Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mempercepat upaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memantau langsung perkembangan bencana di sejumlah wilayah tersebut. Beberapa kabupaten dan kota dilaporkan masih lumpuh akibat titik longsor serta terputusnya jalur komunikasi dan distribusi logistik.

    “Dari sekian kabupaten kota yang terdampak, masih banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik, serta kebutuhan mendesak untuk mengevakuasi masyarakat dari wilayah berbahaya,” ujar Menko AHY saat ditemui di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Dia menegaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga, termasuk evakuasi medis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan tahapan penanganan berjenjang. 

    AHY menuturkan, tahap awal difokuskan pada penanganan darurat. Kemudian, pemerintah akan segera mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak yang masih terisolasi.

    Selanjutnya, upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali jalur transportasi akan dimulai. “Tahapan pertama tetap tanggap darurat untuk penyelamatan warga. Setelah itu kita memetakan kondisi karena tidak selalu mudah langsung memulai pembangunan,” jelasnya.

    Dalam rangka percepatan pembukaan akses dan perbaikan infrastruktur, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat-alat berat ke lokasi bencana.

    “Kita men-deploy alat-alat berat untuk menangani longsor dan banjir, sekaligus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang vital dan esensial,” tegas AHY.

    AHY juga memastikan pengerjaan perbaikan infrastruktur nantinya akan dilakukan secepat mungkin. “Kita sesegera mungkin mengirimkan alat yang diperlukan, material, serta petugas di lapangan agar pekerjaan bisa segera dilakukan,” tutupnya.

    Ratusan Korban Meninggal

    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.  

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. 

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa. 

    Kemudian, di Aceh BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. 

    Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara. Selanjutnya di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat. 

    Suharyanto membeberkan sejumlah wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK. 

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

  • Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memaparkan peta jalan ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan hanya mampu menembus kisaran 6,9% hingga 7,7% pada 2031 melalui skenario ‘Super Optimis’.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral menyusun tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi ini mensyaratkan akselerasi investasi swasta yang masif dan reformasi struktural yang agresif.

    “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Angka tersebut jauh melampaui proyeksi skenario baseline—yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau sudah groundbreaking—di mana pertumbuhan ekonomi 2031 diperkirakan hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%.  

    Kunci Skenario Super Optimis

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa skenario Super Optimis tidak hanya bergantung pada proyek yang sudah ada. Skenario ini memperhitungkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum groundbreaking, dengan karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.  

    Berbeda dengan proyek pemerintah yang mengandalkan APBN, realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan akan memakan waktu pembiayaan yang lebih lama karena sangat bergantung pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Selain itu, skenario ini menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi tersebut mencakup tiga aspek krusial.

    Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi, serta efisiensi pasar.  

    Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi serta peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

    Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal.  

    Dampak dari skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya.  

    “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI.  

    Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Artinya, dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar. 

    Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

    Dari tiga skenario pertumbuhan ekonomi BI, tak ada satupun yang mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah itu memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi dari 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sesuai mimpi Prabowo, seperti yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan RPJMN 2025—2029.

    Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

    Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

  • Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif. 

    Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September ‘sengaja atau tidak sengaja diperlambat’. 

    Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif. 

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan. 

    Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati. 

    “Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025). 

    Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan. 

    Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF). 

    Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.  

    Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan. 

    “Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat,” ujarnya.

    Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi. 

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

    “Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce,” pungkasnya.

  • Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (29/11/2025), langkah penarikan tersebut berpotensi memicu kekacauan penerbangan, terutama pada akhir pekan tersibuk perjalanan di Amerika Serikat, serta menimbulkan gangguan operasional di berbagai negara.

    Berdasarkan buletin kepada maskapai yang dilihat Reuters, perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang. 

    Berikut adalah daftar maskapai besar yang melaporkan potensi atau sudah mengalami gangguan operasional hingga Sabtu:

    Maskapai Indonesia 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan sebanyak 6 maskapai Indonesia mengoperasikan pesawat Airbus A320. 

    “Kondisi penarikan ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan juga armada sejenis di seluruh dunia,” ujar Lukman dikutip dari keterangan resminya. 

    Lukman melanjutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 6 maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan pesawat terbang dengan jenis A320, yaitu Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air dan Transnusa. 

    Dia menuturkan, total pesawat A320 berjumlah 207 pesawat dan yang beroperasi sebanyak 143 pesawat. Adapun, pesawat yang terdampak dengan perintah penarikan tersebut berjumlah 38 pesawat, sekitar 26% dari total pesawat yang beroperasi.

    Dia menuturkan, pihak maskapai sedang melakukan perbaikan pesawat yang terdampak dalam rangka memenuhi perintah Kelaikudaraan ini dan segera melakukan mitigasi jika terjadinya penundaan maupun pembatalan penerbangan. 

    Perbaikan pesawat terdampak diperkirakan akan memerlukan waktu 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2025, agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing Airline,” kata Lukman.

    Lukman juga menyampaikan agar seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi penundaan (delay) dan pembatalan (cancel) penerbangan dengan tetap memprioritaskan keselamatan penerbangan sebagai aspek utama serta memastikan seluruh prosedur mitigasi risiko dijalankan secara konsisten. 

    Maskapai Luar Negeri

    American Airlines

    Maskapai operator A320 terbesar di dunia ini menyatakan sekitar 340 dari 480 unit pesawat A320 miliknya membutuhkan pembaruan. American menargetkan sebagian besar proses selesai pada Sabtu dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar dua jam per pesawat.

    Lufthansa

    Maskapai Jerman ini memperkirakan terjadi sejumlah kecil pembatalan atau keterlambatan penerbangan selama akhir pekan, mengingat pembaruan membutuhkan waktu beberapa jam pada tiap pesawat.

    Avianca

    Maskapai Kolombia tersebut menyebut lebih dari 70% armadanya terdampak, yang tak terelakkan memicu gangguan operasional signifikan selama 10 hari ke depan. Avianca menutup penjualan tiket untuk jadwal penerbangan hingga 8 Desember.

    Wizz Air

    Sejumlah pesawat Wizz Air memerlukan pembaruan perangkat lunak. Maskapai telah menjadwalkan perawatan segera untuk memenuhi ketentuan Airbus, sehingga sebagian jadwal penerbangan akhir pekan diperkirakan terkendala.

    British Airways

    Hanya tiga unit A320 rute jarak pendek yang terdampak. Maskapai menegaskan tak memperkirakan adanya gangguan operasional.

    easyJet

    Maskapai ini menyatakan telah merampungkan pembaruan pada banyak pesawat yang membutuhkan perbaikan dan tetap berencana menjalankan jadwal penerbangan normal pada Sabtu.

    Air France

    Maskapai nasional Prancis tersebut telah membatalkan 35 penerbangan pada Jumat menyusul pemberitahuan dari Airbus.

    Air New Zealand

    Seluruh pesawat A320neo akan menjalani pembaruan perangkat lunak sebelum kembali dioperasikan. Langkah ini diperkirakan mengganggu sejumlah jadwal penerbangan pada Sabtu, termasuk potensi pembatalan layanan.

    Air India

    Maskapai menyebut instruksi Airbus akan memicu penyesuaian perangkat lunak maupun perangkat keras pada sebagian armadanya, menyebabkan waktu putar pesawat lebih lama dan keterlambatan operasional.

    Air India Express

    Anak usaha berbiaya rendah Air India menyatakan sebagian besar armadanya tidak terdampak langsung. Namun, karena aturan berlaku global, potensi keterlambatan dan pembatalan tetap ada.

    Indigo

    Maskapai bertarif rendah terbesar di India ini mengaku melakukan pembaruan secara proaktif. Sejumlah penerbangan kemungkinan mengalami “sedikit perubahan jadwal” selama proses perawatan pencegahan.

    Volaris

    Maskapai asal Meksiko ini mengatakan pembaruan Airbus akan menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dalam 48 hingga 72 jam ke depan.

    Latam Airlines

    Pembaruan hanya berlaku pada sebagian kecil armada anak usaha di Kolombia, Chile, dan Peru. Pesawat yang dioperasikan afiliasi di Brasil dan Ekuador tidak terdampak.

    Turkish Airlines

    Sebanyak delapan unit A320 akan dikembalikan ke layanan setelah proses perbaikan selesai. Maskapai menegaskan seluruh operasional tetap berjalan aman tanpa gangguan besar.

    Viva

    Maskapai Meksiko ini menyatakan armadanya ikut terdampak pembaruan perangkat lunak Airbus, meski belum dapat memastikan kapan pesawat-pesawat tersebut siap kembali beroperasi.

    Delta Air Lines

    Maskapai AS tersebut memperkirakan dampak operasional dari arahan Airbus akan terbatas.

    Aer Lingus

    Maskapai asal Irlandia menyebut hanya sejumlah kecil pesawat terdampak dan proses instalasi perangkat lunak sedang dilakukan. Tidak diantisipasi gangguan operasional signifikan.

    United Airlines

    Maskapai ini, yang mengoperasikan keluarga A320, menyatakan tidak terdampak oleh rencana aksi perbaikan Airbus.

    Azul SA

    Maskapai Brasil itu menegaskan tidak satu pun pesawat A320 miliknya termasuk dalam cakupan recall Airbus.

  • Catat! Ini Sektor Usaha yang Tumbuh Tinggi pada 2026 versi Bank Indonesia

    Catat! Ini Sektor Usaha yang Tumbuh Tinggi pada 2026 versi Bank Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional akan menguat pada 2026, ditopang oleh lonjakan kinerja sektor jasa dan infrastruktur.

    Sektor transportasi dan pergudangan diprediksi menjadi penopang utama (top performer) dengan pertumbuhan menembus dua digit.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7%, meningkat dari estimasi tahun 2025 yang berada di rentang 4,7%—5,5%.  

    Berdasarkan sisi lapangan usaha, sektor Transportasi dan Pergudangan diproyeksikan tumbuh paling tinggi, yakni pada kisaran 10,8%—11,6% secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan peningkatan dari estimasi 2025 yang berada di level 8,1%—8,9%.  

    “Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, seperti Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan, turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Mengekor di posisi kedua, sektor Informasi dan Komunikasi diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 8,0%—8,8% pada 2026. Pertumbuhan ini sejalan dengan akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang terus didorong oleh otoritas moneter dan pemerintah.  

    Selanjutnya, sektor Jasa Keuangan dan Konstruksi juga diprediksi tumbuh di atas proyeksi ekonomi nasional. BI memproyeksikan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 7,6%—8,4%, melesat dari estimasi pertumbuhan 4,9%—5,7% pada tahun ini.

    Sementara sektor Konstruksi diperkirakan melesat di kisaran 7,5%—8,3% pada 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi 2025 yang sebesar 4,7%—5,5%.  

    Pergeseran Pola Pertumbuhan

    Bank Indonesia mencatat bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menunjukkan pergeseran pola yang semakin kuat menuju sektor-sektor penopang permintaan domestik.  

    Pemulihan awal terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh efek memar (scarring effect) selama periode 2021—2022, kemudian berlanjut pada sektor-sektor berorientasi ekspor pada periode 2022—2024, dan kini semakin bergeser menuju sektor-sektor yang mendorong penguatan permintaan domestik.  

    Kendati demikian, bank sentral memberikan catatan penting terkait kualitas pertumbuhan. BI menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih ditopang oleh sektor-sektor padat modal (capital intensive).  

    Sektor Industri Pengolahan, yang menjadi tulang punggung hilirisasi sumber daya alam, diproyeksikan tumbuh moderat pada kisaran 5,0%—5,8% pada 2026. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2%—6,0%.  

    Oleh karena itu, BI menekankan perlunya dorongan lebih lanjut pada sektor padat karya seperti Pertanian, Perdagangan (khususnya ritel), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.  

    “Keseimbangan pola pertumbuhan antara sektor padat modal dan padat karya sangat penting untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” tegas BI.  

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 2026 versi BI

    1. Transportasi dan Pergudangan: 10,8% — 11,6%

    2. Informasi dan Komunikasi: 8,0% — 8,8%

    3. Jasa Keuangan dan Asuransi: 7,6% — 8,4%

    4. Konstruksi: 7,5% — 8,3%

    5. Jasa Lainnya: 7,0% — 7,8%

    6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: 6,4% — 7,2%

    7. Jasa Pendidikan: 6,4% — 7,2%

    8. Jasa Perusahaan: 6,1% — 6,9%

    9. Perdagangan Besar dan Eceran: 5,3% — 6,1%

    10. Administrasi Pemerintahan: 5,2% — 6,0%

    11. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 5,2% — 6,0%

    12. Industri Pengolahan: 5,0% — 5,8%

    13. Pengadaan Listrik dan Gas: 4,5% — 5,3%

    14. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah: 4,3% — 5,1%

    15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 4,0% — 4,8%

    16. Real Estat: 3,0% — 3,8%

    17. Pertambangan dan Penggalian: 2,8% — 3,6%

  • ECB Puas dengan Kebijakan Suku Bunga, Inflasi Makin Terkendali

    ECB Puas dengan Kebijakan Suku Bunga, Inflasi Makin Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menegaskan suku bunga saat ini sudah berada di level yang tepat, seiring meredanya tekanan inflasi di kawasan zona euro yang mendekati target 2%.

    “Suku bunga yang kami tetapkan dalam pertemuan terakhir, menurut saya, sudah berada pada tingkat yang tepat,” kata Lagarde kepada stasiun televisi Slovakia JOJ24 dikutip dari Bloomberg, Sabtu (29/11/2025).

    Lagarde mengatakan, ECB berada pada posisi yang baik seiring dengan siklus inflasi yang berhasil dikendalikan.

    Mengulas risiko terhadap prospek inflasi, Lagarde menyebut ruang ketidakpastian kini semakin menyempit. Namun, tekanan kenaikan harga masih berpotensi muncul kembali jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor atau terjadi gangguan pada rantai pasok global.

    Pernyataan tersebut menegaskan kepuasan otoritas moneter Eropa atas perkembangan terkini, di tengah laju inflasi konsumen yang bertahan di sekitar target 2% serta kondisi ekonomi yang dinilai lebih tangguh dari perkiraan meski diterpa dampak kebijakan tarif AS. 

    Sejumlah pejabat ECB juga memberi sinyal belum melihat urgensi untuk mengubah suku bunga saat rapat kebijakan pada Desember mendatang.

    Meski demikian, proyeksi ekonomi kuartalan terbaru masih berpotensi memicu diskusi lanjutan, khususnya jika menunjukkan inflasi berada di bawah target. 

    Risalah rapat ECB pada Oktober lalu mencatat adanya kekhawatiran terkait skenario tersebut, kendati pengaturan kebijakan moneter dinilai cukup kuat untuk menghadapi berbagai guncangan.

    Wakil Presiden ECB Luis de Guindos pekan ini menilai risiko perlambatan inflasi terlalu dalam masih terbatas. Dia menyebut tingkat suku bunga saat ini di level 2% merupakan yang paling tepat.

    Sementara itu, Kepala Ekonom ECB Philip Lane menyoroti perlambatan pertumbuhan upah yang diharapkan dapat menekan kenaikan harga di sektor nonenergi, yang selama ini masih tumbuh lebih cepat dari ideal.

    Dari sisi perekonomian, Lagarde menuturkan pertumbuhan kawasan zona euro terbukti lebih tangguh dibanding perkiraan awal, meskipun dunia tengah berada dalam fase transformasi besar.

    “Situasinya melampaui ekspektasi kami. Pada awal 2025, kami memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,9%, meningkat menjadi 1,2% pada September, dan saya tidak akan terkejut jika pada akhir tahun angka pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi,” jelasnya

    Menanggapi perlambatan ekonomi Jerman serta ketegangan politik di Prancis terkait pembahasan anggaran, Lagarde tetap menyatakan optimisme.

    “Saya sepenuhnya optimistis—itu memang karakter saya,” katanya. “Di dunia yang sedang berubah, kita perlu bertindak cepat, tetap waspada, sekaligus menjaga optimisme. Saya selalu melihat gelas setengah penuh, bukan setengah kosong.”

  • Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan dan Indonesia memperkuat kerja sama berupa transfer pengetahuan bidang pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengatakan bahwa kerja sama pendampingan petani untuk mengembangkan sektor pertanian sudah berlangsung 49 tahun atau sejak dimulainya program Taiwan Technical Mission (TTM) pada 1976.

    Melalui program ini, ahli pertanian Taiwan didatangkan langsung ke Indonesia untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan petani lokal, mulai dari cara pemilihan benih yang baik, peningkatan produksi, hingga membangun jaringan pemasaran.

    “Sejak berdirinya Taiwan Technical Mission di Indonesia pada 1976, kami telah terlibat dalam pembelajaran bersama, dan berbagi kebahagiaan atas kemajuan dengan para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutan kegiatan “Showcase of the Taiwan Technical Mission Achievements” yang digelar di Energy Building, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Salah satu program TTM adalah pendampingan petani di Karawang untuk meningkatkan produksi beras serta pengembangan produk sayuran. Pendampingan serupa juga dilakukan di Sumatra Utara untuk peningkatan produksi bawang putih dan bawang merah.

    Menurut Bruce Hang, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang makin besar, Presiden Prabowo telah secara aktif mempromosikan kebijakan nasional Indonesia tentang swasembada pangan.

    Sejalan dengan arah ini, Taiwan akan meluncurkan dua proyek baru dengan Indonesia tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. “Proyek-proyek ini akan berfokus pada produksi benih jagung dan sayuran untuk memperkuat sistem pemasaran,” jelas Bruce.

    Di sisi lain, menurut Bruce, sebanyak 400.000 warga negara Indonesia kini tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang baik antar-pemerintah. Ke depannya, Taiwan berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami antusias untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, pengembangan bakat, dan bidang lainnya. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab, Taiwan dapat membantu, dan saya yakin Indonesia dapat memimpin,” jelas Bruce.

    Hanafi Chaniago, Staf Ahli DPR sekaligus mantan Kepala Dinas Pertanian Karawang mengatakan program TTM awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional tersebut. Produktivitas beras pun berhasil meningkat hingga mencapai 850.000 ton per tahun dari kebutuhan Karawang sebanyak 350.000 sehingga Karawang mengalami surplus beras sebanyak 500.000 ton.

    “Ketika program itu sudah selesai, TTM menanyakan kepada petani apa yang bisa dibantu. Petani berharap selanjutnya ada pelatihan menanam sayuran karena saat itu sayuran harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

    Pemda Karawang kemudian menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk proyek pengembangan sayuran dan buah-buahan sekaligus pendampingan kepada petani. Tidak hanya itu, TTM juga membangun green house, cold storage, serta menginisiasi pasar untuk menyerap produk sayuran.

    “TTM memperkenalkan sayuran yang belum pernah dikenal petani yaitu okra. Untuk pemasarannya ke supermarket seperti Papaya dan sejumlah supermarket di Jakarta,” ujar Hanafi.

    Isu Pangan Menjadi Penting

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa isu pangan menjadi isu penting seiring dengan adanya perubahan iklim serta tantangan global. Jika persoalan pangan tidak menjadi perhatian serius untuk diantisipasi, menurut dia, dikhawatirkan tidak ada lagi petani di masa depan.

    Oleh karena itu, kerja sama Taiwan dengan Indonesia melalui pengiriman anak magang selama 2 tahun sangat membantu petani terutama di Kalimantan Barat dan Kebumen. “Peran Taiwan sangat penting di mana negara lain hanya bisa panen sekali, Indonesia menjadi tiga kali panen. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Di sana ada peran strategis Taiwan,” katanya.

    Adapun, beberapa pencapaian dari proyek TTM ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang sudah berjalan di antaranya peningkatan sistem sayur dan buah-buahan di Kawarang pada 2019—2025 berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 240%, memperluas hingga 31 pasar, produksi sayur mendekati 80 ton per tahun, mengembangkan 50 hektare lahan dan mendampingi 108 petani.

    Kemudian proyek di Sumatra Utara mengembangkan produksi serta pemasaran bawang putih dan bawang merah pada 2023—2025. TTM berhasil mengembangkan 120 hektare lahan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 93%. Produksi bawang merah meningkat dari 1,6 ton per ha menjadi 10 ton per ha. Begitu juga dengan hasil bawang putih meningkat dari 3,5 ton per ha menjadi 5 ton per ha.

    Proyek di Sulawesi Selatan berlangsung pada 2021—2023 melalui program perluasan benih padi berkualitas. Program ini berhasil menyumbang 32% produksi benih padi berkualitas di daerah tersebut, memproduksi 4.765 ton benih padi pada 2023 serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 24%. TTM berhasil mengembangkan 400 ha lahan dan membina sebanyak 300 petani.

    Proyek di Bali diselenggarakan melalui one village one project yang berlangsung pada 2011—2014 di dua lokasi yakni Kabupaten Badung berupa pengembangan asparagus dan Kabupaten Bangli mengembangkan buah jeruk. TTM berhasil membudidayakan 1.271.570 bibit asparagus dengan total produksi mencapai 128.472 kg dan berhasil memproduksi jeruk mencapai 79.129 kg. Total produksi kombinasi asparagus dan sayuran mencapai 170.527 kg.

  • Kelakar Prabowo ke Gubernur BI: Saya Mau Copy Presentasi Anda

    Kelakar Prabowo ke Gubernur BI: Saya Mau Copy Presentasi Anda

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar akan meniru paparan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan BI yang berlangsung di Jakarta.

    Prabowo saat itu menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya pelaksanaan program secara nyata di tengah masyarakat. 

    Dia meminta seluruh pihak fokus pada eksekusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, terutama kelompok miskin yang membutuhkan penanganan cepat.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    “Sekarang ini adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi,” tegasnya.

    Sebelum menekankan soal eksekusi, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap paparan ekonomi dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. 

    Dia menganggap paparan tersebut disampaikan dengan baik dan memancarkan optimisme tinggi.

    “Terima kasih tim ekonomi saya, saya nggak akan ulangi. Saudara punya presentasi yang baik sekali, bahkan Gubernur BI saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa kalau yang baik diakui yang baik,” ujar Prabowo.

    Meskipun memuji, tetapi Prabowo mengingatkan agar paparan yang penuh optimisme itu tidak berhenti pada tataran konsep. 

    Dia menilai penting untuk mencari cara agar proyeksi positif tersebut bisa diwujudkan melalui langkah konkret. 

    Prabowo menegaskan perlunya kerja sistematis untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dan memastikan solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

    “How to solve the problem, how to bring solution to the people as fast as possible? Khususnya untuk rakyat miskin, rakyat yang berada paling bawah, butuh aksi segera,” pungkas Prabowo.

  • BSN Soroti Tantangan Penerapan SNI di Indonesia

    BSN Soroti Tantangan Penerapan SNI di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyoroti soal ketimpangan akses pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) 

    Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono menekankan pemerataan IMN adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. 

    Penguatan IMN ini, tekannya, selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan produktivitas, nilai tambah, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

    IMN, yang mencakup standardisasi, akreditasi, dan metrologi menjadi dasar penting tumbuhnya industri bernilai tambah tinggi dan memastikan kualitas produk nasional dapat diandalkan, kompetitif, serta diakui secara global.

    “Kami mencatat ketimpangan ketersediaan layanan IMN antarwilayah masih menjadi tantangan besar,” ujarnya, Jumat (28/11/2025)

    Data BSN menunjukkan bahwa dari sebanyak 2.687 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) aktif dan terakreditasi, 64,4% atau mayoritas berada di Jawa.

    Sementara Indonesia Timur hanya memiliki 233 LPK atau sekitar 5% dari total jumlah nasional. Adapun dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya 8 yang berada di kawasan Timur.

    “Ketimpangan ini menyebabkan pelaku usaha di luar Jawa harus menanggung biaya dan waktu lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu, sehingga menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah,” jelasnya.

    Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, BSN memperluas program pembinaan dan koordinasi lintas sektor. Sejauh ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja.

    Langkah selanjutnya adalah mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, hingga membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu

    “Kami pun telah menerbitkan 4.016 SPPT SNI hingga Oktober 2025,” katanya.

    Sementara itu, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), menyoroti SNI sebagai elemen krusial dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan daya saing global. 

    Dengan standar kualitas yang jelas dan terukur, produk dalam negeri dinilai semakin mampu bersaing di pasar internasional sekaligus memberikan jaminan mutu bagi konsumen.

    Ketua Umum Aspaki Imam Subagyo juga mendukung adanya proses SNI sebagai jaminan untuk pasar, baik dalam negeri maupun global.

    “Dengan adanya SNI ini diharapkan mendapat jaminan produk secara berkelanjutan maupun jaminan secara proses,” harap Imam.

  • Hutama Karya Fokus Bangun Tol Trans Sumatra Tahap II

    Hutama Karya Fokus Bangun Tol Trans Sumatra Tahap II

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap pihaknya tengah berkomitmen merampungkan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Tahap 2. Di mana, tahap pembangunan ini akan menghubungkan jalan tol dari Palembang hingga Jambi.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa konstruksi JTTS Tahap 2 akan dikebut pembangunannya sepanjang tahun depan.

    “Terkait dengan forecasting infrastruktur tahun 2026 seperti yang kami sampaikan tadi bahwa saat ini masih ada ruas JTTS Tahap 2 yang masih proses pembangunan, kami berusaha untuk merampungkan Palembang nyambung sampai Jambi,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Selain itu, Mardiansyah juga menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan sejumlah ruas utama Tol Trans Sumatra yang belum rampung pembangunannya. Serta, tengah menggarap sebagian ruas feeder JTTS.

    Dalam proyeksinya, konstruksi jalan tol yang saat ini tengah berlangsung diharapkan dapat rampung pada 2027. Sayangnya dia tidak memerinci ruas mana saja yang akan selesai dalam waktu dekat. 

    “Untuk yang dalam tahap pembangunan, fokus kami tentu penyelesaian pada 2026 atau di 2027. Sedangkan, untuk ruas-ruas yang belum terbangun mungkin diupayakan perencanaannya itu bisa selesai pada 2026,” tambahnya.

    Saat dimintai konfirmasi mengenai dampak penghentian injeksi modal negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap proyek JTTS Tahap 2, Mardiansyah juga mengaku belum dapat memberi perincian. Hanya saja, dia memastikan bahwa pihaknya berkomitmen merampungkan proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    “Tetapi kalau secara umum pandangan ya tentu secara logikanya diberi PMN dengan tidak diberi PMN tentu pengaruhnya ada,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, HK memang tengah mengebut konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra tahap 2 yang bakal menghubungkan seluruh ruas backbone di Tol Sumatra. 

    Beberapa ruas yang tengah dibangun yakni Jalan Tol Palembang-Betung (Paltung) Seksi I Palembang Rengas (21,5 km), Seksi II Rengas Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi III Pangkalan Balai Betung (14,69 km) yang diteken kontraknya pada 30 September 2024. 

    Selain itu, Hutama Karya juga telah memulai konstruksi Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu)-Tempino-Jambi (Betejam) Seksi IB Babat Supat Tungkal Jaya (31,6 km), dan Seksi II Interchange Tungkal Jaya-Interchange Bayung Lencir (54,32 km) yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan PPJT pada 3 Juni 2024 .