Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    ADB Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di 5%, Meski Seluruh Asia Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asian Development Bank (ADB) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025, meski lembaga tersebut memangkas ekonomi kawasan Asia dan Pasifik. 

    Dalam laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) April 2025, produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. 

    ADB menilai konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan, dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat yang memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 

    “Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas,” tulis ADB, dikutip pada Rabu (9/4/2025). 

    Dalam analisisnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong oleh sektor manufaktur dan pertanian serta jasa-jasa seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan diuntungkan oleh permintaan domestik.

    ADB mengungkapkan bahwa konsumsi kemungkinan akan tetap tangguh dengan pertumbuhan yang dirancang agar lebih inklusif. 

    Kepercayaan konsumen diperkirakan akan tetap kuat dengan adanya langkah-langkah ekonomi yang mendukung seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program-program belanja sosial baru, terutama program makanan bergizi gratis, di atas bantuan sosial yang sudah ada. 

    ADP turut menilai bahwa implementasi penuh program makanan bergizi, yang pada akhirnya menjangkau 82,9 juta orang (anak sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui) di seluruh Nusantara, dapat membantu mempertahankan daya beli rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. 

    “Program ini juga dapat memberikan dampak pemerataan yang positif dengan menstimulasi kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah perdesaan dan terpencil, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif,” tulis ADB. 

    Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (US$10,7 miliar) untuk program ini.

    Secara umum, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik ke level 4,9% pada 2025, dari 5% tahun lalu.

    Melihat di kawasan Asia Tenggara, ternyata hanya Indonesia yang proyeksinya dipertahankan. Sementara proyeksi untuk Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, dan Singapura direvisi ke bawah.

    Berbeda dengan Kamboja, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam yang justru dikerek naik di tengah tantangan dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. 

    Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bakal terjaga di level 5%, inflasi turut diperkirakan tetap berada di level 2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Siap-siap! Tarif Baru Royalti Nikel, Batu Bara Cs Berlaku Bulan Ini

    Siap-siap! Tarif Baru Royalti Nikel, Batu Bara Cs Berlaku Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) berlaku efektif mulai April 2025.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.  

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    “Kalau harganya nikel atau emas naik ada range tertentu, tapi kalau tidak naik, itu [tarif royalti] tidak juga naik,” jelas Bahlil.

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti. 

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah.
    Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

    Semula, revisi PP terkait penyesuaian tarif royalti itu direncanakan rampung sebelum Idulfitri atau 31 Maret 2025. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. 

    Senada dengan Bahlil, Tri menyebut kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Dia menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini. 

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

    Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan. Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik. 

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya.

  • Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 104% ke China, Negosiasi Sulit Tercapai

    Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor 104% ke China, Negosiasi Sulit Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memberikan sinyal bahwa tidak tercapai kesepakatan dengan China dalam negosiasi tarif impor. Alhasil, China berisiko terkena tarif Trump sebesar 104%.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghabiskan jam-jam terakhir untuk menyusun negosiasi dengan sejumlah negara, terutama sekutu-sekutu AS, sebelum tarif impor yang luas berlaku pada Rabu (9/4/2025) pukul 12.01 AM EDT (Eastern Daylight Time, waktu Amerika Utara) atau pukul 11.01 WIB.

    Trump menggembar-gemborkan pembicaraan perdagangan dengan sejumlah pemimpin negara karena pasar pulih—berbekal optimisme bahwa Trump akan mengurangi atau menghilangkan tarif lebih tinggi atas puluhan negara. Misalnya, Trump menyebut dialog dengan Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo tampak bagus dan ada kemungkinan kesepakatan yang baik.

    Kondisinya berbeda dengan China, karena Beijing mengisyaratkan tidak akan mundur dari perang dagang. Trump mengatakan bahwa dia sedang menunggu panggilan dari pejabat China, sembari menuduh bahwa Negeri Panda salah menangani situasi.

    “China juga ingin membuat kesepakatan, sangat ingin, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Kami menunggu panggilan mereka. Itu akan terjadi!” kata Trump pada Selasa (8/5/2025) waktu AS, dilansir dari Bloomberg.

    China bersikap menantang dalam menghadapi kenaikan tarif Trump. Beijing akan mengenakan bea masuk balasan, yakni pajak atas ekspor Amerika ke China.

    Pada awal tahun ini AS mengenakan pungutan 20% terhadap barang impor dari China. Lalu, terdapat bea masuk timbal balik sebesar 34% yang mulai berlaku 9 April 2025.

    Respons China membuat Trump menyatakan akan mengenakan tarif impor tambahan sebesar 50%, kecuali Negeri Panda menarik kembali tindakan balasannya terhadap pungutan sebelumnya.

    Total tarif Trump 104% bagi China pun bisa terjadi apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua negara.

    “Perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa. Kami orang China bukanlah pembuat onar, tetapi kami tidak akan gentar ketika masalah datang. Intimidasi, ancaman, dan pemerasan bukanlah cara yang tepat untuk terlibat dengan China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir dari Bloomberg.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan China dan negara-negara lain yang ingin membalas telah melakukan kesalahan.

    “Presiden Trump memiliki tulang punggung baja, dan dia tidak akan patah … Amerika tidak membutuhkan negara lain sebanyak negara lain membutuhkan kita,” ujar Leavitt.

  • BI Masih Optimistis soal Rupiah walau sedang Terlemah sejak 1998

    BI Masih Optimistis soal Rupiah walau sedang Terlemah sejak 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih dalam level yang belum mengkhawatirkan. 

    Untuk diketahui, tren pelemahan rupiah terjadi belakangan ini. Pada hari ini, Selasa (8/4/2025), mata uang rupiah kembali ditutup melemah dengan menyentuh level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, terdapat prediksi dari sejumlah analis bahwa rupiah dapat bergerak menuju sekitar Rp17.000 per dolar AS. 

    “Enggak [mengkhawatirkan]. Sudah bagus,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui pada sela-sela acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Juda juga menilai belum melihat adanya dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap utang-utang korporasi Indonesia dalam mata uang dolar AS. 

    Menurutnya, Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi seperti hedging atau upaya untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari fluktasi harga yang tidak diinginkan pasar. 

    “Kita kan sudah ada kewajiban hedging dan sebagainya korporasi,” lanjut Deputi Gubernur BI yang ditetapkan sejak 2021 lalu itu. 

    Di sisi lain, Juda pun masih optimistis terhadap level rupiah saat ini dan dampaknya terhadap inflasi. Dia menyebut inflasi masih di bawah kendali. 

    “Masih rendah terkendali,” ucapnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, mata uang rupiah parkir di level Rp16.891 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (8/4/2025). Rupiah menjadi mata uang yang merosot paling dalam secara (year to date/YtD) dibandingkan dengan mata uang negara-negara Asia lainnya. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 69,5 poin atau 0,41% ke Rp16.891 per dolar AS. Di level tersebut, rupiah sudah melemah 4,49% sepanjang tahun berjalan 2025. 

    Secara tahun berjalan, rupiah menjadi mata uang Asia yang merosot paling dalam di hadapan dolar AS. 

    Bloomberg mencatat rupiah merosot bersama baht Thailand yang turun 1,34% (YtD). Sementara itu, penurunan tipis dialami oleh rupee India sebesar 0,66%, yuan China -0,52%, ringgit Malaysia turun 0,38%, dan dolar Taiwan turun 0,67% sepanjang tahun berjalan 2025.

    Pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang asing terhadap dolar AS belum lama ini turut dipengaruhi oleh sentimen terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%. 

  • Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump 18 menit yang lalu

    Sri Mulyani Sebut Pembiayaan APBN Naik, Frontloading Buat Antisipasi Kebijakan Trump

    18 menit yang lalu

  • SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    SBY: Strategi RI Negosiasi Tarif Trump Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    SBY menyatakan bahwa pemilihan langkah negosiasi sudah tepat dibandingkan dengan retaliasi atau tindakan pembalasan dalam merespons tarif Trump.

    “Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi,” ujar SBY di akun X @SBYudhoyono, Selasa (8/4/2025).

    Dia menambahkan, strategi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan komunikasi dengan pemimpin Asean sembari mengirimkan tim negosiasi ke Washington sudah tepat.

    Pasalnya, SBY menilai bahwa di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Asean merupakan sandaran yang tepat dan menjadi pasar bersama di sub kawasan ini.

    Di samping itu, SBY juga berpandangan tindakan otoritas moneter dan fiskal untuk menjaga serta mengamankan nilai tukar rupiah serta saham di Indonesia, masih diperlukan.

    Sebab, jika diserahkan begitu saja terhadap mekanisme pasar, maka dikhawatirkan bisa menembus batas toleransi psikologis.

    “Di tengah gonjang ganjing pasar saham dan mata uang, bisa jadi nilai saham dan rupiah kita diganjar secara berlebihan, sehingga menembus batas toleransi psikologi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat ini menyarankan agar pemerintah harus berupaya untuk menjaga iklim ekonomi Indonesia, di tengah semakin meluasnya perang tarif dan perang dagang secara global.

    “Karenanya, pertama, kita harus mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia [sekecil apa pun]. Dan, kedua, kita harus membuat ekonomi kita makin berketahanan [resilient] di masa depan,” tutur SBY.

    Adapun, SBY juga terus mendorong agar pemerintah bisa memperkuat fundamental ekonomi serta meningkatkan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan di negeri ini. 

    Selain itu, upaya penciptaan lapangan pekerjaan harus lebih digalakkan agar masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli yang makin tinggi. 

    “Juga upaya untuk menjaga keamanan fiskal kita agar tetap sehat, termasuk pengendalian utang negara. Kita harus bergerak cepat, namun harus bisa berlari jauh. Insya Allah tantangan berat yang kita hadapi ini, akan menjadi peluang baik bagi masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.

    Kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah menghadapi 32% tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump, saya nilai baik dan tepat. Lebih memilih negosiasi daripada retaliasi.

    Strategi Presiden Prabowo, saya sebut “dual track strategy”, yaitu melakukan…

    — S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) April 8, 2025

  • Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

    Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

    “Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, peningkatan layanan sistem Coretax sangat penting bagi dunia usaha karena hal tersebut berkaitan dengan arus kas dan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan.

    Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan diperpendek waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, pemeriksaan wajib pajak yang bersifat kelompok dan transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun, kini dipangkas menjadi hanya 10 bulan.

    Kemudian, untuk restitusi pajak, wajib pajak orang pribadi di bawah Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Selain itu, penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis dilakukan oleh Coretax.

    Dia mengatakan, perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan tersebut dapat mengurangi beban tarif hingga 2%.

    Dia melanjutkan, pada sisi penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor, Indonesia melakukan perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand. Indonesia juga akan melakukan pergeseran pengawasan dari border ke post-border.

    Selanjutnya, pemerintah juga telah menggunakan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sri Mulyani menuturkan, semua transaksi logistik melalui digital technology akan menurunkan waktu dan biaya logistik.

    Dia menuturkan, saat ini sebanyak 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi telah dilakukan secara digital dan jauh lebih cepat.

    Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif PPh impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, seluler, laptop, dan lainnya. Dia mengatakan, penyesuaian itu akan menurunkan PPh impor dari 2,5% ke 0,5%.

    Kemudian, Indonesia juga akan menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang sebelumnya antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5%. Sri Mulyani menuturkan, penyesuaian bea ini untuk produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam kategori most favored nation (MFN).

    “Kemudian bea keluar untuk CPO, kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga mengurangi beban tarif hingga 5%. Selain itu, trade remedies ini termasuk kebijakan Menteri Perdagangan yang mencakup anti-dumping, imbalan, dan safeguarding dapat dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” pungkasnya

  • Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Pengusaha Minta Proteksi Pasar Dalam Negeri Diperkuat di Tengah Tekanan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memproteksi pasar dalam negeri di tengah kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

    AS menyampaikan alasan RI dikenakan tarif timbal balik 32% disebabkan peraturan yang rumit untuk impor barang. Pemerintah berencana melakukan relaksasi dan melonggarkan barang impor masuk ke Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan pemerintah harus tetap hati-hati, di samping menempuh jalur negosiasi guna mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia, juga harus memproteksi pasar dalam negeri. 

    Shinta menyebut Indonesia merupakan pasar yang besar dan memiliki daya tarik dari banyak negara. Untuk itu, menurutnya, antidumping merupakan kebijakan yang sangat penting untuk melindungi dan menjaga daya saing industri dalam negeri agar bisa berjalan kompetitif.

    “Makanya kita selalu mengatakan antidumping itu sangat penting, karena kita juga mesti melindungi industri dalam negeri kita. Makanya saya rasa ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama,” tutur Shinta dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Shinta menambahkan bahwa pemerintah AS sejatinya menginginkan agar defisit neraca perdagangan Negeri Paman Sam bisa menyusut. Adapun, dari pelaku usaha swasta telah menyarankan ada beberapa komponen komoditas seperti kapas, jagung, hingga gandum yang akan diimpor dari AS.

    “Ini beberapa hal yang kami langsung berinteraksi dengan pelaku usaha di sana untuk bagaimana kita bisa meningkatkan impor [ke AS],” ujarnya.

    Namun, Shinta meminta agar keran importasi ini bisa langsung dilakukan oleh industri alias tanpa melalui pihak ketiga.

    “Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak pihak ketiga, karena ini akan jelas langsung meng-cutbeberapa permasalahan yang dihadapi,” imbuhnya.

    Di samping itu, Shinta juga menyoroti adanya kesenjangan (gap) antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

    “Ini yang mungkin perlu perhatian Bapak [Presiden Prabowo Subianto], bagaimana mengawal implementasi ini, karena banyak effort yang sudah baik ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah,” ujarnya.

    Salah satunya, kata Shinta, terkait masalah perizinan yang dinilai sudah diketahui oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada, dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun, ini banyak yang belum bisa diperbaiki,” pungkasnya.

  • Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menilai kebijakan Gubernur Bali yang melarang produksi dan penjualan air dalam kemasan plastik di bawah 1 liter akan berdampak negatif ke industri dan perdagangan air minum di Bali.

    Ketua DPD Aspadin Bali Nusa Tenggara, I Gusti Ngurah Warassutha Aryajasse menjelaskan sedang mempelajari secara mendalam terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 5/2025 tersebut, dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina industri melalui DPP Aspadin.

    “Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi dan distribusi, hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan. Kami akan berkomunikasi juga dengan Kementerian perdagangan dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal ini,” jelas Ngurah Warassutha, Selasa (8/4/2025).

    Terkait tujuan Gubernur untuk mengurangi sampah plastik, Aspadin menegaskan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) nasional sangat menaruh perhatian pada masalah lingkungan hidup ini. Faktanya semua kemasan AMDK terutama botol plastiknya adalah kemasan yang tingkat daur ulangnya paling tinggi di Indonesia.

    “Kami juga memiliki tipe kemasan pakai ulang yaitu galon yang sepenuhnya ramah lingkungan. Kami juga terus berinovasi terhadap kemasan kami agar semakin ramah lingkungan. Contohnya botol plastik yang digunakan pada setiap kemasan AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu,” ujar Ngurah.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wayan Koster melarang perusahaan air minum memproduksi air kemasan ukuran kecil di bawah 1 liter dengan tujuan mengurangi sampah plastik dari air kemasan.

    Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No. 9/2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam SE nya, Koster menyebut lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali.

    Kemudian Koster juga melarang distributor menjual minuman kemasan ukuran kecil. “Setiap distributor atau pemasok dilarang mendistribusikan produk atau minuman kemasan plastik sekali pakai di Wilayah Provinsi Bali,” jelas Koster.

  • Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) resmi menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group yang bakal merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitulu menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar AlQilaa International Group merealisasikan pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah.

    “Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$20.000 atau sekitar Rp337.850 juta (Asumsi kurs: Rp16.890) per unit hunian atau total sekitar US$2 miliar atau Rp33,78 triliun untuk 100.000 unit hunian.

    Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Di mana, pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

    “BTN mendukung visi besar program 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau,” katanya.

    Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

    “Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia.

    Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mendukung proyek 3 juta rumah antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama di Indonesia.