Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Trump Kecualikan Smartphone hingga Perangkat Elektronik dari Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecualikan smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dari tarif balasan yang sebelumnya diumumkan. Langkah ini berpotensi meringankan beban konsumen dan memberikan keuntungan bagi raksasa teknologi seperti Apple Inc. dan Samsung Electronics Co.

    Pengecualian tersebut diumumkan pada Jumat malam (11/4/2025) waktu setempat oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection), berdasarkan laporan Bloomberg. Keputusan ini bakal mempersempit cakupan produk yang diganjar tarif sebesar 125% untuk impor dari China dan 10% untuk hampir seluruh mitra dagang AS.

    Pengecualian akan mencakup smartphone, laptop, perangkat keras (hard drive), prosesor komputer, dan cip memori. Produk-produk elektronik tersebut umumnya tidak diproduksi secara domestik di Amerika Serikat, sementara fasilitas manufaktur akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Produk lain yang juga dikecualikan dari tarif Trump adalah mesin-mesin pembuat semikonduktor. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) yang baru-baru ini mengumumkan investasi besar di AS, serta produsen cip lainnya.

    Meski demikian, keringanan tarif berpotensi bersifat sementara. Instruksi pengecualian sejatinya berasal dari perintah awal yang mencegah penumpukan tarif tambahan di atas tarif negara yang sudah berlaku.

    Selain itu, instruksi pengecualian ini turut menandakan bahwa produk-produk tersebut kemungkinan akan dikenai tarif berbeda, dengan China sebagai sasaran tarif yang lebih rendah.

    Salah satu pengecualian yang menonjol adalah pada produk semikonduktor yang selama ini disebut-sebut akan diganjar tarif khusus oleh Trump.

    Berdasarkan catatan Bloomberg, tarif sektoral Trump selama ini ditetapkan sebesar 25%. Namun besaran tarif yang akan diterapkan untuk semikonduktor dan produk terkait belum jelas.

    Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan komentar atas kebijakan ini.

  • Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Menteri Perdagangan China Peringatkan Tarif AS Bisa Picu Krisis Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan China Wang Wentao mengatakan bahwa keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan tarif tinggi berpotensi menimbulkan dampak besar bagi negara-negara berkembang, bahkan bisa memicu krisis kemanusiaan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Wang dalam pertemuan virtual dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo pada Jumat (11/4/2025). 

    Wang menegaskan bahwa langkah China untuk membalas kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sah negaranya, sekaligus mempertahankan prinsip keadilan dalam komunitas internasional.

    “Langkah balasan tegas China bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya, serta menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran di tengah komunitas internasional,” ujar Wang mengutip Bloomberg pada Sabtu (12/4/2025).

    Wang juga menyerukan kepada seluruh anggota WTO untuk bersatu dalam menentang praktik unilateralisme, proteksionisme, dan tindakan intimidatif melalui kerja sama terbuka dan multilateral. 

    Dia menambahkan bahwa negara-negara berkembang merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak tarif yang diberlakukan oleh AS.

    Dalam kesempatan terpisah, Wang turut melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan Luar Negeri, dan Jasa Brasil Geraldo Alckmin. 

    Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan Brasil, serta menyikapi dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS.

    Langkah diplomasi ini mencerminkan respons China terhadap meningkatnya ketegangan dagang global, di tengah dorongan Beijing untuk mempertahankan posisi dalam sistem perdagangan multilateral.

    Perlu diketahui, tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) makin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

    Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Panda setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

    Pada saat yang sama, Trump justru memberi kelonggaran dengan menunda sementara selama 90 hari atas tarif resiprokal ke 56 negara, kecuali China.

  • Pengusaha Nikel Protes Rencana Kenaikan Royalti saat Harga Komoditas Jatuh

    Pengusaha Nikel Protes Rencana Kenaikan Royalti saat Harga Komoditas Jatuh

    Bisnis.com, JAKARTA – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menolak implementasi penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) yang rencananya bakal berlaku pada April 2025 ini.

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    Ketua Umum FINI Alexander Barus menilai rencana kenaikan tarif royalti atas komoditas nikel perlu ditinjau kembali secara hati-hati. Apalagi, harga nikel tengah anjlok tajam akibat tekanan geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Pada saat yang sama, industri nikel juga dibebani kenaikan biaya produksi dari kebijakan domestik seperti kenaikan upah minimum regional (UMR), penggunaan B40, retensi devisa hasil ekspor (DHE), dan penerapan global minimum tax mulai 2025. Oleh karena itu, dia berpendapat penyesuaian tarif royalti nikel saat ini bukan waktu yang tepat.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal, seperti kenaikan royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini yang sedang mengalami penurunan harga agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional,” ujar Alexander melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia memerinci, harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    Menurut Alexander, penurunan ini terjadi di tengah melambatnya ekonomi global dan ketegangan geopolitik, termasuk perang tarif antara AS dan China, yang secara langsung berdampak pada permintaan nikel dunia.

    Dia lantas mengingatkan bahwa penyesuaian kebijakan fiskal, seperti royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Hal ini agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional.
     
    “Kami berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional, dan mengajak pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlanjutan industri strategis Indonesia,” tutup Alexander.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti minerba berlaku efektif mulai April 2025 ini.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti.  

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah. Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

  • Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Laporan Oliver Wyman: Bisnis Manajemen Kekayaan Turut Topang Ekonomi Swiss

    Bisnis.com, JAKARTA — Firma konsultan Oliver Wyman mengungkapkan bahwa bisnis manajemen kekayaan di Swiss turut menopang perekonomian nasional, termasuk menurunkan biaya pinjaman korporasi berkat aliran dana dari layanan manajemen kekayaan lintas negara.

    Dalam laporan yang bekerjasama dengan Asosiasi Perbankan Swiss, Oliver Wyman menyoroti bagaimana manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan aset nasabah, tetapi juga menjadi sumber pendanaan penting bagi aktivitas kredit perbankan melalui simpanan klien.

    “Manajemen kekayaan tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar, tetapi juga memainkan peran krusial dalam aktivitas pembiayaan lewat dana simpanan nasabah,” tulis laporan tersebut sebagaimana dilansir Bloomberg, Sabtu (12/4/2025).

    Studi ini dilakukan untuk membahas pentingnya sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya pengawasan usai Credit Suisse bangkrut pada 2023 lalu.

    Meski telah meninggalkan kebijakan kerahasiaan bank sejak lebih dari 1 dekade lalu, Swiss tetap menjadi primadona tujuan manajemen kekayaan lintas negara di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai US$2,7 triliun.

    Menurut laporan itu, sektor keuangan menyumbang 74 miliar franc Swiss (sekitar US$90 miliar) atau setara 9% dari PDB nasional pada 2024. Dari total tersebut, sektor perbankan menyumbang sekitar 57%, dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak mencapai 21 miliar franc atau 13% dari keseluruhan.

    Industri ini juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Tercatat sekitar 158.000 orang bekerja di sektor perbankan, dan setiap satu pekerjaan di sektor ini mendukung satu pekerjaan tambahan di bidang lain.

    Namun, laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap sektor perbankan. Pemerintah Swiss tengah mengkaji pembatasan gaji bankir, menyusul sorotan terhadap kompensasi CEO UBS Sergio Ermotti yang menjadi bos bank dengan bayaran tertinggi di Eropa.

    UBS juga menghadapi tekanan dari otoritas pengawas keuangan (Finma) dan pemerintah untuk memperkuat permodalannya. Finma mendesak agar nilai anak perusahaan luar negeri UBS sepenuhnya dikurangkan dari perhitungan modal inti guna menghindari kebangkrutan seperti Credit Suisse.

    UBS menilai tuntutan tersebut sebagai reaksi berlebihan atas aksi penyelamatan Credit Suisse pada 2023. Bank tersebut bahkan dikabarkan membuka peluang untuk memindah kantor pusat jika regulasi baru itu diberlakukan, yang berpotensi menambah beban modal sebesar US$25 miliar.

  • PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan lebih dari 10.000 pendaftar jaringan gas atau jargas rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan.

    Penyaluran gas itu meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6.000 keluarga di wilayah tersebut pun sebelumnya telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman.

    Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815.000 sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20.000 km.

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN Rudi Permadi mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas.

    Dia juga mengapresiasi dukungan pengelola kawasan, pengurus klaster, dan warga di Bintaro Jaya, Graha Raya, serta Villa Melati Mas yang turut mendorong keberhasilan jargas sebagai poyek strategis nasional (PSN).

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati juga menegaskan komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

    Sebagai bentuk dukungan bagi pelanggan baru, PGN memberikan pemasangan pipa gas gratis hingga 15 meter dari meteran ke kompor. Tidak hanya itu, PGN juga menyediakan konversi kompor gratis untuk dua tungku agar pelanggan bisa langsung beralih ke gas bumi tanpa kendala.

  • Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Tarik Ulur Tarif Trump, DPR AS Malah Bingung

    Bisnis.com, JAKARTA- Keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan sementara tarif perdagangan selama 90 hari memantik reaksi tajam dari anggota parlemen serta pasar keuangan. 

    Jeda kebijakan ini diumumkan pada hari Rabu (9/10/2025) waktu setempat, di tengah berlangsungnya sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS mengenai kebijakan perdagangan.

    Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial pada saat yang hampir bersamaan dengan kesaksian Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, di hadapan Sub-komite Perdagangan DPR. 

    Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan strategis tersebut belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada pejabat perdagangan utama pemerintah AS.

    “Ya, saya tahu keputusan itu dibuat beberapa menit yang lalu. Itu adalah sesuatu yang sedang dibahas,” ujar Greer ketika ditanya oleh Steven Horsford, anggota kongres Demokrat dari Nevada, perihal kapan menerima informasi penundaan tarif tersebut.

    Mengutip Channel News Asia (CNA) pada Sabtu (12/4/2025), Jamieson Greer menjelaskan bahwa dirinya tidak mencantumkan keputusan tersebut dalam pernyataan pembuka karena belum berdiskusi langsung dengan Presiden Trump. 

    Sontak, pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari Horsford yang mempertanyakan koordinasi dan transparansi dalam penetapan kebijakan dagang yang berdampak luas. 

    “Jadi Anda, perwakilan perdagangan belum berbicara kepada Presiden AS soal penataan ulang perdagangan global, tetapi dia [Trump] mengumumkannya melalui sebuah cuitan? Apakah ini manipulasi pasar?” tegas Horsford.

    Melansir CBS News, pasar saham AS langsung merespons positif keputusan jeda tarif ini, usai sebelumnya mengalami tekanan akibat pengumuman awal terkait kebijakan tarif universal sebesar 10% untuk hampir seluruh negara, dan tarif khusus sebesar 125% untuk produk asal China. 

    Sebagai balasan, Beijing juga telah menaikkan tarifnya terhadap barang-barang asal AS.

    Adapun, Horsford mengecam minimnya strategi komprehensif pemerintah dalam penataan ulang sistem perdagangan global. Dia menyebut langkah Trump berisiko menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat AS. “Tidak ada strategi. Tidak ada rencana,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Horsford menegaskan tarif adalah alat. “Tarif dapat digunakan dengan cara yang tepat untuk melindungi lapangan kerja dan usaha kecil di AS, tetapi bukan itu yang dilakukannya,” lanjutnya.

    Meskipun Greer mengaku bahwa ini bukan manipulasi pasar, namun Horsford menekankan bahwa ketidakselarasan dan minimnya komunikasi antar-lembaga pemerintahan justru bisa membuka celah terjadinya spekulasi yang tidak sehat.

    “Presiden terpilih dan dia menjalankan kebijakan perdagangan dan saya menasihatinya dan melaksanakan kebijakannya,” ujar Greer menegaskan perannya.

    Horsford menyatakan bahwa kondisi ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi dan berdampak nyata pada kesejahteraan warga.  “Ini dapat menimbulkan kerugian besar pada rakyat Amerika, yang merupakan kekhawatiran kami sejak awal,” pungkas Horsford.

  • Pemerintah Minta Pemrakarsa Tol Semarang Harbour Segera Mulai Pembangunan

    Pemerintah Minta Pemrakarsa Tol Semarang Harbour Segera Mulai Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta pemrakarsa Jalan Tol Semarang Harbour untuk segera memulai proses pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, hingga saat ini, konstruksi tol tersebut belum kunjung dimulai.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menunggu hasil kajian terintegrasi kepada badan pemrakarsa yakni PT Sumber Mitra Jaya.

    “Semarang Harbour kan lagi kita minta kajian terintegrasinya seperti apa detailnya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (11/3/2025).

    Rachman Arief menjelaskan, kajian detail itu menyangkut kajian integrasi antara tol, tanggul laut dan proses reklamasi lahan. Sebelum pembangunan dimulai, maka kajian tersebut perlu untuk disetujui terlebih dahulu,

    “Iya [pembangunan semoga] secepatnya kita minta ke investornya. Kan sudah ada investornya, kita minta kajian detail terkait dengan kajian terintegrasi antara tol, tanggul laut, dan reklamasi lahan,” tegasnya.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis nilai investasi Semarang Harbour Toll Road itu mengalami pembengkakan menjadi Rp13,3 triliun. Sementara pada 2021, nilai investasi proyek tersebut dilaporkan hanya sebesar Rp12,5 triliun.

    Sebelumnya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilan Oktavian menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap pembaruan kriteria kesiapan atau readiness criteria (RC).

    “Itu [Tol Harbour Road Semarang] kalau berdasarkan data kami panjangnya kurang lebih 20,16 km. Perkiraan nilai investasinya Rp13,3 triliun,” kata Wilan, Rabu (12/3/2025). 

    Adapun, saat ini, Tol Harbour Road Semarang hanya diprakarsai oleh PT Sumber Mitra Jaya. Sebelumnya, proyek Harbour Road diprakarsai oleh dua entitas yakni PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road. 

  • Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.  

    Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,“ demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.

    Merujuk data Perkembangan Pariwisata Januari-Februari 2025 yang dikeluarkan BPS, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38% pada Januari 2025.

    Secara bulanan, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,68% (month-to-month/mtm) dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan meningkat 1,66% (year-on-year/yoy).

    Penurunan juga terjadi pada Februari 2025. BPS mencatat TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 47,21%. Capaian itu turun 1,17% dibanding bulan sebelumnya dan turun 2,24% dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan klasifikasi bintang, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi dari Januari ke Februari 2025. BPS mencatat hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2 dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin.

    Meski turut mengalami penurunan, hotel bintang 3 menjadi klasifikasi bintang dengan penurunan TPK terkecil yakni sebesar 0,23 poin.

    Adapun, secara kumulatif, BPS mencatat TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% sepanjang Januari-Februari 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPK hotel Indonesia turun 0,51 poin.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik 0,78 poin,“ demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pelaku industri melaporkan data setiap kuartal melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui SIINas.

    Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, Permenperin No. 13/2025 untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin No. 2/2019 serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    “Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan seluruh pelaku industri, termasuk pengelola kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui SIINas, yang sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahun,” ungkap Adie melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia juga mengatakan, penerapan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data industri. Hal ini demi mendukung pembangunan ekonomi dan industri nasional melalui pengambilan kebijakan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran berdasarkan data yang lengkap dan akurat.

    Menurut Adie, penyesuaian dalam Permenperin ini mempunyai tujuan agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan PDB sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulanan serta terperinci.

    “Poin penting yang diatur dalam Permenperin 13/2025 ini adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” ujarnya.

    Adapun, untuk pelaporan kuartal I, paling lambat disampaikan pada 10 April. Namun, khusus kuartal I/2025, batas penyampaian laporan pada 15 April 2025.

    Berikutnya, pelaporan kuartal II, paling lambat disampaikan pada 10 Juli. Kemudian, untuk pelaporan kuartal III, paling lambat disampaikan pada 10 Oktober. Selanjutnya, pelaporan kuartal IV, paling lambat disampaikan pada 10 Januari tahun berikutnya.

    “Selain itu, terdapat perubahan beberapa data seperti praktek kerja industri guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat supply dan demand, dan lain sebagainya,” imbuh Adie.

    Dia mengingatkan, batas waktu pelaporan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 13/2025, diharapkan dapat menjadi perhatian bersama bagi pelaku industri dan pengelola kawasan industri.

    “Karena ini merupakan hal penting bagi Kemenperin, guna memastikan bahwa data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam perhitungan PDB yang dirilis setiap triwulan oleh BPS,” tutur Adie.

  • PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perdagagan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara berkembang.

    Dikutip dari Reuters, The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan International menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut hingga 3%—7% dan produk domestik bruto global (global gross domestic bruto/GDP) hingga 0,7%. Dampak tersebut paling berdapak bagi negara-negara berkembang.

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80%, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada Rabu (2/4/2025). Selanjutnya pada Kamis (10/4/2025) dini hari Trump mengumumkan kebijakan tersebut akan dihentikan sementara selama 90 hari, kecuali China yang tetap dikenakan tarif sebesar 145%.

    Kebijakan tersebut membuat pasar global bergejolak. Pada Jumat (11/4/2025), China merespons dengan menaikkan bea masuknya pada impor produk AS menjadi 125% dalam perang dagang yang mengancam akan memutus rantai pasokan global tersebut.

    Dampak dari perdang dagang tersebut, Coke-Hamilton memperingatkan bahwa negara-negara berkembang berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” tandasnya.

    Berdasarkan data ITC, beberapa negara paling tidak berkembang di dunia, termasuk seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar, mungkin berupaya meningkatkan hubungan perdagangan regional untuk menyerap hilangnya sebagian pasar AS untuk ekspor mereka.

    Contohnya seperti Bangladesh, eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia ini diperkirakan dapat kehilangan US$3,3 miliar dalam ekspor tahunan ke AS pada tahun 2029 jika tarif AS sebesar 37% tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Sebagai alternatif bagi Bangladesh, Coke-Hamilton menyarankan agar perusahaan itu melirik pasar Eropa sebagai alternatif karena pasar tersebut masih memiliki potensi pertumbuhan.