Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Tarif PPh Impor Produk AS Diwacanakan Turun, Pengusaha Justru Terancam Kenaikan Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menurunkan tarif PPh impor atas produk asal AS. Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar mewanti-wanti bahwa kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga.

    Fajry menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Impor (PPh impor) berperan sebagai kredit pajak. Artinya, PPh impor dibayarkan di muka dan kemudian dikreditkan terhadap kewajiban pajak akhir.

    Alurnya, jika tarif PPh impor turun, maka beban pengeluaran di muka berkurang sehingga ruang arus modal lebih longgar.

    “Kenyataan tidak semudah itu, perlu proses untuk mendapatkan restitusi. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas [bagi importir],” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Alasannya, pengkreditan PPh impor masih harus mengalir melalui mekanisme administrasi meski tarifnya turun. Jika proses pengkreditan atau restitusi (pengembalian kelebihan bayar) mengalami keterlambatan, maka importir harus menunggu lebih lama untuk ‘mendapatkan kembali’ dana tersebut.

    Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan kas operasional korporasi dengan waktu realisasi kredit pajak yang pada akhirnya berpotensi mengganggu likuiditas.

    “Ini [likuiditas terganggu] kemudian mendorong mereka [importir] menaikkan harga,” ungkap Fajry.

    Rencana Pemerintah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memberikan diskon tarif PPh impor untuk produk-produk asal AS.

    Langkah tersebut merupakan salah satu respons pemerintah atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak ingin mengambil langkah pembalasan dagang (retaliasi), melainkan negosiasi.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah siap melakukan penyesuaian tarif PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop—dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.

    “Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

  • Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Dubes AS Siap Fasilitasi Airlangga Cs Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

    Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

    ”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

    Sementara itu, Airlangga menyatakan Indonesia tidak akan melakukan tindakan retaliasi melainkan ambil jalur negosiasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan negara-negara Asean lainnya.

    Dia menggarisbawahi pemerintah Indonesia akan terus menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Airlangga.

    Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan Lartas dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Airlangga menyampaikan Indonesia akan menyeimbangkan neraca perdagangan barang dengan AS. Terakhir, pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS.

    ”Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tutup Airlangga.

    Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani

    Delegasi Indonesia Bakal Kunjungi AS

    Diberitakan sebelumnya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    “Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Febrio mengungkapkan para menteri tersebut akan terbang ke AS pada pekan depan. Hanya saja, dia belum bisa memastikan tanggalnya.

    Menurutnya, delegasi Indonesia itu akan bertemu semua pihak yang perlu ditemui untuk menegosiasikan kebijakan tarif Trump terutama dengan United States Trade Representative (USTR).

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza menambahkan delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga itu akan terbang ke AS paling lambat pada 17 April 2025. Artinya, kemungkinan besar negosiasi resmi dimulai usai tarif timbal balik Trump akan berlaku yaitu pada 9 April 2025.

    “Akan diberlakukan dulu baru dinegosiasikan,” kata Faisol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

  • Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Perang Dagang Berkobar, Ini Daftar Negara yang Pilih Balas Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara memilih untuk menyerang balik kebijakan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negara tersebut di antaranya China, Kanada, dan Uni Eropa.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik kepada negara-negara yang dianggap merugikan AS. Merujuk pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya.

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu.

    Melalui kebijakan itu, Trump menetapkan tarif impor sebesar 10% untuk semua negara, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih, melansir Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Mengutip data Bloomberg Economics, sebanyak 15 negara menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar dengan AS. China menempati posisi pertama dengan total nilai defisit mencapai US$295 miliar pada 2024.

    Posisi selanjutnya ditempati oleh Meksiko yakni sebesar US$172 miliar, diikuti Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar, dan Taiwan US$74 miliar.

    Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar, dan India US$46 miliar.

    Kemudian, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar, dan Indonesia US$18 miliar.

    Kendati begitu, tak semua negara penyumbang defisit terbesar diganjar tarif tinggi oleh Trump. Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo oleh Trump.

    Adapun, tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%, menjadikannya sebagai negara terbesar kelima yang dikenakan tarif jumbo oleh Trump. Posisi pertama ditempati Lesotho yakni 50%, diikuti Kamboja 49%, Laos 48%, dan Madagaskar 47%.

    Sementara itu, China dikenakan tarif sebesar 34%, Uni Eropa 20%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, serta Taiwan dan Indonesia 32%.

  • Pertamina Bangun Posko Mudik Sambut Arus Balik di Sejumlah Pelabuhan

    Pertamina Bangun Posko Mudik Sambut Arus Balik di Sejumlah Pelabuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan mudik dan balik masyarakat, PT Pertamina (Persero) mendirikan Posko Mudik di berbagai titik pelabuhan strategis, yaitu pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur, dan pelabuhan Pare-Pare Sulawesi Selatan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BUMN untuk mendukung masyarakat dalam momen penting seperti mudik lebaran.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa posko ini berlangsung dari masa puncak mudik tanggal 27-29 April 2025, dan akan dilakukan kembali di arus puncak balik ditanggal 5-8 Maret 2025 di dua lokasi pelabuhan strategis yaitu di Balikpapan dan Pare-Pare, berkolaborasi dengan BUMN yang lain.

    “Di pelabuhan Semayang Balikpapan dan Pelabuhan Pare-Pare Sulawesi Selatan, Pertamina bersama dengan BNI, Mandiri dan Pelindo secara sinergis membangun posko terpadu Mudik BUMN dengan menyiapkan beragam fasilitas seperti cek kesehatan gratis, ruang laktasi, sarana ibadah, ruang istirahat, ruang laktasi, tempat bermain anak, dan 200 paket takjil per hari selama posko ini berlangsung” ungkap Fadjar.

    Pertamina, juga menyiapkan total 700 paket obat-obatan gratis,serta 1.400 paket takjil atau paket snack selama posko mudik dan balik ini berlangsung di 2 lokasi tersebut, tambah Fadjar.

    Posko Mudik BUMN merupakan bagian dari komitmen seluruh BUMN untuk memberikan kenyamanan dan memastikan kondisi tubuh tetap prima dan sehat selama perjalanan. Posko ini juga memberikan berbagai fasilitas lainnya yang dapat dimanfaatkan bagi para Ibu menyusui, para anak-anak serta ruang ibadah dan istirahat.

    Sebelumnya, Pertamina juga telah menyiapkan 121 armada bus untuk para 5000 pemudik secara gratis ke 23 kota tujuan dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa TImur.

    “Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025” digelar dengan tujuan memberikan fasilitas transportasi bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya Idulfitri di kampung halaman dengan aman, nyaman dan tetap mengutamakan keselamatan. Didukung sebanyak 83 perusahaan BUMN, di bawah Kementerian BUMN termasuk Pertamina, diikuti sebanyak 105.900 peserta mudik.

    “Pertamina berharap kehadiran kegiatan mudik gratis dan Posko Mudik ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini” ujar Fadjar.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa migas Jepang, Inpex Corp memulai fase onshore LNG front-end engineering design (FEED OLNG) untuk proyek di Lapangan Abadi Masela.

    FEED atau desain rekayasa awal yang dioperatori oleh Inpex Masela itu menandai kemajuan besar untuk proyek tersebut.

    CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, fase ini berfokus pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas. Menurutnya, keduanya penting untuk mempercepat keseluruhan fase desain rekayasa pita lebar dari proyek ini. 

    “Inisiatif ini juga penting untuk memenuhi harapan tinggi dari para pemangku kepentingan kami dan memastikan realisasi proyek yang tepat waktu. Abadi Energy Project akan memakan waktu yang lama dan semakin memperkuat ketahanan energi bagi Indonesia,” kata Ueda dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia menuturkan, hasil dari fase ini akan menjadi dasar teknis dan komersial untuk pelaksanaan FEED selanjutnya. Ini sekaligus memastikan integrasi teknologi likuefaksi yang canggih guna mengoptimalkan kinerja dan keandalan.

    Proyek LNG Abadi juga dirancang menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) sejak awal pengembangannya. Ueda mengatakan, pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target nasional dekarbonisasi Indonesia.

    “Proyek ini tidak hanya akan membuka potensi sumber daya gas yang signifikan ke depannya, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap energi bersih melalui teknologi CCS,” ucapnya.

    Ueda menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk memulai tahapan FEED pada pertengahan tahun ini. Dia juga menargetkan pengambilan keputusan investasi akhir (FID) sebelum masuk ke fase rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI).

    “Ini merupakan proyek yang kompleks dengan tantangan besar. Namun, INPEX yakin bahwa melalui pengalaman yang kami miliki, Proyek Abadi akan dapat direalisasikan dengan sukses,” kata Ueda.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, momentum ini menjadi sinyal positif akan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela. Hal ini mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang sangat dinantikan karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. 

    Menurut Djoko, proyek ini juga mencerminkan penerapan teknologi tinggi dan semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    “Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian desain teknis terhadap kebutuhan komersial dan lingkungan, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengakselerasi keseluruhan jadwal FEED,” kata Djoko.

    Djoko berharap inisiasi tahap FEED OLNG ini dapat menjadi milestone yang sangat berarti, membawa Proyek Abadi semakin dekat ke tahap proyek berikutnya secara on time, on budget, on schedule, dan on safety. 

    “Inisiasi ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dengan segera disepakatinya perjanjian jual beli gas (PPJG) menuju FID di tahun depan”, imbuhnya.

    Djoko menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar onstream pada 2030. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi dan profesionalisme dari Inpex dan para mitra KKS.

    “Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis”, pungkas Djoko.

  • Usaha Rayu Trump, Korsel hingga RI Kompak Beli Gas Alam dari AS

    Usaha Rayu Trump, Korsel hingga RI Kompak Beli Gas Alam dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara Asia dari Korea Selatan hingga Indonesia bergegas mendaftar untuk membeli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari AS.

    Langkah itu diharapkan dapat mengurangi surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam dan mengamankan sedikit keringanan dari tarif “timbal balik” Presiden Donald Trump yang luas.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (9/4/2025) Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berjanji untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika. Dia mengatakan, pembelian yang ditingkatkan itu akan mencakup LNG.

    Sementara itu, Thailand juga mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak. Trump sendiri mengatakan dia telah membahas pembelian “skala besar” LNG AS dengan pemimpin sementara Korea Selatan Han Duck-soo.

    Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan semuanya mengatakan mereka sedang mempertimbangkan investasi dalam proyek ekspor LNG senilai $44 miliar yang telah lama tertunda di Alaska yang didukung oleh Trump.

    Serangkaian tarif global yang diberlakukan minggu lalu membuat ekonomi Asia terhuyung-huyung akibat pungutan terburuk. Karena pemerintah berupaya meringankan beban, LNG menjadi pilihan yang wajar, sebagai salah satu dari segelintir ekspor AS yang dapat dengan mudah ditingkatkan oleh negara-negara Asia. AS adalah pemasok pembangkit listrik dan bahan bakar pemanas terbesar di dunia, dengan ekspor yang dijadwalkan akan berlipat ganda pada akhir dekade ini.

    Sementara itu, Asia menjadi rumah bagi pembeli teratas dan permintaan dari negara-negara berkembang dijadwalkan akan tumbuh karena ekonomi berkembang, produksi dalam negeri mandek, dan banyak yang mulai beralih dari batu bara.

    LNG juga biasanya dibeli melalui kontrak jangka panjang yang berlangsung selama beberapa dekade dan dapat bernilai miliaran dolar — angka utama yang cukup besar untuk menarik perhatian Gedung Putih.

    “Ada pembicaraan tentang kesepakatan energi besar di Alaska di mana Jepang, dan mungkin Korea, mungkin Taiwan, akan mengambil banyak keuntungan dan menyediakan pembiayaan untuk kesepakatan tersebut,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Bessent melanjutkan, hal “itu tidak hanya akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi Amerika, tetapi juga akan mempersempit defisit perdagangan.

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, importir LNG India telah melobi pemerintah untuk menghapuskan bea masuk sebesar 2,5% atas pengiriman gas AS. Namun, harga tetap menjadi perhatian di sana.

    Gail India Ltd, yang memiliki kontrak jangka panjang untuk mengangkat 5,8 juta ton LNG AS per tahun, saat ini menjual kembali sebagian besar volume ke luar negeri berdasarkan kesepakatan swap karena terlalu mahal untuk dibawa pulang.

    Satu-satunya pengecualian dari pesta pembelian ini adalah China, importir terbesar bahan bakar super dingin tersebut. Beijing telah mengenakan pungutan balasan atas bahan bakar Amerika dan importir China telah menjual kembali pengiriman LNG AS yang dikontrak ke Eropa dan tempat lain di Asia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Prabowo memastikan untuk memilih pendekatan negosiasi dibanding dengan tindakan pembalasan untuk menghadapi kebijakan tarif terbaru AS.

    Oleh karena itu, pemerintah akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari Negeri Paman Sam. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan impor dan investasi dari AS ke Indonesia. Dengan begitu, defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dapat berkurang sehingga diharapkan kebijakan Trump bisa melunak.

    “Dengan pembicaraan dengan menteri ESDM, juga kita arahan presiden, kita bisa membeli LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga.

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Lapor SPT Tahunan Tinggal 2 Hari, Bebas Sanksi sampai 11 April 2025

    Lapor SPT Tahunan Tinggal 2 Hari, Bebas Sanksi sampai 11 April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yang semula berakhir 31 Maret menjadi 11 April 2025, alias berakhir dua hari lagi. 

    Melalui kebijakan relaksasi tersebut, pelaporan SPT dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 29 dalam kurun waktu 1 April hingga 11 April 2025 akan bebas dari Surat Tagihan Pajak (STP).

    Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak (Kepdirjen) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024.

    Relaksasi batas waktu pelaporan SPT dan pembayaran PPh 29 itu karena 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. 

    Sebagai informasi, PPh 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang dan harus dilunasi sebelum pelaporan SPT PPh, apabila pajak terutang dalam suatu tahun pajak lebih besar dari kredit pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang PPh.

    Terlebih, kantor pajak di seluruh Indonesia telah tutup mulai 28 Maret hingga 7 April 2025 sehubungan dengan libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri. Kantor Pajak kembali buka pada 8 April 2025.

    Pada dasarnya, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2024 bagi WP Orang Pribadi akan jatuh tempo pada 31 Maret 2025. Begitu pula dengan penyampaikan SPT PPh OP Tahun Pajak 2024.

    Setelah tanggal jatuh tempo yang diperpanjang sampai dengan 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan yang dimaksud.

    Dengan demikian, pembayaran PPh Pasal 29 maupun pelaporan SPT setelah tanggal 11 April akan kembali dikenakan sanksi administrasi. 

    Adapun sampai dengan 5 April 2025 pukul 00.01 WIB total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,4 juta SPT. 

    Angka tersebut terdiri dari 12,06 juta SPT Tahunan Orang Pribadi dan 387.000 SPT Tahunan Badan.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

    Menteri Maruarar Target Sengketa Proyek Meikarta Rampung di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis sengketa proyek hunian vertikal Meikarta milik PT Lippo Group dapat rampung di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan, dirinya telah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap manajemen Lippo Group membahas kelanjutan pembangunan proyek Meikarta.

    “Kami banyak mendapat laporan [terkait Meikarta] salah satunya dari YLKI [Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia], ini tolong dikawal terus, kasus ini saya mau di zaman saya selesai” jelas Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/3/2025).

    Lebih lanjut, Ara menyebut, akan melakukan panggilan lanjutan kepada manajemen Meikarta pada 10 April 2025. Pihaknya akan mempertemukan korban Meikarta dengan manajemen.

    Sebelumnya, PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, menjelaskan progres penyelesaian dan penyerahan hunian fisik mulai tahun ini hingga 2027. 

    Dalam keterangannya, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama menjelaskan bahwa per 26 Maret 2025, pihaknya telah membangun dan menyerahkan secara fisik sebanyak 11.224 hunian di Meikarta sesuai kesepakatan jadwal.

    “Dan sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit,” kata manajemen.

    Dengan demikian, manajemen menyatakan akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12,7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan pada 2026 dan 2027.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Mahkota Sentosa Utama mengeklaim semua berjalan dengan baik dan sesuai jadwal kesepakatan. Ada juga konsumen yang sudah memiliki dan mempertahankan kepemilikannya sehingga huniannya telah memberi nilai tambah dengan nilai pasar saat ini.