Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Peserta Mudik Gratis Kemnaker 2025 Tembus 13.700 Pemudik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat adanya lonjakan peserta dalam program mudik gratis yang digelar tahun ini.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, total peserta program mudik gratis yang digelar Kemnaker tahun ini mencapai 13.700 pemudik. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu sekitar 10.000 pemudik.

    “Total peserta [program mudik gratis Kemnaker 2025] 13.700 pemudik,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Yassierli mengungkap, jumlah kendaraan yang berpartisipasi dalam program mudik gratis Kemnaker juga meningkat dua kali lipat dibanding 2024.

    Pada tahun lalu, total bus yang berpartisipasi sekitar 101 bus. Sebanyak 231 bus dan 4 gerbong kereta api berpartisipasi pada mudik gratis bagi para pekerja dalam rangka merayakan hari raya Idulfitri di tahun ini.

    Adapun tahun ini, bus-bus tersebut difasilitasi oleh sejumlah lembaga dan asosiasi, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Apindo, PLN, HM Sampoerna, BNI, dan BRI.

    Pada program kali ini, Kemnaker membuka tujuan destinasi ke Lampung, Palembang, dan Padang. Kemudian, tujuan Solo, Klaten, Magelang, Wonogiri, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Sebelumnya, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait akan menggelar mudik gratis bagi pekerja/buruh. 

    “Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan mudik gratis bagi pekerja atau buruh dengan kolaborasi dengan para stakeholders,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, dikutip Rabu (12/3/2025).  

    Selain menggelar mudik gratis, Kemnaker juga akan melayani servis kendaraan bermotor gratis yang akan dilakukan di 10 balai pelatihan vokasi milik kementerian yang membidangi ketenagakerjaan itu.

  • Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Dua Hotel di Bogor Tutup & PHK Massal, Kemnaker Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi kabar tutupnya dua hotel di Bogor, Jawa Barat yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan pekerja. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah disebut-sebut menjadi salah satu alasan manajemen menghentikan operasional kedua hotel tersebut.

    Menanggapi informasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa penyebab tutupnya kedua hotel, yang disebut-sebut sebagai akibat dari efisiensi anggaran, perlu dikaji. Pasalnya, pada awal tahun, pemerintah memang belum melakukan belanja.

    “Di awal-awal tahun ini kan biasanya pemerintah juga belum spending. Jadi menurut saya, itu harus dilihat apakah benar itu penyebabnya atau tidak,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Kamis (27/3/2025).

    Ditemui terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa kebijakan penghematan anggaran pemerintah memang berdampak terhadap okupansi hotel di Indonesia. Untuk itu, Apindo saat ini terus memonitor bisnis perhotelan di Tanah Air.

    Sejauh ini, Apindo telah berdiskusi dengan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. 

    “Jadi efisiensi ini berdampak seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kita percuma kalau bilang efisiensi memang kena, tapi apa solusinya untuk bisa membantu para pelaku yang terdampak,” tuturnya.

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak. Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Ini belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir, kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

  • Posko THR 2025 Terima 70 Aduan soal Bonus Hari Raya Ojol

    Posko THR 2025 Terima 70 Aduan soal Bonus Hari Raya Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa Posko THR 2025 telah menerima ribuan konsultasi terkait tunjangan hari raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR).

    Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan, total konsultasi yang dilayani Posko THR 2025 hingga per 26 Maret 2025 pukul 16.00 WIB mencapai 1.516 konsultasi.

    “Yang konsultasi terkait THR dan BHR itu jumlahnya 1.516 konsultasi,” kata Sunardi kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Secara terperinci, total 1.516 konsultasi itu terdiri atas 70 konsultasi terkait BHR dan 1.446 konsultasi terkait THR. 

    Sunardi menuturkan, konsultasi BHR yang masuk umumnya terkait dengan besaran bonus. Mengingat, nominal BHR yang diterima setiap pengemudi transportasi online berbeda-beda.

    Dia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemnaker akan terus berkomunikasi dengan perusahaan layanan transportasi online agar dapat menjalankan komitmennya dalam memberikan BHR kepada pengemudi transportasi online.

    Sementara itu, hingga 27 Maret 2025 pukul 08.40 WIB, Posko THR menerima 1.725 pengaduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan mencapai 1.118 perusahaan.

    Total pengaduan yang masuk itu terdiri atas 989 aduan THR belum dibayar, 370 aduan THR tidak sesuai ketentuan, dan 366 aduan THR terlambat dibayar.

    Sunardi mengimbau seluruh pekerja untuk melapor ke Posko THR yang ada di setiap daerah, jika terjadi pelanggaran dalam pembayaran THR.

    Posko THR 2025 akan dibuka hingga H+7 Lebaran 2025. Kendati begitu, Posko THR 2025 tidak menutup kemungkinan untuk menerima pengaduan diluar waktu tersebut.

    “Kita sudah instruksikan seluruh Disnaker daerah juga ada Posko THR-nya. Jadi para pekerja dari semua daerah bisa langsung lapor ke posko THR di Dinas Tenaga Kerja daerah setempat,” pungkasnya.

  • CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    CITA Kritisi Laporan Bank Dunia soal RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis alias CITA mengkritisi laporan Bank Dunia yang menunjukkan pemerintah Indonesia kehilangan potensi setoran pajak hingga Rp944 triliun per tahun.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar meragukan angka-angka dalam laporan tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa selalu ada biaya administrasi yang timbul pemungutan pajak.

    Fajry mencontohkan jika jumlah wajib pajak yang masuk ke dalam sistem maka jumlah pegawai pajak yang mengawasi juga perlu ditambah. Tak hanya itu, selalu ada hambatan teknis apabila ada objek pajak baru yang ingin diincar atau malah dihilangkan.

    “Jadi, kalau biaya yang ditimbulkan tersebut lebih besar dari potensi penerimaannya maka pemungutan pajaknya menjadi tidak feasible [mungkin dilaksanakan]. Bukannya untung malah buntung,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, di berbagai negara terdapat ambang batas pengenaan pajak. Di Indonesia sendiri, hanya usaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun yang wajib memungut PPN dan menyetor PPh Badan.

    Di bawah ambang batas tersebut, menurut Fajry, pemungutan pajaknya menjadi sulit untuk dijalankan karena termasuk sektor hard to tax (HTT) alias sulit untuk dipajaki.

    Dia mencontohkan, jika akhirnya pemerintah menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) ke kisaran Rp2—2,5 miliar maka potensi penerimaan tambahan tak cukup besar untuk menambal target penerimaan pajak. Menurutnya, kisaran Rp2—2,5 miliar termasuk kisaran yang masih mungkin dilaksanakan.

    “Perhitungan saya, besarannya [penerimaan tambahan] tidak akan mencapai Rp3 triliun. Jadi, angka ‘wah’ yang dipaparkan oleh Bank Dunia tersebut tidak tepat atau kurang tepat,” jelas Fajry.

    Dia pun takut otoritas merespons dan salah mengartikan laporan Bank Dunia tersebut. Fajry khawatir Direktorat Jenderal Pajak malah akan bertindak lebih ‘agresif’ yang akan mengakibatkan dunia usaha dan pada pekerja sektor formal menjadi korban.

    Secara historis, lanjutnya, upaya agresif otoritas pajak yang berdampak ke penurunan penerimaan pajak dan keluhan pelaku usaha sempat terjadi ketika peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi).

    Selain itu, pemerintah juga berpotensi melakukan belanja yang jor-joran karena dianggapnya ada sekian ratus triliun penerimaan yang bisa digali atau dioptimalkan. Padahal, pada kenyataan sulit dilakukan.

    “Alhasil, bendahara negara akan kesulitan dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati, ada peningkatan risiko bagi defisit APBN. Kembali, hal ini pernah terjadi sebelumnya pada era peralihan dari Presiden SBY ke Jokowi. Sudah ada preseden sebelumnya,” katanya.

    Apalagi, laporan Bank Dunia mendorong pemerintah untuk memajaki kelompok kecil dan mikro. Fajry mengingatkan bahwa pada saat yang sama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin memberikan keringanan pajak bagi kelompok konglomerat melalui family office.

    “Jadi, yang kecil dihantam, yang super kaya diberikan keringanan. Kalau desainnya seperti ini, ini sangat tidak berkeadilan sekali,” tutupnya.

  • Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mulai melaporkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, meski 2025 belum genap tiga bulan berjalan. 

    Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Rabu (26/3/2025), menyampaikan bahwa program-program penting yang telah dijalankan dalam APBN 2025, bakal masuk di RAPBN 2026.  

    “APBN 2026 sedang disiapkan. Ya program-program yang penting tetap akan dijalankan, oleh karena itu penganggarannya dibuat,” ungkap Sri Mulyani. 

    Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan nantinya pemerintah akan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF bersama DPR. 

    Bukan terburu-buru, faktanya penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya memang dilakukan sejak awal tahun berjalan. 

    Penyusunan tersebut pun telah dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

    Bahkan pada 16 Agustus setiap tahunnya, pemerintah harus menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN. Artinya, pemerintah memiliki sisa waktu kurang lebih 4 bulan untuk menyusun rancangan tersebut. Tak heran bila penyusunan dilakukan sedari awal tahun. 

    Berkaca dari penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani kala itu mulai membahas KEM PPKF sebagai dasar acuan penyusunan rancangan, pada 12 Februari 2025 atau dua hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024. 

    Proses standar yang terjadi setiap tahunnya dalam penyusunan anggaran ini meliputi penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.  

    Kemudian penyusunan kapasitas fiskal, meninjau angka dasar K/L, dan dilanjutkan dengan penyampaian KEM-PPKF serta ketersediaan anggaran ke Presiden pada Maret.  

    Pada bulan Maret juga Kementerian Keuangan harus menyampaikan pagu indikatif. Sementara pagu anggaran akan disampaikan pada akhir Juni setelah diskusi dengan wakil rakyat di Senayan.  

    Sebelum finalisasi, terjadwal penelaahan RKA-KL pada akhir Juli dan penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus. 

    Setelah nantinya RAPBN ditetapkan sebagai UU, pemerintah akan menerbitkan perincian APBN yang umumnya dilakukan pada akhir Oktober.

    Berikut linimasa KEM-PPKF dan RAPBN: 

    -Penyampaian KEM PPKF dan ketersediaan anggaran ke presiden (Maret)

    -Pagu Indikatif (Maret) 

    -Penyampaian KEM PPKF ke DPR (minggu ketiga Mei) 

    -Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (Mei-Juni)

    -Penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR (16 Agustus) 

    -Pembahasan RUU APBN 2025 & NK (Agustus-September) 

    -Penetapan APBN TA 2025 (Oktober)

  • Kemendag Beberkan Realisasi Impor Daging Sapi Cs

    Kemendag Beberkan Realisasi Impor Daging Sapi Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap realisasi importasi daging sapi, lembu, dan kerbau menjelang momentum perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Iman Kustiaman menjelaskan importasi daging sapi dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga melalui mekanisme penugasan kepada BUMN atau pelaku usaha lainnya (swasta) yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Menko Pangan.

    Sebagai tindak lanjut Rakortas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN untuk menunjuk BUMN Pangan yang akan melakukan importasi daging sapi.

    Selanjutnya, BUMN Pangan yang ditunjuk akan mengimpor daging sapi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Neraca Komoditas.

    Adapun pada 2025, Iman menyatakan bahwa telah ditetapkan penugasan BUMN Pangan untuk impor daging sapi dan kerbau adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

    “Negara asal importasi daging sapi antara lain Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Spanyol, Jepang, dan Brasil,” kata Iman kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Lebih lanjut, Iman menyampaikan bahwa Kemendag telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) produk hewan dari jenis lembu (daging sapi dan kerbau) berdasarkan penetapan Neraca Komoditas 2025.

    Perinciannya, sebanyak 9 PI daging lembu kebutuhan industri dengan alokasi sebesar 9.110,67 ton dengan realisasi 1.358 ton atau 14,91%. Sebanyak 43 PI daging lembu kebutuhan konsumsi reguler dengan alokasi sebesar 80.000 ton dan realisasi sebesar 12.780 ton (15,98%).

    Serta, sebanyak 4 PI penugasan BUMN Pangan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yaitu 2 PI PT Berdikari dan 2 PI PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Total alokasinya adalah 200.000 ton dan realisasi sebesar 968,90 ton atau setara dengan 0,48%.

    Selain itu, Iman menambahkan pihaknya juga telah menerbitkan PI hewan dari jenis lembu (sapi dan kerbau) berdasarkan penetapan Neraca Komoditas 2025 sebanyak 45 PI. Alokasinya sebesar 350.000 pcs dan realisasi sebesar 60.965 pcs.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai importasi daging lembu sepanjang Januari—Februari 2025 mencapai US$79,21 juta atau sekitar Rp1,31 triliun (asumsi kurs Rp16.560 per dolar AS).

    Dari sana, volume daging impor lembu sebanyak 24.060.093 kilogram atau 24.060 ton dengan negara asal terbesar adalah India, Australia, dan Brasil.

  • Produsen Elektronik RI Waswas Dampak Kebijakan Tarif Tinggi Trump

    Produsen Elektronik RI Waswas Dampak Kebijakan Tarif Tinggi Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Industri Elektronika (Gabel) menilai risiko kebijakan tarif tinggi bea masuk ke Amerika Serikat dapat menghantam industri nasional. Indonesia akan menjadi sasaran empuk produk elektronik dari negara yang dikenakan tarif tinggi oleh Presiden Donald Trump. 

    Sekjen Gabel Daniel Suhardiman mengatakan bagi pelaku usaha elektronik, kebijakan tersebut lebih banyak menjadi tantangan ketimbang peluang. Sebab, pasar domestik Indonesia yang masih minim non-tariff measures berpotensi dibanjiri produk impor. 

    “Kalau kami melihat justru bisa jadi ancaman serius untuk industri dalam negeri,” ujar Daniel kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Padahal, menurut Daniel, Indonesia dapat mengambil peluang dari masifnya pabrikan elektronik yang kabur dari China untuk menghindari tarif tinggi bea masuk ke AS yang diterapkan Presiden Trump.

    Namun, pihaknya justru melihat pabrikan elektronik China tersebut lebih memprioritaskan relokasi dan berinvestasi ke Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

    “Di sisi lain, China perlu pasar untuk menyerap hasil produksi mereka, dan tentunya Indonesia adalah pilihan seksi karena kita lemah NTM (Non Tariff Measure),” ujarnya.

    Menurut Daniel, pemerintah harus memperkuat kebijakan non-tarif measures, salah satunya telah dilakukan Kemenperin dan Kementerian ESDM yang memperluas penerapan wajib SNI dan Label Hemat Energi (LHE). 

    Kendati demikian, hal tersebut tidak akan efektif apabila relaksasi impor masih terjadi. Untuk itu, revisi Permendag No.8/2024 harus segera dilakukan dan dipercepat. 

    Pelaku usaha elektronik juga menyarankan agar rencana pemindahan pelabuhan atau entry point impor ke wilayah timur Indonesia tidak hanya jadi wacana.

    “Dalam jangka pendek kami terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kami akan usahakan untuk tidak terjadi perampingan, meskipun yang saya dengar, di level ritel elektronika sudah mulai terjadi perampingan, tapi bisa saja informasi ini kurang akurat,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Peneliti Ekonomi dari Institute of Development of Economic and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan produk elektronik dan komponen juga dapat dikenakan tarif tinggi ekspor ke AS, jika negara tersebut memperluas tarif untuk produk teknologi. 

    Menurut Ariyo, industri elektronik RI yang sedang berkembang bisa terdampak. Adapun, nilai ekspor produk elektronik (HS 85) sebesar US$4,18 miliar pada 2024 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai US$3,45 miliar. 

  • Pemudik Bisa Tukar Uang Baru di Stasiun Gambir, Maksimal Rp2,3 Juta

    Pemudik Bisa Tukar Uang Baru di Stasiun Gambir, Maksimal Rp2,3 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemudik keberangkatan Stasiun Gambir dapat melakukan penukaran uang baru khusus pada hari ini, Kamis (27/3/2025).

    Pasalnya, terdapat jasa penukaran uang keliling yang disediakan oleh Bank Indonesia. Di mana, per orang dapat melakukan penukaran uang receh baru senilai Rp2,3 juta.

    Nantinya, para penukar uang bakal mendapat uang pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000 hingga Rp1.000.

    “Nanti sekali tukar akan dapat pecahan Rp10.000 satu [gepok], Rp5.000 dua [gepok], Rp2.000 satu [gepok] dan Rp1.000 satu [gepok] dengan total itu Rp2,3 juta,” jelas salah satu petugas penukaran uang saat ditemui di Stasiun Gambir, Kamis (27/3/2025).

    Fitur penukaran uang keliling itu semulanya dijadwalkan hanya beroperasi hingga pukul 13.00 WIB saja. Akan tetapi, karena tingginya antusiasme masyarakat proses penukaran uang receh di Gambir diperpanjang hingga pukul 14.00 WIB.

    Salah seorang pemudik yang turut menukarkan uang receh melalui fitur Kas Keliling yang dilakukan oleh BI mengaku terbantu. Pasalnya, dirinya tak perlu mengantre panjang.

    “Sangat terbantu, karena sekalian mau mudik gak tahunya bisa tukar uang sekalian ya. Dan kebetulan tidak antre, jadi sangat efisien dari segi waktu,” jelas Arif.

    Untuk diketahui, Bank Indonesia memang tengah melakukan pembukaan penukaran uang baru untuk Lebaran Idulfitri 2025 melalui program Kas Keliling BI. 

    Adapun, layanan tukar uang baru di kas keliling Bank Indonesia jelang Idulfitri 2025 dibuka terakhir pada hari ini, 27 Maret 2025.

  • Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Awasi SPBU Nakal di Sumbar, Anggota DPR Usul Pertamina Buat Integrated Monitoring Center

    Bisnis.com, PADANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan masih ada ditemukan tempat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Provinsi Sumatra Barat yang tergolong tidak menjalankan prosedur yang benar dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM) ke masyarakat.

    Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi mengatakan di wilayah Sumbar terdapat ratusan SPBU dan pada tahun lalu dari pantuan pihaknya melalui CCTV yang terpasang di setiap SPBU, ada beberapa SPBU yang dengan sengaja memadamkan CCTV nya.

    “Kondisi seperti memang kami curigai adanya tindakan diluar prosedur. Kami telah menegur SPBU yang bersangkutan,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan selama ini Pertamina telah menerapkan pengawasan dan pemantauan aktivitas di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Sumbar melalui sebuah teknologi yang telah terintegrasi melalui digitalisasi.

    “Tapi persoalan pemadaman CCTV itu, ada baragam alasan yang diajukan pihak SPBU. Namun kami tetap memberikan teguran,” sebutnya.

    Kendati telah ada inovasi dari Pertamina Patra Niaga dalam pengawasan SPBU nakal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi memiliki sebuah pemandangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina Patra Niaga.

    “Saya telah mengusulkan ke Wamen ESDM bersama Pertamina Patra Niaga, agar dalam pengawasan SPBU melalui CCTV itu tidak lagi dilakukan secara bulanan atau bahkan tahunan, tapi bisa dilakukan setiap detik, dengan cara membuat Integrated Monitoring Center di Pertamina,” jelasnya.

    Menurutnya melalui pengawasan terpusat di sebuah ruangan yang memperlihatkan segala aktivitas di SPBU yang ada di Sumbar, akan dapat membuat Pertamina bisa lebih cepat mengambil tindakan, apabila menemukan SPBU yang sengaja melakukan tindakan diluar prosedur.

    “Jadi di dalam satu ruangan itu penuh layar yang memperlihat video CCTV di seluruh SPBU di Sumbar. Apabila menemukan CCTV mati atau tindakan yang mencurigakan di SPBU itu, Pertamina bisa langsung bertindak lebih cepat,” sebutnya.

    Menurutnya, sejauh ini belum ada regional Pertamina Patra Niaga di Indonesia lainnya belum pernah menerapkan sistem Integrated Monitoring Center itu. 

    Oleh karena itu, Mulyadi mengusulkan agar pihak Pertamina bisa mengabulkan usulan tersebut, dan menjadi Sumbar sebagai pilot project penerapan Integrated Monitoring Center, dalam pengawasan pendistribusian atau penjualan BBM di SPBU.

    “Saya berharap pihak Pertamina dan pemerintah daerah bisa menindaklanjuti hal ini. Silahkan dibahas teknisnya lebih detail, dan saya yakin dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) IT yang bagus soal digitalisasi itu, pelaksanaan pengawasan bisa lebih maksimal dan efisien,” tegasnya.

  • Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Mudik Lebaran, Wamen ESDM Perintahkan Pertamina Optimalkan Distribusi BBM di Sumbar

    Bisnis.com, PADANG – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung berharap kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) untuk memastikan pendistribusian energi yakni bahan bakar minyak dan gas LPG secara optimal menghadapi momen mudik lebaran 2025.

    “Saya melihat kebutuhan masyarakat terhadap energi meningkat hingga 22% dibandingkan hari-hari biasanya. Peningkatan yang cukup besar, dan dari penjelasan pihak Pertamina Patra Niaga, khusus mudik lebaran ini telah mengambil sejumlah kebijakan agar kebutuhan masyarakat terkait energi tetap lancar,” katanya di Padang, Rabu (26/3/2025).

    Dia menjelaskan dari hasil diskusi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, peningkatan kebutuhan terhadap energi memang telah diperhitungkan, sehingga dari Pertamina telah menetapkan kuota distribusi BBM dan gas LPG di wilayah kerjanya, termasuk untuk di Sumbar.

    “Saya berharap dengan telah adanya kesiapan dari Pertamina ini, tidak ada keluhan masyarakat terkait BBM maupun gas LPG selama mudik lebaran,” ujarnya.

    Menurut Yuliot bila pendistribusian energi berjalan sesuai rencana, maka mudik yang kondusif pun akan terlihat. Hal ini dikarenakan, bila terjadi antrean kendaraan untuk mengisi BBM di SPBU, maka kondisi mudik dapat dikatakan tidak berjalan lancar.

    “Makanya saya tekankan betul, agar pendistribusian bisa berjalan secara optimal,” harapnya.

    Sementara itu, Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi menjelaskan selama periode Satgas RAFI (Ramadan dan Idul Fitri 1446H/2025) tahun ini diperkirakan meningkat 22%, bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 2.139 KL menjadi 2.616 KL per hari di Sumbar,

    Dia menyampaikan konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo), Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex), LPG, dan Avtur, memang diperkirakan terjadi peningkatan selama mudik Lebaran ini.

    Seperti untuk konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 9,7% bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 1.423 KL menjadi 1.285 KL.

    Dia menyebutkan untuk konsumsi Gasoline Pertamina memprediksi naik 22% sedangkan konsumsi Gasoil turun 9,7% dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan normal di Sumbar. 

    “Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas RAFI diprediksi meningkat sekitar 12% dibanding rerata normal atau 490 Metrik Ton (MT) menjadi 548 MT per hari di Sumbar. Sementara itu, konsumsi avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 14% dari 89 KL menjadi 102 KL per hari di Sumbar.

    “Seiring dengan meningkatnya aktivitas mudik, permintaan LPG 3 kg dan Bright Gas juga diprediksi meningkat,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial di Sumbar meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 54 SPBU (24 jam), 164 Agen LPG Siaga, 2 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 motorist, 20 mobil tangki stand by, dan 2 layanan kesehatan.

    “Layanan BBM Kiosk dan motoris merupakan layanan pengisian BBM di lokasi rest area tol dan lokasi wisata yang belum ada SPBU dan di lokasi yang padat atau macet. Layanan motoris ini berada di Kota Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Kami juga menyediakan layanan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dharmasraya,” sebutnya.

    PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri. 

    Kemudian untuk konsumsi produk Gasoline di Regional Sumbagut yang terdiri dari lima provinsi, yakni Sumbar, Sumut, Aceh, Riau, Kepulauan Riau selama periode Satgas RAFI tahun ini diperkirakan meningkat 15%, bila dibandingkan rata-rata harian normal atau 12.890 Kilo Liter (KL) menjadi 14.832 KL per hari. 

    Sedangkan konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 8% bila dibandingkan rata-rata harian normal yaitu dari 8.957 KL menjadi 8.244 KL.

    “Konsumsi Gasoline ini kami prediksi mengalami kenaikan karena adanya peningkatan perjalanan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran, sedangkan untuk konsumsi Gasoil diperkirakan mengalami penurunan sebab turunnya aktivitas logistik selama Ramadan dan Idul Fitri. Menyikapi hal tersebut, seluruh sarfas kami dalam kondisi baik dan siap melayani kebutuhan energi masyarakat,” tutupnya.