Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Respons Menteri PU Soal Rencana Relaksasi TKDN di Sektor Konstruksi

    Respons Menteri PU Soal Rencana Relaksasi TKDN di Sektor Konstruksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku belum mendapat arahan khusua dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Dody menyebut, saat ini pembahasan mengenai pelonggaran persentase TKDN itu masih dibahas lebih lanjut antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    “Kalau urusan TKDN, itu pengampunya Kementerian Perindustrian, ya. Itu lagi didiskusikan dengan perindustrian dengan Ditjen Bina Konstruksi terkait detailnya seperti apa gitu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (11/4/2025).

    Namun demikian, Dody memastikan bahwa meski komponen TKDN bakal dikurangi, hal itu tak bakal berdampak banyak dengan biaya investasi pada sektor konstruksi.

    Bahkan, Dody menyebut bahwa rencana relaksasi itu dilakukan dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Pak Presiden begitu tuh, supaya biar biaya investasi tidak naik, kemudian pekerjaan lebih efektif, lebih efisien. Saya sih yakin sih begitu. Cuma, makanya tadi detilnya masih kita diskusikan dengan perindustrian,” tegasnya.

    Untuk diketahui, aturan penggunaan TKDN pada sektor konstruksi diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.

    Dalam beleid itu, diatur bahwa batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang akan dikerjakan sebesar 25%.

    Perinciannya, Ditjen SDA batas minimum TKDN berada di level 25% hingga 80%. Kemudian, Ditjen Bina Marga batas minimumnya ditetapkan di level 60% hingga 70% dan terakhir Ditjen Cipta Karya di level 30% hingga 85%.

  • Pegawai Bea Cukai Dapat ‘Bonus’ jika Temukan Pelanggaran, Jadi Pertanyaan Warganet

    Pegawai Bea Cukai Dapat ‘Bonus’ jika Temukan Pelanggaran, Jadi Pertanyaan Warganet

    Bisnis.com, JAKARTA — Warganet mempertanyakan kebijakan reward atau ‘bonus’ untuk pegawai Bea Cukai yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan maupun cukai. 

    Keresahan warganet dalam media sosial X tersebut—dulu Twitter—muncul karena menemukan kenyataan bahwa pegawai bea cukai mendapatkan ‘bonus’ yang disebut premi atau penghargaan apabila menangani pelanggaran. 

    Lantas, hal tersebut membuat warganet menyimpulkan kasus-kasus denda barang yang sebelumnya terjadi, semata-mata untuk mendapatkan premi tersebut. 

    “Bisa dilihat bahwa pasal yang mengatur jumlah insentif ini enggak berubah. Pantes becuk [bea cukai] pada cari pelanggaran harga lah, pelanggaran kuantitas lah, pelanggaran macem-macem,” ujar akun @samsarigged yang menyuarakan hal tersebut, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Pada dasarnya, memang terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 243/2011 tentang Pemberian Premi. 

    Dalam belied tersebut, premi diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh premi. 

    Berjasa yang dimaksud dalam hal ini, yakni berjasa dalam menangani pelanggaran administrasi kepabeanan/cukai, meliputi memberikan infromasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, mempertahankan temuan yang diajukan upaya hukum, sampai dengan menyelesaikan penagihan. 

    Selain itu, premi juga diberikan bagi orang yang menangani pelanggaran pidana kepabeanan/cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. 

    Dalam Pasal 2 ayat (2a), termasuk dalam cakupan berjasa menangani pelanggaran pidana, berupa berjasa dalam memberikan bantuan hukum kepada unit yang menghadapi permohonan praperadilan sebagai termohon. 

    Kemudian termasuk pula melakukan penelitian dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai, mengelola rekening penampungan dana titipan, serta penuntut umum yang melakukan penelitian berkas perkara hingga penyidikan tindak pidana di bidang cukai dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara.

    PMK 21/2024 tentang Pemberian Premi. 

    Hal yang membuat warganet kaget pula, ternyata besaran premi yang diatur yakni sebesar 50% dari sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa denda, hingga hasil lelang barang hasil penindakan bea cukai. 

    Di mana besaran premi diberikan paling banyak senilai Rp1 miliar bagi orang maupun kelompok yang menangani pelanggaran tersebut. 

    Untuk itu, kasus-kasus seperti adanya warganet yang mengeluh kena denda Rp31,8 juta untuk sepatu seharga Rp10,3 juta hingga kasus impor hibah barang Sekolah Luar Biasa (SLB), membuat warganet menafsirkan adanya ‘permainan denda’.  

    “Sekarang kasus ini make sense, karena denda bisa sampai besar banget sesuai dengan nilai impornya. Jika nilai impor misal Rp3 miliar, denda yang masuk sebagai insentif ke kantong bisa max Rp1 miliar,” lanjut @samsarigged. 

    Warganet lainnya pun mempertanyakan bahwa penetapan harga barang bawaan/impor dari Ditjen Bea Cukai kerap tidak masuk akal. 

    “Dari dulu kan udah sering dan banyak yang nanya kesahihan sumber penetapan harga dari becuk. Jawabannya selalu template ‘dari internet [baca: random google search]’. Ketika ditanya alasan milih hasil dari web A ketimbang web B pasti langsung menghilang dari lane [tidak ada respons],” tuturnya. 

     Adapun hingga berita ini terbit, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan resmi.

  • Lengkap! Syarat dan Cara Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar dan Banten

    Lengkap! Syarat dan Cara Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar dan Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Banten memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

    Program menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan sejak 2024 dan sebelumnya, sehingga masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan tahun ini atau 2025.

    Program pemutihan PKB ini berlaku hingga 20 Juni 2025 dan dimulai sejak 20 Maret 2025 di Jawa Barat, sedangkan untuk Provinsi banten, dimulai pada 10 April 2025.

    Program ini juga mencakup pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Melansir dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, masyarakat yang ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan, wajib menyertakan dokumen.

    Berkas tersebut harus dibawa ke Samsat Induk masing-masing wilayah sesuai jam operasional.

    Berikut syarat pemutihan pajak kendaraan motor dan mobil:

    – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi

    – Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi

    – KTP pemilik yang tertera di STNK asli dan fotokopi

    – Surat kuasa jika memberi kuasa pada pihak lain untuk melakukan pemutihan pajak kendaraan.

    Selain itu, masyarakat juga harus membawa kendaraan motor atau mobil untuk melakukan cek fisik. Ini khususnya untuk pajak kendaraan 5 tahunan.

    Adapun syarat lainnya yakni membawa kocek untuk membayar tagihan pokok pajak kendaraan tahun 2025.

    Untuk wilayah Jawa Barat, besaran pajak pokok kendaraan dapat dicek secara daring melalui situs resmi http://bapenda.jabarprov.go.id/infopkb/

    Sementara itu, untuk wilayah Banten, masyarakat dapat melihat besaran pajak kendaraan melalui situs https://infopkb.bantenprov.go.id/

  • Pemerintah Bakal Stop Impor Garam Industri Akhir 2025

    Pemerintah Bakal Stop Impor Garam Industri Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menghentikan impor garam industri pada akhir 2025. Sebelumnya, Indonesia menyatakan berhenti impor garam konsumsi. 

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan, pemerintah saat ini terus mengoptimalkan stok dalam negeri, termasuk milik PT Garam dan produksi petambak nasional. Caranya, dengan menggenjot kualitas dan kemurnian garam melalui teknologi dan pembinaan langsung.

    “Targetnya jelas, mulai 31 Desember 2025, kebutuhan [garam]  industri aneka pangan wajib dipenuhi dari produksi dalam negeri. Itu komitmen kita,” kata Doni kepada Bisnis, Jumat (11/4/2025).

    Doni menegaskan, langkah impor hanya akan dilakukan jika memang sangat diperlukan dan telah melalui verifikasi ketat.

    Dia mengatakan, Indonesia tahun ini tidak lagi mendatangkan garam untuk kebutuhan konsumsi dari luar negeri. Pasalnya, produksi garam dalam negeri sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

    Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.126/2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional yang mengamanatkan kebutuhan garam harus dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat 2024.

    Kendati begitu, produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan garam industri seperti aneka pangan, farmasi, dan Chlor Alkali Plant (CAP). Untuk itu, pemerintah mengizinkan kegiatan impor dengan syarat yang tercantum dalam Perpres No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    Dalam beleid itu, Doni menuturkan bahwa impor dilakukan terbatas dan terkendali. Itu artinya, impor hanya dilakukan dalam kondisi tertentu yang berpotensi mengganggu ketersediaan garam nasional.

    “Namun perlu kami tegaskan impor bukan solusi permanen,” tegas Doni.

    Menurutnya, importasi merupakan strategi transisi untuk mencegah kelangkaan jangka pendek, khususnya dalam memenuhi kebutuhan industri aneka pangan dan farmasi yang menuntut standar kualitas tinggi.

    Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan PT Garam akan melakukan uji kualitas 240.000 ton garam olahan milik perusahaan pelat merah tersebut. 

    Uji coba yang rencananya dilakukan paling lambat Mei 2025 itu merupakan hasil produksi PT Garam di 2024 dengan kualitas food grade. Stok garam ini nantinya dapat digunakan untuk menopang kebutuhan garam industri aneka pangan dalam negeri.

    Di sisi lain, KKP juga bekerja sama dengan Surveyor Indonesia untuk melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dan ketersediaan garam untuk aneka pangan ke pelaku usaha.

    Doni mengatakan, hasil verifikasi ini nantinya akan dijadikan dasar untuk mengusulkan keadaan tertentu kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    “…sehingga bisa diputuskan apakah perlu impor atau tidak,” pungkasnya. 

  • Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

    Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

    Bisnis.com, JAKARTA — Tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

    Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/4/2025) Kementerian Keuangan China menjelaskan bahwa negaranya akan mengabaikan tarif lebih lanjut dari AS terhadap produk-produk China.

    “Mengingat tidak ada lagi kemungkinan penerimaan pasar untuk barang-barang AS yang diekspor ke China berdasarkan tingkat tarif saat ini, jika pihak AS kemudian terus mengenakan tarif pada barang-barang China yang diekspor ke AS, pihak China tidak akan memperhatikannya,” tertulis dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan China. 

    Tarif terbaru tersebut juga menjadi babak terbaru perang dagang antara China-AS sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS mulai Januari 2025 lalu. 

    Melansir berbagai sumber, aksi saling balas melalui tarif ini dimulai pada Februari 2025 lalu. Kala itu, Trump mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk barang-barang China. 

    China kemudian menanggapi kebijakan tersebut dengan mengenakan tarif sebesar 15% pada batu bara dan produk gas alam cair. China juga menetapkan tarif sebesar 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil berkapasitas besar.

    Pada 3 Maret 2025, Trump menaikkan tarif impor barang-barang China sebesar 10% menjadi 20%. Dia juga menerapkan tarif baru sebesar 25% terhadap impor dari Meksiko dan Kanada, yang memicu sengketa dagang baru dengan tiga mitra dagang utama AS.

    Sehari setelah tarif baru tersebut, China langsung membalas dengan mengenakan tarif sebesar 15% pada produk ayam, gandum, jagung, dan kapas yang berasal dari Amerika Serikat. 

    China juga memberikan tarif sebesar 10% pada sorgum, kedelai, daging babi, daging sapi, produk perairan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu yang berasal dari AS. Kebijakan tarif itu mulai berlaku pada 10 Maret 2025.

    Sebulan berselang, Trump kembali menaikkan tarif terhadap China sebesar 34%. Trump menuduh China mengenakan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif sebesar 67% terhadap AS.

    Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tarif baru itu akan diterapkan di atas tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menghasilkan tarif efektif sebesar 54% terhadap semua impor China ke AS.

    Merespons tarif tersebut, China kemudian mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang AS yang berlaku mulai 10 April 2025.

    Trump kemudian mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% pada barang-barang China pada 9 April lalu jika China tidak menarik tindakan balasan tersebut paling lambat pada 8 April 2025. 

    Setelah China tidak mengindahkan ancaman tersebut, AS resmi meningkatkan tarif efektif impor barang-barang China sebesar 54% menjadi 104%.

    China kemudian menanggapinya dengan tarif balasan sebesar 84% atas barang-barang AS. Sebagai tanggapan balik, Trump meningkatkan tarif atas barang-barang China menjadi 125% pada hari yang sama. 

    Namun, Gedung Putih mengklarifikasi keesokan harinya bahwa tarif telah meningkat menjadi 145%. 

    Kemudian, pada 11 April 2025, China pun kembali menanggapi tarif terbaru AS itu dengan meningkatkan tarif atas barang-barang AS menjadi 125%.

  • Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.

    BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

    “TPK Februari 2025 mencapai 47,21% atau turun baik bulanan maupun tahunan sebesar 1,17% MtM dan 2,24% YoY,” kata Habibullah dalam konferensi pers, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Daerah Khusus Jakarta sebesar 59,07%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.

    Secara kumulatif Januari-Februari 2025, TPK hotel bintang mencapai 47,83% atau turun 0,26 poin dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Februari 2025 mencapai 23,17%. TPK hotel nonbintang tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 44,51% pada Februari 2025, diikuti Bali 36,35% dan Kepulauan Riau 31.73%. 

    BPS mencatat, TPK hotel nonbintang terendah terjadi di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 10,55%.

    Dibandingkan tahun  sebelumnya, TPK hotel nonbintang di Indonesia turun 3,10 poin. Bila dibandingkan Januari 2025, TPK hotel nonbintang juga turun sebesar 1,22 poin dari sebelumnya 24,39%.

    Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel nonbintang mencapai 23,81% atau turun 1,63 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Adapun, berdasarkan klasifikasi bintang dari Januari ke Februari 2025, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan TPK.

    Masih merujuk data BPS, hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2, dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin. Hotel bintang 3 turun tipis sebesar 0,23 poin.

    Secara kumulatif, TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% pada Januari-Februari 2025 atau turun 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi laporan Perkembangan Januari-Februari 2025 BPS.

    Dampak Efisiensi

    Sementara itu, dampak dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai dirasakan oleh industri perhotelan. Tercatat pada akhir Maret 2025, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat berhenti beroperasi.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    “Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.

    Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.

    Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.

    Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.

    Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.

    Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.

    “Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).

  • Konglomerat RI Ramai-Ramai Pindahkan Aset ke Luar Negeri, Ada Apa?

    Konglomerat RI Ramai-Ramai Pindahkan Aset ke Luar Negeri, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah konglomerat atau orang kaya Indonesia diketahui mulai memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Tren itu mencuat disinyalir karena adanya kekhawatiran akan kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan ketidakpastian stabilitas ekonomi Indonesia.

    Melansir laporan Bloomberg, orang kaya di Indonesia banyak mengalihkan asetnya ke emas dan real estate di luar negeri. Di samping itu, kripto hingga stablecoin USDT menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dilirik orang kelas menengah atas Indonesia.

    “Emas dan real estate adalah dua tempat penyimpanan yang populer, meskipun tempat penyimpanan ketiga yang kurang tradisional telah muncul: mata uang kripto – khususnya stablecoin USDT dari Tether Holdings SA, yang dirancang untuk mempertahankan nilai tukar 1:1 terhadap dolar AS,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Semua aset tersebut menawarkan cara bagi orang kaya di negara ini untuk menghindari pengawasan dalam memindahkan uang dalam jumlah besar.

    Sebagai contoh, mata uang kripto USDT mulai digemari di Indonesia sebagai cara untuk menghindari deteksi konversi mata uang dan memindahkan uang di atas $100.000 ke luar negeri.

    Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para bankir hingga manager investasi yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa sejumlah klien asal Indonesia dengan kekayaan bersih antara US$100 juta (Rp1,6 triliun) hingga US$400 juta (Rp6,7 triliun) telah mengubah hingga 10% dari aset mereka menjadi kripto.

    Adapun, tren pergeseran aset tersebut dimulai pada Oktober 2024 ketika Prabowo berkuasa, tetapi meningkat secara substansial setelah rupiah jatuh pada bulan Maret.

    Alhasil, meningkatnya arus keluar itu dinyalir kuat menjadi biang kerok penurunan tajam mata uang Indonesia dalam beberapa waktu belakangan.

    Pasalnya, Rupiah pada Selasa (8/4/2025), mata uang rupiah kembali ditutup melemah dengan menyentuh level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS).

    Di samping itu, mata uang dan pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan karena kekhawatiran bahwa kebijakan belanja Prabowo dapat menggerogoti disiplin fiskal negara yang telah dibangun di bawah pemerintahan sebelumnya.

    Bloomberg menjelaskan kekhawatiran utama para orang kaya Indonesia didorong oleh volatilitas saham dan mata uang yang terjadi usai berbagai Prabowo meneken sejumlah kebijakan. Mulai dari perluasan peran angkatan bersenjata, meningkatnya pengeluaran negara menjadi salah satu momok bagi para investor.

    Bahkan, Bloomberg mempertanyakan keinginan Prabowo yang membidik pertumbuhan ekonomi dapat tembus di level 8% per tahun, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh China.

    Jika pemerintah terus melakukan ekspansi demi mewujudkan program populis Prabowo, para investor khawatir hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang lebih besar, peningkatan utang dan kenaikan pajak, belum lagi tekanan inflasi yang lebih luas.

    Meskipun gelombang arus keluar saat ini tidak sebanding dengan eksodus pada tahun 1998 ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi Asia, arus keluar ini semakin meningkat.

    Sejak Februari, klien-klien dari sebuah perusahaan penasihat telah memindahkan sekitar US$50 juta (Rp838,45 miliar) uang mereka ke Dubai dan Abu Dhabi, ujar sumber lain. Pada kuartal Desember, arus keluar serupa hanya mencapai US$10 juta (Rp167,69 miliar).

    Selain properti hingga pasar kripto, emas menjadi alternatif yang dipilih para orang kaya mengamankan asetnya. Penjualan emas batangan di PT Hartadinata Abadi, peritel emas non-pemerintah terbesar di Indonesia, melonjak sekitar 30% dalam tiga bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, kenaikan kuartalan tertajam dari tahun ke tahun sejak perusahaan tersebut go public pada tahun 2017, kata juru bicara Thendra Crisnanda.

    Analis utama Indonesia di Global Counsel LLP, Dedi Dinarto, menilai arus deras keluar tersebut perlu segera menjadi perhatian Presiden Prabowo. Salah satu langkah yang bisa diambil yakni dengan memberikan jaminan seputar disiplin fiskal dan berkomitmen pada investasi-investasi utama di bidang-bidang seperti infrastruktur.

    “Baik investor asing maupun lokal memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kebijakan-kebijakan Prabowo,” ujar Dedi.

  • KAI Layani 4,5 Juta Penumpang Saat Angkutan Lebaran 2025

    KAI Layani 4,5 Juta Penumpang Saat Angkutan Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat keberhasilan dalam menyelenggarakan Angkutan Lebaran 2025 dengan melayani 4.508.137 pelanggan kereta api, baik jarak jauh maupun lokal, di seluruh wilayah operasionalnya di Pulau Jawa dan Sumatera.

    Masa Angkutan Lebaran 2025 yang berlangsung sejak 21 Maret hingga 11 April 2025 ini mencatat jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan sebanyak 4.591.510 seat, terdiri dari 3.443.832 seat KA Jarak Jauh dan 1.147.678 seat KA Lokal.

    “Per 11 April 2025 pukul 07.00 WIB, tiket yang terjual telah mencapai 4.663.676, atau sekitar 101,57% dari total kapasitas yang disediakan,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba.

    Secara rinci, 3.884.800 tiket di antaranya merupakan tiket KA Jarak Jauh, dengan tingkat okupansi 112,80%, dan 778.876 tiket KA Lokal dengan okupansi 67,87%. Angka okupansi yang melebihi 100% disebabkan adanya penumpang dinamis, yaitu pelanggan yang naik-turun di stasiun antara stasiun awal dan tujuan akhir perjalanan.

    Selama masa Angkutan Lebaran 2025, stasiun-stasiun besar mencatat lonjakan jumlah pelanggan yang signifikan. Berikut 10 stasiun tujuan terpadat:

    Stasiun Pasarsenen – 285.845 pelanggan
    Stasiun Gambir – 216.316 pelanggan
    Stasiun Yogyakarta – 201.752 pelanggan
    Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng – 154.710 pelanggan
    Stasiun Purwokerto – 141.591 pelanggan
    Stasiun Surabaya Gubeng – 139.443 pelanggan
    Stasiun Surabaya Pasar Turi – 133.609 pelanggan
    Stasiun Solo Balapan – 131.350 pelanggan
    Stasiun Semarang Poncol – 125.642 pelanggan
    Stasiun Bandung – 115.767 pelanggan

    Dalam keberhasilan layanan selama Angkutan Lebaran 2025, KAI tidak lupa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para komunitas pecinta kereta api (Railfans) yang turut ambil bagian dalam membantu pelayanan di stasiun.

    Terdapat sekitar 8.468 anggota railfans yang tergabung dalam 58 komunitas di seluruh Daerah Operasi dan Divisi Regional KAI. Mereka rela meluangkan waktu libur Lebarannya untuk membantu memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kereta kepada para pelanggan, serta menciptakan suasana Lebaran yang hangat di stasiun.

    “Semangat dan dedikasi teman-teman Railfans menjadi semangat kebersamaan yang luar biasa. Kami merasa terbantu dan terinspirasi oleh energi positif yang mereka bawa,” ujar Anne.

    Di wilayah Daop 1 Jakarta, dukungan kepada KAI diberikan dari ITL Trisakti, Keluarga Besar Railfans Cikampek (KBRC), Komunitas Railfans Karawang (KRK), Jejak Railfans, Komunitas Train Photograph Railfans Indonesia, Edan Sepur Wilayah 1 Jakarta, Gerakan Muda – PenggeMar Kereta Api (GM-MarKA), Forum Pengguna & Pecinta Kereta Api (FPPKA), IRPS Korwil Jakarta, Railfans Daop 1 (RD One), Komunitas Arek Spoor Indonesia area 1, Victory Railfans Sektor 1 Jakarta, Komunitas National Railfans, Komunitas Sadulur Sepoor, Komunitas Railfans Wilayah 1D, Railfans Bogor +246 Mdpl, Railfans Sukabumi (RFSI), Forum Railfans Area 1 Jakarta, Javatrain Sukabumi, Baraya Kereta Api (BARAKA), dan JAVATRAIN.

    Dukungan juga mengalir dari komunitas railfans di wilayah lainnya seperti Daop 2 Bandung: Edan Sepur Wilayah 2 Bandung, Garut Railfans, IRPS Korwil Bandung, Sahabat Kereta Api (SKA) Area 2 Bandung, Railfans Cianjur (RFCJ), dan Victory Railfans Sektor 2 Bandung. Dari Daop 3 Cirebon hadir Edan Sepur Wilayah 3 Cirebon, Komunitas Railfans Daop 3 (KRD3), dan IRPS Korwil Cirebon.

    Dari Daop 4 Semarang: Komunitas Railfans Daop Empat (KRDE), IRPS Korwil Semarang, Komunitas RF Tegal, dan Railfans Pekalongan. Sementara di Daop 5 Purwokerto, partisipasi datang dari Spoorlimo – Railfans Daop 5 Purwokerto dan IRPS Korwil Purwokerto. Dari Daop 6 Yogyakarta hadir Semboyan Satoe Indonesian Railfans dan IRPS Korwil Yogyakarta. Di Daop 7 Madiun berkontribusi Railfans Jombang +43, Komunitas Railfans Kota Marmer +85 Tulungagung, Barisan Railfans Kertosono Daop Seven (Brantas) +43, Komunitas Railfans Blitar +167, Pecinta Kereta Api Lingkup Madiun (Pecel +63), dan Komunitas Railfans Enam Delapan (RED) Kediri.

    Dari Daop 8 Surabaya, komunitas yang turut serta adalah Komunitas cinta dan peduli kereta Daop Delapan (Si Puong), Sahabat Kereta, IRPS Wilayah Surabaya Korwil, dan Komunitas Railfans Malang Raya (RF +444). Di wilayah Daop 9 Jember, hadir Tanggul Railfans Community (TRC +30), Komunitas Railfans Daop (KRD) 9 Jember, dan Osing Train Community (OTC).

    Partisipasi dari Divre I Sumatera Utara diberikan oleh Divre 1 Railfans dan Insan dan Pencinta Kereta Api Sumatera Utara (IPKA Sumut), sementara dari Divre II Sumatera Barat ada Komunitas Pecinta KA Divre 2 Sumbar (KPKD2SB) dan IRPS Korwil Sumbar.

    Di Divre III Palembang hadir Organisasi Pencinta Kereta Api (OPKA) Sumatera Selatan, dan dari Divre IV Tanjungkarang ada Barisan Railfans Divre Empat (BARADIPAT) dan Himpunan Mahasiswa Perkeretaapian ITERA. Dukungan juga datang dari komunitas terpusat yaitu Kereta Anak Bangsa (KAB) dan IRPS Pusat.

    “Atas nama manajemen KAI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan Lebaran kepada KAI, serta kepada para komunitas Railfans yang telah menunjukkan bahwa kolaborasi dan semangat gotong-royong adalah kekuatan kita bersama,” tutup Anne.

  • Pengalaman Mudik Nyaman dan Aman Bareng Hyundai Santa Fe

    Pengalaman Mudik Nyaman dan Aman Bareng Hyundai Santa Fe

    Bisnis.com, SURABAYA — Perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya menyusuri jalur darat sepanjang 776 kilometer di tengah padatnya arus mudik Lebaran 2025 bisa dilewati dengan aman dan nyaman bersama Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 GDi AT.

    Dengan dimensi mobil sebesar 4,8 m x 1,9 m x 1,7 m, membuat Santa Fe sangat nyaman dikendarai dalam jarak jauh. Desain power reclining captain pada bangku baris kedua memberikan kenyamanan dan ruang lega. 

    Tipe Calligraphy 2.5 GDi AT ini memiliki 6 seats di mana kursi baris kedua dan ketiga bisa dilipat untuk memberikan ruang lebih buat bagasi. Hal itu memungkinkan ruang bagasi jadi makin luas, dari kapasitas minimalnya 642 liter (VDA) menjadi 1.963 liter (VDA).

    Sebagai gambaran, pada perjalanan Jelajah Lebaran 2025 Bisnis Indonesia diikuti oleh 5 orang dengan barang bawahan berupa 2 koper, 5 backpack dan 4 sling back. Dengan barang-barang tersebut, cukup satu seat paling belakang yang dilipat. Sisanya, masih tersedia ruang lega dan nyaman untuk penumpang.

    Hyundai sepertinya sangat serius memastikan kenyamanan buat pengendaranya. Tak cuma ruang lega, bahan dari bangkunya pun dipikirkan Hyundai dengan detail dan teliti.

    “Joknya enak, nyaman tidak bikin gerah keringetan, bahannnya bagus,” kata Miki, tim Jelajah Lebaran 2025 Bisnis Indonesia, Rabu (2/4/2025).

    Cuaca tak tentu selama perjalanan mudik juga tidak perlu jadi halangan perjalanan jauh jadi tak nyaman. Dalam sistem ventilation and heating, Santa Fe Calligraphy dilengkapi auto climate control dual zone with 6,6″ touch type control panel, auto defogging and auto-drying functions.

    Selain itu, pada kursi baris pertama dan kedua juga dilengkapi dengan sistem pemanas. Bila cuaca sedang cerah, terdapat sunroof yang dapat dibuka dan tersedia pula kaca panorama di atas bangku baris kedua.

    Dari sisi performa, varian all-new SANTA FE hadir dengan mesin Smartstream GW.5 GDi yang telah dirancang untuk menghasilkan efisiensi daya dan bahan bakar yang optimal dari tenaga dan torsi besar yang dihasilkannya untuk melaju di berbagai medan yang sulit. Mesin Smartstream G2.5 GDi ini diklaim sanggup menghasilkan tenaga maksimal hingga 194 PS pada 6.100 RPM.

    “Untuk sekelas 2.500 cc mobil ini termasuk irit, 1 banding 15, itu kalau digas stabil. Tapi kalau lebih 3.000 RPM baru terasa pengurangan cepat bahan bakarnya,” ujar Miki.

    Selama perjalanan Jelajah Mudik Lebaran 2025 ini, fitur yang paling sering digunakan dan sangat krusial fungsinya adalah Hyundai Smartsense. Melalui Hyundai Smartsense, pengendara bisa merasakan pengalaman seperti kamera 360 derajat atau Surround View Monitor (SVM). 

    Meski ukuran mobil besar, adanya fitur SVM ini memberikan keluwesan pergerakan mobil merangsak ke kantong-kantong parkir di rest area yang padat saat momentum mudik. 

    Selain SVM, terdapat juga fitur Forward Collision-Avoidance Assist – Car/Pedestrian/Cyclist Detection (FCA – CAR/PED/CYC). Fitur ini untuk membaca kondisi jalanan di depan, saat terdeteksi ada mobil, pejalan kaki, atau pengemudi sepeda yang berhenti mendadak, kendaraan akan otomatis mengerem. 

    Fitur mobil ini juga bisa mengantisipasi risiko blind spot atau titik buta kendaraan melalui seperti Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) dan Blind-Spot View Monitor (BVM).

    Fitur keamanan lainnya yang dimiliki mobil ini adalah Electronic Stability Control (ESC), yang di antaranya meliputi Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS), Downhill Brake Control (DBC), dan Vehicle Stability Management (VSM). 

    Fitur ESC dapat membantu rem dan laju ban kendaraan tetap presisi dan mencegah oversteer atau understeer, termasuk di situasi yang menantang seperti jalan licin.

    Secara keseluruhan, pemakaian Hyundai Santa Fe tipe Calligraphy 2.5 GDi AT sangat nyaman dan aman untuk jarak tempuh jauh seperti mudik Lebaran.

  • Dolar AS Korban Perang Dagang Akibat Tarif Trump, Kok Bisa?

    Dolar AS Korban Perang Dagang Akibat Tarif Trump, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi korban terbaru dalam gelombang gejolak pasar global seiring dengan eskalasi perang dagang akibat tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump.

    Berdasarkan data Bloomberg, Jumat (11/4/2025), indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang AS ini terhadap sejumlah mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,78% ke level 100,09 pada pukul 11.29 WIB.  Pelemahan dolar menandai eksodus besar-besaran dari aset-aset AS akibat memuncaknya tensi perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia.

    Aset lindung nilai seperti yen, franc Swiss, dan emas menjadi pelarian utama investor.

    Analis valas Oversea-Chinese Banking Corp Christopher Wong mengatakan status dolar AS sebagai mata uang cadangan global kini dipertanyakan, menyusul meredupnya keunggulan ekonomi AS dan lonjakan utang nasional.

    “Kepercayaan terhadap dolar mulai runtuh,” ungkapnya seperti dikutip Bloomberg, Jumat (11/4/2025).

    Pergerakan ini mengakhiri pekan penuh turbulensi di pasar, dipicu oleh strategi perdagangan Presiden Donald Trump yang berubah-ubah dan membuat pelaku pasar kebingungan menentukan arah.

    Dolar mencatat kejatuhan harian terbesar dalam lebih dari dua tahun pada Kamis, seiring meningkatnya keyakinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga demi meredam dampak kontraktif dari lonjakan tarif.

    Aset-aset AS lain ikut anjlok. Indeks S&P 500 merosot 3,5%, dan obligasi tenor jangka panjang tergelincir. Sementara itu, kontrak swap suku bunga overnight memperkirakan pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 90 basis poin sepanjang tahun ini.

    Di sisi lain, aset safe haven melonjak. Yen Jepang terapresiasi lebih dari 1% ke level 142,89 per dolar, level tertinggi sejak September 2024. Franc Swiss menguat ke 0,8141 per dolar, level tertinggi sejak 2015.

    Sementara itu, harga emas kembali mencetak rekor baru, sedangkan euro turut menguat ke US$1,1383, tertinggi sejak awal 2022.

    Pandangan awal bahwa kepemimpinan Trump akan memicu era pertumbuhan tinggi, pajak rendah, dan dolar yang kuat kini berubah menjadi ketidakpastian dan risiko.

    Investor kini menanti respons Beijing setelah Gedung Putih menegaskan tarif AS terhadap China menjadi 145%, di tengah ketidakjelasan nasib tarif baru setelah masa tenggang 90 hari berakhir.

    Analis National Australia Bank Rodrigo Catril mengatakan selama tak ada tanda-tanda resolusi konkret, pasar akan terus menjauh dari dolar AS.

    “Narasi pelarian dari aset-aset AS dan penjualan dolar tampaknya akan terus berlanjut selama tensi dagang tetap tinggi,” pungkasnya.