Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Mengapa China Tak Takut dengan Ancaman Tarif Trump? Ini Kata Analis

    Mengapa China Tak Takut dengan Ancaman Tarif Trump? Ini Kata Analis

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis maupun ahli menyatakan bahwa China bakal bertahan dari tekanan dan ancaman ekonomi yang disebabkan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Direktur Pusat Penelitian RAND China Jude Blanchette mengatakan bahwa “intimidasi” Trump tidak akan membuat Beijing tertekan. Menurutnya, strategi yang telah disusun Presiden China Xi Jinping dalam mempersiapkan perang dagang AS vs China bakal berhasil. Dengan demikian, China tidak perlu bernegosiasi dengan AS terkait tarif Trump.

    “Beijing tidak mencari negosiasi [dengan Trump],” ujar Blanchette dilansir ABC News pada Jumat (11/4/2025).

    Dia menilai bahwa kedua pemimpin negara itu memiliki pandangan berbeda terkait gejolak ekonomi akibat tarif Trump. Ambil contoh, kata dia, Washington berpandangan bahwa pemberlakuan tarif Trump dapat membuat China tunduk.

    Sebab, menurut AS, China sangat bergantung terhadap ekspor. Di lain sisi, Xi Jinping justru memiliki pandangan bahwa tarif Trump bakal membuat negara-negara enggan berbisnis dengan AS

    “Di sisi lain, Beijing melihat AS semakin lemah secara ekonomi di bawah Trump dan menjauh dari sekutu-sekutunya,” tutur Blanchette.

    Selain Blanchette, Peneliti Politik sekaligus Analis Tiongkok di Asia Society Policy Institute Neil Thomas mengungkap persiapan untuk perang dagang dari Xi Jinping telah dilakukan selama bertahun-tahun.

    Salah satu strategi itu yakni dengan mengembangkan mitra dagang seluas-luasnya. Alhasil, Thomas, menyatakan bahwa wajar apabila Xi Jinping optimistis bakal membuat Trump “tunduk”.

    “Saat ini, Xi tampaknya menghitung bahwa Tiongkok dapat menahan kerusakan dan pada akhirnya Amerika Serikat yang akan mengalah terlebih dahulu,” ujar Thomas.

    Adapun, Thomas mengemukakan bahwa Xi Jinping bisa saja memberikan serangan balik dengan melarang lebih banyak perusahaan AS untuk berbisnis di China.

    Kemudian, China bisa membatasi lebih jauh ekspor bahan-bahan penting ke AS seperti mineral bumi yang langka sekaligus menutup rantai pasokan teknologi canggih.

    Selain itu, pemerintah China juga bisa membatasi film-film Hollywood di China. Meski ini bukan tindakan balasan yang “signifikan”, namun Thomas menilai bahwa tindakan ini sejalan dengan agenda politik Xi Jinping untuk mengurangi pengaruh asing pada masyarakatnya.

    “Tarif akan menyakitkan secara ekonomi, tetapi Xi juga melihat ini sebagai peluang untuk membawa China ke situasi yang lebih sehat dengan mengurangi ketergantungan pada AS,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Penasihat Senior Bidang Bisnis dan Ekonomi China Scott Kenney berpendapat bahwa apabila China sudah melakukan serangan balik maka kebijakan tarif Trump itu hanya akan berlangsung sampai 90 hari.

    “Saya pikir China akan membaca ini sebagai kelemahan Presiden Trump dan mereka akan menunggu,” ujar Kenney.

    Seperti diketahui, perang dagang semakin memanas setelah Amerika Serikat mengenakan Tarif Trump 125% kepada China, naik dari sebelumnya yang sebesar 104%. Namun, Trump justru menunda pengenaan tarif bagi negara-negara lain selama 90 hari.

    Dilansir dari Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusannya itu melalui media sosial Truth Social pada Rabu (9/4/2025) pukul 13.18 waktu AS. Perubahan sikap itu terjadi sekitar 13 jam setelah bea masuk tinggi terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku.

    Trump menghadapi tekanan besar dari para pemimpin bisnis dan investor untuk mengubah arah kebijakannya. Pasalnya, tarif Trump dinilai berisiko memicu gejolak pasar dan ketakutan akan resesi ekonomi.

    “Saya pikir orang-orang sedikit keluar jalur … Mereka menjadi sedikit cerewet, sedikit takut,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya mengapa dia menunda pengenaan tarif, Rabu (9/4/2025) waktu AS.

  • Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Asean Sepakat Tak Retaliasi Tarif Trump, Pilih Perkuat Ekonomi Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (Asean) sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kesepakatan tersebut lahir dalam Asean Economic Ministers (AEM) Special Meeting, yaitu pertemuan khusus para Menteri Perdagangan Asean yang diadakan dalam jaringan pada 10 April 2025.

    “Pada prinsipnya, pertemuan menyepakati agar Asean melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025). 

    Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, negara-negara di Asia Tenggara tersebut juga sepakat untuk memperkuat ekonomi regional. 

    Hasil AEM tersebut menyebutkan bahwa Asean akan tetap teguh dalam memperdalam integrasi ekonomi regional dan menangkap peluang di tengah tantangan global. 

    Selain itu, juga menjaga lingkungan ekonomi regional yang dapat diprediksi, transparan, non-diskriminatif, adil, inklusif, dan terbuka yang telah menopang pertumbuhan perdagangan dan pembangunan regional.

    Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Delegasi Indonesia dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Luar Negeri turut mendampingi di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Pertemuan yang dilakukan secara daring tersebut juga menghasilkan empat hal yang perlu didorong. Pertama, Asean-US Trade and Investment Framework (TIFA) dan Kemitraan Strategis Asean-Amerika Serikat untuk menjadi platform dalam menjajaki kepentingan bersama antara Asean dan Amerika Serikat. 

    Kedua, menegakkan komitmen-komitmen dalam Perjanjian Asean dan meningkatkan perdagangan intra-Aseab, baik melalui Asean Trade-in-Goods Agreement (ATIGA) dan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

    Ketiga, melakukan penjajakan atas mitra dagang baru sambil melanjutkan hubungan perdagangan yang sudah berlangsung dengan mitra dagang Asean. 

    Keempat, mengeksplorasi RCEP lebih luas untuk menarik anggota baru sehingga Asean dapat mengurangi ketergantungannya hanya pada pasar tertentu dan memiliki opsi lain. Kelima, melanjutkan keterlibatan Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Asean.

    Joint Statement yang merupakan hasil pembahasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia, beberapa waktu lalu, meminta agar Malaysia sebagai Ketua Asean untuk berperan aktif dalam melakukan engagement dengan AS. 

  • Menanti Peluang Ekspor RI Usai Tarif Trump Ditunda

    Menanti Peluang Ekspor RI Usai Tarif Trump Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) diyakini memberi keuntungan bagi ekspor Indonesia. Pemerintah harus sigap 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan Indonesia untuk mengirim barang ke AS terbuka selama 90 hari ke depan, yang diharapkan dapat menjaga kinerja ekspor Tanah Air. 

    “Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.

    Meski demikian, Benny juga menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi penundaan kebijakan tarif tinggi Trump pasca 90 hari ke depan.

    “Kita harus antisipasi setelah 90 hari, berapa kira-kira tarif yang dikenakan [AS] kepada Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

    “Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis.

    Andry menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.

    Ilustrasi aktivitas ekspor di pelabuha

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.

    “Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tandasnya.

    Wanti-wanti

    Andry juga mengingatkan agar pemerintah serius melobi AS. Jika Trump tetap mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan negatif tahun ini.

    “Berdasarkan kajian Indef, dengan perhitungan kami melalui simulasi resiprokal tarif ini, dia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia di berbagai negara mitra dagang,” kata Andry

    Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berdampak sebesar -0,05% dari kebijakan ini.

    “Indonesia sendiri dalam hal ini kemungkinan besar akan terdampak, tetapi memang untuk pada pertumbuhan ekonomi dampaknya -0,05% jadi kalau dari sisi ekspor Indonesia memang tidak begitu bergantung,” ujarnya.

    Terlebih, lanjut dia, Andry menuturkan bahwa kebijakan tarif resiprokal dari Donald Trump juga dirasakan semua negara.

    “Jadi kita bisa melihat kemungkinan besar tidak ada trade diversions yang cukup masif, berbeda dengan perang dagang di fase pertama 2018,” tuturnya.

    Di samping itu, Andry juga menyebut ada kemungkinan besar kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini akan terperosok dengan adanya kebijakan tarif Trump.

    “Berdasarkan simulasi ini, kami melihat dalam tahun ini kita akan mengalami penurunan yang cukup tajam untuk ekspor, jadi kita dengan penurunan sampai -2,83%, menurut saya kita nggak boleh menganggap remeh,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, menurut Andry, dampak dari kebijakan tarif resiprokal akan mulai terasa pada kuartal II hingga III ke depan.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara Asean terkait kebijakan tarif Trump, termasuk dengan para Menteri Perdagangan.

    “Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10 [April], Pak Mendag [Budi Santoso] mungkin akan hadir di sana. Di mana, Asean akan mengutamakan negosiasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.

    Airlangga Hartarto

    Airlangga menyatakan bahwa negara di kawasan Asean tidak mengambil langkah retaliasi terhadap pengenaan tarif AS, melainkan Indonesia dan Malaysia akan mendorong Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA).

    “Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” pungkasnya.

  • Gedung Putih Tegaskan Tarif Trump ke China Minimal 145%, Bukan 125%

    Gedung Putih Tegaskan Tarif Trump ke China Minimal 145%, Bukan 125%

    Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih memberikan keterangan bahwa tarif impor AS atas barang-barang dari China dikenai tarif minimum 145%,  bukan 125% seperti yang diumumkan sebelumnya.

    Melansir New York Times, Jumat (11/4/2025), sehari sebelumnya, Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa tarif terhadap China akan naik menjadi 125% sebagai respons atas langkah balasan dari China.

    Namun pada Kamis, Gedung Putih merinci bahwa angka 125% tersebut ditambahkan di atas tarif 20% yang sebelumnya sudah diterapkan terhadap barang-barang asal China, sebagai sanksi atas dugaan keterlibatan negara itu dalam rantai pasok fentanyl ke AS.

    Langkah ini menandai lonjakan signifikan terhadap negara yang menjadi salah satu pemasok utama produk konsumen AS. China merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Amerika Serikat dan produsen utama dunia untuk barang-barang seperti ponsel, mainan, komputer, dan lainnya.

    Menurut Gedung Putih, tarif 145% ini hanyalah tarif dasar, bukan batas atas. Tarif tersebut belum termasuk kebijakan bea masuk lain yang sebelumnya telah diterapkan Trump, termasuk tarif 25% terhadap baja, aluminium, kendaraan, dan suku cadangnya; tarif hingga 25% terhadap berbagai produk China yang dikenakan selama masa jabatan pertamanya serta tarif beragam terhadap produk tertentu karena pelanggaran aturan perdagangan AS

    Presiden Donald Trump mengakui bahwa kebijakan tarifnya terhadap China dapat menimbulkan masalah transisi di tengah kekacauan pasar, namun ia tetap yakin strategi itu akan membawa hasil positif dalam jangka panjang.

    “Akan ada biaya dan hambatan dalam masa transisi, tapi pada akhirnya ini akan menjadi sesuatu yang indah,” ujar Trump dalam rapat kabinet, dilansir Reuters, Jumat (11/4/2025).

     

  • Akhir dari Era Perdagangan Bebas?

    Akhir dari Era Perdagangan Bebas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdagangan global yang dibangun di atas sistem berbasis aturan (rules-based system) yang dipelopori antara lain oleh Amerika Serikat sejak tahun 1947 (GATT-General Agreement on Tariffs and Trade) dan dilanjutkan dengan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO (World Trade Organization) tahun 1995 nampak bermasa depan suram.

    Pada tanggal 2 April 2025, dalam sebuah acara dramatis di Gedung Putih, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif bea masuk baru untuk beberapa negara mitra dagang sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan ekonomi Amerika dan melindungi industri dalam negeri. Sekaligus Trump juga mengumumkan tarif timbal balik untuk sejumlah 92 negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS, termasuk Indonesia.

    Tarif timbal balik ini akan diterapkan mulai tanggal 9 April 2025. Kebijakan ini seharusnya bukan suatu kejutan karena sejak menjabat di periode pertama, Presiden Trump telah menerapkan kebijakan tarifikasi sebagai bagian dari kebijakan “America First” untuk membuat Amerika hebat kembali. Namun, tetap saja skala dan cakupan tarif tersebut mengkonfirmasi bahwa dalam satu gebrakan hari pembebasan (“Liberation Day”), Washington telah membatasi laju arus perdagangan internasional secara signifikan.

    Apa Dasar Penetapan Tarif Timbal Balik AS?

    Trump nampaknya melakukan penilaian kebijakan perdagangan negara mitra–baik tarif, non-tarif, dan manipulasi mata uang yang dianggap menghambat ekspor AS–untuk menetapkan tarif timbal balik tersebut. Satu sumber mengungkapkan bahwa Washington mendasarkan diri kepada ‘bad math’ (matematika yang buruk) karena menggunakan rasio perbandingan antara defisit perdagangan AS dengan Tiongkok, sebagai contoh, dengan nilai ekspor negara dimaksud ke AS. Trump juga disebutkan telah bermurah hati memberikan diskon sebesar 50% kepada Tiongkok.

    Konkritnya, pada tahun 2024 defisit perdagangan AS dengan Tiongkok mencapai USD 295,4 miliar. Impor AS dari Tiongkok sendiri tercatat sebesar USD 438,9 miliar. Dari rasio dimaksud didapatkan angka 67%, yang kemudian didiskon 50% sehingga diperoleh tarif timbal balik sebesar 34%. Tarif ini merupakan tarif tambahan di atas tarif 20% yang sudah diberlakukan sebelumnya atas Tiongkok sehingga total tarif impor mencapai 54%. (https://www.foreignaffairs.com/united-states/age-tariffs-trump-global-economy).

    Lalu bagaimana dengan tarif 34% yang dikenakan terhadap Indonesia yang memiliki suplus sebesar USD 16,8 milyar pada tahun 2024 dengan AS? Dasar pengenaan ini perlu dimintakan klarifikasi ke pihak AS. Bagaimana pula nasib sejumlah 111 negara di mana AS mencatatkan posisi surplus pada neraca perdagangan bilateralnya? Negara-negara tersebut, di antaranya Australia dan Inggris, tetap dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Bagaimana pula halnya dengan perdagangan jasa–seperti pariwisata, pendidikan, asuransi dan keuangan, jasa komputer dan informasi dan jasa bisnis–di mana AS mengalami surplus dengan sebagian besar mitra dagangnya? Washington dengan mudahnya menafikan faktor perdagangan jasa ini.

    Langkah Strategis Indonesia

    Respons cepat Presiden Prabowo untuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington guna melakukan negosiasi patut diapresiasi. Meski neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS tidak dapat diseimbangkan dalam waktu semalam, tetapi dalam engagement dimaksud kedua negara dapat menyepakati langkah awal untuk mencari solusi saling menguntungkan.

    Untuk keperluan tersebut Indonesia (pemerintah dan pelaku usaha) perlu mempersiapkan posisi trade-off yang spesifik dan terukur dengan memperhatikan kepentingan nasional dan skala prioritas pembangunan ekonomi di dalam negeri. Posisi trade-off dimaksud tentunya mempertimbangkan elemen penting surplus neraca perdagangan yang dinikmati Indonesia dan kebijakan Indonesia yang ditengarai oleh pihak AS sebagai hambatan non-tarif dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers tahun 2025.

    Meskipun demikian perlu diantisipasi juga pelajaran dari kebijakan Trump periode pertama yaitu kesepakatan perjanjian sektoral pengecualian tarif impor besi baja dan alumunium sebesar 25% dan 10% antara AS dengan antara lain Australia, Brazil, Canada, Mexico, Korea Selatan, Uni Eropa, Jepang, dan Inggris. Perjanjian-perjanjian dimaksud dibatalkan secara sepihak oleh Trump pada tanggal 12 Maret 2025 lalu karena terbukti pengecualian itu menyebabkan impor dari negara-negara dimaksud meningkat dari 74% pada tahun 2018 menjadi 82% pada tahun 2024.

    Langkah strategis berikutnya adalah Indonesia perlu segera mengoptimalisasikan kerjasama kemitraan dagang dengan negara-negara partner FTA baik bilateral (Australia, Jepang, Korea, Chile, Uni Emirat Arab) maupun regional (ASEAN, ASEAN-China, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India, ASEAN-Australia-New Zealand, RCEP) untuk secara kolektif mengurangi dampak negatip tarif AS. Namun, perlu diwaspadai juga fenomena over capacity negara tertentu dan permintaan domestik maupun impor dunia yang lemah sehingga Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan bagi ekspor negara lain, atau sebagai negara ‘fasilitas produksi sementara’ guna menghindari tarif AS (circumvention) apabila Indonesia nantinya mendapatkan pengecualian.

    Akhirnya, sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat telah mencederai kepemimpinannya selama ini dalam perdagangan bebas dan sebaliknya memimpin kebangkitan proteksionisme yang justru akan lebih membebani konsumen dan bisnis Amerika sendiri karena tarif tinggi akan meningkatkan harga barang impor dan mendorong inflasi. Hari-hari ini, karena tekanan publik di dalam negeri dan lobby negara mitra dagang, kita akan menyaksikan Gedung Putih menyepakati perjanjian-perjanjian bilateral yang bersifat transaksional.

    Karena perlakuan tersebut tidak bersifat MFN (Most-Favored Nation) sesuai dengan prinsip dasar WTO maka seluruh aturan dan ketentuan perdagangan internasional berbasis WTO akan terancam. Sementara itu, apabila negara mitra menempuh jalur gugatan melalui WTO (seperti Tiongkok dan Kanada) dan Panel memutuskan bahwa AS bersalah, putusan Panel itu tetap sulit memiliki kekuatan hukum yang tetap karena AS tidak akan menerima hasil Panel begitu saja, sementara badan banding WTO diblokir oleh AS. Trump juga dengan mudah dapat memutuskan untuk meninggalkan WTO—sama seperti AS meninggalkan WHO dan Perjanjian Paris.

    Apapun keputusan yang akan diambil Pemerintah Trump, era perdagangan bebas yang ditandai dengan upaya mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nampaknya sulit untuk dikembalikan ke jalur semula.

  • Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.

    “Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Melalui beleid ini, pemerintah kembali menegaskan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.

    Adapun, pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan Bapanas. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

    Pada awal 2025, kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras.

    Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan demi mendukung pencapaian target tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid itu, pemerintah mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Arief mengatakan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100% kita turunkan menjadi 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Penyerapan Gabah

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sudah seharusnya Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dalam negeri. Mengingat, selama ini cadangan beras pemerintah 80% dipenuhi melalui impor, bukan penyerapan dalam negeri.

    “Saatnya Bulog untuk mengoptimalkan menyerap gabah di dalam negeri,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Perum Bulog telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian BUMN telah mendukung Perum Bulog dengan menyediakan gudang-gudang penyimpanan, serta Kemenkeu telah mendukung dari sisi pendanaan.

    Dia mengatakan, tugas Perum Bulog saat ini adalah mencari cara agar dapat menjangkau seluruh sentra-sentra produksi di Indonesia. Mengingat, gedung Bulog tak selalu tersedia di daerah sentra produksi sehingga dibutuhkan percepatan untuk menyerap gabah-gabah petani.

    Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024).

    Menurutnya, Bulog dapat melakukan jemput bola seperti yang dilakukan para tengkulak, mengingat petani terbiasa menjual hasil panen di lahan. Cara ini juga dinilai memudahkan para petani lantaran tidak harus membawa hasil panennya ke penggilingan-penggilingan.

    “Berarti kan tinggal Bulog bagaimana mereka bisa menjemput bola, gabah-gabah milik petani,” ujarnya.

    Selain itu, jika Bulog berbenah dan melakukan percepatan penyerapan dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen yang ada, dia optimistis Perum Bulog dapat menjalankan penugasan tersebut.

    “Dan ini akan menguntungkan dari sisi petani juga, karena mereka akan dari sisi kepastian pasar, mereka juga mendapatkan kepastian pasar dan juga adanya kepastian harga,” tuturnya

    Proyeksi Produksi

    Lantas, bagaimana proyeksi produksi beras dalam negeri di tengah kebijakan setop impor beras?

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis produksi beras nasional akan mencapai 32,8 juta ton pada 2025. Proyeksi ini seiring dengan diyakini adanya peningkatan produksi saat musim panen.

    Produksi beras dalam negeri diperkirakan cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) 2025, total produksi padi diperkirakan mencapai 34,47 juta ton GKP atau melampaui target awal yang ditetapkan.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton beras.

    Jumlah tersebut meningkat 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

  • Laju Inflasi AS Turun Meski Ada Sentimen Dampak Tarif Trump

    Laju Inflasi AS Turun Meski Ada Sentimen Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi AS turun secara umum ke 2,8% pada Maret 2025, di tengah ancaman kenaikan harga imbas penerapan tarif resiprokal Presiden Tarif Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, Kamis (10/4/2025), indeks harga konsumen (IHK)—tak termasuk harga pangan dan energi yang sering bergejolak—meningkat 0,1% dari Februari. Itu peningkatan terendah dalam sembilan bulan terakhir menurut data terbaru Biro Statistik Tenaga Kerja.

    IHK secara keseluruhan turun 0,1% dari bulan sebelumnya, penurunan pertama dalam hampir lima tahun.

    Perlambatan inflasi mencerminkan penurunan biaya energi, kendaraan bekas, biaya menginap di hotel, dan tiket pesawat. Biaya asuransi kendaraan bermotor — sumber utama inflasi dalam beberapa tahun terakhir — juga menurun.

    Imbal hasil Treasury 10 tahun sedikit berubah setelah rilis angka inflasi. Sementara itu, S&P 500 dibuka lebih rendah dan dolar tetap melemah.

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa tarif Trump masih tidak berdampak jauh ke inflasi. Kendati demikian, hal tersebut dapat berubah dalam beberapa bulan mendatang terutama usai pungutan yang lebih tinggi yang diterapkan Trump mulai berlaku di seluruh perekonomian.

    Penurunan harga untuk jasa seperti menginap di hotel dan tiket pesawat mungkin merupakan tanda peringatan bahwa beberapa konsumen mengurangi pengeluaran diskresioner.

    “Ini adalah ketenangan sebelum badai inflasi. Kita akan mendapatkan inflasi yang lebih tinggi dari tarif,” kata David Kelly, kepala strategi global di JP Morgan Asset Management.

    Menurut Kelly, penurunan inflasi malah menunjukkan menurunnya kinerja industri perjalanan.

    Sementara itu, Trump mengumumkan penundaan penerbangan tarif resiprokal selama 90 hari pada hari Rabu (10/4/2025) waktu setempat—kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut mulai berlaku.

    Akibatnya, impor dari sebagian besar negara kini ‘hanya’ dikenakan bea masuk sebesar 10%. Di sisi lain, AS tetap mengenakan bea masuk untuk baja dan aluminium impor dan pungutan terhadap China kini mencapai 125%.

  • Tarif Trump Ditunda, Pemerintah RI Pilih Wait and See

    Tarif Trump Ditunda, Pemerintah RI Pilih Wait and See

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump yang menunda penerapan tarif resiprokal ke negara-negara mitra dagangnya termasuk Indonesia selama 90 hari.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan keputusan Trump itu merupakan sinyal baik bagi Indonesia. Apalagi, sambungnya, Indonesia sudah menegaskan tidak melakukan retaliasi melainkan negosiasi.

    “Kami pasti akan terus memantau perkembangan terbaru terkait hal ini,” ujar Dyah Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Oleh sebab itu, politisi Partai Golkar ini mengungkapkan delegasi pemerintah akan terbang ke Washington DC, AS untuk melakukan negosiasi resmi pada pekan depan. Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Roro menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia menghormati hubungan bilateral dan perdagangan dengan AS. Dengan demikian, dialog terbuka merupakan jalan terbaik untuk menghindari eskalasi perang dagang.

    “Tujuan kami untuk memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal, mendorong perlakuan yang adil, dan soroti kerugian dari penerapan tarif tersebut, tidak hanya bagi eksportir Indonesia tetapi juga bagi importir dan konsumen AS,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan tarif resiprokal Trump merupakan tantangan nyata bagi Indonesia. Apalagi, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32%.

    Roro menjelaskan Indonesia berada di peringkat ke-15 negara dengan surplus perdagangan terbesar atas AS. Oleh sebab itu, kenaikan tarif akan berdampak negatif ke sektor-sektor yang kerap melakukan ekspor ke AS seperti tekstil, alas kaki, CPO, komponen elektronik, hingga otomotif.

    “Industri-industri ini tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga penting bagi lapangan kerja Indonesia serta pembangunan pedesaan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan pada Kamis (10/4/2025) dini hari bahwa tarif timbal balik (reciprocal tariff) dihentikan sementara selama 90 hari sebagai tanggapan atas pendekatan dari puluhan negara.

    Meski begitu, bea masuk atas impor dari China akan tetap dinaikkan menjadi 125% karena “kurangnya rasa hormat” dari pemerintah Beijing.

    “Berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 Negara telah memanggil Perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan [Perwakilan Dagang AS], untuk merundingkan solusi atas pokok bahasan yang sedang dibahas terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter, dan bahwa Negara-negara ini tidak, atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan Penghentian selama 90 hari, dan Tarif Timbal Balik yang diturunkan secara substansial selama periode ini, sebesar 10%, yang juga berlaku segera,” tulis Trump di media sosial Truth dikutip dari New York Post, Kamis (10/4/2025).

  • Prabowo-Erdogan Siap Percepat Perjanjian Dagang Indonesia-Turki

    Prabowo-Erdogan Siap Percepat Perjanjian Dagang Indonesia-Turki

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan Turki akan mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) hingga memperkuat industri pertahanan kedua negara.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan dirinya dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menginstruksikan menteri perdagangan masing-masing untuk mempercepat penyelesaian negosiasi tersebut.

    “Kita sudah menginstruksikan menteri pandangan kita masing masing untuk menyelesaikan PTA sebagai langkah awal menuju Indonesia-Turki CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement],” kata Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraannya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/4/2025).

    Kedua negara, lanjutnya, juga telah sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan. Pembangunan kekuatan ekonomi yang lebih besar menjadi penting agar didengar oleh dunia.

    Prabowo mengatakan di bidang investasi, kedua negara sepakat menyelesaikan perjanjian bilateral secepat mungkin. Pemerintah Indonesia telah mengundang perusahaan Turki untuk ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas.

    Selain itu, lanjutnya, Turki juga diharapkan bisa ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia, termasuk perusahaan konstruksi yang telah ikut membangun 42 rumah sakit di Indonesia.

    “Juga kolaborasi kerja sama di bidang kesehatan sangat penting. Untuk sama-sama kita produksi vaksin yang dibutuhkan oleh kedua rakyat kita,” katanya.

    Prabowo menyebut kedua negara juga sepakat membuat joint venture pada perusahaan pertahanan strategis. Turki akan ikut serta dalam pengembangan jet tempur generasi kelima dan pengembangan kapal selam.

    Untuk diketahui, Turki merupakan negara kedua yang dikunjunginya dalam lawatan kali ini. Sebelumnya, dia telah berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan Presiden Sheikh Mohamed Bin Zayed atau MBZ. 

    Total terdapat lima negara yang dikunjunginya kali ini yaitu UAE, Turki, Meski, Qatar dan Jordania. 

  • Ini Alasan Uni Eropa Tunda Implementasi Tarif Balasan ke AS

    Ini Alasan Uni Eropa Tunda Implementasi Tarif Balasan ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa akan menunda penerapan tarif balasannya terhadap AS atas bea masuk 25% yang dikenakan Presiden Donald Trump pada ekspor baja dan aluminium blok tersebut selama 90 hari.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (10/4/2025), Uni Eropa akan melanjutkan tarif yang akan dikenakan pada sekitar €21 miliar atau US$23,2 miliar barang-barang AS dan kemudian segera menangguhkannya saat mulai berlaku, menurut juru bicara Komisi Eropa, yang menangani masalah perdagangan untuk blok tersebut.

    Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan jeda 90 hari sebelum tarif “timbal balik” 20% ditetapkan untuk hampir semua ekspor UE. Tarif tersebut sekarang akan menjadi 10%.

    Presiden Komisi Ursula von der Leyen mengatakan dia ingin memberi kesempatan pada negosiasi dengan AS.

    “Jika negosiasi tidak memuaskan, tindakan balasan kami akan dimulai. Pekerjaan persiapan untuk tindakan balasan lebih lanjut terus berlanjut. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, semua opsi tetap tersedia,” tulis von der Leyen di X.

    Selain tarif 25% untuk ekspor baja dan aluminium Uni Eropa, AS juga mengenakan tarif 25% untuk mobil dan beberapa suku cadang mobil di blok tersebut. Trump mengatakan akan mengumumkan tarif tambahan untuk kayu, chip semikonduktor, dan produk farmasi. Semua tarif baru Trump tersebut akan dikenakan pada barang-barang Uni Eropa senilai sekitar €380 miliar.

    Tindakan balasan yang disiapkan UE, yang didukung oleh semua negara anggota kecuali Hungaria, akan menargetkan negara-negara bagian Amerika yang sensitif secara politik dan mencakup produk-produk seperti kacang kedelai dari Louisiana, serta berlian, produk pertanian, unggas, dan sepeda motor.

    Blok tersebut telah mempersiapkan tanggapan terhadap berbagai tindakan Trump. Von der Leyen sebelumnya mengatakan UE “memegang banyak kartu,” termasuk tarif pembalasan dan menargetkan perusahaan-perusahaan jasa dan teknologi Amerika.

    Prancis, Jerman, dan negara-negara lain telah meminta komisi tersebut untuk mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-paksaan atau anti-coercion instrument. Kebijakan itu merupakan instrumen perdagangan Uni Eropa yang paling kuat dan dirancang untuk menyerang balik negara-negara yang menggunakan tindakan perdagangan dan ekonomi secara paksa.

    Secara paralel, blok tersebut mengikuti strategi menunggu hingga dampak ekonomi dan finansial dari tarif global Trump terjadi, sementara juga mendiversifikasi dan memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia.

    Trump telah berulang kali menyerang Uni Eropa, mitra dagang terbesar AS, dengan mengatakan bahwa UE dibentuk untuk “mengacaukan” AS dan bahwa surplus perdagangan barang blok tersebut merupakan bukti hubungan yang tidak adil. Tarif rata-rata tertimbang perdagangan Uni Eropa adalah 2,7% pada tahun 2023, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia.

    “Mereka membuat aturan dan regulasi yang hanya dirancang untuk satu alasan: Anda tidak dapat menjual produk Anda di negara-negara tersebut,” kata Trump awal minggu ini. “Dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi.”

    Kepala perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, membahas parameter kemungkinan keterlibatan dalam isu perdagangan dengan mitranya dari Amerika pada Selasa malam, tetapi pembicaraan sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan dan pejabat AS tampaknya belum memiliki mandat negosiasi yang jelas dari Trump, menurut orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut.

    Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan dia tidak mengetahui adanya pertemuan yang direncanakan antara Sefcovic dan AS.

    Komisi tersebut sedang mengerjakan “term sheet” dari area potensial untuk negosiasi, termasuk tarif, regulasi, dan standar yang lebih rendah, Bloomberg sebelumnya melaporkan.

    Sambil mengurangi semua tarif lainnya menjadi 10%, AS menaikkan apa yang disebut bea masuk timbal baliknya terhadap China menjadi 125%, yang berdampak bersih pada penurunan tarif rata-rata AS hanya sedikit menjadi 26,25%, dari 26,85% sebelum posting Truth Social Trump pada 9 April, menurut analisis Bloomberg Intelligence.

    Para duta besar Uni Eropa diharapkan berdiskusi tentang perang dagang China, kata orang-orang tersebut. Para pejabat Uni Eropa telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa Beijing berupaya mengalihkan barang-barangnya ke Eropa dan dalam kasus tersebut blok tersebut perlu mencari solusi.