.

    Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai upaya agar tidak terdampak kebijakan Trump. Di antaranya, dialog strategis Indonesia-AS sebagai platform kerja sama ekonomi dan diplomasi perdagangan.

    Selain itu, memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui utusan khusus, eksplorasi perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Pemerintah juga berencana mereaktivasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (Indonesia-US TIFA) yang dibentuk pada 1966, serta memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis. 

  • KAI Catat 2,87 Juta Tiket Kereta Terjual H-6 Lebaran

    KAI Catat 2,87 Juta Tiket Kereta Terjual H-6 Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau  KAI mencatat tingginya pergerakan pemudik yang menggunakan kereta api pada periode Angkutan Lebaran 2025.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sebanyak 2,87 juta tiket kereta api telah terjual hingga 25 Maret 2025 pukul 06.00 WIB. Jumlah itu setara 63% dari total kapasitas yang disediakan. 

    “Dari jumlah tersebut, 2,66 juta tiket adalah untuk perjalanan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi sebesar 77%, sementara penjualan tiket KA Lokal tercatat sebanyak 213.138 tiket atau 19% dari total kapasitas,” ujar Anne dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Ditinjau dari sisi jumlah penumpang, dalam empat hari pertama, yakni dari 21 hingga 24 Maret 2025 pukul 24.00 WIB, KAI telah memberangkatkan sebanyak 689.274 penumpang di Pulau Jawa dan Sumatra.

    Adapun, selama periode tersebut, lima stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi untuk KA Jarak Jauh adalah Stasiun Pasar Senen dengan 117.569 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 44.967 penumpang.

    Selain itu, Stasiun Yogyakarta mencatat 31.540 penumpang, Stasiun Semarang Poncol melayani 25.616 penumpang, dan Stasiun Bekasi dengan 23.265 penumpang. 

    Adapun, KAI telah mengoperasikan sebanyak 9.656 perjalanan kereta api selama periode Angkutan Lebaran, meningkat 8% secara tahunan, dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. Sementara itu kapasitas tempat duduk sebanyak 4,59 juta kursi.

    Tingginya minat pemudik yang menggunakan kereta api juga tecermin dari ribuan pemudik yang terpantau mulai memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025) atau H-6 Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB, tampak para pemudik mulai memenuhi ruang tunggu stasiun untuk menantikan keberangkatan kereta ke tujuannya masing-masing.

    Bryan, salah satu staf KAI di Stasiun Gambir mengatakan, dalam satu hari setidaknya ada sebanyak 45 keberangkatan menjelang Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    “Iya pastinya ramai, karena dalam satu hari ada 45 keberangkatan, ke kota Malang, Yogyakarta, Surabaya, Cirebon, dan lain-lain. Paling banyak ke Surabaya dan Yogyakarta,” ujar Bryan, salah satu staf KAI saat ditemui di Stasiun Gambir, pada Selasa (25/3/2025).

  • Prabowo Kerahkan Pembangkit Nuklir dalam RUKN Sampai 2060

    Prabowo Kerahkan Pembangkit Nuklir dalam RUKN Sampai 2060

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memasukan porsi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam pembaharuan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Adapun pembaruan RUKN itu sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025. Beleid yang ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu menetapkan sistem perencanaan ketenagalistrikan nasional sampai 2060 mendatang.

    Dalam beleid itu, produksi tenaga listrik pada 2060 sekitar 1.947 Terawatt hour (TWh) dan akan didominasi oleh energi baru dan energi terbarukan (EBT) yang beragam seperti air, nuklir, angin, surya, arus laut, bioenergi, panas bumi, amonia (NH3), dan green hydrogen (H2). 

    Produksi tenaga listrik pada 2060 akan berasal dari EBT sebesar 73,6% dan energi fosil 26,4%.

    Lebih rinci, produksi tenaga listrik dari pembangkit yang memanfaatkan energi baru terdiri atas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) amonia (NH3) NH3 sekitar 61 TWh atau sekitar 3,1%.

    Lalu, PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU H2 sekitar 126 TWh atau sekitar 6,5%. Selanjutnya, dari pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar 276 TWh atau sekitar 14,2%. Selanjutnya, waste heat sekitar 6 TWh atau sekitar 0,3%. 

    Lebih lanjut, produksi tenaga listrik dari pembangkit yang memanfaatkan energi terbarukan Variable Renewable Energy (VRE) terdiri atas PLTS sekitar 165 TWh atau sekitar 8,4%. 

    Kemudian, PLTB sekitar 235 TWh atau sekitar 12,1% dan PLTAL sekitar 4 TWh atau sekitar 0,2%.

    Sedangkan produksi tenaga listrik yang memanfaatkan pembangkit energi terbarukan Society of Renewable Energy (SRE) mencakup PLTA sekitar 310 TWh atau sekitar 15,9%.

    Selanjutnya, PLTP sekitar 178 TWh atau sekitar 9,2% dan PLTBio sekitar 72 TWh atau sekitar 3,7%.

    Sementara itu, produksi tenaga listrik dari pembangkit fosil terdiri atas PLTU Cfbio + CCS sekitar 349 TWh atau
    sekitar 17,9%.

    Lalu, PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU + CCS sekitar 161 TWh atau sekitar 8,3% dan PLTG/PLTGU/PLTMG/PLTMGU sekitar 4 TWh atau sekitar 0,2%.

  • Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Pemerintah Butuh Rp503,9 Triliun untuk Pembangkit Listrik Per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membutuhkan investasi sebesar US$30,33 miliar atau setara Rp503,9 triliun (asumsi kurs Rp16.612 per US$) per tahun untuk menyediakan kapasitas pembangkit dan transmisi listrik antar provinsi.

    Hal ini sebagaimana tertuang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang RUKN.

    Adapun, aturan tersebut berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 5 Maret 2025.

    Dalam beleid itu, secara total kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi adalah sebesar US$1,09 triliun atau setara Rp18.137,8 triliun hingga 2060.

    Perincian biaya investasi tersebut terdiri atas biaya investasi pembangkit tenaga listrik sekitar US$988,8 miliar dan jaringan transmisi tenaga listrik sekitar US$103,14 miliar.

    “Investasi diperlukan untuk menyediakan kapasitas pembangkit tenaga listrik sekitar 443 GW yang dilengkapi storage sekitar 34 GW, dan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antar provinsi dan antarpulau sampai dengan tahun 2060,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Selasa (25/3/2025).

    Kementerian ESDM mengungkapkan, untuk memenuhi demand yang terus meningkat di Jawa dan Bali diperlukan interkoneksi Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, dan Nusa Tenggara-Jawa.

    Dengan begitu, potensi energi baru dan energi terbarukan di luar Jawa dan Bali dapat dimaksimalkan.

    Adapun interkoneksi Sumatra-Jawa dibutuhkan mulai 2031. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi panas bumi dan air di Sumatra akan maksimal dan produksi tenaga listrik dari Sumatra dapat dikirim ke Jawa dan Bali.

    Sementara itu, interkoneksi Kalimantan-Jawa dibutuhkan mulai 2040. Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi air dari Kalimantan, selain untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali, juga diperlukan untuk balancing penambahan PLTS dan PLTB sampai dengan 2060.

    Selain interkoneksi Sumatra-Jawa dan Kalimantan-Jawa, diperlukan interkoneksi Nusa Tenggara-Jawa untuk memenuhi demand di Jawa dan Bali serta Nusa Tenggara-Sulawesi untuk memenuhi demand di Sulawesi.

    “Dengan interkoneksi ini, pemanfaatan potensi surya di Nusa Tenggara dapat lebih optimal,” tulis ESDM dalam beleid tersebut.

    Pada 2060, sistem Jawa-Bali akan menerima energi listrik dari Sumatera sekitar 26,1 TWh, dari Kalimantan sekitar 176,2 TWh, dan dari Nusa Tenggara sekitar 77,6 TWh.

  • Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Indef Ragu Danantara Bisa Tarik Banyak Investor Asing, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meragukan Badan Pengelola Investasi Danantara bisa menarik banyak investor asing untuk menanamkan modalnya.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) sempat melakukan survei kepada anggotanya pada 2020. Salah satu pertanyaan yaitu pasar mana yang diyakini bisa kembali ke pertumbuhan ekonomi seperti pra-Covid 19.

    Hasilnya, pasar negara maju (developed markets) meraih 61% suara, negara berkembang (emerging markets) mendapat 26% suara, dan negara perbatasan (frontier markets) menerima 13% suara.

    “[Artinya] rata-rata para investor itu sebenarnya lebih menyukai berinvestasi, dana-dana SWF-nya itu, ke negara maju,” ujar Eko dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).

    Masalahnya, Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Oleh sebab itu, Eko meyakini investor asing tidak akan terlalu tertarik bergabung untuk danai proyek yang dicanangkan Danantara nantinya.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah berhasil mengajak sosok-sosok tenar internasional bergabung menjadi dewan pengawas Danantara seperti Ray Dalio (Founder & CIO Mentor Bridgewater Associates), Jeffrey Sachs (Direktur Center for Sustainable Development, Columbia University, AS), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager Capital Group), hingga Thaksin Shinawatra (mantan PM Thailand).

    Kendati demikian, Eko meyakini nama-nama tersebut belum akan meyakinkan pelaku pasar. Menurutnya, figur bukan pertimbangan utama pelaku pasar.

    “Pada akhirnya market tidak hanya melihat figur gitu ya, tapi juga melihat realisasi dan aksi nyatanya dari Danantara itu sendiri,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia masih ingin memberikan waktu ke pengurus Danantara agar membuktikan diri untuk bisa menarik investasi ketika preferensi pelaku pasar masih ke negara-negara maju.

    Lebih lanjut, Eko mendorong agar pengelolaan Danantara bisa transparan dan prudent untuk memperoleh kepercayaan pasar. Dengan demikian, Danantara harus bebas dari intervensi politik.