Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Hutama Karya Fokus Bangun Tol Trans Sumatra Tahap II

    Hutama Karya Fokus Bangun Tol Trans Sumatra Tahap II

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap pihaknya tengah berkomitmen merampungkan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahap 2. Di mana, tahap pembangunan ini akan menghubungkan jalan tol dari Palembang hingga Jambi.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa konstruksi JTTS Tahap 2 akan dikebut pembangunannya sepanjang tahun depan.

    “Terkait dengan forecasting infrastruktur tahun 2026 seperti yang kami sampaikan tadi bahwa saat ini masih ada ruas JTTS Tahap 2 yang masih proses pembangunan, kami berusaha untuk merampungkan Palembang nyambung sampai Jambi,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Selain itu, Mardiansyah juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah ruas utama Tol Trans Sumatra yang belum rampung pembangunannya. Serta, tengah menggarap sebagian ruas feeder JTTS.

    Dalam proyeksinya, konstruksi jalan tol yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat rampung pada 2027. Sayangnya dia tidak memerinci ruas mana saja yang akan selesai dalam waktu dekat. 

    “Untuk yang dalam tahap pembangunan, fokus kami tentu penyelesaian pada 2026 atau di 2027. Sedangkan, untuk ruas-ruas yang belum terbangun mungkin diupayakan perencanaannya itu bisa selesai pada 2026,” tambahnya.

    Saat dimintai konfirmasi mengenai dampak penghentian injeksi modal negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap proyek JTTS Tahap 2, Mardiansyah juga mengaku belum dapat memberi perincian. Hanya saja, dia memastikan bahwa pihaknya berkomitmen merampungkan proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    “Tetapi kalau secara umum pandangan ya tentu secara logikanya diberi PMN dengan tidak diberi PMN tentu pengaruhnya ada,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, HK memang tengah mengebut konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra tahap 2 yang bakal menghubungkan seluruh ruas backbone di Tol Sumatra. 

    Beberapa ruas yang tengah dibangun yakni Jalan Tol Palembang-Betung (Paltung) Seksi I Palembang Rengas (21,5 km), Seksi II Rengas Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi III Pangkalan Balai Betung (14,69 km) yang diteken kontraknya pada 30 September 2024. 

    Selain itu, Hutama Karya juga telah memulai konstruksi Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi (Betejam) Seksi IB Babat Supat Tungkal Jaya (31,6 km), dan Seksi II Interchange Tungkal Jaya-Interchange Bayung Lencir (54,32 km) yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan PPJT pada 3 Juni 2024 .

  • Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan

    Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menyambut baik arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) 2026. Kerangka kebijakan yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan ini dipandang akan menjadi peta jalan yang menjanjikan kepastian investasi dan keberlanjutan ekspansi bisnis di tengah tantangan global.

    Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang menjelaskan Arah kebijakan moneter tersebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    “Kami menyambut baik dan mengapresiasi tinggi arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2026,” ujar Sarman Simanjorang saat dihubungi Bisnis pada Jumat (28/11/2025).

    Menurut Sarman, tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian memang menuntut kebijakan moneter yang fleksibel, tetapi tetap fokus. 

    Terlebih, tambah Sarman, elemen stabilitas menjadi fondasi utama yang membuat pengusaha optimistis. Pengendalian inflasi yang terukur dan stabilisasi nilai tukar rupiah dinilai esensial dalam menjaga daya saing produk domestik.

    Lebih lanjut, Sarman berharap implementasi kebijakan tersebut ke depannya tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada optimalisasi instrumen makroprudensial untuk memastikan likuiditas yang cukup di perbankan.

    “Kami berharap kebijakan moneter BI juga mampu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit produktif. Sinyal pro pertumbuhan yang diberikan BI harus diterjemahkan menjadi ekspansi kredit yang terjangkau bagi sektor riil, khususnya UMKM dan industri padat karya,” imbuhnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menyatakan bahwa kerangka kebijakan yang disampaikan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan strategi yang tepat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

    Rencana BI untuk mencermati ruang penurunan BI-Rate dan mendorong ekspansi likuiditas yang lebih pro market merupakan inisiatif yang dinantikan oleh para pelaku usaha.

    “Rencana BI Rate yang berpotensi turun dan dorongan likuiditas yang akomodatif menjadi angin segar bagi sektor riil. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund), memperbaiki arus kas, serta memperluas akses pembiayaan produktif,” ujar Anggawira.

    Angga memberikan catatan soal penyaluran pembiayaan produktif yang perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti sektor padat karya, manufaktur, dan UMKM. 

    “Pelonggaran likuiditas perlu benar-benar mendorong kredit produktif, tidak boleh sekadar berputar di sektor keuangan. Efektivitas transmisi ini adalah kunci agar stimulus moneter sampai ke lapangan,” tambahnya.

    Sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih suportif, Hipmi memproyeksikan iklim investasi pada 2026 memiliki peluang membaik. Suku bunga yang lebih kompetitif diyakini akan meningkatkan minat ekspansi dunia usaha dan menarik investasi baru di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi, hingga ekonomi digital.

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter 2026 akan tetap pro terhadap keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    “Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro stability and growth,” terangnya pada seluruh peserta acara.

    Perry menjelaskan, empat bauran kebijakan BI lainnya tahun depan akan diarahkan untuk pro pertumbuhan alias pro growth. Pada materi yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026 dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    Untuk mendukung arah kebijakan moneter mendatang, Perry menyebut sejumlah langkah yang akan diambil. Di antaranya adalah pengendalian inflasi, mencermati penurunan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, hingga intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.

  • BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan salah satu arah bauran kebijakan pada 2026 adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.

    Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa otoritas fiskal bakal ikut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini seperti yang dilakukan dengan memindahkan kas pemerintah di BI dengan total nilai Rp276 triliun.

    Purbaya memastikan akan melanjutkan kebijakan serupa tahun depan, tujuannya adalah untuk manajemen kas pemerintah agar tak mengendap di bank sentral.

    “Kami akan manage sedemikian rupa sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi optimal, dari pengelolaan cash saya aja. Saya enggak mau cash saya menganggur lagi,” ujarnya kepada wartawan usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Adapun tahun depan BI akan melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya guna mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

    Pada pidatonya di PTBI tahun ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

    “Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi,” terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

    “Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini,” terangnya.

    Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

    Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

    “Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.

  • Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan bahwa perekonomian Indonesia belum akan menembus angka 6% pada tahun 2026 dan 2027.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa otoritas moneter bakal memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan sebagai arah kebijakan ke depan.

    Perry menyampaikan bahwa ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, yang diperkirakan olehnya tetap bergejolak salah satunya karena penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dalam paparannya, Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026, dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    “Dengan sinergi itu insyaallah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat,ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia,inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal dan sinergi ketahanan pangan nasional,” terangnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Perry juga menyampaikan komitmenya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

    Selain itu, komitmennya juga meliputi stabilitas nasional terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa yang cukup, serta pertumbuhan kredit yang meningkat.

    “Ke depan mari kita semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

    Secara terperinci, sinergi dilakukan di dalam lima area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan.

    Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Kelima, kerja sama investasi dan perdagangan internasional.

  • IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan harus memiliki minimal 67% saham dari badan usaha (BU). 

    Dia menyebut, jika saham ormas keagamaan pada BU yang dibentuk untuk mengelola tambang itu di bawah 67%, maka pihaknya bisa mencabut IUP. 

    Menurutnya, ketentuan ini sesuai dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 (Permen ESDM 18/2025) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

    “Ormas yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini kan memberikan kontribusi untuk pembinaan masyarakat dari sisi ekonomi, di situ kan juga nanti dari hasilnya itu kalau ini sahamnya sedikit itu kan maksud dari regulasinya kan tidak tercapai,” jelas Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, kata Yuliot, terdapat batasan kepemilikan saham dan juga tidak bisa dialihkan. 

    “Jadi itu mengunci di situ kalau ada pengalihan ya berarti IUP-nya dicabut,” tegasnya.

    Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM 18/2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

    Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

    Syarat Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Kelola Tambang 

    Syarat administratif 

    1. badan usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal; 

    2. saham badan usaha memiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi ormas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah; 

    3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon; 

    4. dimiliki oleh ormas keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ormas; 

    5. dimiliki oleh ormas keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 

    6. merupakan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam data badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Syarat teknis

    1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi; dan 

    2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

    Syarat pernyataan komitmen: 

    1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi; 

    2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain; 

    3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan 

    4. menjamin komposisi kepemilikan saham ormas keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP; 

    5.melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Mukhtara Air Resmi Mengudara di Langit Indonesia, Simak Rutenya

    Mukhtara Air Resmi Mengudara di Langit Indonesia, Simak Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Mukhtara Air resmi beroperasi di Indonesia. Operasional tersebut juga ditandai dengan kedatangan pesawat perdananya, Airbus A320, yang mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab.

    Maskapai yang berada di bawah Manazil Al Mukhtara Company Holding, perusahaan berbasis di Madinah, Arab Saudi ini berkantor di  Komplek Perkantoran City Business Center (CBC), dekat Bandara Soekarno–Hatta, Tangerang, dengan sejumlah kantor perwakilan di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Medan, Surabaya, dan Bali. 

    Chairman Mukhtara Air, Sami Al Harbi, menegaskan bahwa kehadiran Mukhtara Air merupakan bentuk investasi besar Manazil Al Mukhtara Company di Indonesia. Selama ini, perusahaan tersebut dikenal sebagai penyedia layanan haji, umrah, dan perhotelan di Madinah.

    “Mukhtara Air adalah komitmen investasi besar kami di Indonesia, dan kami ingin menghadirkan standar layanan full service berkelas internasional bagi para jamaah dan penumpang umum,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Rute Penerbangan Mukthara Air

    Di sisi lain, Managing Director Mukhtara Air, Winarso, menjelaskan bahwa maskapai itu akan mengoperasikan dua tipe pesawat, yakni Airbus A320 dan Airbus A330.

    Airbus A330 akan difokuskan untuk melayani rute internasional, termasuk Madinah dan Makkah, serta membuka rute baru ke Thaif dalam waktu dekat. Sementara itu, Airbus A320 akan digunakan untuk rute domestik dan berfungsi sebagai feeder bagi penerbangan internasional.

    “Rute domestik Mukhtara Air juga akan sangat banyak, untuk memperkuat konektivitas ke bandara-bandara pengumpan menuju penerbangan internasional kami,” ujar Winarso.

    Adapun, Airbus A320 pertama yang tiba di Jakarta memiliki konfigurasi 152 kursi, terdiri atas 8 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Pesawat tersebut diklaim menawarkan kenyamanan premium sesuai standar layanan full service.

  • Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.

    Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari. 

    “Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan. 

    Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak. 

    Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025. 

    “Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.

    Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah? 

    Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam. 

    Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun. 

    Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023. 

    Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun. 

    Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026. 

    Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.  

    Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah. 

    Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar. 

    Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025. 

    Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun. 

    Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun. 

    Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi. 

    “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

  • MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.

    Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.

    “Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan,” ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.

    Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.

    “Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.

    Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.

    Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga,  memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.

    “Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.

    Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

  • Mendag Pastikan Harga Pangan Tak Naik Jelang Nataru

    Mendag Pastikan Harga Pangan Tak Naik Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tetap stabil.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan.

    “Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Budi juga menegaskan ketersediaan bahan pangan tidak menjadi masalah menjelang momentum Nataru. Adapun, Budi menuturkan pemerintah sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait stok dan harga pangan.

    Ke depan, pemerintah juga akan melakukan rapat koordinasi pada 8 Desember 2025 dengan para distributor dan pemasok untuk memastikan pasokan pangan cukup menjelang Nataru.

    Meski begitu, menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga pangan. “Normal [harga pangan],” terangnya.

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (28/11/2025) pukul 15.17 WIB, rata-rata harga aneka beras mengalami penurunan secara nasional di tingkat konsumen.

    Secara terperinci, rata-rata harga beras medium mencapai Rp13.506 per kilogram, beras premium dibanderol Rp15.555 per kilogram, dan beras SPHP senilai Rp12.467 per kilogram.

    Untuk komoditas lainnya, seperti bawang merah secara nasional harga rata-ratanya dibanderol Rp42.080 per kilogram, sedangkan rata-rata harga bawang putih bonggol adalah sebesar Rp37.183 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga cabai rawit merah dibanderol Rp49.155 per kilogram, cabai merah keriting Rp58.389 per kilogram, dan cabai merah besar sebesar Rp55.049 per kilogram.

  • PetroChina Bakal Eksplorasi 4 Sumur di Blok Jabung Mulai 2027

    PetroChina Bakal Eksplorasi 4 Sumur di Blok Jabung Mulai 2027

    Bisnis.com, JAMBI — PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) bakal melanjutkan eksplorasi empat dari total enam sumur baru pada 2027 mendatang. 

    Eksplorasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perpanjangan kontrak operasional perusahaan 2023-2043 di Wilayah Kerja (WK) Blok Jabung, yang diteken pada akhir 2021 lalu. 

    Vice President (VP) Operation PetroChina Khostarosa Andhika Jaya menyampaikan rencana eksplorasi akan dilakukan di Blok Jabung pada 2027. Sejatinya, dua sumur telah dieksplorasi di NEB 1, sementara sisanya, apabila memungkinkan, akan sekaligus dilakukan pada 2027. 

    “Komitmen kerja dari perpanjangan itu ada enam sumur eksplorasi. Sebanyak dua sudah kami eksekusi, empat ini belum. Nanti 2027–2028 akan empat sumur sekaligus jika memungkinkan” ujarnya kepada wartawan, dikutip pada Jumat (28/11/2025).

    Andhika menyampaikan, eksplorasi yang dilakukan dengan mencari potensi cadangan minyak dan gas (migas) baru demi menambah dan menjaga produksi PetroChina. 

    Mengingat, PetroChina berkontribusi sebanyak 71% dari total produksi gas domestik. Untuk itu, pihaknya perlu menambah cadangan-cadangan baru yang dilakukan dengan eksplorasi. 

    Langkah ini pun juga menjadi bukti bahwa komitmen investasi PetroChina di Blok Jabung terus berlanjut.

    Melansir dokumen resmi public expose PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), kinerja blok Jabung tercatat rata-rata harian mencapai 49.700 barel setara minyak per hari (barrels of oil equivalent per day/boepd) hingga akhir September 2025. 

    Dari produksi tersebut, kandungan gas rata-rata sebanyak 20.800 boepd, minyak mentah 5.900 barel minyak per hari, LPG mencapai 15.500 boepd, dan 7.500 barel kondensat per hari. 

    Progres kegiatan seismik Blok Jabung telah dilakukan sejak kuartal IV/2023. Terdapat tiga survei di kawasan tersebut, yaitu dua survei seismik 3D dan satu 2D survei di WK Jabung. 

    Secara rinci, 3 area tersebut yaitu 3D ketemu seluas 121 km2, 3D Rukam seluas 71 km2, dan 2D infill seismic 368 km di timur Jabung. Hasil survei tersebut pun rencananya akan dilakukan interpretasi pada akhir tahun ini. 

    Sepanjang tahun ini, PIJL berhasil menghemat biaya operasional senilai US$5,6 juta atau setara Rp92,96 miliar (kurs Rp16.600 per dolar AS) atau 14% dari total bujet pengeboran tujuh sumur yang senilai US$41,2 juta. 

    Artinya, biaya pengeboran per sumur yang PetroChina keluarkan sekitar US$0,8 juta. 

    Saat ini, PetroChina telah memasuki pengeboran di lokasi kedelapan, yakni menggunakan Rig 26 di Gemah 81, dari total sembilan sumur yang rencananya dilakukan pengeboran pada tahun ini.