Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 1,43% secara kuartalan (QoQ) dan 5,04% tahunan (YoY) pada kuartal III/2025.

    Pertumbuhan PDB ini melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 4,04% QoQ dan 5,12% YoY. Akibatnya, pertumbuhan PDB hingga kuartal III/2025 atau year-to-date (YtD) melambat menjadi 5,01% YoY dibandingkan sebesar 5,03% pada tahun sebelumnya. Daya beli rumah tangga atau publik yang melemah masih menjadi tantangan utama saat ini dan masa depan seiring dengan berkurangnya kontribusi konsumsi rumah tangga (RT) dalam 5 tahun terakhir.

    Meski masih memiliki kontribusi dominan, berkurangnya konsumsi RT terutama dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan konsumsi makanan dan minuman selain restoran YtD menjadi 4,10% YoY dari 4,22% YoY pada 2024. Selain itu, pertumbuhan YtD konsumsi RT berupa transportasi dan komunikasi menjadi 6,35% YoY dari tahun sebelumnya sebesar 6,60% YoY.

    Padahal kedua komponen konsumsi RT tersebut berkontribusi signifikan masing-masing sebesar 36,29% dan 25,42% atau secara kumulatif mencapai 61,71% YtD dari total konsumsi RT.

    Tekanan atas konsumsi RT terutama dipengaruhi kenaikan inflasi menjadi 2,65% YoY per September 2025 dari sebesar 1,84% setahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga emas perhiasan dan sembako seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam menjadi pemicu utama kenaikan inflasi tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan porsi konsumsi menjadi 75,13% dari total pengeluaran RT sehingga menyebabkan porsi tabungan menurun menjadi 13,65% per September 2025 berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

    Pada tahun sebelumnya, porsi konsumsi lebih rendah sebesar 74,09% yang berdampak positif pada porsi tabungan yang lebih tinggi sebesar 15,27%. Meski demikian, porsi ini sebenarnya masih lebih rendah dari 20% sebagaimana disarankan oleh penasihat keuangan untuk tabungan dan investasi.

    Pelemahan daya beli tersebut memberikan efek lanjutan pada rasio kredit bermasalah (NPL) pembiayaan sektor rumah tangga yang secara kumulatif diperkirakan sebesar 2,53% per September 2025 dari sebesar 1,98% setahun sebelumnya berdasarkan data BI. Kredit KPR Rumah Tangga dan Kredit Multiguna yang berkontribusi dominan sebesar 42,74% dan 41,17% membukukan kenaikan NPL yang diperkirakan mencapai 3,28% dan 1,71%.

    Dibandingkan NPL tahun sebelumnya sebesar 2,52% dan 1,46%, kenaikan NPL ini berpotensi meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (CKPN) kredit & pembiayaan yang diberikan untuk sektor rumah tangga sehingga dikhawatirkan berdampak pada kinerja profitabilitas dan permodalan perbankan. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang terjadi hingga kuartal III/2025 juga mencerminkan persepsi atas keyakinan konsumen dan kondisi ekonomi saat ini.

    Survei BI menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen turun 6,94% YoY menjadi 114,96 poin per September 2025. Penurunan indeks ini berkorelasi positif dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang melemah 9,83% YoY menjadi 102,71 poin. Peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 154 juta orang per Agustus 2025 dengan kenaikan sebesar 1,89 juta orang tetapi di saat yang sama terjadi penurunan tingkat partisipasi kerja menurut data BPS memperlemah keyakinan publik.

    Kondisi ini diperparah dengan laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa satu dari tujuh anak muda di Indonesia menganggur dan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah.

    Prospek pelemahan daya beli rumah tangga berpotensi terjadi dalam jangka pendek dan di tahun-tahun mendatang. Indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan tren penurunan dari bulan Februari dan kecenderungan berkurangannya indeks perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang hingga kuartal III/2025 menjadi sinyal negatif atas kondisi ekonomi yang harus dicari solusinya secara berkelanjutan oleh Pemerintah.

    Selain itu, proyeksi kenaikan harga pangan dunia oleh Bank Dunia untuk minyak sawit, gandum, dan beras masing-masing menjadi US$1.062/mt, US$267/mt, dan US$409/mt pada 2027 akan menjadi ancaman serius bagi kenaikan inflasi ke depan. Melihat komoditas utama penyumbang inflasi hingga kuartal III/2025 adalah emas perhiasan, maka tata kelola pertambangan emas perlu dilakukan lebih baik karena Indonesia adalah salah satu produsen utama emas terbesar di dunia.

    Pertambangan emas berkelanjutan dengan melakukan eksplorasi dengan tujuan menambah sumber daya dan meningkatkan status dari sumber daya menjadi cadangan emas harus mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan Good Mining Practices perlu ditingkatkan seiring dengan prospek kenaikan permintaan emas dunia akibat kebijakan emas menjadi aset Tier 1 di bawah regulasi Basel III di Amerika Serikat sejak 1 Juli 2025.

    Dalam hal ini, emas diakui setara dengan aset paling likuid dan stabil yang dimiliki bank.

    Terakhir, program swasembada pangan harus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional yang dirasakan oleh masyarakat adat harus menjadi perhatian serius pemerintah di samping potensi kerusakan ekologis. Peningkatan produksi beras secara berkelanjutan sangat penting karena sejak bulan Juli komoditas ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan.

  • Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun

    Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat saldo piutang pajak neto sudah dikurangi penyisihan piutang awal 2025 tercatat sebesar Rp35,25 triliun. 

    Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagian besar nilai saldo piutang tersebut merupakan piutang dengan umur sampai dengan satu tahun.

    Namun demikian, Bimo mengungkap terdapat lonjakan satu piutang hingga senilai Rp139,83 triliun. 

    “Dalam catatan kami sampai dengan 30 September 2025 terdapat penambahan satu piutang sebesar Rp139,83 triliun. Di periode yang sama terdapat pelunasan piutang Rp81,297 triliun,” terang Bimo kepada Komisi Keuangan DPR, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Bimo lalu memaparkan bahwa pihaknya melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif mulai dari persuasif hingga hard collection.  

    Pertama, penyampaian surat reminder melalui email blast dengan pendekatan behavioral insight, penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa serta pelaksanaan sita. 

    Upaya pencairan juga dilakukan khususnya terhadap 201 penunggak pajak terbesar nasional yakni dengan memblokir rekening mereka, termasuk juga terhadap 15 penunggak pajak besar.

    Kedua, pemblokiran SABH yang ada di bawah Ditjen AHU Kementerian Hukum, pemblokiran layanan PNBP, serta pelaksanaan lelang bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. 

    Ketiga, upaya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan atas penanggung pajak. “[Upaya dilanjutkan dengan] pembatasan kebebasan berup cekal dan kalau perlu sampai penyanderaan,” terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu. 

    Keempat, kerja sama dengan aparat penegak hukum serta antarunit eselon I Kemenkeu, perbankan dan PPATK. 

    Adapun secara terpisah, Ditjen Pajak juga mencatat khusus untuk 201 penunggak pajak besar, otoritas telah mencairkan Rp11,99 triliun per 24 November 2025 lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya menargetkan pengumpulan Rp20 triliun dari penunggak pajak besar itu sampai akhir 2025.

  • China Borong Kedelai AS usai Dialog Trump-Xi Jinping, Perang Dagang Mereda?

    China Borong Kedelai AS usai Dialog Trump-Xi Jinping, Perang Dagang Mereda?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sehari setelah Presiden China Xi Jinping melakukan panggilan dengan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Negeri Tirai Bambu membeli setidaknya 10 kargo kedelai AS senilai US$300 juta dalam kontrak yang ditandatangani pada Selasa (25/11/2025).

    Berdasarkan salah satu sumber Reuters di sektor perdagangan, China membeli sekitar 12 kargo kedelai, sementara sumber yang lain memperkirakan adanya pembelian 10—15 kargo kedelai. Setiap kargo kedelai tersebut memiliki berat sekitar 60.000—65.000 ton.

    Sumber yang dihubungi juga menyatakan bahwa kargo-kargo tersebut akan dikirim pada Januari 2026 dari terminal-terminal Pantai Teluk AS dan pelabuhan-pelabuhan Pasifik Barat Laut AS.

    Pembelian kedelai AS dalam jumlah sebesar ini bukan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh China. Pembelian ini juga memperpanjang aksi peningkatan pembelian yang dilakukan oleh China terhadap produk-produk AS setelah hubungan perdagangan keduanya membaik akhir-akhir ini.

    Trump mengatakan bahwa hubungan AS dengan China sangat kuat setelah dia melakukan panggilan telepon dengan Xi Jinping pada awal pekan ini. Trump sendiri mengatakan bahwa dia telah mendesak Xi untuk mempercepat dan memperbanyak pembelian produk-produk AS.

    China memutuskan untuk tetap membeli kedelai AS, meskipun terdapat kedelai yang berharga lebih rendah, seperti dari Brasil.

    China membayar premi sekitar US$2,3 per gantang/bushel (sekitar 27,2 kilogram) di atas kontrak berjangka Chicago (CBOT) Januari 2026 untuk pengiriman dari terminal-terminal Pantai Teluk dan premi sebesar US$2,2 per bushel untuk pengiriman dari pelabuhan-pelabuhan Pasifik Barat Laut.

    Menurut para sumber, harga tersebut jauh di atas harga kedelai Brasil, yang berada di kisaran US$ 1,8 per bushel di atas kontrak berjangka CBOT Januari 2026.

    Pendiri AgRadar Consulting, Johnny Xiang mengatakan bahwa pembeli komersial akan menghindari kedelai AS karena harganya yang tetap lebih tinggi dari kedelai Brasil.

    “Pada tingkat harga ini, margin penggilingan kedelai [crushing margin] tidak layak secara finansial,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, peningkatan pembelian China dianggap sebagai salah satu buntut dari hasil pembicaraan antara Trump dengan Xi di Korea Selatan pada akhir Oktober 2025. Sebelumnya, kedua negara tersebut berada mempunyai hubungan perdagangan yang dipenuhi ketegangan, termasuk China yang menghindari pembelian kedelai dari AS.

    Perusahaan pengolahan makanan milik Pemerintah China, COFCO, adalah pihak yang memimpin pembelian kedelai AS. Menurut data Departemen Perdagangan AS, sejak akhir Oktober 2025, COFCO memesan hampir 2 juta ton kedelai. Meski begitu, jumlah itu masih jauh di bawah angka pembelian senilai 12 juta ton yang diumumkan AS.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembelian kedelai AS oleh China tepat sesuai jadwal, dengan mengacu pada kesepakatan China untuk membeli 87,5 ton kedelai tersebut dalam tiga setengah tahun ke depan. (Laurensius Katon Kandela)

  • Janji Menteri Maman Razia Bank yang Minta Agunan KUR

    Janji Menteri Maman Razia Bank yang Minta Agunan KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menaruh perhatian sangat serius atas permintaan agunan saat UMKM ingin mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) kepada perbankan. Pemerintah berjanji akan rajin melakukan razia ke bank-bank.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan dirinya akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank penyalur untuk memastikan distribusi KUR berjalan sesuai aturan.

    Maman menyebut dirinya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait kasus KUR Rp1–100 juta yang dimintakan agunan.

    “Jadi saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka Rp1–100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong,” kata Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Maman menuturkan, sidak dilakukan secara spontan alias on the spot agar mendapatkan kondisi riil. Menurutnya, langkah ini penting untuk memantau kualitas penyaluran KUR di lapangan. Terlebih, sambung dia, ada 44 bank penyalur.

    “Kami ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. Itu saja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kami lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM Indonesia,” ujarnya.

    Maman menegaskan langkah sidak ini bukan kewajiban tetap, melainkan mekanisme pengawasan fleksibel. Namun, menurutnya, pendekatan ini berbeda dengan kunjungan yang terencana, yang menurutnya tidak bisa disebut sidak.

    Saat ditanya terkait jumlah pemohon KUR yang diminta agunan, Maman menilai kasusnya sangat bervariasi dan belum bisa disimpulkan sebagai masalah sistemik.

    “Kami belum bisa mengambil kesimpulan, apakah itu memang betul-betul sistemik atau karena memang situasional,” ujarnya.

    Pelaku UMKM

    Dia menyebut, ada faktor situasional dan pertimbangan internal bank, termasuk evaluasi terhadap prospek usaha calon debitur.

    Ke depan, Kementerian UMKM menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan kebijakan KUR diimplementasikan sesuai aturan.

    Namun, Maman menekankan, tidak semua bank menyimpang dan telah menjalankan mekanisme KUR secara konsisten dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

    “Ada juga beberapa bank yang kita cek, di cabang-cabang tertentu dia serius menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme,” terangnya.

    Sebelumnya, dalam sebuah video di akun Instagram Antara, Kamis (27/11/2025), Kementerian UMKM melakukan sidak ke salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) atau BRI setelah menerima laporan masih ada masyarakat yang diminta menyerahkan agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp100 juta.

    Dalam video itu, Maman bertanya mengenai persyaratan mengajukan KUR. Petugas menjawab syaratnya pemohon harus memiliki usaha dan harus melewati tahap BI Checking.

    Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu lalu bertanya terkait masalah agunan. Sebab, dia mendapat laporan bahwa bank masih meminta agunan kepada pemohon UMKM yang mengajukan KUR.

    Maman menegaskan KUR dari rentang Rp1 juta hingga Rp100 juta resmi tidak memerlukan agunan. “Untuk pinjaman KUR dari angka Rp1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” terangnya.

    Skema baru KUR kini membuat pembiayaan tanpa agunan tersebut ditanggung oleh lembaga penjamin, bukan lagi bank penyalur. Dengan begitu, bank penyalur seperti BRI tidak lagi memikul risiko kredit untuk KUR kecil.

    “Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” pungkasnya.

    KUR Berkali-kali 

    Kementerian UMKM saat ini juga tengah menggodok kebijakan baru KUR, yang memungkinkan debitur mengajukan pinjaman berkali-kali tanpa batasan jumlah pengajuan. Kebijakan ini dipastikan tidak akan memicu lonjakan kredit macet perbankan alias non-performing loan (NPL).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan industri perbankan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, meski skema KUR kini dibuat lebih fleksibel. 

    “Tetap dasarnya kan kompetensi dan kemampuan track record membayar mereka. Ingat lho ya. Jadi bukan berarti kita buka ruang beberapa kali, akhirnya bisa serampangan juga memberikan pinjaman sebebas-bebas, enggak,” kata Maman. 

    Pelaku usaha UMKM

    Maman menuturkan, perbankan tetap akan memeriksa rekam jejak (track record) debitur secara ketat sebelum memberikan pinjaman lanjutan.

    Menurutnya, perbankan tidak akan melonggarkan penyaluran kredit tanpa menilai kemampuan bayar dan akuntabilitas peminjam. Di samping itu, bank juga memiliki kepentingan menjaga nasabah berkualitas.

    “Bank itu kalau dia ketemu sama nasabah debitur yang bagus pasti akan dijaga terus sama bank, betul gak? karena kan susah loh nyari debitur yang bagus,” imbuhnya.

    Apalagi, sambung dia, selama ini batas maksimal empat kali pengajuan KUR menjadi kendala bagi debitur yang masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

    “Nah permasalahannya pada saat dia udah ketemu sama debitur yang bagus, dia kekunci dengan aturan yang hanya bisa 4 kali, akhirnya dia gak bisa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Maman juga mengungkap keluhan terkait pembatasan pinjaman ini sering muncul di lapangan dan menjadi salah satu penyebab kuota habis yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM.

    “Isu di bawah itu mengenai KUR itu pada bilang gini, kuota habis-kuota habis, maksudnya kuota habis itu lo batas lo udah sampai 4 kali, lo udah gak bisa lagi [pinjam KUR],” terangnya.

    Maman menilai, dengan dibukanya kembali kesempatan pengajuan tanpa batas, maka debitur yang memiliki rekam jejak baik dapat mengakses pembiayaan lebih fleksibel.

    “Industri perbankan ini kan prudent banget, dia good governance banget kan, karena mereka dikunci dengan NPL yang nggak boleh lebih dari 5%,” lanjutnya.

    Adapun saat ini, Maman mengeklaim tingkat kredit bermasalah KUR terus mengalami penurunan dan kini berada di level 2,3%.

    Di sisi lain, Maman juga meluruskan isu mengenai kenaikan plafon KUR mikro menjadi Rp1 miliar. Dia menegaskan plafon Rp1 miliar tersebut berlaku untuk kategori KUR kecil, sedangkan KUR mikro tetap sebesar Rp500 juta.

  • Niko Elektronik Pacu Pasar Kompor Kaca

    Niko Elektronik Pacu Pasar Kompor Kaca

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Niko Elektronik Indonesia mengandalkan kinerja penjualan melalui produk kompor kaca seiring dengan pertumbuhan permintaan pasar.

    Siswo Handoyo, Managing Director Niko Elektronik Indonesia, menyampaikan selama ini pasar produk ini didominasi merek-merek Jepang dan Eropa. Pemain lokal mulai menarik perhatian dengan formula baru, yakni produk berkualitas premium dengan harga terjangkau.

    “Dari sisi pasar kompor kaca masih sangat besar dan potensial, karena belum semua rumah tangga di Indonesia menggunakan kompor gas. Pasar melirik kompor kaca dengan harga yang terjangkau. Ini yang membuat Niko Elektronik semakin optimistis,” tuturnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Semua kompor kaca Niko diproduksi di pabrik milik sendiri di kawasan Banjardowo, Semarang, Jawa Tengah. yang menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal. Produk ini mengusung kaca tempered setebal 7–8 mm yang tahan panas hingga 180 derajat dan mampu menahan beban hingga 100 kg—standar yang sekelas dengan produk global.

    Selain itu, Niko Elektronik menawarkan varian lengkap di pasar, mulai dari kompor atas meja dan tanam (1–3 tungku), hingga seri kompor safety dengan fitur seperti safety pin, timer, dan wind shield.

    Untuk sektor usaha, Niko Elektronik bahkan memproduksi kompor portable, grill, dan kompor cor. Totalnya, lebih dari 30 varian sudah beredar di pasaran dengan harga mulai Rp300.000-an hingga di bawah Rp2 juta.

    Tjandra Lianto, Direktur Marketing Niko Elektronik, menambahkan dari sisi layanan, Niko Elektronik mengedepankan after-sales service yang kuat dengan garansi kaca seumur hidup, call center nasional, serta layanan teknisi ke rumah pelanggan di lebih dari 25 kota di Indonesia.

    Meski kondisi ekonomi masih menantang dan daya beli belum sepenuhnya pulih, penjualan kompor kaca Niko tahun ini tetap stabil dibanding tahun sebelumnya. Kanal distribusi offline masih mendominasi 70%, sementara online berkontribusi 30% dengan tren pertumbuhan positif.

    Sejak 2022 hingga 2024, penjualan Niko Elektronik menembus posisi tiga besar nasional dan menjadi peringkat pertama untuk merek lokal di kategori kompor kaca, berdasarkan riset pihak ketiga terhadap penjualan online.

    Untuk mencapai ambisi menjadi penguasa pasar kompor kaca di Indonesia, Niko Elektronik terus menajamkan strateginya seperti memperbanyak SKU dan channel distribusi, meningkatkan kualitas dan layanan purna jual, melakukan branding yang lebih masif, dan turun langsung ke pasar untuk menyerap aspirasi konsumen.

    Sebagai merek lokal yang terus berinovasi, Niko Elektronik memahami kebutuhan rumah tangga setiap lini produknya. Di dapur, Niko menawarkan produk andalan seperti kompor gas kaca, gas stove 1 burner, cooker hood, rice cooker, blender, food chopper, gas water heater, dan LPG regulator low pressure.

    “Dengan total produksi 100 ribu kompor/bulan, kontribusi penjualan kompor sekitar 70%, sisa 30% dari produk elektronik lokal lainnya,” kata Tjandra.

  • Pembekuan Bea Cukai Bukan Hal Baru, Pernah Terjadi pada Era Orde Baru!

    Pembekuan Bea Cukai Bukan Hal Baru, Pernah Terjadi pada Era Orde Baru!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melemparkan ultimatum kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo siap membekukan instansi tersebut apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

    Secara historis, pembekuan Bea Cukai bukan hal yang baru. Era Orde Baru, tepatnya periode pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an mencatat babak penting tarik-ulur kewenangan di pelabuhan.

    Berdasarkan laporan Media Keuangan terbitan Kementerian Keuangan bertajuk Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai, saat itu pelabuhan di Indonesia terkenal sangat korup: penyeludupan dan penyelewengan oleh petugas Bea Cukai sudah menjadi rahasia umum.

    Keluhan juga datang dari pengusaha, termasuk pengusaha Jepang. Aparat Bea Cukai disebut ribet, berbelit-belit, sehingga pada akhirnya melakukan pungutan liar.

    Masalah tersebut sampai ke Presiden Soeharto. Kepala negara dan pemerintah itu pun menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 (Inpres 4/1985) setelah berdiskusi dengan para menteri dan mendapat penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Bahwa kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya,” jelas pertimbangan Inpres 4/1985.

    Soeharto mengerahkan belasan menteri hingga Panglima ABRI untuk memastikan instruksi ini berjalan, sebuah sinyal bahwa kemacetan di pelabuhan telah menjadi masalah keamanan dan stabilitas ekonomi nasional.

    Lewat beleid itu, Soeharto memangkas sebagian besar kewenangan Bea Cukai dalam memeriksa barang impor. Pemerintah kemudian menunjuk Société Générale de Surveillance (SGS), sebuah perusahaan surveyor swasta asal Swiss, untuk mengambil alih tugas pemeriksaan barang.

    Reformasi 1991 dan Pengembalian Wewenang 1997

    Enam tahun berselang, kebijakan tersebut dievaluasi: pemerintah menilai Inpres 4/1985 telah sukses memperlancar arus barang. Hanya saja, dinamika perdagangan ekspor-impor menuntut penyesuaian baru. 

    Pada 25 Juli 1991, Presiden Soeharto menandatangani Inpres No. 3/1991. Poin paling krusial dari aturan ini adalah pernyataan tegas bahwa Inpres 4/1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.  

    Dalam Lampiran Inpres 3/1991, ditegaskan kembali bahwa kewenangan pemeriksaan barang impor berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Kendati demikian, kewenangan ini tidak serta-merta kembali seperti era pra-1985. Pemerintah menerapkan sistem pengawasan berlapis menggunakan jasa Surveyor. 

    “Berdasarkan pemeriksaan tersebut surveyor menerbitkan Laporan Pemeriksaan Surveyor – Ekspor (LPS-E) yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pemeriksaan yang bersifat final,” tertulis dalam Lampiran Inpres 3/1991.

    Dijelaskan, barang impor hanya diizinkan masuk ke wilayah pabean Indonesia apabila dilengkapi Laporan Pemeriksaan Surveyor Impor (LPS-I) yang diterbitkan oleh surveyor di negara asal barang (tempat ekspor dilakukan).  

    Dalam hal ini, pemerintah melibatkan PT Surveyor Indonesia (PT SI) untuk bekerja sama dengan SGS. Laporan surveyor ini menjadi ‘dokumen sakti’.

    Bea Cukai menggunakan LPS-I sebagai dasar pemeriksaan yang bersifat final. Artinya, petugas Bea Cukai di pelabuhan Indonesia tidak lagi memeriksa fisik barang secara acak, melainkan hanya melakukan pencocokan dokumen alias hanya ‘memberi stempel’.

    Kewenangan kemudian dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) diberlakukan secara efektif pada 1 April 1997.

    UU Kepabenan kembali memberikan wewenang pemeriksaan barang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kontrak dengan SGS berakhir.

    Disinggung Purbaya 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung sejarah ‘pembekuan’ Bea Cukai era Orde Baru itu ketika mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan ultimatum.

    Menurutnya, Prabowo siap mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional seperti SGS era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik Bea Cukai tak kunjung membaik.

    “Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Purbaya mengakui bahwa saat ini persepsi publik terhadap instansi kepabeanan tersebut berada di titik kritis. Dalam rapat internal, dia secara terbuka menyampaikan kepada jajarannya bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata media, masyarakat, hingga Prabowo.

    Hanya saja, di tengah ancaman pembubaran tersebut, Purbaya mengaku telah memasang badan. Dia telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

    “Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius,” tegasnya.

    Sebagai langkah perbaikan, bendahara negara itu mulai mengadopsi teknologi kecerdasan imitasi alias artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan Bea Cukai.

    Teknologi ini difokuskan untuk mendeteksi praktik under-invoicing atau manipulasi faktur harga barang impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

    Purbaya menilai, respons internal Bea Cukai terhadap ultimatum ini cukup positif. Dia meyakini sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berubah.

    “Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan,” tutupnya.

  • Insentif PPN DTP, Penjualan Unit Komersial di Sawangan Laris

    Insentif PPN DTP, Penjualan Unit Komersial di Sawangan Laris

    Bisnis.com, JAKARTA—Lotte Land Indonesia bersama Vasanta Group memulai proses serah terima unit komersial Sinsa District di Eco Town Sawangan seiring dengan rampungnya penjualan.

    Sinsa District merupakan kompleks komersial yang terdiri atas 53 unit bangunan 3 lantai dan 1 kavling. Seluruh unit menghadap langsung ke jalan utama, dilengkapi area pedestrian selebar 9 meter.

    Lee Je Hong, President Director Lotte Land Indonesia, menyampaikan prosesi serah terima secara simbolik di Sinsa District menandai capaian penting dalam pengembangan kawasan Eco Town Sawangan.

    Dengan adanya program PPN DTP 100% dari pemerintah, Sinsa District menawarkan peluang investasi yang semakin menarik di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan Sawangan. Dukungan insentif ini berkontribusi signifikan terhadap percepatan penyerapan pasar, sehingga seluruh unit kini telah terjual.

    “Hal ini menegaskan tingginya minat dan keyakinan investor terhadap potensi kawasan tersebut. Seiring proses serah terima yang berjalan, kami menantikan Sinsa District berkembang menjadi pusat komersial yang aktif dan memberi manfaat jangka panjang bagi seluruh pemilik unit,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Denny Asalim, CEO Vasanta Group, menambahkan Sinsa District merupakan kawasan yang mendorong interaksi antara pertumbuhan bisnis dan pengalaman gaya hidup. Kehadiran Sinsa District memberikan nilai nyata bagi para pemilik unit sekaligus membuka babak baru dalam ekosistem yang terus berkembang di Eco Town.

    Berada di lokasi strategis, Sinsa District terintegrasi langsung dengan kawasan Shila at Sawangan yang mencakup area seluas 130 hektare. Kawasan ini memiliki ruang terbuka hijau sebesar 55% dari total area, serta dilengkapi dengan danau utama dan jaringan anak danau alami seluas total 26 hektare.

    Lokasinya juga memiliki akses langsung melalui Jalan Bojongsari, Jalan Muchtar, serta jaringan tol Pamulang–Desari. Akses tersebut menghubungkan kawasan ini secara efisien dengan Jakarta Selatan dan sekitarnya.

    Kawasan Eco Town terus berkembang sebagai lingkungan terpadu yang menghadirkan hunian, area komersial, serta beragam fasilitas gaya hidup, mulai dari Aspen Medical Hospital, pusat kebugaran dan wellness, hingga destinasi kuliner dan ritel.

    Pengembangan ini juga diperkuat dengan hadirnya Hannam, klaster hunian yang telah memasuki tahap konstruksi sejak September 2025.

    Berdiri pada 2017, Vasanta Group adalah perusahaan pengembang real estat yang juga melebarkan sayap bisnisnya ke sektor lain, seperti destinasi gaya hidup dan pariwisata. Total luas pengembangan lahan mencapai 129 hektare.

    Beberapa proyek yang telah dikembangkan oleh Vasanta Group antara lain Shila at Sawangan, Eco Town at Sawangan, Mawatu Labuan Bajo, dan Vasanta Innopark.

    Adapun, Lotte Land Indonesia didirikan pada tahun 2019 sebagai usaha Lotte E&C mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Lotte E&C didirikan pada tahun 1959, sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi global yang bergerak di bidang pekerjaan umum, pabrik, arsitektur, perumahan, komersial dan proyek luar negeri.

    Lotte E&C terus memperluas kapabilitasnya dalam proyek perumahan di luar Korea Selatan, dengan memanfaatkan keunggulan dalam konstruksi serta pengalaman panjang dalam proyek perumahan.

  • Purbaya Investigasi Dugaan Praktik Penggelapan Ekspor-Impor di Bea Cukai

    Purbaya Investigasi Dugaan Praktik Penggelapan Ekspor-Impor di Bea Cukai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menginvestigasi dugaan praktik penggelapan ekspor-impor di tengah sorotan publik ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Sebagaimana diketahui, Bea Cukai menjadi otoritas yang menangani jalur masuk dan keluar barang.

    Usai ramai wacana pembekuan Bea Cukai, Purbaya mengakui salah satu unit Kemenkeu yang dibawahinya itu kerap dirundung masalah dan tuduhan oleh masyarakat. 

    Beberapa tuduhan itu meliputi praktik pelaporan nilai barang secara tidak sesuai atau underinvoicing, maupun masuknya barang-barang impor ilegal ke Tanah Air. 

    “Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam. Saya enggak tahu ya,” terangnya kepada wartawan usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

    Di sisi lain, Purbaya menyebut pihaknya juga sudah menginvestigasi ihwal adanya perbedaan antara data volume barang yang diekspor Indonesia ke negara lain, dengan yang diterima atau diimpor oleh negara tersebut.

    Salah satu contohnya, yakni data volume ekspor dari Indonesia ke China serta yang diterima atau diimpor oleh China. 

    Padahal, sebagaimana diketahui, data perdagangan barang antarnegara untuk satu komoditas tertentu sudah ditentukan berdasarkan kode HS yang sama dan berlaku di seluruh negara. 

    “Total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke China, tetapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia,” ungkapnya.

    Purbaya menjelaskan seharusnya tidak banyak perbedaan pada data ekspor impor suatu komoditas dengan kode HS yang sama, antar dua negara.

    Oleh sebab itu, dia akan mendalami hal tersebut apabila ada dugaan praktik penggelapan ekspor impor.

    “Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF [cost insurance and freight] dan FOB [free on board] aja. Jadi antara ekspor sampe impor aja pengitungannya. Kelihatannya itu yang terjadi dan akan kami investigasi. Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kami kerjakan manual. Enggak lama lagi kami akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat,” terangnya. 

  • DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    Bisnis.com, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid mengatakan ada dugaan manipulasi operasional usaha yang dilakukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD)

    Perusahaan tersebut, dikatakannya, melakukan pengembangan yang tidak sesuai atau telah melenceng dari izin operasinya. Oleh sebab itu pihaknya bakal segera mengusut dan menindak tegas apabila GMTD terbukti melakukan manipulasi operasional usaha.

    Kadir Halid menjelaskan bahwa izin prinsip GMTD beroperasi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan di awal pendiriannya, dengan luas lahan 1.000 hektare untuk melakukan pengembangan pariwisata.

    Akan tetapi dalam pelaksanaannya, GMTD malah berjualan rumah dan tanah kavling. Hal ini lah yang disebut Kadir telah melenceng dari izin operasinya.

    Kemudian, setelah Lippo Group masuk sebagai pemegang saham, dia menambahkan, GMTD membentuk perusahaan lagi yang dinamai PT Makassar Permata Sulawesi. Perusahaan ini bekerja di luar GMTD, yang terkadang menjual lahan milik GMTD.

    “Inilah yang akan kami telusuri sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD. Karena di GMTD kan ada sahamnya Pemprov Sulsel,” ungkap Kadir Halid melalui keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, saham Pemprov Sulsel sejak awal pendirian GMTD sebanyak 20%, sementara Pemkot Makassar 10%, Pemkab Gowa 10% dan Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan 10%.

    Namun seiring berjalannya waktu, besaran saham tersebut dikatakan Kadir makin tergerus. Bahkan dividen ke Pemprov Sulsel selama ini juga disebutkannya sangat kecil. 

    Berdasarkan laporan keuangan GMTD yang didapatkan Kadir, keuntungan GMTD per tahun sudah menyentuh angka triliunan. Namun dividen ke Pemprov Sulsel yang selama ini diterima baru Rp6 miliar, Pemkot Makassar baru Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa baru Rp3 miliar.

    “Oleh karena itu, memang ada dugaan manipulasi. Termasuk pembagian dividen yang sangat kecil untuk Pemprov Sulsel. Bisa saja ini pidana. Karena ada kerugian yang seakan-akan GMTD ini melakukan manipulasi sehingga dividen kepada Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa, kecil sekali,” ungkap Kadir.

    Lebih lanjut, DPRD dikatakannya akan melakukan penelusuran, baik melalui rapat dengar pendapat atau hak angket. Tujuannya agar masyarakat Sulsel tidak ada yang dirugikan oleh entitas Lippo tersebut

    “Saat ini, agenda di DPRD Sulsel masih padat. Ada rapat paripurna, setelah itu ada pengawasan, lalu ada rapat banggar di Jakarta. Pulang dari situ, akan kita rapatkan untuk memanggil GMTD,” ucap Kadir.

  • TNI Jaga Kilang Minyak, Menteri Bahlil Bahas Soal Sabotase

    TNI Jaga Kilang Minyak, Menteri Bahlil Bahas Soal Sabotase

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan fasilitas kilang merupakan hal yang wajar dan penting dalam menjaga aset strategis negara.

    Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (26/11/2025).

    Saat ditanya mengenai informasi dari Kementerian Pertahanan terkait penugasan prajurit TNI untuk menjaga kilang tertentu, Bahlil menegaskan bahwa seluruh institusi negara memang perlu bekerja sama dalam menjaga objek vital nasional.

    “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil.

    Ketika ditanya apakah penugasan tersebut menimbulkan masalah, dia memastikan tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan.

    “Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” katanya.

    Bahlil juga menyebut bahwa ancaman terhadap objek vital selalu menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan.

    “Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik Pertamina disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.