Xcloud.id

Category: Bisnis.com Ekonomi

  • ASDP Operasikan 245 Unit Kapal Lebaran 2025, Naik 3,81%

    ASDP Operasikan 245 Unit Kapal Lebaran 2025, Naik 3,81%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 245 unit kapal selama angkutan Lebaran 2025 atau mengalami peningkatan 3,81% dibandingkan dengan lebaran tahun lalu.

    Perusahaan BUMN di bidang jasa penyeberangan itu juga melayani sebanyak 5,82 juta penumpang. 

    Dalam catatan ASDP, volume penumpang yang dilayani meningkat signifikan sebesar 10,5% dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 5,27 juta penumpang. Namun, jumlah kendaraan turun tipis -2% dari realisasi tahun lalu. 

    Penurunan jumlah kendaraan mencerminkan adanya distribusi moda transportasi yang lebih merata dan efisiensi pengaturan lalu lintas di pelabuhan.

    Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan layanan di lintasan utama Sumatra-Jawa-Bali berjalan optimal dan bebas dari hambatan signifikan. 

    “ASDP memprioritaskan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jasa. Posko operasi berjalan efektif, dengan sistem monitoring realtime, evaluasi harian, serta kesiapsiagaan petugas selama 24 jam,” kata Heru dalam keterangan resmi, Sabtu (13/4/2025). 

    Pada periode 21-31 Maret 2025 dan arus balik 2—11 April 2025, ASDP mengoperasikan layanan di 15 lintasan utama yang masuk dalam pemantauan nasional. 

    Jumlah kapal milik ASDP Group sebanyak 65 unit dan 180 unit milik swasta dengan total produksi trip mencapai 21.973 trip, naik 4,2% dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 21.092 trip.

    Secara rinci, lintasan dengan volume pergerakan tertinggi antara lain Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Di lintasan Merak–Bakauheni dan lintasan alternatif seperti Ciwandan–Wika Beton dan BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, tercatat sebanyak 225.400 unit kendaraan melintas saat arus mudik dan 238.566 unit saat arus balik, termasuk kendaraan non-mudik sebanyak 13.168 unit.

    Jumlah penumpang yang melintas dari Jawa ke Sumatera melalui lintasan tersebut mencapai 885.828 orang saat arus mudik dan 945.484 orang saat arus balik, dengan 59.656 orang tercatat bukan pemudik. Hal ini menunjukkan arus balik melebihi arus mudik, yang mengindikasikan adanya perjalanan tambahan di luar kebutuhan mudik. 

    Untuk lintasan sebaliknya, yakni dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni-Merak dan lainnya, tercatat 81.652 unit kendaraan menyeberang saat arus mudik dan 112.491 unit pada arus balik, di mana terdapat 30.839 unit kendaraan yang menyeberang bukan untuk tujuan mudik.

    Sementara itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa saat arus mudik sebanyak 413.808 orang, dan kembali ke Sumatera saat arus balik sebanyak 529.575 orang. Perbedaan ini memperlihatkan potensi pertumbuhan arus wisata dan mobilitas antarpulau yang lebih dinamis pasca-Lebaran.

    Pada lintasan Bali–Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, tercatat 156.861 unit kendaraan pada arus mudik, dan 154.020 unit kendaraan kembali saat arus balik, dengan selisih 1,8% atau sekitar 2.841 kendaraan yang belum kembali. Penumpang yang melintas tercatat sebanyak 494.645 orang saat mudik dan 509.126 saat arus balik.

    Arus kendaraan dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 44.246 unit saat arus mudik dan meningkat menjadi 71.968 unit saat arus balik. 

    Artinya, sebanyak 27.722 unit kendaraan merupakan perjalanan non-mudik. Jumlah penumpang di lintasan ini juga meningkat dari 221.374 saat mudik menjadi 300.887 orang pada arus balik.

    Di sisi lain, menurut data Kementerian Perhubungan, pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 secara keseluruhan tercatat sebanyak 27.505.543 penumpang, tumbuh 8,5% dibanding 2024. Moda penyeberangan memberikan kontribusi signifikan, dengan capaian 5.823.967 penumpang, naik 10,5% secara tahunan.

    Berdasarkan data Korlantas POLRI, jumlah kecelakaan lalu lintas turun signifikan sebesar 34,31%, dari 7.064 kejadian pada 2024 menjadi 4.640 pada 2025.

  • Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Dewan Ekonomi Optimistis Tarif Trump Tak Goyahkan RI seperti Krisis 2008

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meyakini penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump tidak akan banyak berefek ke perekonomian nasional.

    Anggota DEN Chatib Basri menjelaskan kontribusi ekspor kepada pembentukan produk domestik bruto (PDB) sebesar 22,18% pada 2024. Menurutnya, persentase tersebut masih terbilang kecil.

    Dede, sapaan Chatib Basri, pun membandingkan dengan negara lain, kontribusi ekspor ke PDB Singapore mencapai 180%, sementara Vietnam mencapai 78%.

    “Ekspor kita ke Amerika itu 10%. Jadi kalau terhadap PDB, itu berarti 10% dari 22%, berarti 2,2%. Jadi even in the worst case scenario [di skenario terburuk], itu [tarif Trump] efeknya 2,2% dari PDB,” ujar Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 4,3% sampai dengan 4,5% dalam situasi terburuk efek tarif Trump.

    Di samping itu, dia tidak menampik bahwa tarif Trump juga memberi dampak ke pasar keuangan global. Kendati demikian, Dede tetap melihat ketidakpastian pasar keuangan global tidak memiliki dampak besar ke pasar obligasi dalam negeri.

    Alasannya, besaran kepemilikan asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah hanya sekitar 14%. Menurutnya, persentase tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan pada saat 2008 ketika terjadi krisis finansial global alias global financial crisis.

    “Jadi pada waktu Pak SBY memimpin kita menghadapi global financial crisis, saya mesti mengatakan bahwa situasi saat itu sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi [sekarang], dan saat itu [ekonomi] Indonesia masih bisa tumbuh di 4,6%,” jelas Dede.

    Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengungkapkan pihaknya sudah melakukan sejumlah model perhitungan atas dampak tarif Trump ke perekonomian domestik.

    “Untuk Indonesia, all the models are showing relatively low [semua model perhitungan menunjukkan angka yang rendah], kira-kira 0,3% sampai 0,5% dampak kepada pertumbuhan kita,” kata Mari Elka pada kesempatan yang sama.

  • Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengusulkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengikuti taktik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menghadapi ancaman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, mengatakan taktik yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni melakukan deregulasi ekonomi besar-besaran. 

    Dia menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam itu. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu, lanjutnya, diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi struktural. 

    “Jadi yang harus dilakukan [pemerintah] adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujar Chatib Basri dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurutnya, deregulasi ekonomi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Pengusaha Ritel soal Tarif Trump: Momentum RI Benahi Sistem Perdagangan

    Pengusaha Ritel soal Tarif Trump: Momentum RI Benahi Sistem Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa selama ini peraturan perdagangan membuat para pengusaha ritel kesulitan untuk melakukan importasi barang. Apalagi, jika barang tersebut belum diproduksi di Tanah Air.

    Selain itu, Budihardjo juga menyebut adanya pembatasan kuota hingga safeguard juga menyulitkan ruang gerak para peritel. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kebijakan tarif Trump menjadi momentum pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan.

    “Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Budihardjo menyampaikan sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Dia pun berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.

    “Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani meminta agar pemerintah tidak terdistraksi meski Trump mengumumkan kabar yang lebih positif. Sebab, risiko terhadap ekonomi nasional masih tetap tinggi.

    “Jangan lengah atau terdistraksi, karena risiko-risiko terhadap ekonomi nasional tetap tinggi dan memberikan efek tekanan pertumbuhan yang sama meski dengan perkembangan kebijakan tarif Trump yang lebih positif saat ini [penundaan tarif Trump],” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Terlebih, kata Shinta, penundaan kebijakan tarif Trump hanya memberikan kepastian berusaha selama 90 hari.

    “Dalam kerangka waktu [90 hari] tersebut, Indonesia idealnya sudah menciptakan kesepakatan tarif dagang baru dengan AS. Tapi secara realistis ya belum tentu bisa tercapai,” ujarnya.

    Namun, Shinta menyebut bukan karena pemerintah yang tidak mendesak melainkan secara realistis, kapasitas AS untuk melakukan perundingan dagang dengan 70 lebih dalam waktu singkat sangat terbatas.

    Belum lagi, sambung dia, efisiensi kinerja AS yang mungkin juga terganggu karena perombakan birokrasi alias pemutusan hubungan kerja (PHK) masal di internal. Alhasil, pihak AS akan kewalahan.

    “Apalagi, kita tidak tahu bagaimana AS akan memprioritaskan negara mana yang akan mereka dahulukan untuk melakukan perundingan,” sambungnya.

    Di samping itu, dari perkembangan yang ada, Shinta mengungkap pelaku usaha di Indonesia melihat kebijakan tarif pemerintah AS yang tidak terstruktur.

    Apindo juga meragukan parameter sentralisme terhadap kepentingan pasar AS lantaran kebijakan tarif tinggi sangat menekan konsumen dan pelaku pasar AS. Di sisi lain, pemerintah AS yang acuh.

    “Jadi sulit bagi kita sebagai pelaku usaha non-AS untuk bergantung pada arah kebijakan pemerintah AS pada saat ini,” tuturnya.

    Dunia usaha melihat apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif tambahan. Ditambah, fluktuasi pasar global tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makro ekonomi nasional, terutama di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar.

    Shinta menambahkan bahwa risiko dumping dari negara lain, khususnya China yang masih saling retaliasi tarif dengan AS, masih sangat tinggi. Bahkan, risiko banjir produk impor yang di-dumping kian meningkat dengan semakin hilangnya tanda-tanda rekonsiliasi AS—China.

    Untuk itu, dia meminta agar Indonesia harus tetap mengupayakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdagangan bilateral untuk penghapusan tarif bagi berbagai produk ekspor nasional.

    “Indonesia harus fokus mempercepat reformasi kemudahan melakukan bisnis dan efisiensi iklim usaha atau investasi di dalam negeri,” tutupnya.

  • Chairul Tanjung Wanti-wanti Dampak Perang Dagang AS-China ke RI

    Chairul Tanjung Wanti-wanti Dampak Perang Dagang AS-China ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Chairman CT Corp Chairul Tanjung membeberkan dampak tidak langsung yang akan Indonesia rasakan bila perang dagang antara Amerika Serikat-China terus memanas tanpa ada yang mau mengalah.

    Mantan Menko Perekonomian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun menyebut jika perang dagang AS-China terus berlangsung, maka secara umum akan menjadi permasalahan dunia.

    Pertama, ujarnya, itu akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi global dan tentu akan berpotensi pula pada menurunnya permintaan (demand). Jika permintaan global turun, maka harga-harga komoditas Indonesia baik hard commodity maupun soft commodity akan ikut turun juga.

    “Ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Kalau angka komoditas turun, itu pengaruhnya akan sangat signifikan. Kepada seluruh sektor, termasuk pendapatan fiskal kita. Yang kedua, tentu pertumbuhan ekonomi turut akan berlaku juga ke turunnya investasi,” kata CT dalam acara diskusi yang digelar TYI yang bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

    Bilamana investasi turun, lanjutnya, maka harga komoditas turun, dan pendapatan fiskal terkena pengaruhnya, ini tentunya menjadi permasalahan serius, terlebih jika pemerintah akan melakukan radikal efisiensi.

    “Radikal efisiensi ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap lay off atau pemutusan hubungan kerja yang masif dan tentu berakibat dari turunnya daya beli,” ungkap Chairul Tanjung.

    Sebab itu, dia berharap Indonesia bisa gerak cepat melakukan suatu pembaruan atau perbaikan (reform) agar tidak masuk dalam negara yang berkarakter circle down of economy.

    “Kalau kita tidak cepat melakukan reform, ya, maka kita masuk dalam karakter yang namanya ya, circle down of economy, ekonominya berputar, tapi menuju ke bawah. Ini yang sangat tidak kita harapkan,” ucapnya.

    Meski demikian, CT yakin Indonesia bisa mengatasi masalah kenaikan tarif Trump tersebut. Ini dikarenakan ekspor Indonesia ke AS nyatanya hanya kurang lebih 10% dari ekspor ke seluruh dunia. Kemudian, surplusnya juga kurang lebih hanya US$3 miliar.

    Menurutnya, jika tarif tanpa negosiasi tetap diterapkan, maka perdagangan Indonesia-Amerika tetap surplus meskipun angkanya akan berkurang.

    “Donald Trump adalah seorang business man. Yang dia mau apa? Yang dia mau sebenarnya perdagangan Indonesia-Amerika itu tidak menjadi defisit. Yang dia inginkan adalah fairness, bahwa Amerika dan Indonesia itu akan menjadi seimbang neraca perdagangan.

  • PHK Tupperware Masuk Radar Pemantauan Kemenaker

    PHK Tupperware Masuk Radar Pemantauan Kemenaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu lapran terkait penghentian operasional bisnis Tupperware Indonesia pada 31 Januari 2025 lalu.

    Untuk diketahui, Tupperware Brands Corporation telah memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia setelah 33 tahun beroperasi di Tanah Air.

    Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 yang merupakan keputusan global perusahaan.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima informasi jumlah buruh yang terdampak atas penghentian bisnis Tupperware Indonesia.

    “Belum ada info [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Nggak semua PHK harus mengadu [ke Kemnaker], kalau sepakat, ya sudah,” kata Indah kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa dirinya juga belum mendapatkan laporan berapa banyak pekerja yang terdampak dari penghentian operasional Tupperware Indonesia.

    “Saya belum dapat laporannya. Biasanya itu ke [Kementerian] Perindustrian,” kata pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis.

    Dihubungi terpisah, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut model bisnis yang digunakan perusahaan mengacu pada sistem Multi Level Marketing (MLM). Alhasil, dia tidak mendapatkan informasi terkait buruh yang terdampak atas penghentian operasional Tupperware Indonesia.

    “Tidak ada infonya [terkait berapa banyak buruh yang terdampak dari penghentian operasi Tupperware Indonesia]. Karena penjualannya sistem MLM [Multi Level Marketing],” kata Said kepada Bisnis.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia

    Perusahaan mengumumkan Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 silam dan merupakan bagian dari keputusan global.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia.

    Tupperware menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, perusahaan telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “… Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” tulisnya.

    Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” pungkasnya.

  • Tupperware Resmi Tutup Usai 33 Tahun Beroperasi di Indonesia

    Tupperware Resmi Tutup Usai 33 Tahun Beroperasi di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan peralatan rumah tangga, Tupperware Indonesia mengumumkan resmi menutup bisnisnya di Indonesia usai 33 tahun beroperasi di Tanah Air.

    Melansir dari akun Instagram resmi Tupperware Indonesia @tupperwareid, Minggu (13/4/2025), Tupperware Brands Corporation telah memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

    Perusahaan mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025 silam dan merupakan bagian dari keputusan global.

    “Dengan berat hati, kami mengumumkan bahwa Tupperware Indonesia secara resmi telah menghentikan operasional bisnisnya sejak 31 Januari 2025. Keputusan ini adalah bagian dari langkah global perusahaan,” demikian yang dikutip dari Instagram Tupperware Indonesia,” demikian pengumuman Tupperware Indonesia melalui media sosial Instagram, dikutip Minggu (13/4/2025).

    Perusahaan menyebut sepanjang 33 tahun beroperasi di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Dalam kurun waktu itu, Tupperware telah menjadi bagian dari dapur, meja makan, dan momen berharga keluarga Indonesia.

    “Kami bangga telah menemani perjalanan Anda dengan produk yang dirancang untuk menginspirasi gaya hidup sehat, praktis, dan modern,” ujar Tupperware.

    Tupperware Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan direktur eksekutif, tim penjualan, hingga konsumen selama ini kepada perusahaan.

    “Kenangan selama 33 tahun ini akan selalu menjadi bagian dari cerita indah kami,” tulisnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Tupperware Brands dikabarkan tengah mempersiapkan pengajuan pailit. Rencana tersebut menyusul upaya perusahaan selama bertahun-tahun untuk bertahan di tengah pelemahan permintaan.

    Namun, Tupperware Brands tidak jadi bangkrut karena menempuh opsi menjual bisnisnya kepada sekelompok pemberi pinjaman. Penjualan secara tunai itu tercatat senilai US$23,5 juta atau setara Rp369,68 miliar (asumsi kurs Rp15.731 per dolar AS).

    Perusahaan juga melepas bisnisnya kepada pemberi pinjaman dalam bentuk keringanan utang senilai US$63 juta atau setara Rp990,73 miliar. Melansir Reuters, Minggu (3/11/2024), Tupperware Brands mengumumkan kesepakatan tersebut pada sidang pengadilan kepailitan di Wilmington, Amerika Serikat (AS).

    Kesepakatan itu pun sekaligus membatalkan rencana perusahaan untuk melelang asetnya di pasar terbuka. Adapun para pemberi pinjaman yang sekarang siap untuk mengakuisisi Tupperware itu termasuk Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

    Untuk diketahui, perusahaan memiliki utang lebih dari US$700 juta. Para kreditur sepakat untuk memberikan sedikit ruang atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, sayangnya kondisi Tupperware terus memburuk.

  • Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Apple-NVIDIA Bisa Napas, Smartphone-Chip dari China Tak Kena Tarif 145%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump memberikan pengecualian dari tarif resiprokal atau “tarif balasan” 145% untuk produk smartphone, barang elektronik, hingga chip yang diimpor dari China. 

    Keputusan itu memberikan angin segar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, Dell, dan NVIDIA yang bergantung pada produk impor, terutama dari China dan Taiwan. 

    Dilansir dari Reuters pada Minggu (13/4/2025), Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pajak impor. Pengecualian ini berlaku surut hingga 5 April 2025 pukul 12:01 pagi EDT (0401 GMT). 

    CBP AS mencantumkan 20 kategori produk, termasuk kode 8471 yang luas untuk semua komputer, laptop, drive disk, dan pemrosesan data otomatis. Daftar tersebut juga mencakup perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan penjelasan atas langkah tersebut, tetapi pengecualian pada tengah malam itu memberikan kelegaan bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Dell Technologies, dan banyak importir lainnya.

    Tindakan Trump juga mengecualikan barang-barang elektronik tertentu dari tarif “dasar” 10% untuk barang-barang dari sebagian besar negara selain China, mengurangi biaya impor untuk semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi di India.

    Analis Wedbush Securities Dan Ives menyebut pengumuman tersebut sebagai berita paling bullish yang bisa didengar akhir pekan ini.

    “Masih ada ketidakpastian dan volatilitas yang jelas di depan dengan negosiasi-negosiasi China ini. Namun, erusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, Microsoft, dan industri teknologi yang lebih luas dapat bernapas lega pada akhir pekan ini hingga hari Senin,” kata Ives dikutip dari Reuters. 

    Banyak CEO perusahaan teknologi telah merangkul Trump saat ia memulai masa jabatan keduanya, menghadiri pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2024 di Washington DC dan merayakannya bersama Trump.

    CEO Apple Tim Cook bahkan menjadi tuan rumah pesta pra-pelantikan dan mengunjungi Trump di rumahnya di Florida.

    Pengecualian produk impor China hanya berlaku untuk tarif resiprokal, yang naik menjadi 125% minggu ini, menurut seorang pejabat Gedung Putih. Bea masuk 20% sebelumnya yang diberlakukan Trump untuk semua impor China, yang menurutnya, terkait dengan krisis fentanil AS tetap berlaku.
    Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa Trump akan segera meluncurkan investigasi perdagangan keamanan nasional baru terhadap semikonduktor yang dapat mengarah pada tarif baru lainnya.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump telah menjelaskan bahwa AS tidak dapat bergantung pada China untuk memproduksi teknologi penting seperti semikonduktor, chip, ponsel pintar, dan laptop.
    Namun dia mengatakan bahwa atas arahan Trump, perusahaan teknologi besar, termasuk Apple dan pembuat chip Nvidia dan Taiwan Semiconductor.

    “Mereka harus bergegas untuk melakukan produksi di Amerika Serikat sesegera mungkin,” ujarnya. 

  • Harga Pangan Hari Ini 13 April: Cabai Rawit Merah Naik Gila-gilaan

    Harga Pangan Hari Ini 13 April: Cabai Rawit Merah Naik Gila-gilaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, hingga minyak goreng Minyakita secara nasional masih merangkak naik pada akhir pekan ini. Namun, harga pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti daging sapi, daging ayam ras, serta telur ayam mulai melandai.

    Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (13/4/2025) pukul 09.00 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional mencapai Rp82.292 per kilogram di tingkat konsumen.

    Padahal, semestinya harga acuan penjualan (HAP) nasional cabai rawit merah adalah di kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram di tingkat konsumen.

    Adapun, harga cabai rawit merah termahal mencapai Rp141.667 per kilogram di Papua Tengah, sedangkan harga termurah dibanderol Rp52.500 per kilogram di Sulawesi Barat.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai merah keriting juga terpantau sedikit melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Rata-rata harganya adalah Rp56.574 per kilogram. Untuk harga rata-rata cabai merah besar di tingkat konsumen dibanderol Rp48.736 per kilogram.

    Kenaikan harga pangan juga terjadi bawang merah dengan harga rata-ratanya dibanderol Rp43.536 per kilogram. Untuk diketahui, HAP nasional bawang merah di tingkat konsumen adalah Rp36.000–Rp41.500 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol secara nasional adalah Rp43.868 per kilogram. Harganya juga melampaui HAP nasional yang semestinya di rentang Rp38.000–Rp40.000 per kilogram.

    Jika menengok pangan lainnya, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional mencapai Rp15.435 per kilogram, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) adalah Rpp14.900 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras medium juga naik secara nasional menjadi Rp13.569 per kilogram, sedangkan HET nasional adalah Rp12.500 per kilogram. Untuk harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di tingkat konsumen dibanderol Rp12.585 per kilogram.

    Harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita masih melampaui HET Rp15.700 per liter. Terpantau, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp17.446 per liter di tingkat konsumen secara nasional. Harga Minyakita termahal tembus Rp19.000 per liter di Maluku dan terendah Rp15.500 per liter di Papua Barat Daya.

    Di sisi lain, harga rata-rata untuk minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing dibanderol Rp20.304 per liter dan Rp17.612 per liter di tingkat konsumen.

    Kemudian, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.418 per kilogram dan garam konsumsi seharga Rp11.492 per kilogram. Lalu, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dibanderol Rp12.632 per kilogram dan Rp9.586 per kilogram.

    Untuk harga pangan yang bersumber protein hewani seperti daging sapi murni di tingkat konsumen mulai melandai. Harga rata-rata daging sapi murni dibanderol Rp137.035 per kilogram. Harganya berada di bawah HAP nasional di level Rp140.000 per kilogram.

    Kendati demikian, daging sapi murni termahal mencapai ke harga Rp170.000 per kilogram di Kalimantan Selatan, sedangkan harga daging sapi murni terendah dipatok Rp96.000 per kilogram di Maluku.

    Lebih lanjut, harga daging ayam ras secara rata-rata nasional dibanderol Rp35.634 per kilogram, atau berada di HAP nasional Rp40.000. Sementara itu, harga rata-rata telur ayam ras sedikit di bawah HAP nasional Rp30.000 per kilogram, atau dibanderol Rp29.006 per kilogram secara nasional.

    Untuk ikan, harga rata-rata ikan kembung mencapai Rp41.970 per kilogram, ikan tongkol Rp34.252 per kilogram, sedangkan ikan bandeng seharga Rp33.002 per kilogram.

    Selanjutnya, harga rata-rata daging kerbau segar lokal secara nasional adalah Rp137.500 per kilogram, sedangkan harga daging impor kerbau beku Rp06.433 per kilogram.

     Terakhir, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.850 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor secara nasional adalah Rp10.659 per kilogram.

  • Ditjen Pajak Catat Jumlah Laporan SPT Tembus 13 Juta

    Ditjen Pajak Catat Jumlah Laporan SPT Tembus 13 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 13 juta surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 telah dilaporkan oleh wajib pajak hingga Jumat, 11 April 2025. 

    Berdasarkan data DJP, jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang mencapai 13.008.448 SPT itu meningkat 3,26% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut terdiri atas 12,63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik. 

    “Dengan perincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e- SPT. Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak,” paparnya dalam keterangan resmi, Minggu (13/4/2025). 

    DJP mematok batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 pada 31 Maret 2025. Namun, tanggal tersebut bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitiri 1446 Hijriah sampai dengan 7 April 2025. 

    Menurut Dwi, kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada Maret menjadi lebih sedikit.

    Untuk memberikan kemudahan bagi WP OP dalam menyampaikan SPT Tahunan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 yang memberikan relaksasi penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024 meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

    “DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” tambah Dwi. 

    Dwi juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama 3 bulan, melainkan berlaku selama 1 tahun.

    DJP mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT agar segera melaporkan SPT-nya. Dwi juga mengucapkan terima kasih kepada Wajib Pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.