Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Punya Potensi Ekonomi Global, Presiden Prabowo Minta Hilirisasi Gambir Dipercepat

    Punya Potensi Ekonomi Global, Presiden Prabowo Minta Hilirisasi Gambir Dipercepat

    Bisnis.com, PADANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar Kementerian Pertanian dan Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan termasuk PTPN untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem hilirisasi berbasis riset, teknologi, dan kemitraan dengan petani rakyat komoditas gambir.

    Prabowo menyatakan gambir yang sebagai tanaman endemik Indonesia yang selama ini dikenal secara terbatas memiliki potensi ekonomi global yang besar, harusnya gambir bisa dikembangkan lebih baik lagi, seperti melakukan hilirisasi.

    “Pentingnya penguatan hilirisasi dan pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan sebagai strategi utama meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional,” dikutip dari siaran pers, Jumat (9/1/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak hanya menyaksikan langsung pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, tetapi juga meninjau sejumlah produk hilirisasi berbasis komoditas unggulan nasional. 

    Presiden menilai bahwa Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Menurutnya, komoditas seperti gambir perlu didorong untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar, membuka peluang industri baru, serta meningkatkan pendapatan petani di sentra produksi. 

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa gambir merupakan komoditas yang selama ini kurang mendapat perhatian publik, padahal memiliki keunggulan yang sangat kuat di pasar internasional.

    “Kalau orang mendengar gambir, biasanya langsung teringat dengan sirih. Padahal gambir itu produk strategis. Bahkan ada negara yang sekitar 90 persen kebutuhan gambirnya dipasok dari Indonesia,” kata Jatmiko di sela kegiatan.

    Gambir merupakan komoditas yang mengandung antioksidan dengan kadar yang sangat tinggi melebihi green tea yang selama ini dikenal luas sebagai produk kesehatan. Kandungan tersebut membuat gambir memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi.

    “Gambir bisa menjadi berbagai bahan pangan seperti teh dan juga bahan baku kosmetik, sabun, sampo, hingga kebutuhan industri. Tanin nya bahkan digunakan sebagai bahan tinta pemilu. Ini menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan gambir,” ujarnya.

    Namun kondisi yang terjadi selama ini sebagian besar gambir Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh negara lain yang mengolahnya menjadi produk jadi. Oleh karena itu, upaya hilirisasi dinilai menjadi langkah krusial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat di dalam negeri.

    Jatmiko menyebut bahwa langkah awal yang paling realistis adalah meningkatkan produktivitas gambir rakyat dari lahan yang sudah ada. Saat ini, produktivitas gambir di tingkat petani masih tergolong rendah, berkisar sekitar 0,5 ton per hektar. Dengan pendekatan riset dan metode pengolahan daun gambir yang lebih baik, produktivitas itu bisa ditingkatkan menjadi 0,75 ton bahkan hingga 1 ton per hektar. 

    “Artinya, ada potensi peningkatan 50 sampai 100%, dan dampak langsungnya itu ke pendapatan petani,” jelasnya.

    Dari sisi akademik, Peneliti sekaligus Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Muhammad Makky menegaskan bahwa gambir merupakan komoditas yang secara alami memiliki keunggulan geografis yang sangat spesifik.

    “Secara geografis, Sumatra merupakan kawasan endemik tanaman gambir. Gambir tumbuh di Sumatra Barat, Sumatra Utara, sebagian Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Namun yang paling mendukung dari sisi kondisi abiotik dan ekosistemnya adalah Sumatra Barat dan Sumatra Utara,” ungkapnya.

    Menurutnya, keunggulan tersebut menjadikan gambir sebagai komoditas yang sulit dikembangkan di negara lain. Namun, keunggulan alam saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan penguatan industri hilir.

    “Keunggulan komparatifnya sudah ada. Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan memastikan hasil gambir diolah menjadi produk bernilai tinggi. Di sinilah riset dan teknologi memegang peranan penting,” ujarnya.

    Makky menilai bahwa kolaborasi antara BUMN, perguruan tinggi, dan petani menjadi faktor kunci agar pengembangan gambir dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak luas.

    Kini dengan adanya dorongan Presiden terhadap penguatan hilirisasi gambir dinilai sebagai momentum penting bagi pengembangan komoditas rakyat berbasis keunggulan lokal. Jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, gambir tidak hanya berpotensi menjadi produk unggulan ekspor, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah di sentra-sentra produksi Sumatra.

    Kemudian upaya peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, serta pengembangan produk turunan gambir diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.

  • Program Sekolah Rakyat Serap Anggaran Rp6,6 Triliun Sepanjang 2025

    Program Sekolah Rakyat Serap Anggaran Rp6,6 Triliun Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat (SR) telah mencapai Rp6,6 triliun hingga tutup tahun anggaran 31 Desember 2025. 

    Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan 85% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun untuk memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

    “Per 31 Desember 2025, realisasi program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun atau 85% dari pagu,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).

    Thomas melanjutkan, penyerapan anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor infrastruktur pendidikan. Tercatat, sebesar Rp5,4 triliun direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan renovasi  pada berbagai sentra pendidikan.

    Sementara sisanya yakni sebesar Rp1,1 triliun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyelenggaraan pendidikan di 166 unit Sekolah Rakyat. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Sementara secara demografis, intervensi anggaran ini menyasar 15.895 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di kategori desil 1 dan desil 2. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapisan masyarakat paling bawah.

    “Operasional Sekolah Rakyat melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependdikan, dengan mengoperasionalisasikan 166 Sekolah Rakyat dari tingkat SD-SMA,” pungkasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) pada 2026 disiapkan sebesar Rp20 Triliun. 

    Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025 – 2026. 

    Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026 – 2027. 

    “Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

  • Bos BGN Targetkan Nihil Kasus Keracunan MBG Tahun Ini

    Bos BGN Targetkan Nihil Kasus Keracunan MBG Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan tidak terjadi kasus keracunan pangan alias zero accident pada program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui kasus keracunan pangan MBG terjadi sepanjang 2025, yang jumlahnya mencapai sekitar 250 kejadian.

    Puncak insiden keracunan pangan tersebut terjadi pada September 2025 yang mencapai 67 kejadian dan melonjak menjadi 85 kejadian pada Oktober 2025.

    Namun, Dadan menyebut insiden tersebut berangsur turun menjadi 40 kejadian pada November 2025 dan pada Desember 2025 tersisa 12 kejadian.

    “Dan itu tren yang cukup bagus [penurunan kasus keracunan pangan], karena kita memang memiliki target untuk zero accident atau zero defect, dan kita usahakan di tahun 2026 seminimal mungkin,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dikutip pada Jumat (9/1/2026).

    Dadan menyatakan zero accident itu sejalan dengan target yang dibidik BGN untuk menghasilkan makanan gizi dan berkualitas, guna mendukung pertumbuhan anak-anak dengan produk yang aman untuk dikonsumsi.

    “Selama satu tahun ini kita melihat satu kegiatan yang positif, memang di sana-sini masih ada kekurangan dan kami terus perbaiki di tahun 2026 ini, kita akan terus kejar target 82,9 juta [penerima manfaat] sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Dadan menyatakan BGN akan mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi unit pelayanan unggulan, sehingga makanan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan konsumsi.

    Terlebih, Dadan menyampaikan program MBG merupakan intervensi pemenuhan gizi, sekaligus sebagai pondasi untuk pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

    “Karena gizi adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia yang hidup dan berkembang,” sambungnya.

    Hingga 31 Desember 2025, MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat dengan 19.188 dapur SPPG. Dari total 19.188 SPPG yang telah beroperasi, seluruh pembangunannya dibiayai 100% oleh masyarakat.

  • Pemerintah Kebut Bangun Sumber Air Bersih di Aceh Tamiang, Begini Progresnya

    Pemerintah Kebut Bangun Sumber Air Bersih di Aceh Tamiang, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pascabencana banjir bandang. Hingga awal Januari 2026, sejumlah titik pengeboran sumur bor air baku dilaporkan mulai memasuki tahap konstruksi.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan akses air baku menjadi prioritas krusial dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, percepatan ini bertujuan untuk memastikan fasilitas publik seperti layanan kesehatan, rumah ibadah, hingga hunian sementara dapat berfungsi normal.

    “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih,” ujar Dody dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (9/1/2026).

    Berdasarkan data Kementerian PU per 5 Januari 2026, rata-rata kedalaman delapan unit pengeboran telah mencapai elevasi 70 meter hingga 105 meter. Secara teknis, target kedalaman sumur di wilayah ini dipatok pada rentang 100 meter hingga 150 meter, menyesuaikan dengan kondisi geologi setempat.

    Di Kecamatan Manyak Payed, satu unit sumur bor di Masjid Simpang Lhee dilaporkan telah mencapai kedalaman 82 meter dan telah mulai beroperasi melayani kebutuhan warga. Sementara itu, di Desa Meurandeh, pengeboran pilot hole sudah menyentuh 88 meter dan bersiap menuju tahap reaming atau pembesaran lubang sumur permanen.

    Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi.

    Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi.

    Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor. 

    Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan.

    Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang. 

    “Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap,” pungkas Dody.

  • Inflasi China Sentuh Level Tertinggi Hampir 3 Tahun, Deflasi Struktural Masih Mengintai

    Inflasi China Sentuh Level Tertinggi Hampir 3 Tahun, Deflasi Struktural Masih Mengintai

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi China menguat dan mencatatkan laju tercepat dalam hampir tiga tahun terakhir. Namun, tekanan deflasi struktural masih membayangi perekonomian Negeri Panda.

    Berdasarkan Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis pada Jumat (9/1/2026), indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) China mencatat kenaikan tertinggi sejak Februari 2023 yakni tumbuh 0,8% secara tahunan, sejalan dengan perkiraan pasar. 

    Sementara itu, secara tahunan penuh, inflasi China tercatat 0%, level terendah sejak 2009. 

    Inflasi inti China, yang tidak memasukkan komponen volatil seperti pangan dan energi, tumbuh 1,2% untuk bulan ketiga berturut-turut. Di sisi lain, harga produsen atau producer price index (PPI) turun 1,9% secara tahunan, sedikit lebih baik dari perkiraan. 

    Di sisi lain, penurunan tersebut menandai kontraksi PPI selama 39 bulan berturut-turut, meski menjadi yang terkecil dalam lebih dari setahun.

    Sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia, China masih kesulitan keluar dari tekanan deflasi sejak pandemi berakhir. Pelemahan sektor properti dan lemahnya konsumsi domestik, ditambah kelebihan produksi di sejumlah industri, memicu kelebihan pasokan barang dan memaksa perusahaan memangkas harga demi bertahan.

    Analis NBS Dong Lijuan mengakui bahwa kenaikan CPI pada bulan lalu terutama dipicu oleh lonjakan harga pangan. Harga pangan naik 1,1% secara tahunan—yang tercepat sejak Oktober 2024—dengan kenaikan harga sayuran melesat lebih dari 18%.

    Namun, Dong menambahkan bahwa faktor lain juga turut berperan.

    “Permintaan konsumsi rumah tangga meningkat seiring mendekatnya libur Tahun Baru, sementara kebijakan untuk memperluas permintaan domestik dan mendorong konsumsi terus menunjukkan dampak,” ujar Dong dalam pernyataan yang dilansir dari Bloomberg.

    Meski inflasi konsumen telah bangkit dari zona negatif pada awal 2025, realisasinya tetap jauh di bawah target resmi pemerintah yang berada di kisaran 2%.

    Deflator produk domestik bruto (PDB) China diperkirakan akan kembali mencatat penurunan untuk tahun ketiga berturut-turut hingga akhir 2025, menjadi periode kontraksi terpanjang sejak China beralih menuju ekonomi berbasis pasar pada akhir 1970-an. Sejumlah bank global, termasuk Morgan Stanley, menilai indikator harga terluas tersebut baru berpotensi kembali positif pada 2027.

    Dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat Partai Komunis China pada Desember 2025 lalu, para pejabat tinggi berjanji melanjutkan kampanye yang disebut sebagai “anti-involution”, yakni upaya meredam perang harga yang telah menggerus margin keuntungan berbagai industri, mulai dari kendaraan listrik hingga layanan pesan-antar makanan.

    Namun, langkah-langkah yang ditempuh sejauh ini dinilai belum efektif di banyak sektor. Produsen otomotif global dan jaringan dealer di China masih melanjutkan pemangkasan harga agresif serta pemberian insentif pembelian pada awal 2026.

    Terbatasnya kemajuan tersebut antara lain disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

    Upaya pengurangan kapasitas di sektor baja juga berjalan lebih lambat dari perkiraan, menurut Goldman Sachs Group Inc., sehingga pabrik-pabrik baja China diperkirakan masih akan menghadapi tekanan margin dalam periode yang berkepanjangan.

  • Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Airlangga: Gak Apa-apa

    Defisit APBN 2025 Tembus 2,92%, Airlangga: Gak Apa-apa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tercatat relatif tinggi masih berada dalam batas yang dapat dikelola, selama pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. 

    Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

    “Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun,” ujar Airlangga.

    Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang 3% dari produk domestik bruto (PDB), Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

    “Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai,” katanya kepada wartawan.

    Berdasarkan data pemerintah, APBN 2025 mencatat defisit sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari PDB. Angka tersebut melampaui outlook defisit sebesar 2,78% dari PDB dan target awal dalam APBN yang dipatok 2,53% dari PDB.

    Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp2.755,3 triliun atau 91,7% dari target Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari outlook belanja sebesar Rp3.621,3 triliun. 

    Pemerintah sebelumnya menyatakan tetap berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal, sembari memastikan belanja negara mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan program prioritas nasional pada tahun-tahun mendatang.

  • Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. 

    Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. 

    “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja. 

    Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.

    Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun. 

    Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.   

    Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun. 

  • Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Pemerintah Pangkas Produksi Batu Bara ke Level 600 Juta Ton, Efektif Kerek Harga?

    Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai rencana pemerintah memangkas produksi batu bara menjadi di level sekitar 600 juta ton pada 2026 demi mengerek harga tidak akan bersifat jangka panjang.

    Adapun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton. 

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai pemangkasan produksi sebagai salah satu cara untuk mengangkat indeks harga batu bara global. Dengan pemangkasan produksi, diharapkan kondisi pasar batu bara global tidak menjadi over supply.

    “Apakah dengan pemangkasan akan mampu mengerek indeks harga global, saya melihat akan mampu tapi sebatas tidak untuk jangka panjang,” ucap Singgih kepada Bisnis, Kamis (8/1/2026).

    Dia menuturkan, peningkatan permintaan importir China dalam mengantisipasi permintaan penambahan coal stockyard  di musim dingin bisa jadi sedikit menaikkan harga batu bara. Namun, tidak akan signifikan menaikkan harga untuk jangka panjang. 

    Singgih mengatakan bahwa untuk jangka panjang dan khususnya kepentingan China maupun India dalam menjaga harga energi bagi kepentingan industri, mereka terus berupaya meningkatkan produksi.

    “Dengan kondisi ini, apalagi China dan India sebagai pasar ekspor terbesar batu bara Indonesia, tentu dengan mengurangi produksi nasional menjadi 600 juta ton di 2026, saya memproyeksikan harga tidak akan naik secara signifikan,” imbuhnya.

    Dia pun menyebut, dapat dipastikan China dan India akan terus berupaya memainkan dan mengelola agar harga batu bara tidak akan naik tajam. Hal ini bakal dilakukan untuk kepentingan menjaga biaya energi dalam menggerakkan sektor energi.

    Singgih menambahkan bahwa pemangkasan produksi batu bara tahun ini jangan sampai mengganggu kebutuhan dalam negeri. Apalagi, dengan pemangkasan produksi tentunya persentase kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) harus naik.

    “Dan yang harus dijaga  keamanan pasokan batu bara di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan kelistrikan umum tetap terjaga,” kata Singgih.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, pemangkasan produksi batu bara berpotensi mempengaruhi harga jika dilakukan konsisten.

    Namun, dampaknya terbatas karena harga batu bara juga sangat dipengaruhi permintaan global, khususnya dari China dan India, serta pasokan negara lain.  

    “Jadi benar ini bisa jadi upaya mengerek harga, tetapi kebijakan ini lebih bersifat upaya mempengaruhi harga [price support], bukan sebagai penentu utama harga,” kata Bisman.

    Dia berpendapat, bagi pengusaha, sisi positifnya margin bisa membaik jika harga naik. Namun, sebaliknya volumenya bisa turun. 

    Sementara bagi negara, harga yang lebih stabil mendukung PNBP dan penerimaan ekspor. 

    “Ruginya ada risiko penurunan setoran jika pemangkasan produksi terlalu besar,” ucap Bisman mengingatkan.

  • LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    LippoLand Luncurkan Hunian Baru di Proyek 400 Ha

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand meluncurkan proyek hunian baru di kawasan Park Serpong seluas 400 hektare (Ha).

    CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen melanjutkan pengembangan proyek skala kota Park Serpong. Salah satunya melalui peluncuran produk hunian yang terjangkau bertajuk Wonder Collection.

    “Park Serpong kami rancang sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Kehadiran Wonder Collection menjadi bagian dari upaya kami menghadirkan hunian berkualitas dengan desain menarik dan harga yang tetap terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026)

    Wonder Collection berlokasi di klaster terbaru dengan konsep perencanaan kawasan yang matang. Koleksi ini menghadirkan fasad baru yang modern, sekaligus dilengkapi dengan french balcony yang terinspirasi dari The Peninsula Beverly Hills. Hotel mewah bintang 5 di Beverly Hills, California, tersebut memberikan pencahayaan alami lebih optimal serta sentuhan estetika Scandinavian modern.

    Wonder Collection terdiri dari beragam tipe hunian baru, yaitu Bronze Beverly Livin, Silver Beverly Livin, Urban Beverly Livin, TreeTops Beverly Livin, Gold Beverly Livin, dan GoldTops Beverly Livin.

    Menurut David Iman Santosa, dengan rentang harga mulai dari Rp300 jutaan hingga Rp900 jutaan, Wonder Collection menjadi pilihan menarik bagi berbagai kalangan pasangan muda, maupun keluarga.

    Dengan konsep hunian yang semakin variatif, fasilitas kawasan yang lengkap, serta harga yang kompetitif, Wonder Collection Park Serpong berpotensi melanjutkan tren positif penjualan Park Serpong dalam waktu dekat.

    Park Serpong, kota baru seluas 400 hektar yang dikembangkan oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) melalui LippoLand. Seiring waktu, LippoLand juga terus memperkuat Park Serpong dengan berbagai fasilitas penunjang gaya hidup modern dan berkualitas.

    LippoLand bersama Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) telah resmi meluncurkan Lentera National – Park Serpong, sekolah K–12 (TK–SMA) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

    Sekolah ini dirancang untuk menampung hingga 1.500 siswa dan akan dikembangkan dalam tiga tahap, lengkap dengan ruang kelas modern, laboratorium sains dan komputer, fasilitas seni dan olahraga, serta ruang ibadah dan komunitas.

    Selain itu, kebutuhan gaya hidup CityZen Park Serpong juga didukung dengan kehadiran Park Serpong Beach Club, fmx minimarket, serta berbagai tenant kuliner yang akan segera hadir, seperti Nasi Kapau Pangeran Mudo, Solaria, dan lainnya.

    Hingga akhir 2025, lebih dari 12.000 unit hunian Park Serpong telah terjual, mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk tinggal dan berinvestasi di kawasan ini.

    Sejak berkiprah pada pertengahan 1980-an, LippoLand telah membangun lima kota mandiri—Lippo Village, Lippo Cikarang Cosmopolis, Tanjung Bunga Makassar, Holland Village Manado dan Park Serpong—serta mengembangkan 12 proyek berskala besar seperti Kemang Village, The St. Moritz dan Millenium Village.

    Lebih dari 10.000 unit telah berhasil dipasarkan dan lebih dari 55.000 unit properti dikelola oleh LippoLand. Salah satu proyek ikoniknya adalah San Diego Hills Memorial Park, taman pemakaman modern yang mengusung konsep lanskap asri dengan fasilitas lengkap seperti kapel, gedung konvensi dan restoran.

  • Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Anjlok! Pasokan Apartemen di Jakarta Cuma 2.200 Unit Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasar apartemen di Jakarta mencatatkan penurunan pasokan unit baru yang signifikan sepanjang 2025. Terbatasnya suplai ini disinyalir terjadi akibat banyaknya pengembang yang memilih untuk menunda jadwal serah terima unit.

    Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, jumlah hunian vertikal yang masuk ke pasar hanya menyentuh angka 2.200 unit. Realisasi tersebut merosot hingga 50% dibandingkan total pasokan apartemen pada 2024 di kisaran 4.000 unit.

    “Sepanjang tahun 2025 itu hanya sekitar 2.200 unit yang masuk pasar, atau hampir separuhnya jika dibandingkan dengan tahun 2024,” ujar Ferry dalam paparan risetnya, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Ferry menjelaskan bahwa fenomena seretnya pasokan ini dipicu oleh realitas lapangan di mana banyak proyek yang semula dijadwalkan rampung pada akhir tahun justru terpaksa mundur ke 2026. Meski demikian, minimnya unit baru ini justru memberikan napas bagi pasar agar tidak kebanjiran stok berlebih (oversupply).

    Kendati demikian, Ferry menilai kondisi pasar apartemen di Jakarta secara umum mulai menunjukkan tren yang relatif stabil. Kendati belum mencapai fase ledakan permintaan (booming), pasar tidak lagi berada dalam tekanan yang dalam seperti periode sebelumnya.

    “Pasar apartemen Jakarta sepanjang 2025 bisa dibilang sudah berangsur stabil. Bukan booming, tapi juga tidak tertekan. Statusnya saat ini bisa dibilang moderat,” imbuhnya.

    Insentif PPN DTP Belum Optimal Dongkrak Penjualan Apartemen

    Meski pemerintah resmi memperpanjang diskon PPN beli rumah atau PPN DTP 100% hingga Desember 2026, efektivitas stimulus fiskal ini dinilai masih lesu diserap oleh pasar apartemen.

    Ferry mengungkapkan, interval kebijakan yang hanya berlaku per satu tahun anggaran dinilai menjadi faktor utama penyebab minimnya efektivitas penyerapan insentif PPN DTP. Sehingga, menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan konsumen apartemen. 

    “Di sektor apartemen, kebijakan ini seolah tidak memberikan pengaruh. Kendalanya adalah PPN DTP selalu dikeluarkan dan diperpanjang setiap tahun, sehingga bukan menjadi aturan yang memberikan kepastian jangka panjang,” kata Ferry.

    Dia menjelaskan, PPN DTP mensyaratkan unit properti harus dalam kondisi siap serah terima (ready stock). Masalahnya, pembangunan proyek apartemen membutuhkan waktu konstruksi rata-rata hingga 3 tahun sejak perencanaan hingga unit siap dihuni. 

    Sejalan dengan hal itu, interval peraturan yang hanya setahun sekali membuat pengembang enggan memacu produksi stok secara masif karena khawatir insentif tersebut tidak lagi berlaku saat proyek rampung.