Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • China Deflasi Dua Bulan Beruntun, Imbas Perang Dagang Lawan Trump

    China Deflasi Dua Bulan Beruntun, Imbas Perang Dagang Lawan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – China mengalami deflasi selama dua bulan beruntun seiring dengan tensi perang dagang yang meningkat dengan AS memberikan tekanan lebih besar pada harga barang.

    Data Biro Statistik Nasional (NBS), China mencatat indeks harga konsumen atau inflasi China turun 0,1% secara year on year (yoy) pada Maret 2025 dibandingkan dengan penurunan 0,7% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, perkiraan median ekonom yang disurvei oleh Bloomberg adalah 0%.

    Inflasi inti China, yang mengecualikan barang-barang yang mudah berubah seperti makanan dan energi, pulih menjadi 0,5% pada bulan Maret dari minus 0,1% pada bulan sebelumnya. Deflasi pabrik bertahan selama 30 bulan, dengan indeks harga produsen mencatat penurunan yang lebih cepat sebesar 2,5% dibandingkan dengan 2,2% pada bulan Februari.

    Dong Lijuan, Kepala Ahli Statistik NBS, mengatakan cuaca yang lebih hangat menyebabkan penurunan harga pangan yang mendorong inflasi bulanan. Dia juga menunjuk pada penurunan biaya minyak dan mengatakan lebih sedikit wisatawan setelah liburan panjang turut menekan harga perjalanan.

    “Dampak kebijakan dari peningkatan permintaan konsumen secara bertahap muncul,” kata Dong dikutip dari Bloomberg, Kamis (10/4/2025).

    Kepala ekonom China Raya di ING Bank NV, Lynn Song menyebut, kelanjutan deflasi ini memperkuat alasan bank sentral China untuk pemangkasan suku bunga. Song juga menurunkan perkiraan inflasi China 2025 menjadi nol dari 0,7%. 

    Para pemimpin utama China bersiap untuk bertemu pada Kamis waktu setempat untuk membahas stimulus ekonomi tambahan.

    “Inflasi CPI gagal bangkit di atas ambang batas nol pada bulan Maret karena tekanan harga terus berlanjut secara menyeluruh. Dikombinasikan dengan eskalasi tarif yang tajam, hal ini menciptakan peluang yang tepat bagi People’s Bank of China (PBOC) untuk melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter,” jelas Song.

    Urgensi untuk melakukan reflasi ekonomi meningkat sementara konflik perdagangan dengan AS meningkat. Beijing sebelumnya telah menyusun rencana untuk memompa stimulus fiskal dan menjadikan peningkatan konsumsi domestik sebagai prioritas tahun ini.

    Meski liburan Tahun Baru Imlek yang lebih awal dari biasanya membantu menaikkan harga pada awal tahun 2025, risiko deflasi telah meningkat sejak saat itu karena ketegangan antara AS dan China meningkat menjadi siklus kenaikan tarif yang saling berbalas. 

    Harga dapat mengalami pelemahan lebih lanjut jika eksportir mengalihkan beberapa barang ke pasar domestik atau jika negara lain yang menghadapi tarif AS yang lebih tinggi mengalihkan produk mereka ke China.

    Investor di pasar saham sebagian besar mengabaikan prospek inflasi, dengan fokus pada potensi dukungan stimulus lebih lanjut dari Beijing dalam menghadapi ketegangan perdagangan yang memburuk. 

    Indeks utama saham China yang terdaftar di Hong Kong naik sebanyak 3% dalam perdagangan Kamis pagi, sementara indeks acuan dalam negeri CSI 300 naik lebih dari 1%.

    Presiden AS Donald Trump menaikkan bea masuk terhadap China menjadi 125%. Langkah tersebut diambil setelah China mengumumkan rencana untuk membalas dengan tarif 84% terhadap semua impor dari AS. 

    Pemerintahan Trump telah membidik China secara khusus atas praktik perdagangannya dan pendekatan agresifnya terhadap rencana tarif presiden. 

    Perkiraan Blomberg Economics mencatat, serangan mendadak Trump dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi China sebanyak 3%. Perdana Menteri China Li Qiang mengatakan Beijing memiliki banyak alat kebijakan untuk sepenuhnya mengimbangi guncangan eksternal.

    China juga telah berjanji untuk meningkatkan konsumsi domestik karena tarif mengancam ekspor, yang berkontribusi terhadap hampir sepertiga dari ekspansi ekonomi negara itu pada tahun 2024. 

    China berada di jalur penurunan harga terpanjang secara ekonomi sejak tahun 1960-an sebagai akibat dari pengeluaran yang lemah, sementara jatuhnya harga properti belum mencapai titik terendah.

  • Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU per 10 April 2025

    Daftar Harga BBM Terbaru di Seluruh SPBU per 10 April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak turun pada periode April 2025 ini.

    Harga BBM umumnya memang berubah setiap bulannya. Pada April ini, Pertamina, Shell, BP, dan Vivo kompak menurunkan harga. Bahkan, Vivo menurunkan harga BBM mereka dua kali.

    Tercatat Vivo menurunkan harga Revvo 90 menjadi Rp12.800 per liter pada 1 April 2025. Lalu, harga itu kembali turun menjadi Rp12.700 per liter pada 4 April 2025.

    Untuk jenis BBM besutan Vivo lainnya, masih menyesuaikan harga per 1 April 2025. Perinciannya, harga Revvo 92 dipatok Rp12.920 per liter. Harga ini turun dibanding harga pada Maret yang senilai Rp13.950 per liter. 

    Selanjutnya, Revvo 95 dipatok Rp13.370 per liter. Harga ini turun dibanding Maret yang sebesar Rp14.060 per liter. Sementara itu, harga Diesel Primus Plus dipatok Rp14.060 per liter. Ini turun dari bulan sebelumnya yang senilai Rp14.760 per liter.

    Sementara itu, melansir laman resmi MyPertamina, Kamis (10/4/2025), harga Pertamax (RON 92) dipatok Rp12.500 per liter. Angka ini turun Rp400 dari harga Maret, yakni Rp12.900 per liter. 

    Selain itu, harga Pertamax Green (RON 95) juga turun Rp450 dari Rp13.700 menjadi Rp13.250 per liter. Diikuti harga Pertamax Turbo (RON 98) turun Rp500 dari Rp14.000 menjadi Rp13.500 per liter. 

    Adapun, untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Senada, harga BBM Shell Super turun Rp450 dari Rp13.370 menjadi Rp12.920 per liter. Kemudian, Shell V-Power turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter. 

    Kemudian, Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp14.420 menjadi Rp13.550 per liter. 

    Tak mau ketinggalan, harga BBM di SPBU BP per 1 April 2025 untuk BP Ultimate turun dari Rp14.060 menjadi Rp13.370 per liter, sementara harga BP 92 turun dari Rp13.300 menjadi Rp12.800 per liter. 

    Lalu, harga BP Ultimate Diesel juga turun dari Rp14.760 menjadi Rp14.060 per liter.

    Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, hingga Vivo per 10 April 2025:

    1. SPBU Pertamina

    Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter 
    Solar Subsidi: Rp6.800 per liter 
    Pertamax (RON 92): Rp12.500 per liter 
    Pertamax Green (RON 95): Rp13.250 per liter 
    Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500 per liter 
    Dexlite (CN 51): Rp13.600 per liter 
    Pertamina Dex (CN 53): Rp13.900 per liter

    2. SPBU Shell

    Shell Super: Rp12.920 per liter 
    Shell V-Power: Rp13.370 per liter 
    Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter 
    Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter

    3. SPBU BP

    BP Ultimate: Rp13.370 per liter 
    BP 92: Rp12.800 per liter 
    BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter 

    4. SPBU Vivo

    Revvo 90: Rp12.700 per liter 
    Revvo 92: Rp12.920 per liter 
    Revvo 95: Rp13.370 per liter 
    Diesel Primus Plus: Rp14.060 per liter 

  • Reaksi Negara-Negara Asia usai Trump Tunda Tarif Impor 90 Hari

    Reaksi Negara-Negara Asia usai Trump Tunda Tarif Impor 90 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bereaksi terhadap penangguhan tarif yang lebih tinggi selama 90 hari oleh Presiden AS Donald Trump untuk puluhan mitra dagang. Reaksi dari negara-negara tersebut merupakan campuran kelegaan, kehati-hatian, dan sedikit ejekan.

    Melansir Bloomberg pada Senin (10/4/2025), beberapa negara — seperti Vietnam yang menghadapi pungutan sebesar 46%, dan Jepang dengan pajak tambahan sebesar 24% — terus maju dengan upaya untuk memastikan penangguhan tersebut menjadi permanen bagi ekonomi mereka.

    People’s Daily, surat kabar utama Partai Komunis China, memuat komentar yang menyerukan AS untuk membatalkan tarif sepihaknya dan menggembar-gemborkan manfaat dari hubungan ekonomi dan perdagangan yang “saling menguntungkan”. 

    Trump menaikkan pungutannya atas impor dari China sekali lagi menjadi 125% setelah Beijing mengumumkan rencana untuk membalas dengan bea masuk sebesar 84% atas barang-barang Amerika yang akan dimulai pada hari Kamis.

    Wakil Perdana Menteri Vietnam Ho Duc Phoc bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington dan setuju untuk memulai negosiasi tentang perjanjian perdagangan “timbal balik”, menurut sebuah posting di situs web pemerintah. Saham-saham negara itu melonjak pada perdagangan awal hari Kamis.

    Sementara itu, Jepang akan terus mendesak Trump untuk meninjau kembali langkah-langkah tarifnya, menurut Ryosei Akazawa, perwakilan perdagangan utama negara itu. 

    “Tidak ada perubahan dalam kebijakan Jepang,” kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Akazawa pada Kamis.

    Adapun, Perdana Menteri Australia berhaluan kiri-tengah Anthony Albanese, yang berada di tengah-tengah kampanye pemilihan yang ketat menjelang pemungutan suara pada tanggal 3 Mei, mengatakan bahwa rezim tarif pemerintahan Trump adalah “tindakan merugikan diri sendiri” yang merusak ekonomi AS dan itulah sebabnya presiden memilih untuk menunda.

    Tarif Penguin

    Albanese juga mengejek beberapa langkah tarif pemerintahan AS, termasuk pengenaan bea masuk pada Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, wilayah luar Australia yang sebagian besar tandus yang dihuni oleh penguin.

    “Saya tidak yakin apa yang mereka perdagangkan,” katanya tentang pulau-pulau Antartika, sambil menambahkan dengan lebih serius “ini adalah dunia yang sangat tidak pasti tempat kita tinggal.” Albanese, dalam sebuah wawancara radio.

    Albanese juga menegaskan bahwa Australia tidak mengenakan tarif kepada AS dan bahwa Washington tidak boleh melakukannya terhadap produk-produk Australia 

    “Karena itulah yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas kami,” ujarnya.

    Perubahan Sikap

    Perubahan sikap Trump terjadi sekitar 13 jam setelah bea masuk tinggi terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku, yang memicu kekacauan pasar dan ketakutan akan resesi. Trump menghadapi tekanan besar dari para pemimpin bisnis dan investor untuk mengubah arahnya. 

    Negara-negara yang terkena bea masuk timbal balik yang lebih tinggi yang mulai berlaku Rabu sekarang akan dikenakan pajak pada tarif dasar 10% sebelumnya yang diterapkan untuk negara-negara lain, kecuali China, menurut seorang pejabat Gedung Putih. 

    Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu negara yang diprioritaskan dalam negosiasi perdagangan dengan Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dia akan berbicara dengan pejabat dari Jepang, Vietnam, India, dan Korea Selatan dalam beberapa hari mendatang. 

    Jepang masih menghadapi tarif 25% untuk mobil, suku cadang mobil, baja, dan aluminium, sementara barang-barang lainnya tetap dikenakan tarif pajak tetap 10% yang diterapkan untuk semua negara. 

    Akazawa menyebut, Jepang melihat jeda pada beberapa tarif timbal balik sebagai perkembangan positif sementara akan terus menyerukan peninjauan ulang tarif yang masih berlaku.

    Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengusulkan pembentukan blok perdagangan berbasis aturan sebagai tanggapan terhadap tarif Trump. 

    Luxon mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara termasuk Selandia Baru, Jepang, Kanada, dan Inggris, dapat menjadi dasar untuk perjanjian yang lebih luas dengan Uni Eropa yang berupaya untuk mempromosikan perdagangan bebas sebagai jalan menuju kemakmuran.

  • Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan & Junction Palembang Segera Berbayar

    Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan & Junction Palembang Segera Berbayar

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap dua ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) bakal segera bertarif dalam waktu dekat.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa dua ruas yang bakal bertarif itu, yakni Ruas Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) sepanjang 18,85 kilometer (km) serta Junction Palembang Ramp 2 (Kayu Agung – Indralaya) dan Ramp 3 (Indralaya – Kayu Agung) sepanjang 2,46 km. 

    “Penetapan tarif ini menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 362 Tahun 2025 tentang Penetapan Golongan Kendaraan dan Tarif untuk Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2025,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).

    Adjib menjelaskan, sebelumnya Jalan Tol Tanjung Pura – Pangkalan Brandan telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari 1 bulan sejak 11 Maret 2025.

    Pada periode tanpa tarif itu, antusiasme masyarakat terhadap tol di Sumatra Utara sangat tinggi dengan jumlah kendaraan yang melintas mencapai 161.815 kendaraan. 

    “Ruas tol ini terbukti memberikan dampak signifikan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu serta membuka konektivitas strategis antara wilayah Sumatra Utara bagian utara dengan Provinsi Aceh,” jelas Adjib.

    Di samping itu, kehadiran tol ini juga memangkas waktu tempuh dari Tanjung Pura ke Pangkalan Brandan dari sekitar 1,5 jam menjadi hanya 30 menit

    Sementara itu, izin penetapan tarif pada ruas Junction Palembang Ramp 2 diatur dalam Keputusan Menteri PU Nomor 401 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Ramp 2 dan Ramp 3 Junction Palembang yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2025.

    Ruas ini memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan perjalanan toll-to-toll antara ruas Kayu Agung – Palembang dengan Palembang – Indralaya secara langsung tanpa harus keluar ke jalan nasional. 

    Kemudian, kehadiran junction ini akan melengkapi konektivitas jalan tol di Sumatra Selatan serta mendukung kelancaran lalu lintas dari dan menuju Kota Palembang hingga Prabumulih, khususnya pada jam-jam sibuk dan periode libur nasional. 

    Hutama Karya memastikan, Ramp 2 (Kayu Agung – Indralaya) dan Ramp 3 (Indralaya – Kayu Agung) Junction Palembang telah melalui Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) yang dilaksanakan pada Senin hingga Rabu, 16–18 Desember 2024.

  • China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    China Ajukan Syarat kepada AS Jika Ingin Negosiasi Soal Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China meminta agar Amerika Serikat (AS) dapat memperlakukan negara lain secara setara dan hormat bila benar-benar ingin melakukan negosiasi soal tarif dagang.

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka siap memperlakukan orang lain dengan kesetaraan, rasa hormat dan saling menguntungkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Hal itu disampaikan Lin Jian setelah Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China mengumumkan akan memberlakukan tarif baru, yaitu sebesar 84% terhadap barang-barang asal Amerika Serikat mulai Kamis (10/4) pada 12.00 waktu setempat.

    Besaran tarif tersebut bertambah 50% dari tadinya 34% seperti yang diumumkan pada Rabu (8/4).

    Penerapan tarif tambahan oleh China tersebut berlaku beberapa saat setelah tarif 104% atas barang-barang asal China yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump yang efektif mulai Rabu (9/4).

    “Jika AS memutuskan untuk tidak peduli dengan kepentingan AS sendiri, China dan seluruh dunia, dan bertekad untuk melawan perang tarif dan perdagangan, respon China akan terus berlanjut sampai akhir,” tambah Lin Jian.

    AS, ungkap Lin Jian, masih menyalahgunakan tarif dan memberikan tekanan maksimal terhadap China sehingga pemerintah Negeri Tirai Bambu itu dengan tegas menolak dan tidak akan pernah menerima tindakan hegemonik dan intimidasi tersebut.

    “Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Kami akan terus mengambil langkah tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan kami,” tegas Lin Jian.

    Lin Jian pun menyebut ekonomi China memiliki fondasi yang kokoh dan kekuatan pendorong yang cukup untuk pertumbuhan yang stabil melawan segala tantangan, termasuk dengan kepemimpinan yang kuat dari Komite Sentral Partai Komunis China.

    “Dengan upaya bersama dari 1,4 miliar orang, China memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan. Guncangan eksternal tidak dapat mengubah fundamental ekonomi China yang memiliki fondasi yang stabil, banyak kekuatan, ketahanan yang luar biasa, dan potensi yang besar,” jelas Lin Jian.

    Selain itu, Lin Jian menilai pertumbuhan ekonomi China yang stabil membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi dunia yang bergejolak.

    “China, ekonomi terbesar kedua, telah menjadi mesin utama yang berkontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi global selama bertahun-tahun. Sebagai pasar konsumen terbesar kedua dengan populasi berpenghasilan menengah terbesar, China terus membuka potensi konsumsi, yang mengubah semakin banyak permintaan China menjadi peluang bagi dunia,” tambah Lin Jian.

    China, ungkap Lin Jian, juga dengan tegas menegakkan rezim perdagangan multilateral berbasis aturan, memajukan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi serta membuat kue pembangunan bersama menjadi lebih besar.

    “China menghormati komitmen atas terhadap keterbukaan berstandar tinggi dan terus menjaga lingkungan pro-bisnis yang berorientasi pasar, berbasis hukum, dan berkelas dunia untuk membantu bisnis asing mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap pertumbuhan ekonomi China,” pungkas Lin Jian.

    Donald Trump

    Sebelumnya, Perdana Menteri China Li Qiang dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sudah melakukan percakapan telepon pada Selasa (8/4) dengan kesepakatan bahwa kedua pihak perlu bersama-sama menjaga perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, menjaga rantai industri dan pasokan global tetap stabil dan memberikan lebih banyak stabilitas dan kepastian bagi perekonomian keduanya.

    Trump awalnya mengenakan tarif 10% untuk semua barang China pada bulan Februari 2025 tanpa pengecualian karena menilai China ikut terlibat dalam membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS.

    Pada Maret 2025, Trump mengenakan tarif 20% kepada semua barang asal China dengan alasan yang sama.

    Kemudian pada 2 April, Trump mengumumkan kombinasi tarif universal senilai 10% dan tarif timbal balik terhadap berbagai negara dan entitas, termasuk China yang dikenai tarif 34 persen.

    Atas tindakan Trump tersebut maka pada 4 April, China mengumumkan pengenaan tarif tambahan 34% atas barang-barang asal AS, selain tarif yang sudah berlaku saat ini.

    Karena China membalas dengan tarif 34% yang sama dengan tarif yang ditetapkan Trump atas barang-barang China, maka Trump pun menambahkan bea masuk 50% lagi pada Kamis (9/4) sehingga dengan menghitung pungutan mulai Februari, maka kenaikan tarif kumulatif barang-barang China menjadi 104%.

    Penerapan tarif tersebut dilakukan Trump dengan alasan untuk menghidupkan kembali basis manufaktur Amerika yang hilang dengan memaksa perusahaan untuk pindah ke AS.

    Trump menyebut negosiasi dengan Beijing dapat dilakukan tapi keputusan ada di tangan China, dengan mengatakan Beijing “sangat ingin membuat kesepakatan tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya.”

    Selain itu Trump mengatakan lebih dari 70 negara telah menghubunginya untuk memulai negosiasi sejak tarif diumumkan.

    “Saya katakan kepada Anda bahwa negara-negara ini menghubungi kami, menjilat pantat saya. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” katanya dalam satu jamuan makan malam pada Selasa (7/4).

    Sejumlah negara yang menyatakan akan bernegosiasi termasuk Jepang yang terkena pajak impor sebesar 24%, Korea Selatan yang terkena 25% maupun Uni Eropa yang kena tarif 20%.

    Tarif yang dijatuhkan Trump telah mengguncang tatanan perdagangan global yang telah bertahan selama beberapa dekade, menimbulkan kekhawatiran akan resesi dan perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian triliunan dolar di berbagai pasar saham seluruh dunia.

  • Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat

    Pemeriksaan Pajak Dipercepat, Waktu Klarifikasi WP Kini Lebih Singkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.

    Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan.

    Sementara itu, waktu pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing dipangkas dari maksimal 24 bulan menjadi maksimal 10 bulan.

    Sejalan dengan itu, waktu klarifikasi bagi wajib pajak (WP) untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) juga dipersingkat, dari yang awalnya 7 hari kerja menjadi 5 hari.

    “Namun demikian, WP juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sebelum SPHP disampaikan, yaitu pada saat pembahasan temuan sementara,” ujar Dwi Astuti kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Oleh sebab itu, ia meyakini pemangkasan waktu klarifikasi tidak akan membebani WP. Ia menjelaskan bahwa pembahasan temuan sementara merupakan salah satu tahapan baru yang diatur dalam PMK 15/2025.

    Dalam pembahasan temuan sementara, WP diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas temuan pemeriksaan. WP juga masih memiliki kesempatan untuk pengungkapan Pasal 8 ayat (4), karena pembahasan temuan sementara dilakukan dalam proses pengujian.

    “Dengan demikian, klarifikasi WP dalam tanggapan SPHP dapat lebih fokus pada formal/yuridis pemeriksaan,” jelas Dwi.

    Ia mengungkapkan bahwa PMK 15/2025 juga sudah disosialisasikan kepada seluruh pemeriksa pajak. Selain itu, sambungnya, pemeriksa pajak akan didukung sistem baru yang lebih modern, yaitu Coretax, yang diklaim mendukung kualitas dan kuantitas pemeriksaan.

    “Percepatan pemeriksaan justru dapat membuat produktivitas pemeriksa meningkat, sehingga pemeriksa dapat menyelesaikan lebih banyak pemeriksaan dalam satu tahun,” tutup Dwi.

    Sementara itu, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Prianto Budi Saptono, menilai bahwa tahapan baru berupa pembahasan temuan sementara akan memudahkan WP, meski waktu klarifikasi semakin dipersingkat.

    Dalam pembahasan temuan sementara tersebut, hasil pemeriksaan harus dikomunikasikan kepada WP. Prianto meyakini proses ini akan membuat WP lebih siap menyusun tanggapan secara tertulis, lengkap dengan bukti pendukung dalam tanggapan SPHP.

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia ini pun mendukung percepatan proses pemeriksaan pajak. Menurutnya, WP badan sering mengeluhkan lamanya waktu pemeriksaan pajak.

    “Sering kali WP harus menunggu respons pemeriksa ketika data-data sudah lengkap disampaikan. Alasan pemeriksa biasanya berkaitan dengan jatuh tempo waktu pemeriksaan,” kata Prianto kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute ini juga menilai bahwa pemangkasan waktu pemeriksaan akan memberikan kepastian hukum bagi WP untuk mendapatkan hasil akhir pemeriksaan lebih cepat dari ketentuan sebelumnya

  • Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). “Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah,” tuturnya.

    Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merealokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal.

    “Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri,” kata Djoko.

    Djoko menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana impor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang sempat dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif impor baru AS.

    “Triwulan II [kebutuhan LNG] insyaallah aman. Nanti kita lihat triwulan III, IV, apakah perlu impor atau tidak. Jadi per 3 bulan [evaluasi],” kata Djoko.

  • Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Korsel Guyur Insentif Rp33 Triliun untuk Sektor Otomotif yang Terdampak Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan paket pendanaan darurat senilai 3 triliun won atau sekitar US$2 miliar untuk menopang industri otomotif yang terdampak kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat (AS).

    Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai insentif tersebut sekitar Rp33,6 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump berupa tarif baru sebesar 25% atas seluruh impor kendaraan ke AS.

    Pasalnya, kebijakan Trump tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada para produsen otomotif Negeri Ginseng, mengingat Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi sektor tersebut.

    “Pemerintah Korea Selatan menyebut paket stimulus ini akan meningkatkan total pembiayaan berbiaya rendah yang tersedia bagi industri otomotif melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara, naik 15% menjadi 15 triliun won,” tulis laporan Bloomberg, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Alhasil, peningkatan bantuan ini diharapkan dapat menjaga likuiditas para pelaku industri, khususnya produsen komponen otomotif skala kecil dan menengah.

    Sebagai bagian dari rencana pemulihan ini, Hyundai Motor Co. dan Kia Corp juga akan membentuk program pembiayaan senilai 1 triliun won. Skema tersebut akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dana jaminan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah akses terhadap obligasi dan pinjaman bagi para pemasok komponen.

    Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku subsidi pembelian kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, guna mendorong permintaan domestik di tengah menurunnya ekspor. Di sisi lain, teknologi kendaraan otonom kini resmi ditetapkan sebagai teknologi strategis nasional dan akan mendapatkan insentif pajak tambahan.

    “Tarif impor baru ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif kami,” ungkap pemerintah Korea Selatan dalam pernyataan resminya.

    Diketahui, pada 2024, sektor otomotif menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor Korea Selatan ke AS yang mencapai US$70,8 miliar.

    Bloomberg Economics mencatat bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi kombinasi beban tarif ganda, yakni tarif timbal balik sebesar 25% dan tarif global 25% lainnya yang telah diterapkan untuk produk otomotif, baja dan aluminium.

    “Ini merupakan pukulan berat bagi ekonomi yang sangat mengandalkan ekspor,” ujar Analis Bloomberg Economics, Adam Farrar.

    Lebih lanjut, Farrar juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memangkas ekspor Korea Selatan ke AS hingga 50% dan mengancam sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Sementara itu, Bloomberg Intelligence memproyeksikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,1 poin persentase.

    Perlu diketahui, Korea Selatan menempati peringkat ketiga sebagai eksportir kendaraan terbesar ke AS, setelah Meksiko dan Jepang, berdasarkan data dari Administrasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS. Ketergantungan terhadap pasar Amerika menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha dan regulator di Seoul.

    Meskipun Presiden Trump telah memuji komitmen Hyundai untuk menginvestasikan hingga US$21 miliar di AS dalam empat tahun ke depan, apresiasi tersebut tampaknya belum cukup untuk menghindarkan Korea Selatan dari kebijakan tarif yang agresif.

    Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan telah mengutus Menteri Perdagangan Cheong Inkyo ke Washington guna melakukan perundingan bilateral. Tujuannya adalah menegosiasikan kemungkinan keringanan tarif terhadap ekspor otomotif Korea Selatan.

    Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lobi diplomatik tersebut akan membuahkan hasil. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa peluang kesepakatan dagang dengan Korea Selatan tampak menjanjikan usai melakukan pembicaraan via telepon dengan penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo.

  • Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Untung Rugi TKDN, Lebih Baik Dilonggarkan atau Rombak Total?

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) memanas usai Amerika Serikat (AS) menyebutkan kebijakan tersebut sebagai pemicu pengenaan tarif resiprokal impor kepada produk Indonesia. Pemerintah RI pun berencana untuk merelaksasi aturan TKDN sebagai upaya negosiasi. 

    Hal ini makin disoroti lantaran Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk membuat kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis. Menurut orang nomor satu di RI itu, jika TKDN dipaksakan, justru akan memicu penurunan daya saing industri.

    “Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Prabowo di agenda Sarasehan Ekonom, Selasa (8/4/2025). 

    Merespons hal ini, kalangan ekonom pun menilai bahwa kebijakan TKDN yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional perlu dipertahankan. Namun, perlu ada penyesuaian dan reformulasi atas kebijakan tersebut. 

    Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, konsep TKDN cukup penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Sebab, TKDN disebut dapat mendorong investasi sektor baru dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

    “Mungkin kita harus mengubah strategi mengenai TKDN, kita tidak menghilangkan 100% tapi menyesuaikan dengan dinamika yang ada, tapi tetap bisa melindungi domestik, kalau menurut saya,” ujar Telisa kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025). 

    Menurut Telisa, konsep dari TKDN yang juga untuk melindungi keamanan industri dalam negeri telah sesuai dengan World Trade Organization (WTO) dalam kerangkan sekuritas nasional. 

    Namun, dia pun membuka opsi untuk mengubah istilah TKDN dengan istilah yang lebih memberikan kesan perlindungan dan kemanan untuk industri. 

    “Mungkin namanya bisa kita kaitkan, bukan tingkat komponen dalam negeri, tapi misalkan, contribution to national security, jadi tetap ada perlindungan, karena itu tadi khawatirnya malah barang-barang impor,” ujarnya. 

    Pasalnya, di tengah memanasnya perang dagang global seperti yang terjadi saat ini, ada banyak negara-negara yang mencari pasar ekspor baru selain AS. Indonesia perlu perlindungan kuat dari potensi banjir impor. 

    “Memang TKDN-nya harus direformulasi, bukan dihilangkan, menyesuaikan dengan dinamika yang ada,” jelasnya. 

    Lebih spesifik, kasus TKDN yang baru-baru ini menjadi polemik yaitu komponen lokal dalam produk Apple sebagai syarat perdagangan di Indonesia. Pada Februari 2025, Apple akhirnya mendapatkan sertifikasi perpanjangan TKDN dari Kementerian Perindustrian RI. 

    Namun, untuk mendapatkan restu dari Indonesia, Apple harus melakukan negosiasi panjang selama kurang lebih 5 bulan. Hal ini lantaran Apple masih enggan untuk membangun fasilitas produksi perangkat di Indonesia, meskipun sudah ada komitmen pembangunan pabrik aksesoris Apple di Batam. 

    Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menerangkan bahwa regulasi TKDN secara keseluruhan merupakan kebijakan yang telah banyak dilakukan oleh berbagai negara. 

    “Yang jadi persoalan kalau kita bicara Apple itu bermasalahnya di Permenperin 29/2017 itu ada tiga skema TKDN. Selama ini kan Apple sudah melakukan skema inovasi, menurut saya skema ini loop hole karena dari sisi perhitungan TKDN-nya juga belum jelas,” ujar Andry, dihubungi terpisah. 

    Dia pun tak heran ketika negosiasi terkait polemik Apple beberapa waktu lalu cukup alot lantaran raksasa teknologi tersebut tidak dapat menambah investasinya dengan skema inovasi karena perhitungan TKDN yang belum jelas. 

    Sementara itu, dari sisi pemerintah merasa bahwa perhitungan TKDN untuk Apple belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Andry, yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah regulasi perhitungan TKDN, bukan kebijakan TKDN secara keseluruhan. 

    “Dalam hal ini Apple sudah comply tetapi pemerintah tidak memenuhi juga sesuai Permenperin yang ada, dan Permenperin yang ada tidak di revisi jadi ini menurut saya lebih kepada dari pemerintahnya yang bermasalah,” tuturnya. 

    Dia pun membandingkan regulasi serupa TKDN di Amerika Serikat yang justru memberikan insentif tarif tertentu kepada pengguna komponen lokal AS untuk berdagang di negara tersebut. 

  • Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikannya untuk memperdalam kerja sama di sektor transportasi Indonesia, mencakup moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Diskusi kedua pihak juga membahas pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan, pendidikan vokasi, serta kerja sama akademik di institusi pendidikan transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

    Pada sektor transportasi darat, Prancis tertarik berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi umum di wilayah perkotaan. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung menjadi salah satu fokus pembahasan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas perkotaan.

    Kerja sama juga dijajaki di sektor maritim melalui pembaruan nota kesepahaman Certificate of Recognition (COR). MoU tersebut diharapkan berkembang menjadi pengakuan timbal balik terhadap sertifikasi pelaut antara Indonesia dan Prancis.

    “Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan mendorong peluang tenaga kerja, memperkuat kerja sama maritim, meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua negara, serta mendukung efisiensi dan keselamatan operasional industri pelayaran global,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Di sektor penerbangan, dibahas perpanjangan perjanjian kerja sama teknis serta peluang modernisasi peralatan navigasi penerbangan di wilayah udara barat Indonesia. Pemerintah mendorong pelaku industri Prancis untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan oleh AirNav Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, Prancis menyatakan minat terhadap sejumlah proyek, termasuk pengembangan jaringan kereta Bandung, elektrifikasi lintas Padalarang–Cicalengka, dan percepatan rencana pembangunan LRT Bandung.

    Untuk pengembangan SDM, dibahas kerja sama program magister di bidang Air Navigation Services Management di Toulouse serta pelatihan serupa yang dapat diselenggarakan di Indonesia.