Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Ekonom: Waspadai Penurunan Daya Beli, Ekonomi Bisa Amblas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai penurunan kinerja konsumsi rumah tangga dalam situasi Idulfitri/Lebaran tahun ini yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara umum. 

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa Ramadan maupun Lebaran merupakan momentum kenaikan konsumsi rumah tangga tertinggi dibandingkan bulan-bulan biasa. 

    “Ini situasi yang bikin kami khawatir, apabila dalam momen tersebut saja ekonomi lesu, efeknya akan berpengaruh terhadap total pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025). 

    Di tengah situasi saat ini dengan adanya tren penurunan pendapatan, terutama pada pedagang informal seperti UMKM dan kaki lima yang berdampak pada penurunan prediksi jumlah pemudik, ekonomi ditaksir berada pada level 4,95%—5,03% pada kuartal I/2025. 

    Ramalan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dari kuartal I/2024 yang sebesar 5,11% year on year (YoY) tersebut turut diakibatkan oleh sikap pekerja formal yang lebih memilih menabung penghasilan dari Tunjangan Hari Raya (THR) ketimbang berbelanja. 

    Bhima melihat adanya kekhawatiran dari para pekerja formal akan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga bersiap dengan menunda mudik hingga menyediakan dana darurat dari THR. 

    Padahal dalam kegiatan tahunan mudik Lebaran turut menjadi pendorong ekonomi daerah, mulai dari transportasi, makan dan minum, suvenir, serta akomodasi berupa hotel. 

    Bhima bahkan menyebutkan tidak sedikit pengusaha di daerah yang memperoleh omzet jumbo selama musim lebaran, yang bahkan mampu menutup operasional sepanjang tahun. 

    Lantas, apa yang pemerintah harus lakukan untuk memaksimalkan konsumsi rumah tangga di tengah sentiment daya beli lesu?

    Bhima menuturkan hal yang paling utama, yakni pemerintah tak perlu membuat kebijakan aneh yang mendistorsi daya beli. 

    “Termasuk efisiensi belanja pemerintah itu jangan brutal kaya begini, semua akhirnya kena, banyak sektor di daerah basis pariwiasta terdampak,” tuturnya. 

    Menurutnya, kebijakan seperti diskon tarif listrik perlu digelontorkan lebih lanjut bahkan sepanjang tahun ini, karena ampuh untuk melindungi daya beli.

    Sementara perlindungan sosial tetap perlu disalurkan baik tunai maupun pangan, dengan catatan tepat sasaran, untuk melindungi masyarakat. 

    Dampak Mudik Minim 

    Sebelumnya, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan turunnya jumlah pemudik akan semakin berdampak terhadap koreksi ekonomi kuartal I/2025.  

    Riefky melihat pelemahan efek Ramadan maupun Idulfitri/Lebaran kemungkinan besar sudah muncul sejak periode yang sama tahun lalu, tetapi pada 2024 terdapat buffer berupa kegiatan Pemilu sehingga ekonomi mampu tumbuh 5,11%. 

    Membandingkan dengan kuartal I/2024 pun, kala itu awal Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara Lebaran masuk pada April atau sudah memasuki kuartal II/2024. 

    Di mana pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 sebesar 5,05% YoY atau lebih rendah dari kuartal I/2024. 

    “Dampaknya terhadap perekonomian kuartal I/2025 masih mungkin 5%, tetapi sangat tipis, mungkin 5,0% sekian,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025). 

  • Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah Berdampak Positif ke Sejumlah Industri, Kok Bisa?

    Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah Berdampak Positif ke Sejumlah Industri, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pelemahanan rupiah yang terjadi belakangan berdampak positif ke sejumlah industri dalam negeri.

    Kurs rupiah sendiri sempat menyentuh level Rp16.611 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025) atau level terendah sejak krisis moneter 1998. Terbaru, rupiah menguat ke posisi Rp16.562 per dolar AS saat penutupan perdagangan hari ini, Kamis (27/3/2025).

    “Kalau industri enggak [terganggu]. Kalau [industri yang] penghasilannya dolar, spending-nya [belanjanya] rupiah, itu menambah daya saing sebetulnya,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Di samping itu, dia tidak menampik ada sejumlah industri yang perlu mengimpor bahan baku sehingga pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi.

    Kendati demikian, Airlangga mengklaim hampir semua biaya pengelolaannya tetap menggunakan rupiah sehingga tidak terlalu terdampak.

    Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan secara keseluruhan kurs rupiah tetap stabil terutama apabila dibandingkan negara-negara mitra.

    Pelemahan rupiah tampaknya memang direspons secara berbeda untuk masing-masing sektor. Layanan angkutan laut seperti PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) misalnya, yang menyatakan tak ada pengaruh negatif atas pelemahan rupiah.

    Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar memiliki dua dampak terhadap kinerja perusahaan pelayaran, tergantung pada operasional domestik atau internasional. 

     “Ada dua dampak, kalau untuk mayoritas kapal kami banyak bisnis internasional, freight rate mayoritas diterima dalam dolar AS, kalau dolar AS kuat kami tidak dirugikan. Artinya, tidak ada masalah karena pendapatan kami juga dolar,” kata Bani dalam paparan publik, Rabu (26/3/2025). 

    Di pelabuhan, kata Bani, terdapat biaya yang juga berbasis dolar AS. Biaya yang dimaksud ialah investasi dan belanja modal (capital expenditure/capex) yang dilakukan dalam mata uang dolar AS.

    Sementara itu, untuk operasional pelayaran domestik yang menggunakan transaksi rupiah, perusahaan perlu menyesuaikan biaya dengan pendapatan agar tetap seimbang. Saat ini, SMDR belum berencana menambah armada untuk layanan domestik, mengingat pembelian kapal dilakukan dalam dolar AS, sedangkan tarif angkut dalam negeri menggunakan rupiah. 

    Berbeda dengan sektor pengan. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kemendag Tommy Andana mengungkap pelemahan rupiah menjadi salah satu alasan importir tak kunjung merealisasikan importasi bawang putih.

    Tommy mengatakan bahwa banyak importir belum melakukan realisasi bawang putih lantaran masih wait and see, imbas adanya kebijakan penyaluran bawang putih untuk keperluan operasi pasar selama puasa dan lebaran.

    Berdasarkan survei yang dilakukan Kemendag, Tommy mengaku para pelaku usaha yang telah mengantongi persetujuan impor (PI) bawang putih rata-rata belum merealisasikannya. Salah satu penyebabnya adalah tingginya nilai tukar kurs.

    “Kalau kami tanya itu jawabannya masih mengambang. Alasan katanya cuaca, alasannya juga karena misalnya tingginya kurs, kemudian juga ada beberapa yang mereka dikhawatirkan pada saat mereka barang datang untuk dijadikan operasi pasar,” kata Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, dikutip dari YouTube Kemendagri pada Rabu (26/3/2025).

     

  • Airlangga Pede Mudik Lebaran Jadi Pengungkit Ekonomi Kuartal I/2025

    Airlangga Pede Mudik Lebaran Jadi Pengungkit Ekonomi Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pergerakan mudik Lebaran akan mendongkrak perekonomian pada kuartal I/2025.

    Airlangga menjelaskan secara historis, momen Hari Raya Idulfitri selalu konsumsi masyarakat meningkat sehingga perekonomian tumbuh tinggi.

    “Nah ini yang pemerintah berharap faktor Hari Raya itu jadi pengungkit di kuartal I ini,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah juga menggelar sejumlah program untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada momen Lebaran seperti diskon tarif tol, tiket pesawat, hingga hari belanja online nasional (Harbolnas).

    “Plus dengan THR [tunjangan hari raya] dan yang lain. Kami berharap dengan pengungkit ini, [pertumbuhan ekonomi] bisa terdorong,” jelas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu tidak menampik banyak prediksi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,11% pada kuartal I/2024 karena didorong adanya penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi akan tetap tetap terjaga.

    Sebelumnya, Airlangga sudah mengumpulkan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk membahas pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat koordinasi terbatas (Rakortas) itu dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, hingga Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza.

    Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, para pejabat negara itu membahas seputar persiapan menghadapi Lebaran dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5% pada kuartal I/2025],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena THR akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.

  • Penumpang Melonjak, Damri Sewa Bus Swasta Angkut Pemudik Lebaran 2025

    Penumpang Melonjak, Damri Sewa Bus Swasta Angkut Pemudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum DAMRI (Perum DAMRI) menyiapkan armada tambahan, termasuk menyewa bus swasta untuk mengakomodasi lonjakan pemudik selama Lebaran 2025. 

    Senior Vice President Komersil dan Pengembangan Usaha Perum Damri Agus Hari Survijanto mengatakan pada hari ini, DAMRI telah memberangkatkan sekitar 7.000 penumpang dari Kemayoran dan 4.000 penumpang dari Gambir. 

    Secara keseluruhan selama 5 hari angkutan lebaran jumlah penumpang yang diangkut mencapai sekitar 40.000 orang, meningkat sekitar 20-30% dibandingkan dengan tahun lalu.  

    “Jadi, puncak udik memang hari ini, tahun lalu berpuncak dari hanya satu hari saja. Nah, tahun ini, puncaknya hari ini, volumenya hampir sama dengan tahun lalu. Tapi, hari-hari sebelumnya sudah cukup banyak,” kata Agus di Pool Damri Kemayoran, Kamis (27/3/2025). 

    Agus mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, DAMRI menyediakan sekitar 170 bus yang beroperasi dari Kemayoran dan Gambir, sementara total armada yang disiapkan di berbagai terminal, seperti Poris, Kampung Rambutan, dan Bogor, mencapai 300-500 unit, termasuk bus cadangan. DAMRI juga mengantisipasi kebutuhan perjalanan malam dengan menyiapkan unit tambahan.  

    Destinasi favorit pemudik dengan bus DAMRI meliputi Surabaya, Malang, Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah, serta Lampung untuk rute ke barat. 

    Mengingat tingginya permintaan, DAMRI bekerja sama dengan operator bus swasta untuk menyediakan layanan tambahan dengan tetap mengedepankan standar keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu sesuai ketentuan perusahaan. Saat ini, sekitar 10% dari total armada atau sekitar 50 unit berasal dari bus swasta yang disewa DAMRI. 

    Secara keseluruhan, selama periode angkutan Lebaran, DAMRI memprediksi akan melayani sekitar 1,5 juta penumpang untuk arus mudik dan balik, dengan total kontribusi sekitar 26% dari keseluruhan transportasi bus antarkota.

  • Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggara joint programme alias program bersama antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara mulai hari ini, Kamis (27/3/2025).

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/03).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar tujuh lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bandara negara tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sudah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan.

    Oleh sebab itu, para Eselon I Kemenkeu akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

    Cara Lama

    Notabenenya, program bersama antara lembaga di Kemenkeu untuk menambah penerimaan negara memang sudah beberapa pernah dilakukan.

    Pada 2018, dilaksanakan program joint analisis merupakan kegiatan analisis bersama antara DJP, DJBC, dan DJA, dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan joint investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

  • Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Rio Tinto Bangun Pusat SDM Pertambangan Mongolia

    Bisnis.com, JAKARTA – Rio Tinto Mining Corporation (Rio Tinto) bakal mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Mongolia di sektor pertambangan lewat peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI). Langkah tersebut dilakukan lewat kerja sama dengan University of Queensland.

    South Gobi Underground Mass Mining Institute (SGUMMI) menawarkan program pelatihan kelas dunia yang komprehensif yang dirancang untuk para profesional pertambangan lokal dan internasional yang memanfaatkan tambang tembaga Oyu Tolgoi sebagai pusat pelatihan praktis. 

    Di Monngolia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah mahasiswa yang belajar di bidang teknik pertambangan, yang menyebabkan kekurangan profesional pertambangan yang sangat terampil. Oleh karena itu, pembentukan program pelatihan tambang bawah tanah ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dalam industri dan mengangkat industri pertambangan Mongolia di panggung global.

    “Saya berterima kasih atas peluncuran South Gobi Underground Mass Mining Institute yang didedikasikan untuk melatih para profesional pertambangan Mongolia dan asing yang kompetitif secara global,” kata Presiden Mongolia Khurelsukh Ukhnaa, seperti dikutip dari keterangan resmi Rio Tinto, Kamis (27/3/2025), 

    Chief Executive Officer (CEO) Rio Tinto Jakob Stausholm mengatakan bahwa Oyu Tolgoi adalah tambang Mongolia kelas dunia, yang dibangun oleh lebih dari 20.000 orang Mongolia.

    “Ini adalah prestasi luar biasa dalam bidang teknik, kemajuan teknologi, dan standar keselamatan – keterampilan dan pengetahuan yang akan terus kami kembangkan secara lokal dengan pendirian Institut Pertambangan Massal Bawah Tanah South Gobi,” ujarnya.

    Tambang Oyu Tolgoi akan menjadi tempat pelatihan utama bagi kelompok pertama, yang tahun ini menyambut beragam kelompok yang terdiri dari 28 peserta dari berbagai organisasi. Sementara itu, Universitas Queensland akan bertanggung jawab atas pengelolaan Institut, serta mengembangkan dan menyampaikan kurikulum.

    Kurikulum SGUMMI berfokus pada mata kuliah teknik inti, seperti pertambangan bawah tanah, geoteknik, dan teknik pertambangan, dengan topik-topik tertentu yang dipilih untuk mengatasi tuntutan industri dan kekurangan keterampilan. Akademisi dan pakar pertambangan terkemuka berkolaborasi dalam pengembangan dan penyampaian pelatihan. 

    Mulai 2026, institut tersebut akan terbuka bagi perusahaan pertambangan lokal dan internasional untuk pelatihan. Pada tahun ketiga, Institut ini bertujuan untuk mendapatkan akreditasi dari universitas pertambangan yang diakui secara global.

    Selain meningkatkan pengembangan keterampilan, institut ini akan membangun dirinya sebagai pusat strategis untuk pendidikan pertambangan di Asia, yang akan memberi manfaat bagi masyarakat pertambangan Mongolia setempat dan berkontribusi pada tenaga kerja pertambangan global.

    KELAS DUNIA

    Pada 2022, Rio Tinto memperkirakan tambang Oyu Tolgoi ke depan bakal menjadi tambang tembaga kelima terbesar dunia ketika tambang bawah tanah mereka beroperasi secara penuh. Tambang ini diproyeksi bakal memproduksi 500.000 ton tembaga per tahun pada 2028 hingga 2036. Jumlah ini sama dengan produksi Freeport McMoRan Inc. di tambang Cerro Verde, Peru.

    Dengan beroperasinya tambang bawah tanah tersebut, maka tambang Oyu Tolgoi bakal menjadi tambang tembaga terbesar keempat dunia setelah Escondida, Grasberg, dan Collahuasi pada 2026–2030 dengan produksi tembaga sebesar 510.000 ton.

    Adapun, penambangan terbuka di Oyu Tolgoi dimulai pada 2011, sedangkan konsentrator tembaga, kompleks industri terbesar yang pernah dibangun di Mongolia, mulai memproses bijih tambang menjadi konsentrat tembaga pada 2013. Infrastruktur saat ini di Oyu Tolgoi akan memungkinkan tambang tersebut beroperasi selama beberapa dekade mendatang.

    Pada Maret 2023, produksi bawah tanah dimulai di Oyu Tolgoi, menjadikannya bisnis tembaga terintegrasi permukaan dan bawah tanah berkinerja tinggi dan salah satu produsen tembaga terpenting di dunia.

    Pada aset tembaga di Oyu Tolgoi Pemerintah Mongolia menggenggam kepemilikan 34% dan Rio Tinto memiliki kepemilikan 66%. Rio Tinto mengelola operasi pertambangan ini atas nama para pemilik.

  • Pemudik Diimbau Hindari Puncak Arus Balik Lebaran pada 6 April 2025

    Pemudik Diimbau Hindari Puncak Arus Balik Lebaran pada 6 April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) mengimbau pemudik untuk menghindari perjalanan pada tanggal 6 April 2025, yang diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2025.  

    Menhub mengatakan Pemerintah telah memberikan berbagai insentif, termasuk diskon tarif tol, guna mengatur arus lalu lintas agar perjalanan lebih lancar.  

    “Kita sudah memberikan diskon tarif tol, kalau perginya sudah bisa teratasi, sekarang tinggal pulangnya. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April, jadi kalau bisa dihindari, lebih baik,” ujar Menhub.  

    Untuk mengurangi kepadatan, skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan bekerja sama dengan Jasa Marga.

    Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan pembagian arus balik pada empat hari berturut-turut, yakni 3, 4, 5, dan 6 April. Namun, setelah melalui evaluasi, skema yang dianggap lebih efektif adalah pembagian arus balik pada 3-4 April dan 8-9 April.  

    “Kami mencoba memecah kepadatan arus balik. Awalnya diusulkan selama empat hari berturut-turut, tapi setelah dihitung, lebih efektif jika dilakukan pada tanggal 3-4 April dan 8-9 April. Yang terpenting bagi kami adalah menekan jumlah pemudik per hari agar tidak terjadi lonjakan signifikan,” jelasnya.  

    Seperti yang diketahui, Berdasarkan perkiraan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia.

    Pemerintah memproyeksikan bahwa puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada 26-28 Maret 2025, sedangkan arus balik diperkirakan memuncak pada 6-7 April 2025.

    Adapun pengenaan diskon tarif tol terutama jalan tol milik Jasa Marga sebesar 20% pada pada 3-4 April dan 8-9 April 2025.  JSMR memproyeksi puncak arus balik diprediksi jatuh pada 6 April 2025 (H+4) dengan volume kendaraan mencapai 264.000 unit atau turun 1 persen dibandingkan tahun lalu.  

  • Menhub Sebut WFA dan Diskon Tiket Pesawat Geser Pola Mudik Lebaran 2025

    Menhub Sebut WFA dan Diskon Tiket Pesawat Geser Pola Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pola mudik transportasi umum Lebaran 2025 mengalami pergeseran salah satunya disebabkan oleh kebijakan work from anywhere (WFA) dan kebijakan tiket pesawat murah. 

    Menhub Dudy mengatakan kebijakan WFA memengaruhi pemudik dalam pemilihan tanggal dan momentum lonjakan permintaan serta pembelian tiket. Dudy menyebut ada pergeseran tren pemudik namun dia tidak merincikan jumlah pemudiknya. 

    “Nanti kita simpulkan. Di Pulau Jawa, ada pergeseran ke [moda] kereta, tapi nanti angkanya kita harus lihat dulu semuanya setelah ini selesai,” kata Dudy di Bandara Soekarno – Hatta, Kamis (27/3/2025). 

    Dudy mengaminkan pemberian diskon tiket pesawat dan kebijakan WFA mempengaruhi jumlah penumpang dan puncak arus mudik di seluruh moda transportasi umum. Meski demikian, Dudy mengklaim pergerakan jumlah pemudik saat ini masih sesuai dengan survei Kemenhub. 

    Adapun, pada transportasi udara, Kemenhub memproyeksikan puncak arus mudik dengan moda angkutan udara akan terjadi H-3 Lebaran, Jumat (28/3/2025) dengan prediksi penumpang mencapai 750.000 di seluruh bandara. 

    Dudy Purwagandhi mengatakan proyeksi puncak arus mudik untuk angkutan udara akan terjadi H-3 Lebaran. Dudy mengklaim saat ini kapasitas bandara disebut dapat menampung para pemudik. 

    “Besok memang puncak [arus mudik], tapi kan semuanya yang datang sesuai dengan tiketnya, Jadi kita nggak terlalu khawatir,” kata Dudy di Bandara Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (27/3/2025). 

    Senada, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyebutkan pada puncak arus mudik besok, jumlah penumpang dapat mencapai 750.000 jiwa di seluruh bandara. Sementara untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri penumpang diprediksi mencapai 222.000 pemudik. 

    “Kita [prediksi] untuk Soetta itu 222.000 penumpang. Kalau seluruhnya [bandara] 750.000,” kata dia.

  • Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Pertamina Pastikan Distribusi Energi Lancar Saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina memastikan kesiapan, ketersediaan dan kelancaran distribusi energi baik BBM, LPG maupun Avtur selama periode Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, dalam press conference yang berlangsung di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis 27 Maret 2025.

    Wiko menyatakan bahwa seluruh lini di Pertamina, mulai dari hulu hingga hilir siap menemani masyarakat, khususnya di masa Idulfitri 2025. Di hulu, Pertamina tetap beroperasi penuh memproduksikan minyak bumi, di mana saat ini Pertamina berkontribusi 69 persen dari total produksi nasional. Demikian juga untuk sektor gas, yang tetap berproduksi menyalurkan gas ke industri-industri dan kelistrikan.

    Kemudian di midstream, kilang-kilang Pertamina juga tetap beroperasi selama libur lebaran. Demikian juga untuk sektor transportasi, dimana kapal-kapal tetap beroperasi untuk menyalurkan energi ke seluruh negeri.

    Wiko menambahkan, Pertamina juga menyiapkan SPBU-SPBU di setiap ruas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Selain itu, disiagakan juga SPBU modular, juga ada layanan Pertamina Delivery Service (motoris), guna menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik.

    “Kita juga memberi layanan tambahan dengan serambi MyPertamina beberapa kegiatan promo yang tentu saja untuk menambah kegembiraan masyarakat ketika mudik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wiko juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas dan takaran produk-produk Pertamina. Ia menjamin kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan ataupun spesifikasi pemerintah.

    “Baru-baru ini kita telah melakukan banyak test mengenai quality didukung oleh Kementerian ESDM, sekitar 79 persen dari SPBU kita yang berjumlah total 7.800. Setelah kita lakukan test dan hasilnya cukup baik dari sisi kualitas maupun dari sisi takaran. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas BBM kita,” tegas Wiko.

    Tak lupa, Wiko juga menyampaikan terima kasih, atas dukungan seluruh pihak terhadap Pertamina, dalam mendukung ketahan energi nasional. “Kami ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih pada masa-masa Ramadan dan Idulfitri,” pungkas Wiko.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    PHRI Wanti-Wanti Hotel Bertumbangan & PHK Massal, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Dampak kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai terasa di industri perhotelan. Terbaru, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat mengumumkan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2024.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang tidak menentu serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah membuat Sahira Hotels Group terpaksa menutup Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan di Bogor, Jawa Barat.

    Kedua hotel akan berhenti beroperasi pada 29 Maret 2025. Imbas penutupan tersebut, setidaknya 130 pekerja hotel terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara terperinci, 87 pekerja dari Hotel Sahira Butik Paledang dan 43 pekerja dari Hotel Sahira Butik Pakuan. Jumlah tersebut belum termasuk daily worker atau pekerja harian.

    Hariyadi mengatakan, PHRI sudah melaporkan kondisi ini kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Dia mengharapkan, laporan ini dapat diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto agar sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas bisa segera direalisasikan. 

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan. Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.  

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.  

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel. 

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).