Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Eksportir Ungkap Berkah Indonesia di Balik Penundaan Kebijakan Tarif Trump

    Eksportir Ungkap Berkah Indonesia di Balik Penundaan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Eksportir menyebut penundaan skema tarif timbal balik atau tarif resiprokal selama 90 hari bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor barang ke Amerika Serikat (AS).

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan itu terbuka selama 90 hari ke depan.

    “Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.

    Meski demikian, Benny juga menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi penundaan kebijakan tarif tinggi Trump pasca 90 hari ke depan.

    “Kita harus antisipasi setelah 90 hari, berapa kira-kira tarif yang dikenakan [AS] kepada Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis.

    Andry menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tandasnya.

  • Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

    “Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.

    Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.

    “Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.

    Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.

    “Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.

    Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.

    Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.

    “Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.

  • Produsen Alas Kaki Tetap Waspada Meski Tarif Trump Ditunda

    Produsen Alas Kaki Tetap Waspada Meski Tarif Trump Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) akan tetap waspada dan mencari upaya antisipatif untuk menghadapi dampak dari penerapan tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) atas produk Indonesia sebesar 32% yang saat ini ditunda. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, penundaan tersebut merupakan kabar baik. Namun, pelaku usaha dan pemerintah masih perlu mengupayakan proses negosiasi agar tarif impor tersebut dapat diturunkan. 

    “Artinya, 3 bulan ke depan atau 90 hari, tetap mendukung pemerintah untuk melakukan negosiasi sebagai jalan yang dipilih dari delegasi menteri yang dikirim agar nanti hasilnya [tarif] tidak setinggi ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025). 

    Sebab, keputusan penerapan tarif resiprokal sebesar 32% ditambah tarif dasar 10% pun menjadi kejutan tak terduga bagi pengusaha alas kaki. Kebijakan ini dapat banyak memengaruhi kinerja ekspor RI secara signifikan. 

    Tak hanya itu, Aprisindo terus berharap agar Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa segera dirampungkan oleh pemerintah. 

    “Agar Eropa menjadi akses alternatif pasar bagi Indonesia,” imbuhnya. 

    Di samping itu, Billie menerangkan bahwa kondisi permintaan sejak pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump pada 2 April lalu masih belum terpengaruh. 

    “Sementara tidak ada, syukur masih aman karena pesanan kan diawal pembayarannya, tadinya kalau 9 ini jadi diterapkan baru yang terjadi kecemasan dan perhitungan ulang serta penyesuaian ulang dengan tarif menjadi harga baru yang lebih tinggi,” jelasnya. 

    Namun, situasi masih normal setelah pengumuman tarif Trump ditunda. Alhasil, dampak buruk yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak terjadi hingga demand masih terkendali. 

    “Bila tidak ada pembatalan Trump, untuk tidak terjadi PHK tentu kita ajukan insentif dari pemerintah seperti insentif pajak, fiskal, bantuan usaha keringanan biaya listrik, gas, dan lainnya,” pungkasnya. 

  • Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN

    Bisnis.com, CIKARANG – PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menerima Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT).

    Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

    Presiden Direktur DIID Boonthavee Khamhaeng menyampaikan bahwa pencapaian nilai TKDN ini merupakan wujud nyata kontribusi Daikin dalam membangun kemandirian industri nasional.

    “Dengan pabrik yang memproduksi langsung dari bahan baku hingga produk jadi, kami memastikan sebagian besar komponen berasal dari dalam negeri. Fasilitas produksi baru ini juga menyediakan lapangan kerja baru, serta memberdayakan komunitas setempat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan pada awal tahun 2025,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Kamis (10/4/2025).

    Sementara itu, Direktur DIID Budi Mulia menambahkan bahwa kehadiran pabrik baru Daikin di Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat industri manufaktur dalam negeri, terutama dalam sektor elektronik dan pendingin ruangan.

    Dia menjelaskan bahwa pabrik ini dioperasikan oleh tenaga kerja dalam negeri serta menggunakan sebagian besar komponen bahan baku lokal, sekaligus merangkul usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan.

    Dengan diraihnya sertifikasi TKDN, Daikin semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam setiap produk AC rumah tangga yang diproduksi di Indonesia.

    Budi juga berharap, dengan dukungan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, industri dalam negeri semakin mampu memenuhi spesifikasi dan standar komponen yang dibutuhkan pasar global.

    “Harapan kami, AC Daikin made in Indonesia ini akan menjadi pilihan utama konsumen. Produk AC rumah tangga yang kami produksi hanya menggunakan refrigeran R32 yang lebih rendah emisi karbon. Konsumen juga tidak perlu khawatir dengan dukungan layanan purna jual resmi Daikin yang sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia,” jelasnya.

    Budi Susanto, selaku Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama yang mewakili BBSPJIBBT menyampaikan apresiasinya atas komitmen DIID dalam meningkatkan kandungan lokal pada produk AC yang dipasarkan di Indonesia.

    “Proses verifikasi TKDN yang dilakukan BBSPJIBBT mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dokumen self-assessment, validasi pemasok, dan pengamatan langsung di fasilitas produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa PT Daikin Industries Indonesia telah memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

    Sertifikasi TKDN ini tidak hanya menjamin bahwa produk AC Daikin tetap berkualitas tinggi, tetapi juga telah memenuhi standar keamanan produk yang ketat, termasuk tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga memberikan kepastian kepada konsumen akan keamanan dan keandalannya.

    Sertifikasi ini juga memberikan nilai tambah bagi PT Daikin dalam memperluas pasar dan menjawab kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek penggunaan produk lokal.

    Keberhasilan Daikin dalam memperoleh sertifikasi TKDN diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri elektronik dan manufaktur lainnya di Indonesia untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam produknya.

    Dengan semakin banyaknya industri yang berkomitmen terhadap program P3DN, ketahanan industri nasional akan semakin kuat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global.

  • Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia/AmCham Indonesia) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor dan membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel.

    Managing Director AmCham Indonesia, Donna Priadi menyebut perusahaan-perusahaan AS percaya perubahan peraturan amat diperlukan. Hal tersebut bukan hanya untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, tetapi juga meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

    Donna menuturkan, AmCham Indonesia masih menunggu kejelasan dari rencana penghapusan kuota impor yang direncanakan Indonesia. Dia menyebut, impor perlu dilakukan secara selektif dan berhati-hati agar tidak mengganggu industri dalam negeri.

    “Kami masih membutuhkan kejelasan terkait kebijakan itu [penghapusan kuota impor], karena ini akan berpengaruh terhadap industri lokal dan arus foreign direct investment,” katanya dalam diskusi publik CSIS Indonesia: Regional Response to Trump 2.0 di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Adapun, dia menilai kebijakan TKDN masih diperlukan guna melindungi industri dalam negeri. Namun, Donna menilai, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang hal-hal yang dapat dianggap sebagai komponen dalam negeri atau local content.

    AmCham Indonesia menilai, TKDN tidak hanya dapat dihitung melalui kontribusi fisik seperti pembangunan pabrik. Menurutnya, TKDN juga dapat mencakup bentuk-bentuk lain yang menimbulkan nilai tambah seperti inovasi, riset dan pengembangan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

    “Oleh karena itu, kami ingin terlibat dalam dialog atau negosiasi terkait apa yang dapat disebut sebagai local content ini dengan Pemerintah Indonesia,” katanya.

    Adapun, AmCham Indonesia juga merespons positif kebijakan Indonesia dalam menghadapi tarif timbal balik yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Donna mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang tidak membalas kebijakan tarif tersebut. Menurutnya, jalur negosiasi dan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia merupakan langkah tepat.

    “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia lewat kebijakan non-retaliasinya terhadap tarif AS, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun,” ujarnya.

  • Taiwan Siap Tambah Impor LNG dari AS hingga Rp3.366 Triliun Demi Rayu Trump

    Taiwan Siap Tambah Impor LNG dari AS hingga Rp3.366 Triliun Demi Rayu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Taiwan berencana menambah pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$200 miliar atau setara Rp3.366,8 triliun (asumsi kurs Rp16.834 per US$) untuk 1 dekade ke depan.

    Hal ini dilakukan sebagai respons penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% dari Presiden AS Donald Trump kepada Taiwan.

    Rencana pembelian LNG itu bertujuan untuk mempersempit defisit dagang AS dari Taiwan. Dengan begitu, Trump diharapkan bisa lebih melunak terkait kebijakan tarif resiprokal.

    Dilansir dari Reuters, Kamis (10/4/2025), Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Taipei tidak akan membalas tarif AS. Dia pun ingin meningkatkan impor dan investasi dari AS.

    Adapun, pembelian LNG AS hingga US$200 miliar itu rencananya akan dieksekusi oleh pemerintah Taiwan dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan kata lain, impor LNG senilai US$200 miliar tak termasuk pembelian oleh perusahaan swasta.

    Selain itu, rencana pembelian LNG itu meningkatkan porsi impor AS ke Taiwan dari sebelumnya 10% menjadi 30%. Selama ini, sebagian besar LNG Taiwan berasal dari Australia dan Qatar.

    Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan, kini ada ruang bernapas untuk melakukan pembicaraan yang lebih terperinci dan mendalam dengan AS.

    “Kami berharap dapat memanfaatkan pasar AS yang besar, modal teknologi dan bakat mereka yang luar biasa, untuk membentuk koalisi Taiwan-AS, pendekatan armada gabungan,” katanya.

    Lin mengeklaim pihaknya telah mengirim proposal kerja sama perdagangan kepada AS. Dia juga menyebut proposal itu sudah diterima pihak AS.

    Di sisi lain, pemerintah Taiwan juga akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembicaraan langsung dan efektif dengan Negeri Paman Sam.

  • Negosiasi Tarif Trump: Peningkatan Impor LPG & Minyak AS Dinilai Rasional

    Negosiasi Tarif Trump: Peningkatan Impor LPG & Minyak AS Dinilai Rasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai rencana pemerintah untuk mengerek impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) cukup rasional.

    Langkah pemerintah itu berkaitan dengan upaya negosiasi tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada RI.

    Selain meningkatkan impor LPG dan minyak mentah, pemerintah juga berjanji akan membeli drilling rig atau peralatan yang digunakan untuk mengebor sumur migas dari AS. Peningkatan impor itu bertujuan mengurangi defisit dagang AS dari Indonesia sehingga diharapkan dapat melunakkan kebijakan tarif AS.

    Founder dan Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, upaya meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari AS cukup memungkinkan. Menurutnya, hal ini juga tak bertolak belakang dengan upaya pemerintah mengerek produksi dalam negeri.

    Dia menjelaskan, peningkatan impor LPG bisa menjadi daya tawar RI kepada AS. Apalagi, jika pemerintah mau membuka lebih lebar keran investasi untuk perusahaan migas AS.

    “Jika itu memang menjadi bagian dari negosiasi-diplomasi dagang kita dengan AS terkait tarif Trump ini. Itu langkah rasional dari pemerintah,” ucap Pri Agung kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Pri Agung juga menilai peningkatan impor migas tak jadi sandungan rencana pemerintah mengerek produksi dalam negeri. Khususnya, peningkatan produksi dari Blok Masela dan reaktivasi 10.000 sumur idle yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Pri Agung, produksi dari Masela dan reaktivasi sumur idle itu tidak akan menaikkan produksi migas RI secara signifikan.

    “Jadi, ya bisa dikatakan malah [peningkatan impor migas AS] tidak ada kaitan dan pengaruhnya dengan langkah menaikkan impor migas dari AS ini,” kata Pri Agung.

    Senada, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai langkah pelibatan teknologi AS dalam reaktivasi sumur idle dan kilang minyak menjadi pilihan realistis.

    “Saya kira bagus ya, karena memang AS, merupakan negara yang kompeten untuk teknologi migas. Tetapi harus hati-hati dari sisi kontrak dan adjustment cost akibat pergeseran tersebut,” ucap Yayan.

    Dia menjelaskan, adjustment cost ini berhubungan dengan biaya kesiapan regulasi dan rekalkulasi proyek. Yayan juga menyebut, pada dasarnya AS lebih kompeten untuk migas dibandingkan pemain yang sekarang ada.

    “Jika kita lihat teknologi migas relatif efisien walaupun memang yang menjadi tanda tanya apakah pemain baru atau pemain lama. Karena kalau pemain lama AS sudah tahu kondisi cadangan migas yang mungkin lebih akurat dibandingkan kita sendiri,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yayan mengingatkan pemerintah tetap menghitung dengan baik sebagai bahan renegosiasi dan mengukur multiplier effect dengan akurat terhadap tarif resiprokal Trump.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai menghitung kebutuhan impor LPG dan minyak mentah dari AS. Dia menjelaskan, impor minyak dan LPG selama ini datang dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.

    Demi meningkatkan impor dari AS, pembelian LPG dan minyak dari negara-negara tadi pun bakal dikurangi. Hingga saat ini, Bahlil mengatakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak impor LPG dan minyak yang bisa diambil dari AS.

    “Dalam exercise, kami lagi menghitung,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Dia pun memastikan pihaknya juga menghitung tingkat keekonomian impor dari AS. Pasalnya, impor dari AS kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar. Menurut Bahlil, hal ini terjadi karena biaya transportasi dari AS lebih tinggi dibandingkan Timur Tengah.

    “Harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East. Jadi, saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tutur Bahlil.

  • Duh! Korban PHK Naik 5 Kali Lipat, Mayoritas dari Sektor Manufaktur

    Duh! Korban PHK Naik 5 Kali Lipat, Mayoritas dari Sektor Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tembus 18.610 orang pada Februari 2025. Kasus PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, kasus PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur. 

    “Masih manufaktur, padat karya, industri furnitur,” kata Indah kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Kendati begitu, dia tidak menjabarkan secara rinci total pekerja yang ter-PHK di sektor ini, termasuk lima sektor yang paling banyak mengalami kasus PHK.

    Menurut Indah, ada banyak faktor yang memicu peningkatan kasus PHK di Tanah Air. Salah satunya, yakni kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Penyebabnya macam-macam, sama kayak kemarin. Lebih kepada kondisi global,” ujarnya. 

    Merujuk data Kemnaker, total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang.

    Kemudian kasus PHK di Daerah Khusus Jakarta mencapai 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang.

    Jumlah pekerja yang kena PHK pada Februari 2025 meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

    Pada Januari 2025, Kemnaker mencatat kasus PHK tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 2.650 orang. Kasus PHK tertinggi kedua terjadi di Riau sebanyak 323 orang, diikuti Banten 149 orang, Bali 84 orang, dan Jawa Barat 23 orang. Sebagai informasi, data yang tercatat merupakan data yang masuk ke Kemnaker. 

  • Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Prabowo Bentuk Satgas PHK, Ini Kekhawatiran Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Ada sedikit kekhawatiran tentang persepsi bahwa perusahaan Indonesia sedang krisis seiring munculnya satgas.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, pihaknya menyambut baik usulan tersebut. Kendati begitu, asosiasi menilai bahwa persoalan PHK sendiri masih dapat ditanggulangi oleh instansi yang ada seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

    “Kita melihat penanganan PHK bisa ditanggulangi instansi yang sudah ada seperti Dinas Tenaga Kerja,” kata Bob kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Menurutnya, kehadiran Satgas PHK dapat menimbulkan stigma adanya gelombang PHK besar-besaran di Indonesia. Padahal, kondisi yang belum tentu seperti itu.

    “Idenya baik tapi jangan sampai seolah-olah kita akan PHK besar-besaran,” ujarnya. 

    Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), total tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 18.610 orang hingga Februari 2025. Jumlah tersebut meningkat lima kali lipat dari Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang.

    Secara terperinci, kasus PHK tertinggi terjadi di Jawa Tengah yakni sebesar 10.677 orang, disusul Riau 3.530 orang, Daerah Khusus Jakarta 2.650 orang, Jawa Timur 978 orang, dan Banten 411 orang. 

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa Satgas PHK telah diusulkan Kemnaker sejak lama. Wacana itu bahkan sudah didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “Itu sudah kita usulkan lama sebenarnya, udah wacana sudah lama itu, tapi baru dalam diskusi internal kita di kementerian ekonomi,” kata Yassierli ketika ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Yassierli menuturkan, Kemnaker secara tidak langsung sudah menyiapkan komponen pendukung pembentukan Satgas PHK. Dia mencontohkan, selama ini Kemnaker telah memetakan pertumbuhan job creation di industri-industri.

    Jika nantinya Kepala Negara memerintahkan untuk membentuk Satgas PHK, Yassierli akan segera mengeksekusi arahan tersebut. “Kalau Pak Presiden yang minta, ya artinya harus kita eksekusi. Kalau beliau sudah sampaikan, kita tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah membentuk Satgas PHK yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat buruh, pemerintah, dan DPR.

    Hal ini menyusul adanya potensi PHK imbas kebijakan tarif timbal balik sebesar 32% yang diterapkan oleh AS ke Indonesia. Dari hasil kalkulasi serikat buruh, Said mengungkap 50.000 pekerja dibayangi PHK.

    “Satgas berperan aktif berkontribusi kalau ada PHK apa langkahnya, dan Satgas ini untuk mendeteksi potensi pemogokan bilamana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tak dibayar,” ujar Said. 

    Usulan tersebut lantas mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi PHK di Tanah Air. 

    “Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademik, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS, dan sebagainya,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi 2025 di Menara Mandiri, Selasa (8/4/2025). 

  • Produsen Pede Utilitas Produksi Tekstil Bangkit Jika Kerek Impor Kapas dari AS

    Produsen Pede Utilitas Produksi Tekstil Bangkit Jika Kerek Impor Kapas dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) optimistis peningkatan porsi impor kapas dari Amerika Serikat (AS) hingga 50% dapat mendorong tingkat utilitas produksi tekstil. 

    Rencana peningkatan impor kapas juga menjadi salah satu bahan negosiasi kepada AS untuk menekan tarif resiprokal impor atas barang asal Indonesia sebesar 32%. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, dalam kondisi normal atau saat tingkat utilitas produksi 75%, kebutuhan kapas nasional yang diimpor bisa mencapai US$600 juta per tahun. Setengah atau 50% dari kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dari AS.

    Namun, dengan kondisi utilitas industri saat ini hanya 45%, impor kapas hanya mencapai US$300 juta dengan porsi dari AS sebesar 17%

    “Posisi saat ini karena kita dibanjiri impor benang, kain dan pakaian jadi hingga utilisasi hanya 45%, normalnya 75%. Konsumsi kapas hanya US$300 juta saat ini, dari AS hanya 17%,” ujar Redma kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Redma meyakini dengan mengurangi impor benang, kain dan pakaian jadi secara otomatis akan meningkatkan impor kapas dari AS. Dengan demikian, utilitas industri benang nasional naik. 

    Jika utilitas industri benang pulih, maka produksi kain hingga pakaian jadi akan kembali bangkit. Terlebih, ketika ekspor barang ke AS dengan bahan baku dari negara tersebut, pemerintah AS akan memotong tarif hingga 20%. 

    “Apalagi, AS merupakan eksportir kapas terbesar di dunia. Jadi kita bisa impor dari AS hingga US$500 juta, bisa naik 3 kali lipat dari saat ini [produksi],” ujarnya. 

    Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memperketat impor benang, kain, dan pakaian jadi agar industri nasional dapat bergairah mengimpor kapas dari AS. 

    Terkait rencana peningkatan impor kapas dari AS, pelaku usaha masih menunggu sinyal pemerintah untuk memperketat impor benang, kain dan garmen, termasuk memberantas ilegal impor. 

    “Kalau itu dilakukan, secara otomatis industri kita akan impor. Yang jadi masalah saat ini kan pemerintahnya belum bisa bereskan impor barang jadi dan barang antaranya, jadi impor kapas dari AS-nya turun,” pungkasnya.