Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Vietnam, Korsel, Jepang dkk Diproyeksi Alihkan Ekspor Baja dari AS ke RI

    Vietnam, Korsel, Jepang dkk Diproyeksi Alihkan Ekspor Baja dari AS ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) memproyeksi sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan, akan mengalihkan ekspor produk baja ke Indonesia imbas tarif tinggi bea masuk ke Amerika Serikat (AS).

    Berdasarkan catatan IISIA, impor baja AS pada 2024 mencapai 26 juta ton, yang terutama dipasok oleh Kanada (7 juta), Brasil (4,1 juta), Meksiko (3,2 juta), Korea Selatan (2,5 juta), Vietnam (1,2 juta), Jepang (1 juta), Taiwan (0,9 juta), dan lainnya. 

    Chairman IISIA Akbar Djohan mengatakan, kinerja ekspor langsung produk baja Indonesia ke AS masih relatif kecil. Adapun, ekspor baja ke AS pada 2024 hanya 69.000 ton dari total 7,7 juta ton atau hanya kurang dari 1%. 

    “Sehingga dampak langsungnya terhadap ekspor baja baja Indonesia secara keseluruhan diperkirakan sangat kecil,” ujar Akbar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

    Tarif impor baja sebesar 25% telah dikenakan pemerintah AS pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump pertama yaitu pada Maret 2018 dengan target utama produk baja dari China. 

    Tarif 25% tersebut juga diberlakukan kembali ke semua negara, termasuk negara-negara sekutu AS oleh pemerintah Trump pada periode keduanya sejak Februari 2025, alhasil dampaknya semakin luas dan besar.

    “Kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung yang sangat signifikan terutama pada dampak meningkatnya potensi ekspor dari berbagai negara, khususnya China, ke pasar Indonesia,” tuturnya. 

    Akbar menerangkan, dampak kebijakan tarif bea masuk 25% atas produk China sebenarnya telah terjadi sejak penerapan tarif bea masuk impor baja pertama pada 2018 yang berdampak pada peningkatan ekspor China ke Indonesia pada periode 2020 – 2024.

    Penerapan tarif bea masuk oleh pemerintah Trump pada periode kedua masa jabatannya diperkirakan akan semakin meluas dan besar mengingat tarif ini diberlakukan kepada semua negara (without exceptions or exemptions), termasuk negara dekat/sekutu AS seperti Kanada, Uni Eropa, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, India dan berbagai negara lainnya. 

    “Dampak dari kebijakan inilah yang akan sangat signifikan mengingat produsen baja dari negara-negara tersebut akan mencari pasar baru di luar AS, termasuk Indonesia,” jelasnya. 

    Akbar juga menerangkan, dengan penerapan bea masuk tinggi, tidak ada produsen baja di dunia yang mampu melakukan ekspor ke AS dengan tetap mendapatkan keuntungan mengingat EBITDA margin industri baja global dalam dekade terakhir hanya berkisar 8-9% (McKinsey). 

    Artinya, produsen baja yang selama ini mengekspor produknya ke AS harus mengalihkannya ke negara lain, dalam hal ini Indonesia disebut akan menjadi sasaran empuk. 

    “Negara yang berpotensi besar mengalihkan produknya ke Indonesia adalah Korea Selatan, Vietnam, Jepang dan Taiwan yang merupakan eksportir utama produk baja ke Indonesia,” jelasnya. 

    Di samping itu, Akbar melihat beberapa negara telah mulai melakukan proteksi dari serbuan produk baja China pada 2024. Pemerintah Uni Eropa, India, Kanada, Brasil, Asean, bahkan Korea dan Jepang telah melakukan perlindungan bagi produsen baja. 

    Beberapa kebijakan perlindungan dari masing-masing negara tersebut yakni melalui kebijakan tarif impor, pemberlakuan kuota impor, trade remedies (antidumping, counter vailing duty/CVD), safeguard), serta instrumen perlindungan perdagangan lainnya (pemberlakuan standar produk dan standar lingkungan atau CBAM/Carbon Border Adjustment Mechanism).

    Lebih lanjut, kebijakan Trump ini dikhawatirkan akan semakin mendorong negara lainya untuk menutup pasar masing-masing dari produk baja China.

    “Proteksi ini akan mengakibatkan produsen baja China mengalihkan produknya dan mencari pasar yang lebih terbuka, termasuk Indonesia, dengan perlindungan trade remedies yang masih terbatas,” ujarnya. 

    Secara langsung, terdapat sejumlah dampak yang dirasakan oleh produsen baja nasional. Pertama, kehilangan pangsa pasar domestik, porsi impor terus mengalami kenaikan dan mencapai lebih dari 44% pada 2024.

    Kedua, penurunan harga yang sangat signifikan karena harga jual produk baja China sangat rendah akibat subsidi dan dukungan Pemerintah China lainnya. 

    Ketiga, beberapa produsen baja nasional melaporkan adanya kesulitan untuk melakukan penjualan di pasar domestik dan mengalami penurunan penjualan hingga hingga mencapai 20-30% pada tahun 2024. 

  • Cara Ubah Data Email & Nomor HP pada Akun Coretax DJP

    Cara Ubah Data Email & Nomor HP pada Akun Coretax DJP

    Bisnis.com, JAKARTA — Alamat surat elektronik atau email dan nomor HP menjadi salah satu data penting dalam akun perpajakan. Tak jarang, wajib pajak terpaksa mengubah nomor HP maupun email karena satu dan lain hal. 

    Oleh karena perubahan tersebut, perlu dilakukan pengkinian data pada akun pajak masing-masing wajib pajak (WP), dalam hal ini pada akun Coretax DJP. 

    Email dan nomor HP pun menjadi salah satu data penting apabila wajib pajak lupa kata sandi alias password. Pada sistem sebelumnya, wajib pajak dapat langsung mengubah nomor HP maupun email untuk memulihkan kata sandi. 

    Sejak implementasi Coretax per 1 Januari 2025, fitur ubah data saat lupa kata sandi pada laman DJP Online telah dihapus. 

    Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data ke kantor pajak terdekat dalam hal email dan nomor HP yang terdapat pada laman Permohonan Ubah Kata Sandi tidak sesuai keadaan sebenarnya. 

    “Jika email atau nomor gawai di laman permohonan ubah kata sandi tidak sesuai, ajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahan di media sosial Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan sejak implementasi multi factor authentication (MFA) demi keamanan data wajib pajak.

    Untuk informasi dan layanan konsultasi, silakan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau X kring_pajak atau Helpdesk Kantor Pajak terdekat.

    Mengutip dari laman resmi Ditjen Pajak, fitur MFA ini menambah prosedur yang harus dilakukan wajib pajak saat mengakses djponline.pajak.go.id. 

    Wajib pajak harus memasukkan token one time password (OTP) yang disampaikan ke alamat email atau SMS nomor handphone. 

    Masalahnya, alamat email atau nomor gawai dalam profil wajib pajak tersebut seringkali berbeda dari yang digunakan wajib pajak. 

    Pada akhirnya, kondisi ini memaksa wajib pajak untuk datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan segala urusan pelaporan SPT Tahunan mulai dari membuka akses ke website sampai dengan pelaporannya selesai dilakukan. 

    Meski terkesan menambah kompleksitas dalam mengakses akun pajak, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan akun DJP Online, mengurangi potensi kebocoran akun, meningkatkan kepercayaan WP, serta mendorong WP lebih peduli pada data perpajakannya sendiri. 

    Mengingat, beberapa kali tersiar kabar soal penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak maupun soal kebocoran data. Maka fitur MFA menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut. 

  • Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merespons penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. 

    Setidaknya terdapat 7 langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia telah bertemu dengan pemerintah Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya hari ini. 

    PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. 

    “Malaysia selaku KeketuaanASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Pada kesempatan tersebut Airlangga menegaskan posisi Asean di Indo Pasifik sangat penting dan dapat menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Asean dan di tingkat global.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkanPerjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. 

    “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara Asean, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya. 

    Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamikaperdagangan global. 

    Namun, Indonesia dan Malaysia memilih untuk tetap menghormati kebijakan tersebut dan percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penguatan dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang. 

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” terangnya. 

    Sebagai Ketua Asean tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. 

    Di sisi lain, berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga memiliki langkah lain yang dilakukan. Adapun, langkah kedua yang dimaksud yakni segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Pemerintah Indonesia juga disebut akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Adapun, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. 

    Upaya ketiga yang akan dilakukan pemerintah yakni menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. 

    Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Keempat, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sejak awal tahun ini. 

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    Kelima, pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. 

    Keenam, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Ketujuh, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga dinilai dapat sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

    Tak hanya itu, langkah kebijakan strategis pemerintah lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

  • Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

    Produsen Sepatu Desak Penyelesaian IEU-CEPA untuk Redam Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk meminimalisir dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kesepakatan tersebut dapat membuat Indonesia memiliki akses pasar alternatif dan mengurangi tarif bea masuk produk alas kaki ke 27 negara Eropa. 

    “Negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah memiliki perjanjian serupa,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (5/4/2025). 

    Tak hanya itu, pihaknya juga melihat peluang negosiasi masih terbuka terhadap pemerintah AS. Menurut Eddy, pemerintah harus segera mengirimkan delegasi level tingkat tinggi yang berkompeten dan kredibel ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.

    “Solusi sebagai akselerasi masalah ini adalah penyelesaian IEU-CEPA yang sudah terhambat 9 tahun,” tegasnya. 

    Dalam catatan Aprisindo, AS merupakan negara tujuan ekspor alas kaki terbesar Indonesia, bahkan selama tahun 2020 – 2022 kinerja ekspor selalu meningkat setiap tahunnya. 

    Pada 2023, terjadi penurunan ekspor ke AS sebesar 26%. Namun, kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 24%. 

    Secara terperinci, pada 2020, nilai ekspor alas kaki ke AS mencapai US$1,3 miliar. Setahun setelahnya naik ke US$2,1 miliar, kemudian naik menjadi US$2,6 miliar pada 2022. 

    Sempat terjadi penurunan pada 2023 ke angka US$1,9 miliar hingga 2024 nilai ekspor naik menjadi US$2,3 miliar. 

    Adapun, pelaku usaha tengah mengkaji secara komprehensif dampak terkait ketentuan tarif baru bea masuk ke AS tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah untuk langka-langkah strategis yang diambil dalam rangka mitigasi dampaknya. 

    “Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan, kemampuan anggota Aprisindo waktu berjalan dengan penerapan tarif baru ini perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijkan ini,” tuturnya. 

    Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif tentang tarif timbal balik yang mengenakan bea masuk tambahan berkisar antara 10% yang akan berlaku mulai 5 April 2025, sedangkan tarif tambahan spesifik per negara akan berlaku mulai 9 April 2025. 

    Adapun, tambahan tarif untuk Indonesia, sesuai dengan Lampiran I dari Eksekutif tersebut, adalah sebesar 32% dengan total menjadi 42%.

  • Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia yang tengah menikmati surplus selama 58 bulan terakhir terancam berbalik defisit usai kenaikan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% mulai 9 April 2025. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi tersebut mungkin terjadi apabila Indonesia gagal negosiasi dengan AS terkait besaran tarif tersebut.  

    “Saya kira kalau dalam jangka waktu 6 bulan belum [berbalik defisit], tetapi setelah itu kalau nanti negosiasinya gagal, bisa jadi defisit,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Tauhid lebih lanjut mencontohkan bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena sejumlah komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif rendah, harus menghadapi tarif 32%. 

    Sebagai contoh, tarif impor untuk alas kaki yang sebelumnya hanya sebesar 1,7%, dengan adanya tarif resiprokal ini akan mengerek tarifnya hingga 30 kali lipat. 

    Untuk diketahui, AS merupakan penyumbang surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan kata lain, AS lebih banyak melakukan impor dari Indonesia ketimbang ekspor. 

    Secara kumulatif atau periode Januari-Februari 2025, perdagangan Indonesia dengan AS menghasilkan surplus senilai US$3,14 miliar. 

    Utamanya, surplus berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang surplus US$577 juta. Kemudian komoditas pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) dengan surplus US$433,3 juta serta alas kaki (HS 64) senilai US$407,7 juta. 

    Pangsa pasar ekspor Indonesia kepada AS pun tercatat sebesar 11,26%. Lebih rendah dari China yang sebesar 20,6%, Asean 21,71%, maupun negara lainnya yang mencakup 31,34%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengestimasikan rangkaian tarif ini dapat mengurangi surplus perdagangan Indonesia menuju kisaran US$700 juta hingga US$900 juta, dari posisi surplus terakhir pada Februari 2025. 

    “Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 menjadi 0,9% dari PDB [batas atas dari kisaran target 0,5%-1,3% dari BI],” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Satria, sapaannya, turut mewaspadai langkah-langkah pembalasan yang dapat dilakukan oleh negara lain—terkini, baru China yang mengumumkan retaliasi. 

    Masalahnya, jika semakin banyak negara yang menerapkan tarif universal baru, hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara langsung, atau secara tidak langsung melalui melemahnya permintaan global.

    Adapun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas secara daring pada Kamis (3/4/2025), bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. 

    Di mana pemerintahakan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujar Airlangga. 

    Meski demikian, belum diketahui apa langkah yang akan diambil dalam menghadapi tarif 32% tersebut. 

  • Heboh Tagihan Listrik Bengkak Usai Diskon 50% Berakhir, Begini Respons PLN

    Heboh Tagihan Listrik Bengkak Usai Diskon 50% Berakhir, Begini Respons PLN

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi kehebohan warganet yang mengeluhkan terjadinya lonjakan tagihan listrik pelanggan pascabayar pada periode Maret 2025. PLN menilai kondisi tersebut disebabkan perubahan pola penggunaan listrik. 

    Vice President Komunikasi Korporat PLN Grahita Muhammad mengatakan, pada triwulan II/2025 ini tarif listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Maka, kenaikan tagihan terjadi kemungkinan lantaran penggunaan listrik yang meningkat. 

    “Adanya lonjakan tagihan listrik bisa disebabkan oleh pola pemakaian listrik yang meningkat,” kata Grahita kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025). 

    Tak hanya itu, dia juga mengingatkan bahwa pada 1 Maret 2025, periode diskon tarif listrik 50% telah selesai, maka tarif listrik kembali normal sesuai penetapan pemerintah. 

    Dia pun mengimbau pelanggan pascabayar yang ingin mengetahui riwayat penggunaan listriknya dapat mengakses melalui aplikasi PLN Mobile.

    Sebelumnya, warganet ramai-ramai mengeluhkan kenaikan tagihan listrik pada awal April 2025 dengan berbagai alasan. Salah satunya diutarakan oleh akun X @ariepujaa pada Sabtu (5/4/2025).

    “Status rumah kosong, bilangnya karena kurang bayar dari beberapa bulan lalu akibat dari meteran buram,” cuitnya. 

    Dia pun melampirkan riwayat penggunaan listrik 3 bulan terakhir. Pada Februari 2025, tagihannya mencapai Rp66.745 dengan kWh sebesar 88,0. Satu bulan setelahnya juga tagihan serupa. Namun, pada April 2025, tagihan listriknya meningkat hingga Rp1,36 juta dengan kWh 901,0.

    Lalu, akun @ri_fiiiii menyebut, tagihan listriknya melonjak dua kali lipat. Sebelum berlaku diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025, dia mengaku tagihan listriknya hanya di kisaran Rp300.000. Namun, saat ini, tagihan listriknya bisa mencapai Rp600.000.

    “Aku yg biasa 300-an sekarang hampir 600 ribu 300-an itu sebelum dapat potongan yg bulan Januari Februari. Itu paling gede 350,kemaren ngecek hampir 600 ribu,” cuitnya.

    Di sisi lain, akun X @ManismaduAsik justru melihat tagihan listriknya masih normal walaupun terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya ketika diskon tarif listrik berlaku.

    “Barusan aku cek, sebelum dapat potongan emang Rp500.000, pas dapat potongan jadi Rp250.000 tapi sekarang kembali ke semula Rp500.000 untuk 900 watt,” tuturnya. 

  • Okupansi Hotel Sulsel Anjlok saat Libur Lebaran, PHRI: Akibat Efisiensi

    Okupansi Hotel Sulsel Anjlok saat Libur Lebaran, PHRI: Akibat Efisiensi

    Bisnis.com, MAKASSAR – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan jika tingkat hunian atau okupansi hotel di Sulawesi Selatan (Sulsel) selama periode libur Lebaran kali ini sangat tidak memuaskan, hanya berada di rata-rata 20% – 25% saja per harinya.

    Angka tersebut mengalami penurunan cukup dalam mencapai 30% – 35% dibandingkan hari biasa sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun jika dibandingkan pada Januari – Februari 2025, angkanya turun sekitar 5%.

    “Momentum Lebaran benar-benar babak belur, tingkah huni rata-rata hanya 20% – 25% saja. Dibandingkan hari biasa, penurunannya sekitar 30% – 35% sebelum pemotongan anggaran, tapi jika dibanding saat Januari atau Februari tahun ini, turun sekitar 5%,” ungkap Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Dia mengatakan penyebab utama anjloknya tingkat hunian dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang dianggap semakin melemah pasca adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Akibatnya uang yang beredar di masyarakat semakin menurun dan berimbas pada minat menginap di hotel.

    Belum lagi wilayah ini yang memang belum dianggap sebagai destinasi favorit untuk wisata keluarga seperti saat liburan Lebaran. Makanya hotel di Makassar dan sekitarnya sejauh ini lebih didominasi oleh kegiatan Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE), bukan untuk berwisata.

    Oleh sebab itu Anggiat berharap ke depannya pemerintah bisa segera merelaksasi segala aturan yang berpotensi memberi dampak penurunan daya beli masyarakat. Pasalnya tingkat hunian hotel di Sulsel sejauh ini sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Agar pariwisata Sulsel semakin bergerak ke depannya saat musim Lebaran, kami juga berharap harga tiket pesawat benar-benar harus terjangkau dan wilayah ini harus lebih kuat membuat wisata-wisata buatan seperti atraksi pesisir pantai serta event-event yang mendatangkan orang luar ke Sulsel,” tutup Anggiat.

  • Lalin Arus Balik ke Jakarta Meningkat, Pergerakan Arah Puncak Masih Tinggi

    Lalin Arus Balik ke Jakarta Meningkat, Pergerakan Arah Puncak Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Volume lalu lintas pergerakan arus balik Lebaran 2025 ke Jakarta terpantau meningkat sejak Jumat (4/4/2025).

    Pada saat yang sama, mobilitas menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat juga masih tinggi hingga akhir pekan. 

    Berdasarkan data lalu lintas transaksi di Gerbang Tol Ruas Jabodetabek yang dikelola Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, peningkatan volume lalu lintas arus balik arah Jakarta terlihat di Ruas Tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

    Volume lalu lintas yang kembali ke Jabodetabek dari arah Cikampek dan Puncak terdistribusi melalui tiga Gerbang Tol (GT) yakni Halim, GT Cikunir 6 dan GT Ciawi 2 Total. Jumlahnya tercatat sebanyak 130.619 kendaraan. 

    “Atau naik 28,68% dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal yakni 101.509 kendaraan transaksi,” Senior GM Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025). 

    Berdasarkan perinciannya, peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di GT Halkm tercatat sebanyak 67.169 kendaraan atau naik sebesar 7,52% terhadap lalu lintas transaksi normal 62.470 kendaraan.

    Kemudian, di GT Cikunir 6, volume lalu lintas transaksi arah Jakarta melalui jalan tol MBZ sebanyak 19.419 kendaraan atau naik signifikan sebesar 182,75% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 6.868 kendaraan. 

    Selanjutnya, di GT Ciawi 2, volume lalu lintas transaksi arah Jakarta tercatat sebanyak 44.031 kendaraan atau naik sebesar 36,87% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 32.171 kendaraan.

    Sejalan dengan itu, tercatat masih ada peningkatan volume lalu lintas transaksi yang menuju arah Puncak melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi 1. 

    “Tercatat sebanyak 40.004 kendaraan atau naik 5,50% dibandingkan volume lalu lintas transaksi normal yaitu 37.919 kendaraan,” lanjut Widiyatmiko. 

    Adapun pada pagi ini, Sabtu (5/4/2025), KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto menyebut pihaknya telah menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way pada pukul 08.00 WIB ke arah atas atau dari Jakarta menuju Puncak.

    “Yang mana memang sejak tadi pagi kami sudah melaksanakan penerapan ganjil genap di Simpang Gadog serta pembukaan jalur contraflow dari exit Tol Ciawi sampai Km 46+400,” ujarnya kepada wartawan. 

    Ardian menyebut kepadatan sudah mulai terlihat ke arah atas pada sekitar pukul 07.00 WIB, dan terjadi antrean di Km 45+600 atau kurang lebih 2,4 Km yang akan menuju ke Puncak. 

    “Sampai pukul 07.00 WIB baik kendaraan yang naik maupun turun sudah mencapai 23.000 kendaraan,” ujarnya. 

  • Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Asean Diguncang Tarif Trump, Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara Asean tengah berkoordinasi dan mencari solusi dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan tarif impor tinggi tersebut turut menyasar negara-negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia dikenai 24%, Indonesia 32%, Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.

    Untuk merespons kebijakan Trump, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah pemimpin negara Asean, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Jumat (4/4/2025).

    “Hari ini, saya mengadakan percakapan telepon dengan para pemimpin beberapa negara Asean, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk bertukar pandangan dan mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap masalah tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat,” ujar Anwar melalui akun resmi Instagramnya, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar menekankan bahwa sebagai ketua Asean 2025, Malaysia tetap berkomitmen untuk mendorong konsensus di antara negara-negara anggota dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam semua negosiasi perdagangan, termasuk dalam kerangka kerja dialog Asean-AS.

    “Pertemuan menteri ekonomi Asean pada pekan depan akan melanjutkan pembahasan mengenai hal ini dan mencari solusi terbaik untuk semua negara anggota,” tutur Anwar.

    Pasar saham dan mata uang Asia Tenggara terguncang setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor terhadap sejumlah negara.

    Melansir Bloomberg, Kamis (3/4/2025), indeks saham utama Vietnam turun hingga 6,2%. Angka tersebut menjadi penurunan harian terbesar selama lebih dari 4 tahun. Saham di Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura juga mencatat pelemahan. 

    Sementara itu, nilai tukar baht Thailand melemah hingga 0,8% terhadap dolar AS, diikuti oleh dong Vietnam dan ringgit Malaysia yang juga terdepresiasi.

    Aset di Asia Tenggara terguncang setelah terkena dampak dari tarif timbal balik yang diumumkan Donald Trump. 

    “Ekonomi Asean akan menghadapi hambatan besar dalam beberapa bulan ke depan akibat kenaikan tajam tarif AS terhadap ekspor mereka,” ujar Homin Lee, ahli strategi makro senior di Lombard Odier Ltd., Singapura, Kamis (3/4/2025). 

    Menurutnya, sejauh ini juga belum ada kejelasan apakah pemerintah di Asia Tenggara dapat menegosiasikan penurunan tarif secara signifikan dengan tim Donald Trump. 

    Ekonomi Asia Tenggara memang rentan terhadap tarif AS karena negara ini masuk dalam dua mitra dagang utama bagi Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

    Vietnam, yang sebelumnya mencoba merayu pemerintahan Trump sebelum pengumuman tarif, juga tidak luput dari kebijakan proteksionis AS. 

    Padahal, negara tersebut bergantung pada perdagangan, dengan ekspor mencapai hampir 90% dari total output ekonomi. Vietnam juga memiliki surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS, menjadikannya target utama tarif impor tinggi.

  • Tarif Trump Picu Pelemahan Rupiah, BI Jelaskan Kondisi Pasar

    Tarif Trump Picu Pelemahan Rupiah, BI Jelaskan Kondisi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengungkapkan pihaknya terus memantau kondisi pasar usai pengumuman kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia yang mencapai 32%. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa bank sentral memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pascapengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025. 

    Meskipun pascapengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh China pada 4 April 2025, Denny menyampaikan bahwa pasar bergerak cukup dinamis. 

    “Pasar bergerak dinamis saat pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/4/2025).

    Komitmen BI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder) terus dilakukan. 

    Hal tersebut dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (4/4/2025) hingga pukul 20.53 WIB, kontrak rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) yang diperdagangkan di pasar luar negeri ambrol ke level Rp17.006 per dolar AS atau mengalami penurunan 1,58%. 

    Kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump telah diperkirakan dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang berdampak signifikan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Di tengah hal tersebut, saat ini BI tengah dalam masa libur dan tidak melakukan operasi moneter selama 11 hari dalam rangka libur Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. 

    Adapun operasi moneter baru kembali dilakukan pada Senin, 7 April 2025, atau dalam dua hari mendatang.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi. 

    Di mana rupiah akan berada dalam kondisi overshoot atau pelemahan yang cepat dan terjadi dalam waktu pendek. Dalam kondisi ini pula, peran Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi kunci agar rupiah dapat menguat dan menuju keseimbangan baru tersebut. 

    “Untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru. Bank Indonesia bertahun-tahun sudah teruji untuk memanage kondisi overshooting,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (4/4/2025).