Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan total masyarakat yang bergerak mudik saat Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang.

    Dalam laporan Buku Ekonomi Kita edisi Maret 2025, pemerintah membidik total perputaran uang bertambah mencapai 357 triliun selama periode mudik Lebaran.

    “Jumlah pemudik diperkirakan sekitar 146,48 juta orang mendorong perputaran uang Rp357 triliun,” demikian laporan Ekonomi Kita, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Jumlah pemudik yang besar itu menjadi perhatian pemerintah lantaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung di berbagai daerah. Di mana, kebutuhan transportasi makanan, hingga oleh-oleh meningkat dan mendorong perputaran uang yang jumbo.

    Alhasil, pelaku UMKM, transportasi serta bisnis jasa seperti penginapan diprediksi menjadi salah satu yang paling cuan selama periode Lebaran.

    “Dengan kata lain, mudik menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Selain itu, mudik juga penting karena menciptakan pemerataan ekonomi ke berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian ekonomi secara besar-besaran,” tambah laporan tersebut.

    Pasalnya, dengan kedatangan para pemudik ekonomi daerah dapat tumbuh lebih cepat dan merata. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya yang menjadi fondasi persatuan nasional.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Bank Indonesia melaporkan jumlah uang beredar di masyarakat sepanjang Februari 2025 yang bertepatan menjelang Ramadan, bertambah Rp41,5 triliun menjadi Rp9.239,9 triliun.

    Uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan likuiditas perekonomian tercatat tumbuh 5,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5%.

  • 60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memproyeksi kebijakan tarif impor resiprokal yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke RI sebesar 32% per 9 April 2025 akan berdampak pada penurunan utilitas industri. 

    Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, apabila utilitas produksi menurun maka akan memengaruhi penyesuaian atau pengurangan tenaga kerja di sektor padat karya ini. 

    “Saat ini, pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total nilai ekspor mebel Indonesia sebesar US$2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%,” ujar Dedy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur ke AS dalam masa pemulihan pascapandemi. Pada 2021, nilainya telah mencapai US$1,79 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$1,28 miliar. 

    Kemudian, pada 2022, nilai ekspor furnitur ke AS kembali turun tipis ke angka US$1,73 miliar. Tren penurunan kembali terjadi seiring melemahnya permintaan global yang merosot ke US$1,30 miliar pada 2023. 

    Pada 2024, nilai ekspor furnitur lokal ke AS mencapai US$1,43 miliar. Menurut Dedy, kebijakan Trump dipastikan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri mebel nasional. 

    “Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pelaku usaha mulai meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS dengan segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS. Namun, dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS.

    “Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar nontradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelasnya. 

    Meskipun, dia menerangkan bahwa pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

    “Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri. Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

  • Arah Suku Bunga The Fed di Tengah Kebijakan Tarif Trump dan Bayang-Bayang Resesi Global

    Arah Suku Bunga The Fed di Tengah Kebijakan Tarif Trump dan Bayang-Bayang Resesi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan Federal Reserve (The Fed) pada 2025 melonjak seiring dengan kebijakan tarif agresif yang diluncurkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang menimbulkan kecemasan akan bayang-bayang resesi global.

    Kepanikan pasar tercermin dari lonjakan posisi pada skenario pemangkasan darurat. Mengutip laporan Bloomberg, Selasa (8/4/2025), kontrak swap suku bunga overnight kini mencerminkan ekspektasi penurunan sebesar 125 basis poin sepanjang tahun, setara dengan lima kali pelonggaran masing-masing 25 basis poin.

    Padahal, hingga pekan lalu, pelaku pasar hanya memperkirakan tiga kali pemangkasan. Kini, probabilitas bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin sudah mendekati 40%, bahkan sebelum rapat resmi kebijakan yang dijadwalkan pada 7 Mei 2025.

    Penyesuaian ekspektasi yang mendadak mencerminkan kepanikan kolektif pasar. Trump, yang tak menunjukkan sinyal akan melunak, tetap kukuh dengan kebijakan tarif perdagangannya. Trump mengatakan kepada wartawan pada Minggu malam untuk melupakan pasar sejenak.

    Sebagai respons spontan, investor melepaskan aset berisiko dan berbondong-bondong berlari ke obligasi, memicu penurunan tajam pada imbal hasil obligasi. Yield obligasi Treasury AS tenor dua tahun, yang merupakan indikator paling sensitif terhadap perubahan suku bunga, merosot 22 basis poin ke level 3,43% pada Senin, mencatat total penurunan sekitar 50 basis poin sejak pengumuman tarif pada Rabu lalu.

    Analis senior Pepperstone Michael Brown mengatakan tidak ada kabar baik dalam sentimen kali ini. Pasar semakin buruk, perubahan kebijakan baik dari Gedung Putih atau The Fed, adalah yang diinginkan pasar.

    ”Tapi keduanya tampaknya belum akan bergerak, dan itu artinya lebih banyak gejolak ekonomi,” tutur Brown seperti dikutip Bloomberg.

    Gejolak serupa juga mengguncang Eropa. Obligasi Jerman melonjak, menyebabkan yield dua tahunnya merosot 20 basis poin dan hanya sedikit di atas 1,60%—terendah sejak Oktober 2022. Di sisi lain, mata uang safe haven seperti yen Jepang dan franc Swiss menguat tajam terhadap dolar.

    Bayang-Bayang Resesi

    JPMorgan Chase & Co. kini secara terbuka memproyeksikan bahwa perekonomian Amerika akan tergelincir ke dalam resesi tahun ini. Kepala ekonom Michael Feroli memperkirakan The Fed akan memulai pemangkasan pada bulan Juni, dan melanjutkannya di setiap pertemuan hingga awal tahun depan.

    Sentimen serupa datang dari Goldman Sachs Group Inc. yang pekan lalu memperbarui proyeksinya: tiga kali pemotongan suku bunga kini menjadi skenario dasar, tak hanya untuk The Fed, tetapi juga bagi Bank Sentral Eropa.

    Di tengah turbulensi ini, berbagai pemerintahan di seluruh dunia berebut kursi negosiasi dengan pejabat AS, berusaha meringankan beban tarif atas ekspor mereka. Namun pasar tetap gamang—tak ada jaminan bahwa kompromi akan tercapai dalam waktu dekat.

    Pergeseran ini pun menyeret harapan pemangkasan suku bunga di Eropa. Untuk ECB dan Bank of England, swap pasar kini memproyeksikan setidaknya tiga kali pemangkasan, masing-masing sebesar 25 basis poin. Peluang pemotongan keempat pada akhir tahun diperkirakan sekitar 50%.

    Namun di tengah gelombang tekanan, Ketua The Fed Jerome Powell masih menahan pedal gas. Dalam pidatonya baru-baru ini, ia menyampaikan kehati-hatian tinggi karena inflasi yang masih mengintai. Menurut Powell, lonjakan harga akibat tarif membuat langkah buru-buru justru berisiko.

    Analis senior Brown Brothers Harriman Elias Haddad mengatakan pasar sebaiknya tidak berharap The Fed turun tangan dengan pemangkasan darurat.

    “Ini adalah badai yang diciptakan oleh kebijakan. Tidak ada alasan bagi The Fed untuk menyelamatkan pasar dari gejolak yang mereka ciptakan sendiri,” tambahnya.

  • Kemenkeu ungkap Langkah Perbaikan Pajak untuk jaga Dunia Usaha

    Kemenkeu ungkap Langkah Perbaikan Pajak untuk jaga Dunia Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan pihakny tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons langsung terhadap kebijakan dagang Trump. Menurutnya, Kemenkeu hanya menyampaikan berbagai skenario biaya dan manfaat dari opsi kebijakan yang tersedia.

    “Kami tidak menawarkan kebijakan baru, tetapi berkomitmen pada langkah-langkah penyempurnaan administrasi,” ujar Anggito di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Tiga Langkah Perbaikan

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, perbaikan administrasi perpajakan dilakukan melalui tiga langkah utama.

    Pertama, penyempurnaan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Sistem ini mencakup berbagai fitur baru untuk memudahkan wajib pajak, seperti pre-populated Surat Pemberitahuan (SPT), manajemen akun wajib pajak, sistem akuntansi penerimaan negara (revenue accounting system), dan lainnya.

    Kedua, percepatan proses pemeriksaan pajak. Febrio menyebut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2025 yang terbit pada 10 Februari telah mengatur pemangkasan waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, untuk pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing, waktu pemeriksaan dipangkas dari 24 bulan menjadi 10 bulan.

    “Dengan ini, transparansi, kecepatan, dan efektivitas pemeriksaan pajak diharapkan meningkat,” kata Febrio.

    Ketiga, penyederhanaan proses restitusi pajak sebagaimana diatur dalam PMK No. 119/2024. Melalui aturan ini, wajib pajak yang mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh) bisa mendapatkan pengembalian tanpa proses pemeriksaan.

    Selain perpajakan, Kemenkeu juga melakukan penyempurnaan di bidang kepabeanan. Salah satunya, penerapan nilai kepabeanan berdasarkan price range. Jika importir memiliki bukti kuat atas nilai transaksi, maka nilai tersebut dapat digunakan secara apa adanya.

    “Banyak reformasi struktural yang kami siapkan. Ini bukan semata respons terhadap Trump, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia,” pungkas Febrio

  • Beredar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

    Beredar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah riuh rendah respons berbagai negara yang bakal terdampak tarif resiprokal Donald Trump, muncul kabar bahwa Presiden AS itu tengah mempertimbangkan untuk menunda penerapan aturan itu selama 90 hari. Gedung Putih segera merespons perkembangan tersebut dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar.

    ” [Itu] Berita palsu,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC, Senin (7/4/2025).

    Menurut kabar yang beredar, berita tersebut mengutip Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.

    Adapun Trump, dalam sebuah postingan baru-baru ini di Truth Social menulis bahwa tidak berkelanjutan bagi AS untuk kehilangan US$1,9 triliun dalam perdagangan.

    Postingan Trump menyertakan video dirinya berbicara kepada wartawan, di mana ia juga mengatakan bahwa AS tidak dapat kehilangan uang dalam perdagangan dan juga menghabiskan banyak dana untuk NATO untuk melindungi negara-negara Eropa.

    Sementara itu, Kanada mengajukan sengketa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait tarif 25% Trump atas mobil dan suku cadang mobil yang diimpor dari Kanada ke AS.

    Kanada meminta konsultasi sengketa WTO dengan AS terkait pungutan baru tersebut. WTO mengatakan permintaan konsultasi tersebut secara resmi memulai sengketa di organisasi tersebut.

    Konsultasi akan memberi para pihak kesempatan untuk membahas masalah tersebut tanpa melanjutkan litigasi lebih lanjut. Setelah 60 hari, jika konsultasi gagal menyelesaikan sengketa, penggugat dapat meminta penyelesaian oleh panel, menurut WTO.

    Kanada mengeklaim tindakan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban AS berdasarkan berbagai ketentuan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994.

    Melansir Reuters, Kevin Hassett mengatakan Trump telah berbicara dengan para pemimpin dunia sepanjang akhir pekan dan akan mendengarkan proposal untuk kesepakatan besar.

    “Dia menggandakan sesuatu yang dia tahu berhasil, dan dia akan terus melakukannya. Dia juga akan mendengarkan mitra dagang kami, dan jika mereka datang kepada kami dengan kesepakatan yang benar-benar hebat yang menguntungkan manufaktur Amerika dan petani Amerika, saya yakin dia akan mendengarkan,” kata Hassett.

  • BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan Maret 2024.

    Febrio belum menyampaikan angka detail. Ia hanya menyebut telah terjadi pembalikan (turnaround) setelah penurunan penerimaan pajak secara tahunan (year on year/YoY) hingga Februari 2025.

    “Kita melihat di bulan Maret-nya, penerimaan pajak itu sudah positif year on year-nya. Nanti kita akan detailkan lagi,” kata Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Ia menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjaga postur fiskal tetap sehat, terutama dari sisi penerimaan. Febrio menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada dua bulan pertama 2025 disebabkan oleh restitusi dan kelebihan bayar akibat penerapan tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21.

    Namun, kini efek restitusi dan lebih bayar TER PPh 21 tersebut dinilai sudah tidak terlalu terasa, sehingga penerimaan pajak pada Maret 2025 telah kembali meningkat secara tahunan.

    Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp187,8 triliun per Februari 2025, turun 30,2% YoY dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun.

    Adapun realisasi penerimaan pajak pada Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun. Oleh karena itu, jika klaim Febrio benar, maka penerimaan pajak Maret 2025 setidaknya harus bertambah lebih dari Rp207 triliun.

    Coretax Biang Kerok

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa permasalahan implementasi sistem Coretax menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada awal tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami gangguan teknis. Padahal, proses bisnis pembayaran pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem tersebut.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” kata Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Ia menambahkan, jenis pajak yang paling terdampak berasal dari kelompok yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus sektor pertambangan.

    Senada, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan penerimaan pajak terkontraksi, yakni gangguan implementasi Coretax, penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), dan peningkatan restitusi PPN.

    Menurutnya, ketiga faktor tersebut bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia optimistis bahwa penerimaan pajak dapat kembali meningkat.

    “Perbaikan ini terjadi karena saya melihat dampak utamanya adalah operational risk [risiko operasional], begitu pula dampak dari kebijakan TER maupun restitusi PPN yang diperkirakan akan berkurang dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (13/3/2025).

    Meski demikian, Fajry menggarisbawahi bahwa secara fundamental, kinerja perpajakan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika perekonomian membaik, maka target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun sepanjang 2025 dinilai masih realistis.

    “Jika kondisi makro tidak jauh dari asumsi APBN—seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%—dan masih dikelola oleh orang yang tepat, saya masih yakin dengan kondisi kesehatan keuangan negara kita,” tutupnya.

  • Morgan Stanley Downgrade Sektor Perbankan AS saat Risiko Resesi Meningkat

    Morgan Stanley Downgrade Sektor Perbankan AS saat Risiko Resesi Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Analis Morgan Stanley memangkas pandangan terhadap bank besar dan menengah Amerika Serikat (AS) di tengah prediksi tarif Presiden Donald Trump meningkatkan risiko resesi dan semakin melemahkan aktivitas pasar modal.

    Dilansir Bloomberg pada Senin (7/4/2025), analis Morgan Stanley memangkas pandangan terhadap sektor perbankan AS dari atraktif ke in-line, berdasarkan catatan bertanggal 7 April 2025.

    Analis Morgan Stanley juga memangkas pandangan sektor mereka terhadap industri penasihat keuangan dan saham keuangan konsumen.

    “Perkembangan perdagangan menggeser pertimbangan dasar kami ke perlambatan produk domestik bruto yang signifikan, dengan risiko skenario resesi bearish kami meningkat tajam,” tulis analis, termasuk Betsy Graseck, dalam sebuah catatan.

    Para analis menambahkan peningkatan ketidakpastian ekonomi juga kemungkinan akan menunda pemulihan material dalam aktivitas pasar modal.

    Dalam perdagangan prapasar hari Senin, saham-saham bank semuanya turun bersamaan dengan saham berjangka AS. Penurunan tak berlanjut lebih dalam karena Kepala Eksekutif JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon mendesak penyelesaian cepat terhadap kebijakan tarif.

    Saham-saham juga terpukul pada minggu lalu, dengan pasar ekuitas global merugi sekitar US$9,5 triliun. Sementara, saham bank besar AS anjlok hari Jumat, mencatat penurunan dua hari terbesar sejak Maret 2020.

    Saham Goldman Sachs Group dipangkas dari overweight menjadi equal-weight, dengan alasan paparannya terhadap pendapatan investment bankng, dilihat memiliki respons paling cepat dalam sektor keuangan terhadap risiko resesi dan memburuknya kondisi pasar, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pinjaman di bank komersial tradisional.

    Sementara, saham Goldman turun 3,5% sebelum pasar dibuka. Para analis melihat manajemen bank besar memangkas proyeksi pendapatan saat bank mulai melaporkan laba akhir minggu ini.

    JPMorgan, Wells Fargo & Co. dan Morgan Stanley akan memulai laporan pada 11 April 2025. “Dengan volatilitas pasar baru-baru ini, jelas prospek perbankan investasi dan biaya kekayaan perlu diredam,” tulis analis Morgan Stanley.

    Adapun, saham JPMorgan, Citigroup Inc. dan Bank of New York Mellon Corp disebut menjadi yang paling ditunggu laporan keuangannya.

  • Sri Mulyani, Airlangga dkk Rapat Bersama Prabowo, Ini yang Dibahas

    Sri Mulyani, Airlangga dkk Rapat Bersama Prabowo, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta sejumlah menteri bidang ekonomi lain melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (7/4/2025). Hal tersebut dibagikan Sri Mulyani pada unggahannya di akun Instagram pribadinya @smindrawati.

    “Senin siang-sore ini rapat di lstana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resiliensi Indonesia dari gejolak dan persaingan global,” kata Sri Mulyani pada caption unggahan tersebut.

    Dia menuturkan, dalam rapat tersebut turut hadir beberapa menteri lain seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Ketua Danantara Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria.

    Selanjutnya, ada juga nama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri.

    Adapun, dalam unggahan tersebut sejumlah direktur Utama Bank pelat merah atau Himbara juga hadir, yakni Dirut Bank BRI Hery Gunardi, Dirut Bank BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi, serta Dirut Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan sejumlah perwakilan investor, ekonom hingga pelaku usaha setiap sektor besok, Selasa (8/4/2025). 

    Pertemuan itu akan membahas soal situasi perekonomian terkini, termasuk sikap pemerintah Indonesia terhadap tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.  Pertemuan itu akan digelar di Menara Bank Mandiri, Jakarta. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo akan menyampaikan langsung soal respons pemerintah terhadap situasi perekonomian terkini, termasuk terhadap tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%. 

    “Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Airlangga menyebut pertemun itu akan dihadiri oleh perwakilan investor, ekonom, media serta pelaku usaha dari berbagai sektor. Dia membenarkan bahwa pertemuan esok hari telah diagendakan sebelumnya, di mana Prabowo sempat berencana untuk bertemu dengan sejumlah investor. 

  • RI Bakal Impor Kapas Cs, Ekonom: Bisa Kurangi Gap Defisit AS

    RI Bakal Impor Kapas Cs, Ekonom: Bisa Kurangi Gap Defisit AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan langkah pemerintah dengan mengimpor minyak dan gas (migas), kapas, hingga gandum dari Amerika Serikat (AS) merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi jarak (gap) defisit neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.

    Seperti diketahui, langkah yang diambil pemerintah ini untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

    “Ini langkah yang tepat, apalagi kita memang butuh kapas, migas, dan gandum,” kata Samirin kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).

    Menurutnya, importasi kapas hingga gandum dari AS ini nantinya akan mengurangi gap defisit neraca perdagangan dengan AS. Apalagi, lanjut dia, Indonesia merupakan net importir migas, gandum, dan kapas, sehingga tidak berkompetisi dengan produk dalam negeri.

    “Saya yakin, hal-hal seperti ini bisa mendorong Indonesia untuk mendapatkan deal terbaik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan langkah importasi komoditas migas, kapas, hingga gandum dari AS tidak akan mengganggu industri dalam negeri.

    Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mencari jalan keluar untuk mengurangi neraca perdagangan AS—Indonesia yang defisit. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif resiprokal tinggi, yakni 32%.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Namun, pada prinsipnya, Shinta menjelaskan bahwa pengenaan tarif impor AS tidak hanya untuk Indonesia, melainkan juga semua negara.

    Adapun, untuk mengurangi angka defisit itu, Shinta menerangkan bahwa pemerintah akan membuka keran impor beberapa komoditas dari AS yang dibutuhkan Tanah Air. Namun, dia memastikan importasi ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri.

    “Kalau mengurangi defisit [AS-Indonesia], itu berarti jenis-jenis produk apa yang bisa kita impor dari Amerika yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi bukan mengganggu industri dalam negeri kita, tetapi yang dibutuhkan oleh Indonesia,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Adapun saat ini, dunia usaha tengah menjajaki untuk mengimpor kapas dari AS. Meski begitu, Shinta menyampaikan bahwa ada beberapa produk untuk pertahanan.

    “Jadi pada prinsipnya kita yang langsung saja, bagimana mengidentifikasi produk-produk Amerika yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tentu saja dari segi oil and gas sudah pasti, cotton, wheat, bean, corn,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Shinta menambahkan bahwa Apindo memastikan agar kegiatan ekspor yang dilakukan eksportir ke AS tidak terganggu dengan adanya kebijakan Trump.

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau tindakan balasan, melainkan akan mengambil jalur negosiasi. Menurutnya, ada beberapa langkah negosiasi yang sedang dikaji pemerintah.

    Menko Airlangga menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti langkah Vietnam yang memutuskan menurunkan bea masuk semua barang impor AS ke 0%. Sebab, tarif impor barang-barang AS ke Indonesia sudah rendah, yaitu 5% bahkan 0% untuk produk kedelai dan gandum.

    “Kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit [defisit perdagangan] yang US$18 billion itu bisa dikurangi,” terang Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

  • Melonjak, Angkasa Pura Catat Penumpang Pesawat 597.097 Jiwa Saat Puncak Arus Balik

    Melonjak, Angkasa Pura Catat Penumpang Pesawat 597.097 Jiwa Saat Puncak Arus Balik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencatatkan lonjakan penumpang hingga 20,08% saat puncak arus balik, Minggu (6/4/2025) dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi covid 19 atau 2019. 

    Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025, InJourney Airports mencatatkan lonjakan penumpang menjadi 597.097 jiwa pada puncak arus balik Lebaran 2025. Angka ini melonjak 20,08% dibandingkan 2019 yang tercatat sebesar 497.255 jiwa serta naik 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 526.976 jiwa. 

    InJourney mencatatkan peningkatan jumlah penumpang secara bertahap sejak H+1 atau pada Rabu (2/4/2025) hingga saat ini. Secara berurut sejak H+1 hingga H+5 Lebaran, penumpang di Bandara InJourney Airports tercatat sebesar 448.444 jiwa, 463.298 jiwa, 497.857 jiwa, 552.865 jiwa dan 597.097 jiwa. 

    Meski penumpang melonjak, InJourney Airports justru mencatatkan penurunan jumlah penerbangan saat puncak arus balik. Tercatat 3.652 penerbangan terealisasi pada H+5 Lebaran. Capaian ini turun tipis 1,1% dibandingkan dengan jumlah penerbangan 2024 yang tercatat sebesar 3.694. 

    Dari total penerbangan tersebut, 218 penerbangan merupakan penerbangan ekstra. Padahal rencana awal penerbangan ekstra adalah sebanyak 191 penerbangan. Rute Domestik masih mendominasi realisasi penerbangan ekstra yaitu sekitar 209 penerbangan, sementara internasional tercatat sebanyak 9 penerbangan. 

    Maskapai yang banyak melakukan penerbangan ekstra adalah Lion Air yaitu 63 penerbangan, Citilink Indonesia sebanyak 44 penerbangan, Garuda Indonesia merealisasikan 40 penerbangan ekstra serta Super Air Jet sebanyak 25 penerbangan. 

    Adapun bandara dengan penerbangan ekstra terbanyak yaitu Bandara Soekarno – Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Depati Amir Bangka Belitung dan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.