Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Cegah Kepadatan Rest Area, Ini Daftar SPBU Alternatif Sekitar Ruas Tol Astra

    Cegah Kepadatan Rest Area, Ini Daftar SPBU Alternatif Sekitar Ruas Tol Astra

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Infra mengimbau pemudik mencari tempat istirahat dan tempat pengisian bahan bakar alternatif di luar ruas jalan tol dalam perjalanan mudik Lebaran 2025.

    Perusahaan pun memastikan pemudik tak akan dikenakan tarif total tol tambahan jika keluar dari gerbang tol. 

    Hal ini mengingat Astra Infra menggunakan sistem pembayaran tertutup, yaitu pengguna jalan tol melakukan pembayaran berdasarkan jarak tempuh saat ke luar dari jalan tol.

    Perusahaan pun merilis daftar lokasi stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang dapat dikunjungi di sekitar ruas tol Astra Infra. Berikut daftarnya:

    1. Astra Infra Toll Road Tangerang—Merak 

    a. Gerbang Tol Cikupa 

    – SPBU Pertamina 34.15715 yang berjarak sekitar 400 meter dari GT Cikupa. 

    – SPBU Pertamina 34-15705 yang berjarak sekitar 500 meter dari GT Cikupa.

     

    b. Gerbang Tol Balaraja Timur  

    – SPBU Pertamina 34-15706 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Balaraja Timur.

     

    c. Gerbang Tol Balaraja Barat 

    – SPBU Pertamina 34.156.01 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Balaraja Barat. 

    d. Gerbang Tol Cikande 

    – SPBU Pertamina 34.42117 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Cikande. 

    e. Gerbang Tol Ciujung 

    – SPBU Pertamina 34.421.23 yang berjarak sekitar 500 meter dari GT Ciujung. 

    f. Gerbang Tol Serang Timur 

    – SPBU Pertamina 34.421.08 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Serang Timur. 

    g. Gerbang Tol Serang Barat 

    – SPBU Pertamina 34-42105 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Serang Barat. 

    h. Gerbang Tol Cilegon Timur 

    – SPBU Pertamina 34-42405 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Cilegon Timur 

    i. Gerbang Tol Cilegon Barat 

    – SPBU Pertamina 34.424.07 yang berjarak sekitar 1 km dari GT 

    j. Cilegon Barat Gerbang Tol Merak 

    – SPBU Pertamina 34.424.02 yang berjarak sekitar 500 m dari GT Merak.

    2. Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan 

    a. Gerbang Tol Kalijati 

    – SPBU Pertamina 34.41211 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Kalijati. 

    b. Gerbang Tol Subang

    – SPBU Pertamina 34.41207 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Subang. 

    c. Gerbang Tol Cikedung 

    – SPBU Pertamina 34.45319 yang berjarak sekitar 6 km dari GT Cikedung. 

    d. Gerbang Tol Kertajati 

    – SPBU Pertamina 34-45423 yang berjarak sekitar 3 km dari GT Kertajati. 

    e. Gerbang Tol Sumberjaya  

    – SPBU Pertamina 34-45417 yang berjarak sekitar 3 km dari GT Sumberjaya. 

    f.Gerbang Tol Palimanan 

    – SPBU Pertamina 34-45129 yang berjarak sekitar 1 km dari GT Palimanan. 

    3. Astra Infra Toll Road Jombang—Mojokerto 

    a. Gerbang Tol Bandar 

    – SPBU Pertamina 54.614.17 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Bandar.

     

    b. Gerbang Tol Jombang 

    – SPBU Pertamina 54.614.12 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Jombang. 

    c. Gerbang Tol Mojokerto Barat 

    – SPBU Pertamina 54.613.35 yang berjarak sekitar 2 km dari GT Mojokerto Barat.

  • Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menyatakan kinerja pengumpulan pajak Indonesia sangat buruk. Bank Dunia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memajaki UMKM hingga aktivitas ekonomi bawah tanah.

    Pernyataan dan saran tersebut tercantum dalam laporan studi Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit pada 3 Maret 2025.

    Studi tersebut menganalisis kepatuhan setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) di Indonesia selama 2016—2021. Hasilnya, besarnya kesenjangan pajak (tax gap) menyebabkan efisiensi setoran dua sumber utama penerimaan pajak tersebut sangat rendah.

    Bank Dunia pun menyatakan kinerja pengumpulan pajak pemerintah Indonesia sangat buruk. Mereka mencontohkan, pada 2021 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,1%.

    Rasio pajak Indonesia itu lebih rendah dari negara-negara di kawasan seperti Kamboja (18%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%). Bahkan, Bank Dunia menyatakan rasio pajak Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia.

    Bank Dunia mengindikasikan bahwa salah satu penyebab belum maksimalnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Indonesia karena tingginya ambang batas pengenaan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Memang, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Bank Dunia melihat, tingginya ambang batas tersebut menyebabkan banyak korporasi yang tak dikenai pajak. Selain itu, UMKM menjadi kurang diawasi dan meningkatkan ketidakpatuhan pelaporan pajak formal.

    “Menurunkan ambang batas serta memperkenalkan larangan hukum pengelompokan dapat mengurangi selisih [penerimaan yang seharusnya dengan yang sebenarnya] PPN dan PPh,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Selain itu, Bank Dunia melihat pangsa aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia juga sangat besar yang nilainya bisa mencapai 17,6% hingga 21,8% dari total PDB. Masalahnya, aktivitas ekonomi bawah tanah tidak terdeteksi secara administrasi perpajakan.

    Oleh sebab itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah harus memperluas akses informasi tentang seluruh kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan data pihak ketiga untuk meningkatkan penegakan kepatuhan pajak.

    “Wajib pajak yang masih berada di luar sistem—UMKM dan sektor yang tidak dikenakan pajak—harus dimasukkan ke dalam pelaporan PPN dan PPh untuk mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam sistem di masa mendatang,” tulis Bank Dunia.

    Lebih lanjut, hasil perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun selama 2016—2021.

    “Estimasi kesenjangan PPN dan PPh Badan yang tercatat rata-rata mencapai 6,4% dari PDB atau Rp944 triliun pada periode 2016—2021,” tulis Bank Dunia, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Padahal, PPN dan PPh Badan yang merupakan sumber utama penerimaan pajak Indonesia tidak bekerja secara maksimal.

    Bank Dunia menunjukkan, rata-rata selisih antara PPN yang seharusnya dibayar dengan PPN yang sebenarnya dibayar mencapai 43,9% atau setara 2,6% dari PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp386 triliun.

    Sementara itu untuk PPh Badan, rata-rata selisih yang seharusnya dibayar dengan yang sebenarnya dibayar mencapai 33% atau setara 1,1% PDB selama 2016—2021. Dalam nominal, selisih tersebut setara Rp160 triliun.

    “Itu dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kepatuhan yang rendah, tarif pajak efektif yang relatif rendah, dan basis pajak yang sempit,” tulis Bank Dunia.

  • Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap meyakini fundamental ekonomi Indonesia kuat usai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh level terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal yang biasa.

    Dia menekankan perlunya melihat fundamental ekonomi RI yang dinilainya kuat. 

    “Kemudian juga kita liat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus,” ujarnya kepada wartawan seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Di sisi lain, Airlangga menyebut kebijakan baru Indonesia terkait dengan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA akan membuat Indonesia tidak terpojokkan ke depan lantaran pergerakan nilai tukar rupiah. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait dengan penempatan DHE SDA di dalam negeri. 

    Dengan aturan tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. 

    “Dengan demikian fundamental daripada Devisa Hasil Ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, data Bloomberg menunjukkan rupiah berada pada level Rp16.611 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Selasa (25/3/2025).

    Rupiah sempat anjlok ke level Rp16.640 per dolar AS pada pembukaan perdagangan, atau mencapai level terparah sejak 1998. Bahkan, level itu melewati titik tertinggi sebelumnya saat Covid-19 pada 23 Maret 2020.

    Adapun, titik tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 1998 sempat menyentuh ke level Rp16.800 per dolar AS.

    Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menjelaskan rupiah terus-menerus melemah karena kekhawatiran pasar soal perang dagang yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif Trump.

    “Perang dagang ini bisa memicu penurunan perdagangan global sehingga perekonomian global menurun,” katanya saat ditanyai Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konflik perang di Timur Tengah dengan tensi yang masih tinggi, ditambah perang Ukraina dan Rusia yang juga belum bisa didamaikan.

    Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa dari dalam negeri, pasar juga sudah pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menambah tekanan terhadap rupiah.

    “Pelemahan rupiah yang cepat tentu bisa menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap rupiah dan juga terhadap kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Adapun dia menjelaskan apabila pelemahan rupiah bertahan lama, maka akan menambah beban utang pemerintah dan perusahaan yang berutang dalam dolar AS, sehingga memicu risiko gagal bayar apabila tidak dikelola dengan baik.

    “Untuk sementara, intervensi [Bank Indonesia] memang diperlukan untuk menurunkan laju pelemahan rupiah,” ucapnya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat perekonomian Indonesia, memperbesar ekspor, meningkatkan arus modal asing ke dalam negeri, dan memperkecil impor, sehingga rupiah bisa kembali stabil dan kuat.

  • Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak fair reciprocal plan atau tarif timbal balik yang bakal diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara lain.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan melakukan dialog strategis dalam mengantisipasi penerapan fair reciprocal plan, alih-alih mengikuti jejak negara lain yang melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tersebut.

    “Kalau kita lihat respon dan tindakan negara mitra AS saling balas-membalas. Kita ingin berteman aja, gimana supaya mereka tetap menerima pasar kita,” kata Budi dalam kunjungannya ke Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Budi, sejumlah negara mitra AS seperti Kanada, Uni Eropa, dan China menerapkan tindakan balasan atau retaliasi terhadap produk AS. 

    China misalnya, melakukan retaliasi sebesar 10%-15% bagi produk AS senilai US$13,9 miliar untuk peralatan dan minyak, dan US$19,5 miliar untuk produk pertanian.

    Sementara itu, Meksiko, Jepang, Korea, Brasil, dan Australia memilih cara berbeda. Sama seperti Indonesia, negara-negara ini melakukan pendekatan diplomasi untuk mendapat pengecualian tarif, alih-alih melakukan retaliasi.

    Selain melakukan dialog strategis dan diplomasi perdagangan, Budi menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk mereaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (TIFA) yang dibentuk pada 1966. 

    Pemerintah juga akan mengeksplorasi Limited Trade Deal atau perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Budi mengatakan, pemerintah bakal memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis serta memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui Special Envoy atau Utusan Khusus yang diakui dan dapat diterima oleh AS.

    Sebagai informasi, Trump akan menerapkan fair reciprocal plan atau tarif timbal balik pada 2 April 2025. Saat ini, United States Trade Representative atau Perwakilan Dagang AS tengah melakukan penyelidikan terhadap negara-negara penyumbang defisit terbesar AS, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia. Pada 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat AS menyumbang surplus sebesar US$16,8 miliar, diikuti India US$15,3 miliar, dan Filipina US$8,8 miliar. Kemudian sepanjang Januari-Februari 2025, AS menyumbang surplus sebesar US$3,1 miliar.

    Sementara itu, bagi AS, Indonesia berada di urutan 15 sebagai negara penyumbang defisit yang cukup besar tahun lalu dengan nilai sebesar US$19,3 miliar.

  • Bayar Tol Tanpa Antre dengan Sistem Multi Lane Free Flow

    Bayar Tol Tanpa Antre dengan Sistem Multi Lane Free Flow

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemacetan di gerbang tol sering menjadi masalah yang memperburuk kondisi lalu lintas. Namun, teknologi terus berkembang untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya dengan penerapan sistem Multi-Lane Free Flow (MLFF). 

    Sistem inovatif ini dirancang untuk mempercepat transaksi tol dan mengurangi antrean, memungkinkan kendaraan melintas tanpa harus berhenti atau melakukan tap di gerbang tol.

    Apa itu Multi-Lane Free Flow (MLFF)?

    Teknologi tol semakin berkembang, terutama dalam  mengurangi kemacetan. Salah satu terobosan baru dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem ini memungkinkan kendaraan melintas gerbang tol tanpa harus berhenti atau mengetap, yang menjadi  penyebab kemacetan.

    Dilansir dari dct.co.id, Rabu (26/3/2025) MLFF menggunakan teknologi seperti sensor, kamera, dan pemrosesan data untuk mendeteksi dan memproses pembayaran tol secara otomatis. Pembayaran dan identifikasi kendaraan dilakukan secara real-time saat kendaraan melewati gerbang tol.

    Sistem ini memanfaatkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) dan Automatic Number Plate Recognition (ANPR). RFID mengenali kendaraan melalui tag yang dipasang, sementara ANPR menggunakan kamera untuk membaca nomor plat kendaraan secara otomatis, sehingga pembayaran tol bisa dilakukan tanpa hambatan.

    Manfaat Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    Dilansir dari mpm-rent.com, manfaat dari Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    1. Dapat mengurangi kemacetan di gerbang tol.

    2. Dapat mengurangi emisi gas buang kendaraan akibat antrian di gerbang tol.

    3. Mendukung pembayaran digital yang dapat dipantau secara real-time.

    4. Menghemat waktu 30 detik hingga 5 menit yang biasanya digunakan untuk transaksi di gerbang tol.

    5. Mendukung sistem pembayaran tol yang lebih efisien dan efektif. Bahkan jika pengguna tidak memiliki rekening bank, masih banyak pilihan gateway pembayaran lainnya.

    Cara  Pembayaran Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    1. On Board Unit (OBU)

    Dilansir dari dwijayakarya.com, On Board Unit adalah perangkat yang dipasang di kendaraan yang digunakan untuk memudahkan pembayaran tol secara otomatis tanpa harus berhenti. Pengguna cukup melewati gerbang tol dan perangkat ini akan mendeteksi pembayaran secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

    2. Electronic On Board Unit (E-OBU)

    Sistem transaksi tol pertama yang menggunakan MLFF adalah Electronic On Board Unit (E-OBU). Metode ini disarankan bagi pengguna jalan tol yang memiliki smartphone dan tidak sering mengganti kendaraan dengan orang lain. Cara menggunakan E-OBU:

    * Download aplikasi E-OBU di App Store atau Play Store.

    * Isi data diri, termasuk nomor HP, e-mail, dan pilih e-wallet atau uang elektronik yang akan digunakan untuk pembayaran.

    * Pilih menu “Car Registration” dan masukkan data kendaraan, seperti nomor plat kendaraan, tipe mobil, foto mobil, dan foto dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

    * Setelah itu, pilih menu “Payment Details” untuk mengonfirmasi pilihan pembayaran.

    3. Electronic Route Ticket (ERT)

    Electronic Route Ticket (ERT) adalah tiket digital yang dapat digunakan untuk pembayaran tol pada rute tertentu. Sistem ini memungkinkan pengguna membeli tiket secara online tanpa harus melalui gerbang tol yang memerlukan tap manual.

    Cara menggunakan Electronic Route Ticket (ERT):

    * Beli ERT melalui aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan tol atau situs resmi.

    * Pilih rute yang akan dilalui dan lakukan pembayaran.

    * Setelah pembayaran berhasil, terima kode tiket elektronik yang akan digunakan untuk melewati tol.

    * Tunjukkan kode tiket elektronik (melalui aplikasi atau SMS) saat melewati gerbang tol, yang akan dipindai untuk memproses pembayaran otomatis.

    Dengan cara ini, proses pembayaran tol menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengurangi antrian dan kemacetan di gerbang tol. (Siti Laela)

  • InJourney Proyeksi Okupansi Hotel Capai 79% di Lebaran 2025

    InJourney Proyeksi Okupansi Hotel Capai 79% di Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Grup InJourney, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) atau InJourney Hospitality memproyeksikan pertumbuhan tingkat hunian atau okupansi hotel hanya sebesar 1% pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

    Direktur Utama HIN Christine Hutabarat mengatakan secara keseluruhan pertumbuhan tingkat hunian hotel InJourney hanya sebesar 1% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian dia mengklaim rata-rata okupansi berada di level 79%. 

    “Rata-rata okupansinya di 79%, jadi itu cukup membaik, walaupun memang growth-nya dari Lebaran sebelumnya itu hanya 1%,” kata Christine di Gedung InJourney, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Christine mengeklaim puncak hunian tertinggi akan terjadi pada H+1 dan H+2 Lebaran dengan rata-rata okupansi 79%. Tingkat okupansi tersebut dipimpin oleh hotel di Bali sebesar 76,1%.

    Kemudian disusul oleh hotel klaster Jawa yang diprediksi memiliki okupansi hingga 75%. Okupansi untuk klaster Sumatra berada di level 73% serta disusul oleh klaster Kalimantan dan Sulawesi. 

    Adapun, lima hotel dengan okupansi tertinggi yaitu The Meru Sanur, Merusaka Nusa Dua, Truntum Kuta, Inna Sindhu Beach Bali dan The Manohara Yogyakarta. 

    Meski pertumbuhan hunian hanya 1%, Christine menyebut proyeksi pertumbuhan lini bisnis kuliner dapat tumbuh hingga 34% dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu.

    Dia menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi, strategi pemasaran serta potensi peningkatan jumlah pelanggan di berbagai lokasi bisnis.

    Pada perkembangan lain, HIN sendiri telah melakukan soft launching dua hotel baru di Bali yaitu The Meru Sanur dan Bali Beach yang merupakan hotel bintang 5. Christine mengatakan jika dua hotel ini ditargetkan akan menyumbang 40% dari seluruh kinerja selama 2025.

    HIN sendiri memiliki 38 properti yang terdiri dari 6 properti hotel bintang 5, 11 properti hotel bintang 4, 19 properti hotel bintang 3, 2 properti hotel bintang 2 serta 1 properti lainnya.

  • Kemendag Tegaskan Baju Impor Bekas Adalah Ilegal

    Kemendag Tegaskan Baju Impor Bekas Adalah Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan importasi barang bekas, termasuk baju bekas yang beredar di pasar dipastikan ilegal.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menekankan bahwa baju impor bekas telah dilarang.

    “Kami tekankan kembali bahwa karena pada dasarnya barang bekas sudah dilarang importasinya, maka jika ada barang tersebut di lapangan berarti ilegal,” kata Moga kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Untuk itu, Moga menuturkan bahwa diperlukan kesadaran konsumen untuk tidak membeli baju impor bekas. Dalam hal penegakan hukum, lanjut dia, juga dibutuhkan sinergi seluruh aparat dan instansi sesuai dengan tugas kewenangan.

    Adapun, sebagai langkah tegas untuk menutup akses impor baju bekas masuk ke Indonesia, Kemendag telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

    Di samping itu, Moga menyampaikan bahwa Kemendag telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai tindakan represif.

    Melalui kebijakan larangan impor ini, Kemendag berharap semua instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) dapat mengawal kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersinergi dengan melakukan pengawasan bersama terkait kebijakan larangan Impor pakaian bekas ini.

    “Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat berpartisipasi menekan peredaran pakaian bekas asal impor dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan menjadi konsumen cerdas,” ujarnya.

    Apalagi, Moga menuturkan produk dalam negeri saat ini sudah memiliki kualitas yang terjamin dengan harga yang juga lebih terjangkau dibandingkan produk pakaian bekas dari luar negeri yang belum tentu teruji dari segi kualitas dan keamanan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menekankan impor baju bekas dilarang sesuai dengan aturan. Untuk itu, dia menegaskan tidak ada tren importasi baju bekas.

    “Kan baju bekas itu nggak boleh impor. Ya gak boleh. Kan aturannya, nggak. Jadi nggak ada trennya, memang nggak boleh [impor baju bekas],” kata Budi saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa larangan importasi baju bekas sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Bahkan, dia juga menjelaskan hal itu juga diatur dalam Undang-Undang.

    “Kan aturannya di Permendag, di Undang-Undang kan juga nggak boleh,” imbuhnya.

  • Tingkatkan Layanan LPG, Pertamina Beri Gratis Ongkir Hingga Pastikan Kelancaran Distribusi

    Tingkatkan Layanan LPG, Pertamina Beri Gratis Ongkir Hingga Pastikan Kelancaran Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga menawarkan promo gratis ongkos kirim pembelian tabung dan isi maupun refill Bright Gas 12 kg dan 5,5 kg mulai dari 26 Maret hingga 7 April 2025. 

    Strategi Pertamina Patra Niaga ini sekaligus meningkatkan layanan pelanggan menyambut Idulfitri 2025.

    Melalui layanan promo Gratis Ongkir pemesanan Bright Gas melalui melalui Pertamina Delivery Service (PDS) ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Bright Gas mulai dari 5,5 Kg hingga 12 Kg.

    Tidak hanya itu, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kelancaran distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang lebaran.

    PTH Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan bahwa perusahaan menjamin ketersediaan LPG di seluruh Indonesia dengan menyiagakan agen dan pangkalan siaga yang beroperasi 24 jam.

    “Kami memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan optimal selama masa libur lebaran. Secara nasional, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 5.801 agen LPG siaga dan 362.442 pangkalan serta outlet siaga di seluruh Indonesia untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, khususnya di daerah dengan permintaan tinggi,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

    Dirinya menambahkan bahwa penambahan stok juga telah dilakukan di berbagai titik dengan tingkat konsumsi tinggi, termasuk daerah tujuan mudik dan wisata. “Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan LPG 3 Kg tetap tersedia, termasuk melalui skema penambahan stok di daerah-daerah strategis,” tambahnya.

    Sebelumnya, upaya Pertamina memastikan keandalan pasokan energi ini turut mendapat perhatian dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang melakukan tinjauan langsung ke salah satu pangkalan LPG 3 Kg di Surabaya pada Selasa (25/3). 

    Dalam kunjungannya, Menteri ESDM memastikan bahwa distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar, harga sesuai ketentuan, serta stok dalam kondisi aman.

    “Saya cek langsung timbangan tabungnya pas, 8 Kg termasuk isi dan tabung kosongnya 5 Kg. Harga jual di pangkalan ini juga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) di Rp18.000, penataan sudah semakin baik,” ujar Bahlil.

    Berdasarkan interaksi dengan masyarakat, Bahlil juga mencatat bahwa harga LPG 3 Kg lebih stabil dan sesuai dengan HET.

  • Contraflow di KM 47-KM 70 Tol Cikampek Diterapkan Mulai Hari Ini (26/3)

    Contraflow di KM 47-KM 70 Tol Cikampek Diterapkan Mulai Hari Ini (26/3)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas Tol Cikampek KM 47 hingga KM 70 untuk momen mudik Lebaran 2025 hari ini, Rabu (26/3/2025).

    Sigit menyampaikan penerapan rekayasa lalu lintas itu diterapkan lantaran pihaknya telah mendapatkan data peningkatan mudik sebesar 7% dari H-10 ke H-6 Lebaran 2025.

    “Hari ini kita mulai akan memperlakukan rekayasa apakah itu contraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa Polisi juga bakal menerapkan aturan one way jika memang diperlukan. Sebab, hingga saat ini mobilitas kendaraan masih di bawah 8.000 per jam.

    “Apabila masih di bawah angka itu, rekayasa yang dilakukan hanya contraflow semata,” tambahnya.

    Adapun, Sigit menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan ini sejalan dengan adanya pemberian fasilitas dari pemerintah mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Dengan demikian, kebijakan itu diharapkan dapat mengurai puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh H-3 lebaran atau pada 28 Maret 2025.

    “Tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA,” pungkasnya.

    Selain itu, Kapolri mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat di rest area KM 57, mulai dari tempat ibadah, ruang laktasi, stasiun pengisian mobil listrik, hingga layanan bengkel.

    Jenderal bintang empat itu berharap agar rest area lainnya dapat menyediakan sarana dan prasarana serupa sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat saat dalam perjalanan mudik.

    “Ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, tempat istirahat, hingga berbagai macam fasilitas lain,” katanya.

  • Menlu Prancis dan LPDP Tekan Perjanjian Beasiswa, Syarat Bahasa dan Usia Lebih Fleksibel!

    Menlu Prancis dan LPDP Tekan Perjanjian Beasiswa, Syarat Bahasa dan Usia Lebih Fleksibel!

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan bidang pendidikan dan riset melalui penandatanganan perjanjian kerja sama LPDP-France PhD Joint Scholarship Programme.

    Kerja sama beasiswa tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dan Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto di Kantor Pusat LPDP, Jakarta Pusat pada Rabu (26/3/2025).

    Andin menjelaskan kerja sama tersebut termasuk program beasiswa S3 dengan kuota 50 mahasiswa setiap tahunnya. Bidang ilmunya yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Ilmu Bumi, Ekologi, Ilmu Samudera, dan Teknologi Informasi/Komunikasi.

    “Mahasiswa dapat memilih studi pada 45 perguruan tinggi terbaik di Perancis dan 52 program studi,” ujar Andin kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan masa berlaku kerja sama antara LPDP dengan pemerintah Prancis tersebut selama 4 tahun dengan ruang lingkup pendanaan bersama (co-funding) selama 48 bulan.

    Sementara seleksi akan dimulai pada April 2025 dan penerima beasiswa dijadwalkan memulai studi pada Oktober 2025. 

    Andin menjelaskan keunggulan dari program beasiswa tersebut yaitu memiliki persyaratan bahasa lebih fleksibel dibandingkan program beasiswa doktor luar negeri lainnya, dengan ketentuan IELTS 6.0, TOEFL iBT 61, atau DELF B2. 

    Selain itu, batas usia maksimal 47 tahun sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi akademisi dan peneliti yang sudah berpengalaman untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

    Sementara itu, Barrot menyampaikan bahwa kesepakatan beasiswa tersebut merupakan kerja sama yang saling menguntungkan baik untuk Prancis maupun Indonesia.

    “Perjanjian dengan LPDP memungkinkan para pelajar Indonesia untuk menempuh studi di tingkat master dan doktoral di perguruan tinggi Prancis,” ujar Barrot usai bertemu dengan Menlu RI Sugiono di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).